Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyiapkan diskresi untuk mengatasi krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan. Diskresi itu berupa meminta PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) membuka kembali keran air menggunakan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut menjadi air siap minum meski kehadiran perusahaan itu kerap ditolak warga.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan selama masa waktu diskresi itu berlangsung, PT TCN bisa memproses segala izin yang selama ini menjadi penghalang agar bisa tetap menyalurkan air bersih kepada warga di Gili Meno dan Trawangan.
“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membantu untuk memudahkan perizinan itu,” ujarnya, Senin, 7 September 2026.
Operasional PT TCN sebagai satu-satunya perusahaan penyulingan di Gili Trawangan mendapat penolakan dari warga. Izin perusahaan itu juga dicabut oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Pencabutan izin itu karena perusahaan ini melakukan penyulingan di luar area yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ada di lokasi tersebut.
Kendati izinnya dicabut, Najmul mengaku tidak ada opsi lain untuk menyalurkan air bersih sesegera mungkin. Satu-satunya cara tercepat yaitu dengan membuka keran PT TCN.
“Tidak ada. Jadi ini karena opsinya kan harus cepat. Kalau kita misalnya mencari PT yang lain lagi, perusahaan yang lain lagi, prosesnya pasti lama,” katanya.
Dia memastikan, selama enam bulan diskresi, Pemkab Lombok Utara serta Pemprov NTB akan memfasilitasi PT TCN untuk mendapatkan izin operasional dari KKP. Namun, hingga kini, lanjut Najmul PT tersebut tidak berani mengambil langkah untuk beroperasi kembali. Adapun karena kebutuhan masyarakat akan air bersih kian mendesak, Pemkab KLU terus mendorong agar PT itu untuk membuka kembali keran airnya.
“Karena ini merupakan kepentingan dasar masyarakat yang ada di Gili, khususnya Gili Trawangan, maka Pemda meminta PT TCN untuk membuka keran airnya,” tegasnya.
Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan menyebabkan banyak wisatawan angkat kaki dari pariwisata unggulan NTB itu.
Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengungkapkan krisis air terjadi di tengah puncak musim kunjungan (high season). Menurutnya, sejumlah pengelola hotel terpaksa menyedot air kolam hingga membeli air dari luar pulau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
Atas kondisi ini, ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi terkait krisis air bersih di Gili Trawangan. Dia menyebut sedikitnya 315 wisatawan sudah meninggalkan Gili Trawangan lebih awal. Jumlah itu berpotensi bertambah karena masih ada gelombang wisatawan yang mengajukan pembatalan (cancel) dan pengembalian dana (refund).
“Pemerintah harus gerak cepat. Tidak boleh zero service kalau masalah yang mendasar seperti kebutuhan air ini,” katanya. (era)
