Mataram (globalfmlombok.com)-
Tingginya ketergantungan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap sektor pertambangan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, komoditas tambang mampu memicu lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga mencapai triliunan rupiah. Namun di sisi lain, sifat kerentanan ekonomi ekstraktif ini sewaktu-waktu dapat memicu fluktuasi tajam serta ancaman stagnansi setelah cadangan mineral habis dikuras.
Peringatan tersebut disampaikan Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram, Syamsul Hidayat, S.T., M.T., Ph.D., dalam orasi ilmiahnya bertajuk “Quo Vadis Pertambangan di Nusa Tenggara Barat? Menimbang Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan” pada Wisuda UMMAT di Mataram, September 2026.
“Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif tidak dapat dipertahankan selamanya karena sumber daya mineral bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Sektor pertambangan saat ini harus diarahkan sebagai batu pijakan untuk membangun fondasi diversifikasi ekonomi NTB di masa mendatang,” tegas Syamsul di hadapan Civitas Academika UMMAT.
Dominasi Kuat dan Fluktuasi Ekstrim
Berdasarkan data yang disajikannya, potensi mineral NTB sangat masif. Pada tahun 2018 saja, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTB menyimpan potensi mineral bijih mencakup 192,9 juta ton emas, 2,10 juta ton tembaga, hingga ratusan ribu ton pasir besi dan perak. Penemuan cadangan raksasa deposit tembaga-emas Onto di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, semakin mempertegas melimpahnya harta karun perut bumi NTB.
Kontribusi sektor tambang pun sangat mendominasi angka ekspor NTB. Pada rentang 2011–2018, konsentrat tembaga menyumbang 80 hingga 99 persen dari total nilai ekspor NTB. Sementara itu, kontribusi PDRB dari sektor pertambangan konsisten berada di kisaran 13–22 persen.
Namun, besarnya angka tersebut menyimpan dinamika riskan. Syamsul menyoroti dinamika laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai kawasan lingkar tambang utama Amman Mineral. Fluktuasi ekstrem terjadi di KSB: setelah tumbuh positif 7 persen pada 2016, PDRB KSB anjlok tajam ke angka negatif -19,41 persen (2017) dan -34,57 persen (2018). Namun saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020 dan perekonomian daerah lain melambat, KSB justru meroket hingga 28,79 persen.
“Fluktuasi yang sangat dinamis ini mempertegas betapa dominan dan bergantungnya daerah pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Ketika industri tambang mengalami guncangan bisnis atau perubahan regulasi, daerah penyangga utama akan langsung merasakan dampak paling berat,” jelasnya.
Mengubah Hasil Tambang Menjadi SDM
Dalam orasinya, Syamsul menekankan empat rekomendasi strategis agar kekayaan geologi NTB tidak menjadi “kutukan sumber daya alam” (resource curse).
Pertama, pemerintah daerah dan pelaku industri dituntut memegang teguh asas keberlanjutan dan proteksi lingkungan. Kedua, sebagian rezeki dan pendapatan dari hasil tambang hari ini wajib diinvestasikan kembali (re-investment) untuk memperkuat sektor-sektor produktif non-ekstraktif yang tahan krisis, seperti pertanian modern, pariwisata, dan industri manufaktur lokal yang saat ini baru menyumbang sekitar 3–6 persen PDRB.
Ketiga, yang dinilainya paling krusial, adalah transformasi modal tambang menjadi investasi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi. Pemerintah daerah bersama perusahaan tambang didorong memberikan beasiswa pendidikan masif bagi putra-putri daerah di bidang sains, teknologi, rekayasa (engineering), dan inovasi.
“Dalam jangka panjang 30 hingga 50 tahun ke depan, visioner transformasi NTB harus berani bergeser: dari daerah yang mengandalkan pengerukan perut bumi menjadi daerah berbasis nilai tambah manufaktur dan teknologi. Hasil tambang yang kita nikmati hari ini jangan berhenti sebagai angka produksi semata, tetapi harus berwujud ilmu pengetahuan, manusia terdidik, dan teknologi,” ujar doktor lulusan ilmu kebumian tersebut.
Resolusi Konflik Sosial
Selain faktor ekonomi dan lingkungan, Syamsul mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memetik pelajaran berharga dari catatan konflik dan resistensi sosial di masa lalu. Rentetan protes massa, demonstrasi, hingga insiden jatuhnya korban jiwa di Kabupaten Bima pada era 2009–2012 harus menjadi cermin bahwa pembangunan pertambangan tidak boleh mengabaikan masyarakat lokal.
Ketimpangan pendapatan antara pekerja tambang dan warga lokal, kekhawatiran alih fungsi lahan, serta minimnya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan kerap memicu letupan konflik.
“Improvisasi kebijakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, dialog yang transparan, serta proteksi lingkungan hidup harus diutamakan. Jangan sampai ada lagi nyawa yang melayang hanya karena urusan tambang,” pungkasnya.(ris/r)
