Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan anggaran pada proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Meski belanja pegawai tembus 33 persen, lebih dari ambang batas yang diberikan oleh pusat, dipastikan pengadaan anggaran untuk mengisi beberapa posisi strategis yang kekurangan pegawai.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim mengaku pihaknya tidak akan membiarkan pelayanan di daerah terganggu. Untuk itu, akan selalu tersedia anggaran agar pelayanan terus berjalan, khususnya di posisi tenaga kesehatan.
“Kalau akan mengganggu pelayanan karena keterbatasan pegawai ya tentu itu akan jadi prioritas juga,” ujarnya pekan kemarin.
Selain tenaga kesehatan, pihaknya bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Organisasi Setda NTB tengah menyisir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekurangan pegawai. Setelah itu, selanjutnya BKD bersama dengan Biro Organisasi mengusulkan formasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
“Setelah BKD dan Biro Organisasi menyelesaikan itu, baru kita lihat berapa pegawai yang menjadi prioritas. Misalnya di kesehatan kan. Baru kita usulkan, tapi berbarengan dengan formulasi penghitungan angka. Berapa sih kemampuan daerah untuk membayar pegawai,” jelas mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini.
Tidak hanya memperhatikan kebutuhan pegawai, Nursalim mengaku pihaknya saat ini juga tengah fokus menekan angka belanja pegawai. Apalagi, pusat memberikan batas waktu bagi seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi porsi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen.
Adanya pegawai yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sekitar 400-500 orang setiap tahunnya, Nursalim mengaku tetap memastikan ketersediaan anggaran, tapi diutamakan untuk pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pelayanan langsung seperti tenaga kesehatan.
Terpisah, Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya saat ini sedang menghimpun data di masing-masing OPD berkaitan dengan kebutuhan pengisian jabatan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BKAD terkait dengan penyesuaian anggaran.
Pada tahun 2026 ini, akan ada sekitar 545 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB yang memasuki BUP. Kemungkinan besar, Pemprov NTB akan membuka formasi sejumlah tersebut.
Dengan belanja pegawai yang lebih dari 30 persen bahkan NTB terancam mendapat sanksi pusat, Tri mengaku banyak kemungkinan-kemungkinan pembukaan rekrutmen CPNS NTB. Bisa di bawah 500 formasi, bisa juga nihil. Semua bergantung pada kondisi keuangan daerah. Adapun jika 545 orang tersebut merupakan ASN dengan posisi strategis, otomatis daerah akan tetap membuka rekrutmen.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap formasi yang sebelumnya tidak terisi. Posisi dengan kualifikasi terlalu tinggi dinilai perlu disesuaikan agar lebih realistis dan dapat terpenuhi.
“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, mungkin ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau bahkan dokter umum, agar kebutuhan layanan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah direkrut sebanyak 9.411 orang. Jumlah ini dinilai cukup signifikan dan harus diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.
Hingga saat ini, jadwal seleksi ASN masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mantan Kadispora NTB itu menegaskan langkah utama yang sedang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan formasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. (era)
