Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB akan melakukan audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa Nasional (SLBN) di lingkungan Pemprov NTB. Audit ini dilakukan karena sektor pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas, sehingga penggunaan anggarannya harus benar-benar transparan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengatakan dana BOS diberikan pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah. Karena hal itu, pihaknya mengaku tidak mengetahui nilai total dana BOS yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke seluruh sekolah di bawah naungan Pemprov NTB.
“Khusus dari dana BOS saja ya, bukan yang lainnya. Kan dana BOS di sekolah ya, tergantung sekolahnya. Jadi secara keseluruhan kan belum disampaikan total dana BOS nya,” ujarnya pekan kemarin.
Pihaknya mengapresiasi langkah BPK dalam melaksanakan audit terhadap sektor pendidikan di NTB ini. Menurutnya, audit merupakan bagian dari refleksi diri pihaknya selaku pejabat yang membawahi sekolah-sekolah di NTB.
“Kalau kita kan mengapresiasi ya, karena kalau bagi saya, audit itu adalah bagian dari refleksi untuk kita semakin baik,” katanya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Salur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahap I tahun 2026, total dana BOS yang dialokasikan ke Pemprov NTB mencapai Rp106,3 miliar. Dengan rincian SMA Negeri mendapatkan Rp50,6 miliar, SMK Negeri Rp50,6 miliar, dan SLB Negeri Rp5,1 miliar.
Di lain sisi, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan secara tegas menginstruksikan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk bersikap terbuka dan kooperatif, serta tidak mempersulit proses pengumpulan data maupur penyediaan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
la juga meminta Inspektorat Daerah untuk memberikan pendampingan khusus guna menjembatani komunikasi antara OPD dan tim BPK di lapangan.
“Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegasnya.
Menurutnya, ketahanan pangan dan pendidikan merupakan dua pilar fundamental yang tidak hanya menjadi program unggulan nasional, melainkan juga fondasi utama pembangunan di daerah.
Evaluasi mendalam terhadap kedua sektor tersebut- termasuk tata kelola anggaran, distribusi, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana-dinilai sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur vang tepat dan akuntabel.
“Hari ini bicara tentang ketahanan pangan dan pendidikan, yang mana keduanya adalah program unggulan dari Provinsi NTB. Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini,” katanya.
“Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” sambungnya.
Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB akan melakukan audit kinerja program prioritas di NTB, terutama di sektor pendidikan dan ketahanan pangan di provinsi ini. Kedua sektor ini dinilai menjadi bidang krusial karena merupakan program prioritas, baik daerah maupun nasional.
Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Nqurah Kawindra, menjelaskan pelaksanaan audit kineria ini memerlukan proses validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas, guna memastikan seluruh ruang lingkup audit benar-benar relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” jelasnya. (era)
