Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Mataram mengevaluasi serapan fisik dan keuangan anggaran pendapatan dan keuangan daerah (APBD) triwulan III pada, Rabu (15/10). Tujuh organisasi perangkat daerah masuk zona merah dengan serapan sangat rendah.
Tujuh OPD tersebut adalah Dinas Sosial, Kecamatan Selaparang, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, secara keseluruhan belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp1,7 triliun lebih. Sedangkan, serapan di triwulan III mencapai Rp1,04 triliun lebih. Target serapan keuangan dan fisik semestinya 82 persen. Akan tetapi, tidak ada satupun OPD yang memiliki serapan di atas 80 persen.
Progres serapan keuangan dan fisik ini diklaim Sekda, relatif lebih baik dibandingkan serapan di tahun 2025 lalu, tetapi tetap dilakukan evaluasi untuk mencari penyebabnya. “Kalau dibandingkan tahun lalu di triwulan III justru serapan keuangan dan fisik tahun ini cukup bagus. Realisasi fisik 67,4 persen dan serapan keuangan 61 persen” terang Sekda.
Alwan menyebutkan sejumlah 39 organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki serapan berbeda-beda. Yakni, 32 di antaranya memiliki serapan keuangan dan fisik sedang dan tujuh OPD masuk zona merah dengan serapan masih rendah. Tujuh OPD tersebut di antaranya, Dinas Sosial, Kecamatan Selaparang, Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Mantan Kabag Humas Setda Kota Mataram menambahkan, rendahnya serapan belanja daerah disebabkan belanja barang dan jasa serta belanja modal belum direalisasikan atau dieksekusi. “Ada barang dan jasa sudah dieksekusi tetapi belum dibayar, termasuk belanja fisik di beberapa OPD,” jelasnya.
Pihaknya mendorong percepatan serapan keuangan maupun fisik sebelum memasuki akhir tahun 2026. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dikerjakan juga diminta segera dibayarkan, sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan.
Kendati demikian, capaian dari proyek strategis daerah maupun non strategis memiliki deviasi plus. Artinya, pihaknya mendapatkan rekanan yang memiliki kualifikasi bagus dari sisi administrasi,keuangan dan peralatan.
Di satu sisi sambung Sekda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, telah mengembangkan aplikasi SIMPEL. Aplikasi ini bisa memantau perkembangan pekerjaan fisik di perangkat daerah,sehingga lebih mudah mengontrol serta mengingatkan apabila realisasi pekerjaan fisik masih rendah. (cem)
