Mataram (globalfmlombok.com) —
Setelah sempat terhenti selama 11 tahun akibat persoalan administratif dan pembukuan, Bank NTB Syariah kembali dipercaya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi awal sebesar Rp35 miliar per Februari 2026. Pemprov NTB mendorong agar fasilitas pembiayaan bersubsidi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha ultramikro, tetapi juga diakses oleh kalangan pengusaha menengah daerah yang berhak.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) NTB Masa Bhakti 2025–2030 di Hotel Prime Plaza, Mataram, Rabu (29/7/2026).
Iqbal mengungkapkan, pembukaan kembali akses KUR bagi Bank NTB menjadi angin segar bagi percepatan likuiditas dan pembiayaan di daerah. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan memberikan komitmen untuk menambah kuota (top up) jika daya serap alokasi awal ini berjalan cepat.
“Alhamdulillah mulai Februari kita sudah terima KUR Rp35 miliar. Pak Airlangga menyampaikan kepada saya, jika sisa alokasi tinggal 10 hingga 20 persen, kuotanya akan langsung ditambah lagi,” kata Iqbal.
Redefinisi Sasaran KUR
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meluruskan persepsi publik dan dunia usaha yang selama ini kerap mengidentikkan KUR hanya untuk unit usaha ultramikro, seperti pedagang kecil atau kaki lima. Padahal, secara regulasi, cakupan skema KUR jauh lebih luas dan dapat diakses oleh pelaku usaha kecil hingga menengah dengan variabel kriteria tertentu.
Iqbal menilai, banyak anggota Kadin NTB dengan kapasitas usaha bermodal bersih hingga kisaran Rp5 miliar sampai Rp10 miliar sebetulnya memiliki hak akses (entitlement) untuk mengajukan KUR. Namun, sebagian besar pelaku usaha menengah daerah justru masih menggunakan pinjaman komersial berbunga penuh.
“Sayang sekali jika fasilitas bunga bersubsidi dari pemerintah ini tidak dimanfaatkan. Saya mendorong para pengusaha di daerah, termasuk anggota Kadin NTB yang masuk dalam kategori penerima, untuk mengambil peluang ini agar perputaran modal usaha dapat bergerak lebih cepat,” tutur Iqbal.
Ia mencontohkan berbagai unit usaha pengolahan makanan lokal—seperti industri UMKM pembuatan kue olahan di Mataram—yang secara skala usaha sangat proporsional untuk mengajukan KUR guna akselerasi ekspansi pasar.
Pembiayaan PMI dan Zero Cost
Selain KUR UMKM, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah bersiap menyalurkan skema pembiayaan khusus melalui KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini disiapkan untuk menopang skema pemberangkatan pahlawan devisa asal NTB tanpa beban biaya awal (zero placement cost).
Melalui dukungan alokasi pembiayaan ini, Gubernur berharap Kadin NTB—di bawah kepemimpinan pengurus baru—dapat mengambil peran aktif mengedukasi serta mendampingi para anggotanya dalam mengakses pembiayaan perbankan yang tepat sasaran demi memperkuat struktur perekonomian daerah.(ris)
