Mataram (globalfmlombok.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap untuk melakukan ekspor perdana komoditi porang yang telah diolah menjadi makanan hasil industri. Saat ini, kebutuhan akan bahan baku porang mulai meningkat seiring berkembangnya industri pengolahan di provinsi ini.
Untuk itu, pabrik porang kini mulai bermitra dengan berbagai daerah di NTB sebagai pemasok porang untuk kebutuhan industri, seperti Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Utara, hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan NTB kini telah memiliki sejumlah pabrik pengolahan berkapasitas penuh yang mampu mengolah porang menjadi produk bernilai tambah berupa keripik (chips) dan tepung porang berstandar ekspor.
Produk tersebut dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar global, khususnya Tiongkok, melalui pemenuhan berbagai persyaratan legalitas internasional, mulai dari sertifikasi lahan berbasis Good Agricultural Practices (GAP), perizinan Packing House, hingga registrasi kepabeanan melalui General Administration of Customs of China (GACC).
“Sebagai langkah konkret awal, industri lokal NTB telah menjadwalkan pengiriman ekspor perdana sebanyak 4 kontainer dengan total volume mencapai 92 hingga 100 ton,” ujarnya.
Rencana ekspor tersebut menjadi indikator meningkatnya kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Kehadiran industri pengolahan dan kepastian pasar melalui off taker lokal juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Harga porang di tingkat petani meningkat signifikan, dari sekitar Rp4,5 per kilogram menjadi Rp11 ribu hingga Rp12,5 ribu kilogram.
Namun, tingginya harga turut memicu persaingan pembelian oleh pedagang dari luar daerah yang membeli hasil panen langsung dari petani, bahkan sebelum masa panen optimal. Untuk memastikan pasokan tetap terjaga, pabrik pengolahan di NTB memperluas jaringan pengadaan bahan baku ke empat daerah tersebut.
“Upaya itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga kelancaran agenda ekspor yang telah direncanakan,” katanya.
Di samping itu, penguatan kemitraan antarwilayah perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat produksi petani lokal. Pemerintah daerah bersama DPRD didorong membangun pola kemitraan berkelanjutan antara industri dan kelompok tani melalui penetapan harga dasar yang memberikan kepastian bagi petani saat harga pasar berfluktuasi.
Selain itu, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daerah, serta pemanfaatan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyediaan bibit unggul dan sarana produksi dinilai penting guna meningkatkan kapasitas produksi.
“Dengan langkah tersebut, NTB diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku, memperkuat daya saing industri porang, serta memperluas kontribusi komoditas unggulan daerah di pasar ekspor,” pungkasnya. (era)
