Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 290 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendapatkan anggaran Rp300-500 juta di tahun 2027 mendatang. Pendapatan tambahan desa itu didapatkan dari program Desa Berdaya, yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur, H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan di tengah keterbatasan fiskal saat ini, Pemprov NTB tetap berupaya memberdayakan desa guna memperkuat ekonomi dari lini terkecil pemerintahan.
“Tahun 2027 kami merancang sekitar 290 desa yang akan masuk dalam kategori tematik. Di tengah kondisi fiskal yang tertekan, Pemprov NTB tetap berkomitmen membagi alokasi anggaran demi memberdayakan desa,” ujarnya.
Ia menegaskan, sasaran program ini dipastikan menyasar desa-desa baru agar penyalurannya merata dan tidak tumpang tindih. Pemprov NTB, katanya menargetkan seluruh desa dan kelurahan yang ada di NTB sejumlah 1.137 wilayah dapat merasakan dampak program ini secara bertahap.
“Tidak ada desa yang menerima dua kali. Target Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, seluruh 1.137 desa dan kelurahan mendapatkan jatah. Ini hanya masalah giliran dan waktu,” tegasnya.
Penetapan 290 desa untuk tahun 2027, lanjutnya telah melalui tahap verifikasi awal berdasarkan proposal yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Adapun besaran bantuan yang disalurkan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Rp300 juta per desa.
Pada tahun ini, tercatat sebanyak 257 desa telah menerima program Desa Berdaya, dari jumlah itu, 216 desa merupakan penerima Desa Berdaya Tematik, yang mendapatkan sekitar Rp300 juta, dan 40 desa masuk kategori miskin ekstrem atau transformatif yang masing-masing desa menerima Rp500 juta.
Dari 257 desa tersebut, dana Desa Berdaya telah dicairkan kepada 52 desa penerima, dengan anggaran mencapai sekitar Rp77,1 miliar. Setelah desa menerima transferan, sambung Nelly, kini puluhan desa itu tengah memasukkan alokasi dana tersebut ke dalam Pendapatan Desa melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebelum dieksekusi di lapangan.
“Informasi dari kepala dinas desa sedang Musrenbang Desa. Mereka memasukkan uang yang masuk ini sebagai pendapatan desa baru dieksekusi,” katanya.
Menurutnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal selalu menekankan tujuan utama desa berdaya yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa sasaran. Artinya, bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan penguatan keterlibatan dan transparansi publik di tingkat masyarakat desa.
Adapun dengan munculnya opsi penanganan kekeringan melalui dana desa berdaya, Nelly menegaskan alokasi desa berdaya tematik tidak bisa mendadak dialihkan. Pasalnya, setiap pengajuan anggaran sudah terikat oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta proposal awal yang telah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Tidak bisa, karena dana ini sudah ada RAB dan proposalnya yang masuk. Sudah diverifikasi oleh OPD teknis, misalnya pertanian ya oleh Dinas Pertanian, pariwisata oleh Dinas Pariwisata. OPD teknis ini juga wajib membina desa tersebut, jadi kegiatannya tidak bisa tiba-tiba diubah,” pungkasnya. (era)
