Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi yang digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB pada Senin (28/4/2026). Pertemuan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, sekolah kejuruan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum itu, disepakati bahwa program konversi motor listrik di NTB telah memasuki tahap implementasi dan diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, di antaranya pemanfaatan motor dinas yang tidak terpakai sebagai bahan konversi massal, peningkatan standar bengkel menuju grade A, serta penguatan sertifikasi dan pengujian produk.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan bahwa penguatan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam upaya menekan emisi karbon di daerah.
“Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Aryadi.
Dari sisi implementasi, SMK Negeri 3 Mataram melaporkan telah mengonversi 34 unit sepeda motor, dengan 30 unit di antaranya telah rampung secara administratif. Sementara empat unit lainnya masih dalam proses penyelesaian mutasi dokumen kendaraan.
Namun demikian, masih terdapat kendala teknis, antara lain keterlambatan pengiriman unit ke Bekasi yang berdampak pada penyesuaian ulang sebelum tahap pengujian.
Sementara itu, Dinas Perhubungan NTB menyebutkan bahwa secara umum persyaratan menuju sertifikasi grade A telah terpenuhi, baik dari aspek teknis, pelatihan, maupun penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Meski begitu, masih dibutuhkan satu peralatan utama sebagai syarat wajib untuk memperoleh sertifikasi tersebut.
“Setelah peralatan terpenuhi, kami akan memfasilitasi proses verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar pengajuan ke kementerian,” kata perwakilan Dinas Perhubungan.
Sebagai tindak lanjut, BRIDA NTB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait proses verifikasi dan legalitas, termasuk pengurusan hak kekayaan intelektual.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemprov NTB berharap inovasi konversi motor listrik tidak hanya dimanfaatkan secara internal, tetapi juga berkembang menjadi produk bernilai ekonomi dan memiliki daya saing.
Pemerintah menargetkan program ini dapat menghasilkan inovasi terapan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB.(r)
