Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan kebutuhan formasi untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Dari hasil pemetaan sementara, formasi tenaga kesehatan (nakes) diperkirakan akan menjadi yang paling dominan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan saat ini pihaknya tengah menghimpun data kebutuhan pegawai dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait kemampuan anggaran.
“Mungkin nanti tenaga-tenaga kesehatan yang lebih dominan, mungkin ada juga formasi lainnya, tetapi nanti kita akan mendapatkan persetujuan, dan ini prosesnya di Kemenpan RB,” ujarnya, Senin (4/5).
Ia menjelaskan, pada 2026 terdapat sekitar 545 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB yang akan memasuki batas usia pensiun. Jumlah tersebut berpotensi menjadi acuan dalam pembukaan formasi CPNS.
Namun demikian, keputusan jumlah formasi masih sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Dengan belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen, NTB berpotensi terkena sanksi dari pemerintah pusat jika tidak melakukan penyesuaian.
“Bisa saja formasi dibuka di bawah 500, bahkan bisa juga tidak ada rekrutmen. Semua tergantung kondisi fiskal daerah,” kata pria yang akrab disapa Yiyit tersebut.
Pemprov NTB juga akan mengevaluasi formasi yang sebelumnya tidak terisi. Posisi dengan kualifikasi terlalu tinggi akan disesuaikan agar lebih realistis dan dapat dipenuhi.
“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau bahkan dokter umum, agar layanan tetap berjalan,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah turut mempertimbangkan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya telah mencapai 9.411 orang. Jumlah tersebut dinilai cukup signifikan dan menjadi faktor penting dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.
Hingga kini, jadwal resmi seleksi ASN 2026 masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. BKD NTB menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pemetaan kebutuhan dilakukan secara komprehensif agar formasi yang diajukan tepat sasaran dan sesuai kemampuan anggaran daerah. (era)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dua Perusahaan Tambang di NTB Masih Ditutup Sementara Kementerian “
