Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal mempersilakan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB untuk mundur dari jabatannya apabila tidak bisa penuhi target kinerja. Hal itu disampaikan Gubernur melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik setelah rapat pimpinan pada Selasa, 21 April 2026.

“Bahkan Pak Gubernur mengatakan kalau bapak-bapak kemudian tidak mampu mencapai target itu, ya boleh saja dengan jantan, boleh mengundurkan diri, atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja dengan memperkuat soliditas dan solidaritas pada perangkat daerah atau lingkup kerja masing-masing,” jelas Aka, sapaan akrabnya.

Menurut Aka, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya semangat bangkit bersama menuju NTB Makmur Mendunia sebagai landasan kerja seluruh jajaran perangkat daerah. Pesan ini disampaikan untuk mengingatkan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Membutuhkan kerja keras, terarah, serta pemahaman yang kuat terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan visi pembangunan daerah.

Gubernur, lanjutnya meminta seluruh perangkat daerah, biro, serta rumah sakit untuk menyusun laporan kinerja secara rutin setiap akhir bulan. Laporan tersebut akan disampaikan dalam rapat pimpinan sebagai bahan evaluasi berkala.

“Evaluasi kinerja yang nanti setiap bulan menjadi catatan khusus. Apabila target kinerja yang sudah ditetapkan pada bulan-bulan itu dia tidak mampu capai, maka akan menjadi catatan khusus,” lanjutnya.

Penyampaian laporan kinerja tidak dilakukan dalam bentuk presentasi panjang, melainkan secara singkat dan padat, mencakup apa yang telah dikerjakan, capaian yang diraih, kendala yang muncul, serta faktor penyebab target belum tercapai.

Evaluasi ini akan terus berlanjut setiap bulan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dibagikan kepada seluruh kepala perangkat daerah, kepala biro, dan direktur rumah sakit. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya setiap instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Karena tadi ada sempat Pak Gubernur mengatakan orang tidak melihat apa yang baik-baik yang kita lakukan, tetapi selalu akan memunculkan apa yang kurang yang kita lakukan. Maka tutupi yang kurang itu untuk kemudian masyarakat merasakan dampak dari apa yang kita kerjakan,” pungkasnya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, Asrul Sani, berjanji melunasi utang jangka pendek senilai Rp41 miliar kepada sejumlah rekanan dalam waktu satu bulan ke depan. Utang tersebut diketahui berkaitan dengan pengadaan obat-obatan rumah sakit.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur itu mengungkapkan, total utang RSUD NTB sebelumnya mencapai Rp91 miliar. Namun, sekitar Rp50 miliar telah diselesaikan melalui anggaran internal rumah sakit yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pendapatan pelayanan kesehatan, baik dari pasien umum maupun klaim BPJS Kesehatan.

“Ya artinya tinggal kita lunasi. Insya Allah satu bulan ini atau bulan depan,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/4/2026).

Asrul memastikan, meski masih memiliki sisa utang, ketersediaan obat-obatan di RSUD NTB tidak akan terganggu. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengendalian internal, terutama dalam perencanaan kebutuhan dan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Selain itu, pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan internal, regulasi, hingga pola kerja sama yang berjalan. Ia juga mengakui adanya kendala pada klaim BPJS yang masih tertunda, sehingga turut memengaruhi kondisi keuangan rumah sakit.

“Jadi kita melakukan klaim. Ada yang dipending, belum terealisasi 100 persen,” katanya.

Terkait sejumlah rencana proyek yang belum terealisasi, seperti pembangunan bunker kedokteran nuklir, Asrul menyebut masih dalam tahap kajian. “Masih kita pertimbangkan,” ujarnya.

Di sisi lain, RSUD NTB juga memiliki utang jangka panjang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) senilai Rp750 miliar untuk pembangunan gedung dan fasilitas rumah sakit. Namun, kewajiban tersebut telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Sebagai informasi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan pada Juni 2025, tercatat temuan utang RSUD NTB mencapai Rp247,97 miliar. Temuan tersebut telah dituntaskan pada September 2025 sesuai tenggat waktu yang diberikan.

Selain itu, terdapat pula temuan lain senilai Rp4,77 miliar, meliputi kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran belanja pegawai dan barang jasa, hingga penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Asrul menegaskan, ke depan pihaknya akan lebih memperketat pengawasan agar pengelolaan keuangan RSUD NTB berjalan lebih akuntabel dan transparan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sebulan, Direktur RSUD NTB Janji Lunasi Utang Rp41 Miliar “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari aset daerah merosot tajam. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja hasil penjualan aset dan lain-lain PAD yang sah minus hingga 53,18 persen. Jebloknya pendapatan dari aset ini menjadi sorotan dewan.

Mereka menilai pengelolaan aset di NTB jauh dari kata optimal, banyak ditemukan masalah administrasi pada pencatatan aset, hingga lemahnya pengawasan dan kepastian hukum pada aset-aset milik provinsi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, R. Rahadian Soedjono mengatakan, secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai sekitar 98,71 dari target yang ditetapkan. Namun, berdasarkan tren menunjukkan adanya penurunan signifikan hingga lebih dari 50 persen.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa aset daerah belum dikelola secara produktif. Dan belum mampu menjadi instrumen penguatan fiskal daerah secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.

Menurutnya, pengelolaan aset daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik. Di antaranya adalah pencatatan aset yang belum tertib, dengan data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir. Selain itu, ditemukan pula aset yang tercatat ganda atau tidak sinkron antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Tidak sedikit aset yang sudah tercatat namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang memadai, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan administrasi.

Komisi III DPRD juga mencermati adanya aset hibah yang belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memadai. Hal ini dinilai berpotensi menghambat proses pencatatan serta pemanfaatan aset secara sah, sekaligus membuka celah persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, terdapat indikasi sejumlah aset daerah dikuasai atau dimanfaatkan pihak ketiga tanpa kejelasan status hukum. Sebagian aset juga belum melalui proses penertiban atau sertifikasi, sehingga rawan sengketa. Bahkan, tidak sedikit aset yang berada dalam kondisi tidak dimanfaatkan atau terbengkalai.

“Situasi ini memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan aset,” katanya.

 200 Persil Aset NTB Ilegal

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim mengungkap terdapat sekitar 200 persil aset milik Pemprov NTB belum legal. Dari total 1.663 persil aset yang ada, sisa 200 yang saat ini sedang berupaya diresmikan.

Salah satu alasan belum resminya ratusan aset Pemprov tersebut sebab ​selama bertahun-tahun, kendala utama optimalisasi aset di NTB adalah minimnya tenaga ahli penilai (appraiser). Sebelumnya, ribuan persil aset daerah hanya ditangani oleh satu orang penilai. Mengatasi hal tersebut, Nursalim telah mengirimkan SDM terbaik untuk dididik langsung oleh kementerian terkait.

“Saat ini kita sudah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi. Mereka inilah yang akan melakukan penilaian (appraisal) aset agar kerja sama dengan pihak ketiga berjalan akuntabel,” katanya.

Selain berupaya meresmikan aset, pihaknya juga tengah maksimalkan potensi aset yang ada di Gili Trawangan, Serading, dan aset sejumlah Dinas Pemprov NTB. Hal ini menyusul agar pemerintah bisa memaksimalkan kantong-kantong pendapatan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melimpah.

Aset Pemprov di Gili Trawangan akan dikelola dengan profesional, dengan tujuan bisa meningkatkan pendapatan. Di kawasan Serading, Sumbawa, terdapat lahan milik Dinas Peternakan yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program hilirisasi. Dan melakukan pemetaan potensi juga dilakukan pada aset di Dinas Perikanan dan Kelautan, Pertanian, hingga sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup. (era)

Praya (globalfmlombok.com) – Pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Embarkasi Lombok resmi dimulai pada Rabu (22/4/2026) dini hari. JCH asal Lombok Timur (Lotim) menjadi rombongan pertama yang diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, setelah sebelumnya dilepas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (21/4/2026) malam.

Pengelola bandara, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok memastikan seluruh kesiapan operasional telah terpenuhi guna mendukung kelancaran pemberangkatan haji tahun ini.

General Manager Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, menyebutkan total terdapat 15 kelompok terbang (kloter) JCH asal NTB yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Lombok. Dari jumlah tersebut, 10 kloter merupakan kloter utuh, sementara lima lainnya merupakan kloter campuran.

“Pemberangkatan akan dimulai pada tanggal 22 April sampai 10 Mei 2026, terbagi dalam 15 kloter,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Proses pemberangkatan dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 11 kloter pertama akan diterbangkan menuju Madinah, sedangkan empat kloter sisanya langsung menuju Mekkah.

Selama musim haji tahun ini, maskapai Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777-300ER dengan kapasitas lebih dari 300 penumpang untuk melayani penerbangan JCH.

Untuk memastikan kelancaran operasional, berbagai persiapan dan koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah instansi terkait, mulai dari Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Haji dan Umrah, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Imigrasi, Bea Cukai hingga Balai Kekarantinaan Kesehatan. Koordinasi juga melibatkan pihak maskapai, Gapura Angkasa, Perum DAMRI serta stakeholder lainnya.

“Persiapan mulai dari pengecekan fasilitas, kesiapan personel, serta penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder sudah kita lakukan, untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan lancar,” jelas Aidhil.

Sebagai bagian dari kesiapan, simulasi penerbangan embarkasi dan debarkasi telah digelar pada 15 April 2026. Hasilnya menunjukkan seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara dalam kondisi siap dan mumpuni.

Sementara itu, dari Lombok Timur, sebanyak 1.406 JCH akan diberangkatkan tahun ini. Kloter pertama berjumlah 378 jemaah dilepas oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Selasa (21/4/2026) dini hari.

Bupati mengingatkan para jemaah agar menjalankan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, menjaga sikap, serta memperkuat kebersamaan selama di Tanah Suci. Ia juga berharap para jemaah turut mendoakan Lombok Timur agar semakin maju.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur, Makkinuddin, menjelaskan bahwa total JCH Lotim terbagi dalam lima kloter. Tiga kloter merupakan kloter utuh, sedangkan dua lainnya kloter campuran bersama daerah lain di NTB.

Dua kloter campuran dijadwalkan berangkat pada 9 Mei 2026. Dari total jemaah, terdapat 58 jemaah prioritas lanjut usia (lansia) dengan usia di atas 65 tahun, termasuk jemaah tertua kelahiran 1940.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menanggung biaya transportasi jemaah menuju Asrama Haji di Mataram, termasuk penyediaan konsumsi serta perlengkapan seperti jaket khusus bagi para jemaah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rabu, JCH Embarkasi Lombok Mulai Diberangkatkan ke Arab Saudi “