Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingati Hari Otonomi Daerah Ke-30 dengan menggelar apel di halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membacakan amanat Mendagri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” ujar Mendagri dalam amanat tertulisnya.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mendagri juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi lintas pemerintahan. Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan pembangunan dinilai tidak akan tercapai secara maksimal.
Sejumlah langkah strategis menjadi fokus dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program, serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antardaerah dalam menangani isu strategis lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan ekonomi regional, turut menjadi perhatian.
Pemenuhan layanan dasar juga menjadi fokus, termasuk akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah daerah diminta memperkuat ketahanan daerah, mulai dari ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, hingga mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, serta digitalisasi layanan, termasuk pemenuhan gizi masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Di akhir amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.(ris/r)
