Lombok Barat (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah rawan bencana di Nusa Tenggara Barat. Beragam potensi bencana kerap terjadi, mulai dari banjir, banjir rob, angin puting beliung, tanah longsor, hingga gempa bumi. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan kebencanaan.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, alokasi BTT tersebut disiapkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan dalam jangka pendek, melainkan juga membutuhkan langkah jangka panjang yang terencana.
“Untuk penanganan darurat, semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bergerak. Namun, untuk penanganan jangka panjang, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” kata Lalu Ahmad Zaini, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah faktor pemicu bencana di Lombok Barat berkaitan dengan persoalan lingkungan, seperti lahan dan hutan kritis di wilayah hulu. Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan serta kontribusi kegiatan pertambangan, yang sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Semua OPD kami minta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemprov maupun pemerintah pusat. Kami juga sudah menyusun sistem penanganan bencana agar respons bisa lebih cepat,” tegas bupati yang akrab disapa LAZ itu.
Menurutnya, selain kecepatan, akurasi data juga menjadi perhatian utama. Ia menginstruksikan seluruh OPD dan camat untuk memverifikasi setiap laporan bencana yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah desa. Langkah ini dilakukan agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lobar membentuk sekretariat bersama (sekber) penanganan bencana.
LAZ menilai, akar persoalan bencana di Lombok Barat perlu ditangani secara serius. Salah satunya kerusakan lingkungan akibat hutan kritis yang mengakibatkan berkurangnya daya serap air di wilayah hulu. Aktivitas pembukaan tutupan hutan serta kegiatan pertambangan, seperti di wilayah Sekotong, disebut turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut.
“Masalahnya, kawasan hutan itu bukan kewenangan Pemkab. Kami tidak bisa masuk. Tapi ketika terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan, daerah yang terdampak dan diminta bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila kewenangan pengelolaan hutan dan pertambangan berada di pemerintah kabupaten, maka pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemerintah daerah, kata dia, bisa memastikan setiap aktivitas tambang memenuhi ketentuan dan ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Tentu kami dorong agar penanganan hutan kritis ini menjadi perhatian serius Dinas Kehutanan provinsi dan pemerintah pusat. Kawasan konservasi juga berada di bawah kewenangan BKSDA dengan aturan tersendiri, sehingga daerah tidak bisa serta-merta masuk tanpa mekanisme pinjam pakai,” katanya.
Selain banjir, bencana angin puting beliung juga dilaporkan melanda sejumlah titik di Lombok Barat. Pemerintah daerah telah menetapkan status darurat bencana agar seluruh OPD dapat bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan.
Dalam kondisi tersebut, anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar mulai dicairkan dan digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sudah langsung kita gunakan. Itulah fungsi BTT, dipakai saat kondisi darurat seperti sekarang. Karena itu, setiap laporan harus segera divalidasi agar penanganannya tepat,” tegas LAZ. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Alokasikan BTT Bencana Rp30 Miliar, Bupati Dorong Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis“
