Selong (globalfmlombok.com)-
Sinergi antar-lembaga keuangan terus diperkuat demi mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi pedesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB, lima instansi lintas sektor menggalang edukasi literasi keuangan terpadu untuk mendukung keberhasilan Program Desa Berdaya di Kabupaten Lombok Timur, Selasa (16/9/2026).
Forum KSSK NTB terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, serta Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan bahwa potensi ekonomi perdesaan di wilayahnya sangat besar, terutama dari sektor pertanian. Salah satu komoditas unggulan yang berpeluang menembus pasar luar negeri adalah tanaman porang.
“Dukungan penuh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat krusial agar produk lokal berdaya saing dan siap ekspor. Peran lembaga seperti Bea Cukai dalam percepatan perizinan ekspor menjadi kunci penting,” ujar Haerul dalam pembukaan kegiatan edukasi di Kantor Bupati Lombok Timur.
Fondasi Inklusi Keuangan
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menilai bahwa Program Desa Berdaya merupakan langkah strategis untuk membangun struktur ekonomi desa yang mandiri dan produktif. Menurut dia, pemahaman atas akses pembiayaan formal, transaksi digital, serta potensi bisnis lokal adalah modal dasar menuju inklusi ekonomi berkelanjutan.
Penguatan literasi ini selaras dengan arah Bappeda Provinsi NTB. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, menyebutkan bahwa literasi ekonomi yang matang akan mendorong warga desa mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri.
Edukasi Komprehensif Lintas Sektor
Edukasi terpadu yang diberikan mencakup seluruh ekosistem keuangan usaha:
- Sistem Pembayaran Digital: Asisten Manajer Unit Kebijakan Sistem Pembayaran BI NTB, Faudarita Umaida Ulfah, memaparkan pemanfaatan fitur pembayaran modern, mulai dari BI-FAST, QRIS Cross Border, hingga Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk efisiensi transaksi UMKM.
- Perlindungan Konsumen: OJK membekali warga dengan pengetahuan pencegahan investasi bodong dan pinjaman dalam jaringan (pinjol) ilegal agar masyarakat bertransaksi secara bijak.
- Akses Pembiayaan & Akselerasi Ekspor: Kanwil DJPb memberikan sosialisasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi dan UMi Pro) sebagai solusi modal usaha produktif. Sementara Bea Cukai mendampingi alur kepabeanan dan kelengkapan dokumen ekspor.
- Kepatuhan Pajak & Penjaminan Simpanan: Kanwil DJP mengedukasi kewajiban perpajakan UMKM, disusul LPS yang menekankan pentingnya budaya menabung aman lewat mekanisme penjaminan simpanan.
Sinergi Forum KSSK NTB ini diharapkan tak sekadar menjadi sosialisasi berkala, melainkan pendorong utama lahirnya kawasan pedesaan yang tangguh, produktif, serta berdaya saing global.(ris/r)
