Jakarta (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kesepakatan tersebut diteken Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7).
Iqbal menilai penandatanganan nota kesepakatan itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk mempercepat masuknya berbagai program pemerintah pusat ke NTB dalam lima tahun ke depan.
“Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah jalan pembuka bagi program-program pusat agar bisa langsung turun dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB selama lima tahun ke depan,” ujar Iqbal.
Menurut dia, kerja sama tersebut akan menjadi landasan dalam memperkuat pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang berorientasi pada keberlanjutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Salah satu fokus utama kerja sama itu adalah penataan ruang laut di wilayah NTB. Pemerintah akan menyusun zonasi yang lebih jelas antara kawasan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional, wilayah budidaya, hingga kawasan konservasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang laut.
Selain penataan ruang, kesepakatan itu juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi tangkapan, tetapi juga memperkuat sektor pengolahan dan pemasaran agar hasil tangkapan nelayan maupun pembudidaya memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Iqbal mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan juga menjadi bagian penting dalam kerja sama tersebut. Nelayan akan didorong mengadopsi tata kelola perikanan yang lebih modern dan berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pengelolaan laut yang lebih baik diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah. Menurut Iqbal, sumber daya kelautan NTB memiliki potensi besar menjadi penopang penyediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Ia menyebut keberhasilan penandatanganan MoU tersebut merupakan hasil komunikasi dan sinergi yang terus dibangun Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah pusat.
“Tugas selanjutnya adalah memastikan sembilan poin ruang lingkup kerja sama ini benar-benar dapat dijalankan dengan baik di NTB sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan,” katanya.
Iqbal juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut sebagai modal utama pembangunan ekonomi biru di NTB. Menurutnya, keberhasilan implementasi kerja sama tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.(ris)
