Mataram (globalfmlombok.com) —
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Evi Apita Maya, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memperoleh dukungan anggaran dan kebijakan dari kementerian/lembaga di tingkat pusat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung saat menggelar agenda serap aspirasi daerah di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Mataram, Selasa (4/8/2026).
Dalam forum tersebut, DPD RI menyerap berbagai isu strategis daerah, mulai dari program Desa Berdaya, penyelesaian tata kelola kawasan Gili Trawangan, pengelolaan hutan berkelanjutan, pembaruan isu Satu Data Indonesia, efisiensi dana transfer daerah, hingga percepatan infrastruktur konektivitas antar-pulau.
“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian serta lembaga mitra kerja di pusat,” tegas Evi Apita Maya.
Ia menambahkan, pengawalan tidak hanya dilakukan melalui jalur formal persidangan, tetapi juga diplomasi informal dengan kementerian terkait demi mempercepat eksekusi kebijakan di NTB.
Sinergi 10 Program Unggulan NTB dan Visi Provinsi Kepulauan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan daerah yang mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”.
Nelly menekankan bahwa status NTB sebagai wilayah kepulauan membutuhkan penyesuaian regulasi serta afirmasi kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Pemprov NTB mengusulkan penguatan pada 10 program unggulan daerah, di antaranya:
- Desa Berdaya & NTB Sehat dan Cerdas
- NTB Agro Maritim & Pariwisata Berkualitas
- NTB Terampil dan Tuntas & NTB Lestari Berkelanjutan
- NTB Connection (Konektivitas dan Logistik Wilayah Kepulauan)
“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus ada kolaborasi lintas sektor—pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” ujar Nelly.
Sorotan Isu Satu Data Indonesia dan Pemotongan Dana Transfer
Selain sektor infrastruktur dan pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti krusialnya penataan regulasi statistik nasional untuk optimalisasi Satu Data Indonesia.
Menurut Ahsanul, sinkronisasi data kemiskinan dan data pembangunan antara daerah dan pusat harus segera diselesaikan. Perbedaan data riil di lapangan kerap membuat intervensi program pusat menjadi kurang tepat sasaran.
Di sisi lain, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-NTB turut menyuarakan aspirasi terkait:
- Dampak efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer ke daerah (TKD) yang membebankan belanja pegawai.
- Akses permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Penguatan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.
Melalui pertemuan berkala ini, Pemprov NTB berharap sinergi bersama DPD RI dapat terus memperkuat daya tawar daerah di tingkat nasional demi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.(ris/r)
