Mataram (globalfmlombok.com) —
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang terbatas serta pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan di tengah pertumbuhan ekonomi provinsi NTB. Persoalan fiskal, kualitas infrastruktur, dan kemiskinan menjadi tantangan utama yang dihadapi NTB saat ini.
Hal tersebut disampaikan Iqbal saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Rabu (22/7/2026).
Iqbal menjelaskan, meski perekonomian NTB mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,22 persen di tahun 2025, daerahnya masih dibayang-bayangi ruang fiskal yang sempit. Kondisi ini menuntut jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengelola anggaran secara cermat, transparan, dan efisien.
“NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, (termasuk tantangan pada) infrastruktur jalan, ekonomi, dan kemiskinan,” kata pejabat yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut.
Terkait dengan penanganan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Lombok dan Sumbawa, Pemprov NTB telah menerjunkan 80 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur. Tim ini ditugaskan menyisir serta memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak menggunakan anggaran darurat.
“Dari hasil penyisiran TRC, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” tutur Iqbal.
Adapun dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mendorong formulasi kebijakan yang menyasar langsung ke akar permasalahan. Menurut Iqbal, intervensi pemerintah harus didasarkan pada data dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar program formalitas.
Dukungan Konektivitas dan PON XXII/2028
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Pulau Lombok memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus destinasi pariwisata unggulan di NTB. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur dan transportasi yang andal sangat krusial untuk menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran mobilitas warga.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata Lasarus.
Lasarus menambahkan, penyiapan sarana dan prasarana transportasi makin mendesak mengingat NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 mendatang bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.
Kesiapan infrastruktur dan konektivitas dinilai menjadi kunci utama untuk menjamin kelancaran mobilitas para atlet, kontingen dari berbagai provinsi, hingga wisatawan olahraga yang diperkirakan akan memadati wilayah tersebut.
Sebelum bertemu dengan jajaran Pemprov NTB di Pendopo Gubernur, rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga telah meninjau secara langsung kondisi Gelanggang Olahraga (GOR) Turida dan Gedung DPRD NTB guna melihat kesiapan infrastruktur di daerah tersebut.(r)
