Mataram (globalfmlombok.com)–
Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan I 2026 mencapai Rp1,661 triliun atau 17,7 persen dari pagu APBN. Angka tersebut meningkat Rp291,88 miliar atau 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Adi Widyandana dalam konferensi pers APBN Kita di KPPN Mataram, Rabu (13/5/2026).
Adi mengatakan, peningkatan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung pelayanan publik di NTB. Sejumlah sektor strategis mencatat kenaikan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja pada sektor pendidikan meningkat 19,6 persen, sektor kesehatan 22 persen, dan sektor ekonomi naik 57,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN kementerian dan lembaga sebesar Rp227,44 miliar. Penyaluran tersebut diberikan kepada 59.837 ASN pada 561 satuan kerja kementerian/lembaga di NTB.
Secara rinci, realisasi belanja kementerian/lembaga terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,176 triliun atau 26,4 persen dari pagu.
Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp342,61 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional program pemerintah di berbagai sektor, antara lain fungsi kesehatan sebesar Rp17,05 miliar, pendidikan Rp84,7 miliar, ketertiban dan keamanan Rp125,04 miliar, serta pelayanan umum Rp65,41 miliar.
Pemerintah pusat juga menyalurkan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah senilai Rp22,23 miliar dalam bentuk sarana-prasarana, peralatan, dan mesin.
Di sisi lain, realisasi belanja modal mencapai Rp141,30 miliar. Anggaran itu digunakan antara lain untuk pembangunan jaringan, irigasi, jalan, dan jembatan sebesar Rp49,31 miliar. Kemudian pengadaan peralatan dan mesin Rp19,22 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp59,64 miliar, serta belanja modal lainnya seperti rehabilitasi sekolah dan pengadaan buku sekolah sebesar Rp13,10 miliar.
“Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya tercatat sebesar Rp26,4 miliar atau 5,59 persen dari pagu,” ujarnya.
Bantuan sosial tersebut disalurkan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam bentuk uang dan barang. Bantuan uang tercatat sebesar Rp122 juta, sedangkan bantuan barang mencapai Rp292,6 juta.
Program bantuan itu menyasar kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta kelompok korban penyalahgunaan narkotika dan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).(ris)
