Mataram (globalfmlombok.com) – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang terus memanas membuat Pemerintah Provinsi NTB meningkatkan pemantauan terhadap warga NTB yang berada di kawasan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keselamatan para pekerja migran maupun warga NTB lainnya di tengah situasi yang belum kondusif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, mengatakan tercatat sebanyak 554 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB saat ini berada di berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, hingga kini belum ada laporan resmi mengenai keberadaan PMI NTB di Iran.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau perkembangan situasi di kawasan tersebut untuk memastikan para PMI dalam kondisi aman.
“Mudah-mudahan mereka sudah semua dalam posisi aman dan PMI kita yang dari NTB juga belum ada yang masuk komplainnya,” ujarnya.
Aidy menjelaskan, ratusan PMI yang terdata tersebut merupakan pekerja migran yang berangkat secara legal. Mereka bekerja di berbagai sektor profesional sehingga tidak termasuk dalam moratorium penempatan tenaga kerja ke Timur Tengah yang selama ini berlaku bagi sektor Asisten Rumah Tangga (ART).
“Kalau yang terdeteksi seperti ini legal. Nah yang ilegal ini kita tidak punya datanya. Kalau yang legal lengkap status pekerjaannya, asalnya dari mana, berapa lama kontraknya lengkap. Kalau yang tidak masuk di sistem itu berarti jalur ilegal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya setiap hari melakukan koordinasi untuk memastikan tidak ada PMI asal NTB yang terdampak langsung oleh konflik yang terus meningkat di kawasan tersebut.
Terkait kasus empat PMI di Libya yang sempat meminta dipulangkan karena diduga mengalami kekerasan dari majikan, Aidy menyebut para pekerja tersebut berangkat tidak melalui prosedur resmi. Meski demikian, perusahaan yang memberangkatkan mereka telah diberikan waktu untuk memulangkan para pekerja tersebut.
Namun hingga saat ini, Pemprov NTB belum menerima laporan resmi terkait kepulangan mereka ke Tanah Air. Menurut Aidy, proses pemulangan PMI harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan kontrak kerja dan kesepakatan dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
“Kan harus dipastikan dengan perjanjian kerjanya seperti apa. Kemudian kesepakatan dengan perusahaannya seperti apa. Masa berlakunya seperti apa,” katanya.
Aidy juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap perekrutan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah, terutama pada sektor domestik yang selama ini masih diberlakukan kebijakan moratorium.
Sementara itu, terkait jemaah umrah asal NTB yang berada di Timur Tengah, tercatat sekitar 1.500 orang. Sebagian di antaranya telah kembali ke Tanah Air.
Ia memastikan para jemaah yang sudah menyelesaikan ibadah umrah berhasil dipulangkan. Namun untuk sementara waktu, pelaksanaan umrah belum diperbolehkan hingga menunggu perkembangan situasi di kawasan tersebut.
“Informasi yang saya dapatkan untuk sementara ini Timur Tengah ditutup dulu untuk umrahnya. Sampai menunggu kepastian,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Setengah Juta PMI NTB Berada di Timur Tengah “
