Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota DPRD NTB kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/4/2026). Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan enam anggota DPRD NTB sebagai saksi.

Enam saksi yang dihadirkan yakni Nurdin Marjuni dan Misbach Mulyadi dari Partai Golkar, Muhannan Mu’min Mushonnaf dan Burhanuddin dari PKS, Hulaemi dari PAN, serta Ruhaiman dari PPP. Mereka memberikan kesaksian secara bergiliran di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan terungkap, tiga saksi yakni Muhannan, Burhanuddin, dan Nurdin mengaku menerima uang ratusan juta rupiah dari para terdakwa. Namun, mereka menyatakan tidak mengetahui secara pasti peruntukan uang tersebut.

Muhannan dan Burhanuddin mengaku menerima uang masing-masing Rp200 juta dari terdakwa Indra Jaya Usman. Penyerahan uang terjadi setelah keduanya diminta bertemu oleh Wakil Ketua II DPRD NTB, Yek Agil, untuk membahas program yang disebut sebagai “direktif gubernur”.

Pertemuan berlangsung di kediaman Indra Jaya Usman di Gunungsari, Lombok Barat, pada awal Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menerima uang yang dibungkus tas plastik berwarna hitam.

“Beliau mengatakan program direktif gubernur. Program sudah dikerjakan dan saya tidak tahu siapa yang kerjakan,” ujar Muhannan di persidangan.

Sementara itu, Nurdin Marjuni mengaku menerima uang sebesar Rp180 juta dari terdakwa Hamdan Kasim. Uang tersebut diberikan pada 12 Juli 2025 di kediaman Hamdan di Karang Bedil, Kota Mataram.

Menurut Nurdin, saat itu Hamdan menyebut uang tersebut sebagai bentuk “terima kasih gubernur”. Namun, ia mengaku bingung dengan maksud pemberian tersebut dan tidak mengetahui kaitannya dengan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Berbeda dengan dua saksi lainnya, Nurdin menyimpan uang tersebut selama sekitar tiga bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya.

Ketiga saksi menyatakan sempat berupaya mengembalikan uang tersebut kepada pemberi. Namun, upaya itu tidak berhasil karena para terdakwa sulit dihubungi.

“Saya coba kembalikan tapi katanya di luar daerah terus,” ujar Nurdin.

Akhirnya, uang tersebut dititipkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Muhannan dan Burhanuddin mengembalikan uang melalui staf ahli fraksi PKS pada Juli 2025, sedangkan Nurdin mengembalikannya secara mandiri pada akhir Oktober 2025. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terima Uang Ratusan Juta, Tiga Anggota DPRD NTB Akui Bingung Peruntukannya “

Mataram (globalfmlombok.com) – Mabes Polri melalui Divisi Humas menggelar Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai narasumber utama.

Diskusi yang berlangsung di Astoria Lombok Hotel Mataram tersebut turut dihadiri Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Brata, Tim Divisi Humas Mabes Polri yang dipimpin Karopidivhumas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K, jajaran Pejabat Utama Polda NTB, Kabid Humas Polda NTB, serta para Kasi dan personel Humas Polres se-NTB.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Diskusi berlangsung dinamis, ditandai dengan interaksi aktif, pertanyaan kritis, serta respons konstruktif dari para peserta yang hadir.

Dalam paparannya bertajuk “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif” Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi di era digital.

“Hari ini bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling cepat menyampaikan informasi. Jika Polri terlambat, maka ruang tersebut akan diisi oleh spekulasi dan hoaks,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami secara tepat, yakni membuka informasi terkait kebijakan dan kinerja, bukan membuka data pribadi.

Menurutnya, tantangan di lapangan masih cukup kompleks, mulai dari belum seragamnya respons informasi, budaya komunikasi yang masih reaktif, hingga meningkatnya disinformasi di ruang digital.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan konsep “golden time informasi”, yakni periode krusial 1–3 jam pertama setelah suatu peristiwa terjadi yang sangat menentukan pembentukan opini publik. “Siapa yang pertama menyampaikan informasi, dialah yang membentuk persepsi publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap memiliki batasan hukum, terutama terhadap informasi yang dikecualikan seperti data penyidikan, informasi intelijen, dan data pribadi.

Ia juga mendorong transformasi peran Humas Polri agar lebih proaktif, adaptif, dan komunikatif dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat. “Humas Polri bukan lagi sekadar penyampai informasi, tetapi pengelola kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dalam menangkal hoaks, meredam konflik sosial, serta meningkatkan partisipasi publik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mabes Polri dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di wilayah hukum Polda NTB sekaligus memperkuat peran Humas sebagai garda terdepan komunikasi institusi.

Menurutnya, pentingnya keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hukum. “Keterbukaan bukan berarti membuka semuanya. Ada yang wajib disampaikan, dan ada yang wajib dilindungi. Di situlah profesionalitas Humas Polri diuji,” ujarnya. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mendukung langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang melaporkan RWB atau pemilik akun SA ke pihak kepolisian. Dukungan tersebut diberikan karena tindakan penyebaran data pribadi dinilai melanggar privasi dan tidak dapat dibenarkan.

“Saya kira hal yang wajar seorang gubernur menyampaikan laporannya terkait dengan adanya permasalahan (laporan data pribadi, red). Kita hargai privasi orang,” ujar Isvie, Rabu (22/4/2026).

Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak menyerang ranah pribadi.

“Tidak boleh keterlaluan juga. Boleh mengkritik dengan cara konstruktif, jangan sampai menyerang pribadi,” katanya.

Secara terpisah, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa laporan terhadap akun SA atau RWB tersebut merupakan bentuk edukasi kepada publik. Laporan itu bersifat pribadi dan diduga berkaitan dengan penyebaran data pribadi dirinya di ruang digital.

Iqbal menyatakan, langkah hukum tersebut bukan didasari rasa marah atau dendam, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas antara kritik dan ujaran kebencian.

“Itu niatnya untuk edukasi publik. Saya tidak dendam. Tidur sedikit tapi tetap sehat, karena saya tidak marah dan dendam,” ujarnya.

Orang nomor satu di NTB itu diketahui melaporkan Direktur NTB Care, RWB ke polisi. Berdasarkan surat bernomor B/285/IV/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 April 2026, RWB diduga melanggar Pasal 67 ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

RWB telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB pada Senin (20/4/2026). Namun, melalui akun SA, ia menyampaikan belum dapat memenuhi panggilan tersebut dan berjanji akan hadir pada Senin (27/4/2026). Ia juga mengaku telah mengonfirmasi kehadiran kepada penyidik melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa laporan yang diajukan Gubernur NTB merupakan tindakan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara, sehingga tidak dapat dipandang sebagai upaya membungkam kritik.

Menurutnya, perkara ini bukan sekadar kritik terhadap pemerintah, melainkan rangkaian dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin yang dilakukan berulang, disertai narasi yang dinilai merendahkan dan provokatif. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Laporkan Salah Satu Akun ke Polisi: Ketua DPRD NTB Dukung, Gubernur Sebut sebagai Edukasi “