Mataram (globalfmlombok.com) – Pendapatan Pemprov NTB diperkirakan turun pada tahun 2026. Dari yang semula di APBD Murni Tahun 2025 pendapatan daerah NTB mencapai Rp6,3 triliun, kini turun menjadi Rp5,3 triliun. Penurunan ini terjadi akibat adanya pembatasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp1 triliun.
Penjabat (Pj.) Sekda NTB sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si., mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini tengah tertekan. Meski demikian, Pemprov NTB berkomitmen menjaga efisiensi belanja tanpa menurunkan kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Pastinya karena fiskal kita ada pembatasan, ya kita lakukan seefisien mungkin. Ada belanja-belanja yang perlu efisien, kita efisienkan. Misalnya belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja operasional,” ujarnya, Selasa, 4 November 2025.
Menurut Faozal, total pendapatan daerah dalam APBD Murni 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp5,3 triliun, menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk menutup selisih akibat pemangkasan TKD, Pemprov NTB akan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pastinya ketika TKD kita berkurang maka opsinya adalah optimalisasi PAD. Kan banyak ruang-ruang pendapatan asli daerah kita yang perlu dioptimalkan,” katanya.
Sementara itu, hingga awal November 2025, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 masih berlangsung. TAPD NTB belum menyerahkan rancangan KUA-PPAS tersebut ke DPRD karena masih terkendala pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kan kemarin ada kendala soal RPJMD, kita belum selesai, kita baru selesai bahas APBD Perubahan, sekarang kita bahas,” jelasnya.
Meski dianggap lamban, Faozal menegaskan penyerahan KUA-PPAS tetap sesuai jadwal yang telah disepakati bersama legislatif. Ia juga memastikan proses penyusunan anggaran dilakukan dengan cermat dan tidak tergesa-gesa.
“Bukan terlalu lambat memang jadwalnya seperti itu, kita kejar nanti. Nggak tergesa-gesa, dijamin berkualitas, asal semuanya punya niat yang sama. Niat yang sama itu bahwa ini untuk daerah, untuk masyarakat,” tegasnya.
TKD NTB Menurun hingga Rp1 Triliun
Plt Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Fathurrahman menyatakan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemprov NTB berkurang sejumlah Rp1 triliun di banding tahun sebelumnya. Menurutnya PAD dan Pajak Retribusi tidak mampu menutupi tingginya jumlah pengurangan.
“Saya rasa itu sulit. Karena itu bermain di triliunan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Alokasi dana transfer ke daerah NTB berkurang hingga Rp1 triliun. Pengurangan terjadi disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pengurangan juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sampai saat ini nilainya masih nol.
Fathurrahman menjelaskan, dana transfer untuk NTB yang semula di tahun 2025 Rp3,4 triliun sesuai penyesuaian di RAPBD Perubahan, berubah menjadi Rp2,4 triliun.
“Termasuk yang paling besar DBH kita, juga DAU kemudian DAK Fisik, kecuali DAK non fisik yang meningkat karena lebih kepada program prioritas dan sebagainya,” katanya. (era)
