Mataram (globalfmlombok.com) – Program Desa Berdaya mulai mendorong pemerintah desa di NTB mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat. Sejumlah desa mulai menjalankan usaha produktif, mulai dari peternakan ayam petelur hingga penggemukan sapi, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB, Dr. Adhar Hakim, SH., MH., mengatakan Desa Berdaya dirancang sebagai upaya transformasi sosial ekonomi dengan menempatkan desa dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
‘’Program ini tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mendorong warga miskin memiliki mata pencaharian berkelanjutan dan desa mampu mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru,’’ ujarnya pekan kemarin.
Di Desa Sambelia, Lombok Timur, misalnya, pemerintah desa bersama BUMDes mengembangkan usaha ayam petelur dengan populasi 1.000 ekor. Di Desa Candimanik, Lombok Barat, usaha serupa juga memiliki 1.000 ekor ayam dengan tingkat produksi di atas 70 persen. Sementara di Desa Sugian, Lombok Timur, BUMDes mengelola 500 ekor ayam petelur. Adapun Desa Jagaraga, Lombok Barat, mengembangkan usaha penggemukan sapi.
Pengembangan usaha serupa juga mulai berjalan di sejumlah desa di Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu. Berbagai usaha tersebut menjadi contoh pendekatan Desa Berdaya Tematik yang mengoptimalkan potensi desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Adhar menjelaskan, program Desa Berdaya dibangun untuk mengatasi kelemahan penanggulangan kemiskinan selama ini, seperti program yang berjalan sendiri-sendiri, bantuan yang cenderung konsumtif, ketidaktepatan sasaran, serta pendampingan yang tidak berkelanjutan.
Karena itu, Desa Berdaya menggunakan dua pendekatan utama, yakni Desa Berdaya Transformatif untuk membantu keluarga miskin ekstrem keluar dari kemiskinan dan Desa Berdaya Tematik untuk mengembangkan potensi ekonomi desa.
Desa Berdaya Transformatif menyasar keluarga miskin ekstrem yang masuk kelompok desil 1. Pada 2026–2028, program ini ditargetkan menjangkau 33.669 kepala keluarga (KK) atau 98.532 jiwa di 123 desa/kelurahan. Pelaksanaannya dilakukan bertahap, dimulai pada 2026 di 40 desa/kelurahan dengan sasaran 7.250 KK atau 19.052 jiwa.
Penerima manfaat memperoleh bantuan usaha sebesar Rp7 juta per KK. Bantuan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima di Bank NTB Syariah berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi. Penggunaannya didampingi tenaga pendamping, mulai dari penyusunan rencana usaha hingga pembelian kebutuhan sesuai proposal.
Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk mendampingi penerima manfaat, dengan rasio satu pendamping untuk 40–50 KK. Pendampingan dilakukan secara intensif hingga dua tahun, termasuk membantu penerima mengembangkan usaha dan menemukan peluang pasar.
Jenis usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penerima manfaat, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan jasa. Usaha yang dikembangkan diharapkan mampu menghasilkan pendapatan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat menopang kebutuhan sehari-hari keluarga.
Untuk mendukung pelaksanaan tahap pertama, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp36,11 miliar pada 2026. Program ini menerapkan pendekatan graduasi, yakni mendorong keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan hingga mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
Sementara itu, Desa Berdaya Tematik diarahkan untuk mengoptimalkan potensi desa melalui bantuan keuangan khusus (BKK). Program ini dirancang menjangkau desa/kelurahan di NTB dengan fokus pada pengembangan ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan. Setiap desa yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan Rp300 juta berdasarkan proposal yang diajukan.
Dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, pengolahan hasil produksi, serta peningkatan destinasi dan fasilitas wisata. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan BUMDes, koperasi, dan kelompok masyarakat.
Proposal yang telah diverifikasi akan didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang usaha yang dikembangkan. Menurut Adhar, sedikitnya 30 pemerintah desa saat ini sedang mengeksekusi program yang telah diajukan.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran Desa Berdaya diperkirakan mencapai sekitar Rp128 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp50,5 miliar untuk Desa Berdaya Transformatif dan sekitar Rp78 miliar untuk Desa Berdaya Tematik.
Adhar menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan pengawasan. Karena itu, pelaksanaannya didukung regulasi, pelatihan bagi pendamping dan pemerintah desa, serta pengawasan berjenjang dengan melibatkan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Program ini menargetkan kemiskinan ekstrem di NTB mencapai nol persen dan kemiskinan absolut turun di bawah 10 persen. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan NTB tercatat 11,17 persen, turun dari 11,78 persen pada Maret 2025.
Khusus Desa Berdaya Transformatif, sebanyak 33.669 KK ditargetkan keluar dari kemiskinan ekstrem. Salah satu indikatornya adalah peningkatan pendapatan hingga 1,5 kali pengeluaran saat ini. Dengan demikian, bantuan diharapkan tidak berhenti sebagai dukungan sementara, tetapi menjadi modal bagi keluarga untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kemandirian ekonomi.
“Berbicara kemiskinan bukan sekadar angka, tetapi fakta-fakta di lapangan. Karena itu, diperlukan kerja keras,” demikian Adhar. (bul)
