Beranda blog Halaman 90

Bupati Lotim Janjikan Modal Rp2 Juta untuk 164 Pedagang Korban Kebakaran Pasar Pringgabaya

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Lotim Janjikan Modal Rp2 Juta untuk 164 Pedagang Korban Kebakaran Pasar Pringgabaya

Selong (globalfmlombok.com)  – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, mengunjungi Pasar Pringgabaya, pada Rabu (29/4/2026). Bupati menyaksikan langsung puing-puing bekas kebakaran 164 lapak pedagang di Pasar Pringgabaya. Di depan para pedagang yang mengerumuninya, Bupati menyatakan segera akan bangunkan lapak sementara dan akan berikan bantuan modal awal masing-masing pedagang Rp2 juta.

“Untuk ibu-ibu, para pedagang dan bapak-bapak yang mengalami musibah, sudah didata sebanyak 164 (pedagang). InsyaAllah kita akan berikan bantuan modal kembali, sama-sama Rp2 juta untuk jangka pendek, sambil kita lihat perkembangan selanjutnya,” ujar Bupati Iron, sapaan akrab Bupati Lotim saat dikonfirmasi di sela kunjungannya.

Bupati menegaskan, kebakaran Pasar Pringgabaya berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Banyak lapak yang ikut terbakar, sehingga pemerintah daerah bergerak cepat untuk merespons.

Saat kebakaran Pasar Pringgabaya terjadi pada Senin malam lalu, Bupati Lotim berada di Jakarta. Sepulang dari Jakarta, ia langsung ke Pasar Pringgabaya tersebut.

“Saya bilang, nanti saya kembali dari sini, kita langsung ke sini (Pasar, red). Makanya dari bandara langsung ke sini. Kita lihat kondisi, artinya kita harus tetap peduli. Ini masalah ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera kita selesaikan. Masyarakat kami harap bersabar, semua dalam proses, akan kita perbaiki hingga normal kembali,” jelasnya.

Bupati Lotim Janjikan Pembangunan Los Pasar yang Permanen

Bupati memastikan pembangunan los pasar yang lebih permanen akan coba dianggarkan tahun 2027 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman, menyampaikan bahwa penataan pasar akan dilakukan sesuai profil dan zonasi. Lapak akan dibagi ke dalam zona sembako, zona Sembalun, serta zona pakaian dan konveksi. “Kami akan tata sesuai profil pasar, tata letak berdasarkan zonasi. Supaya rapi dan lebih mudah,” kata Hadi.

Ia juga menjelaskan, lapak sementara akan dibangun. Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mendesainnya secara konstruksional untuk digunakan pedagang sebelum pasar permanen selesai.

Berdasarkan pendataan, total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp30 miliar. Namun, hitungan kerugian dari sektor perdagangan saja sekitar Rp5 miliar.

“Kalau ditambah dengan fisik bangunan, kerugian bisa mencapai puluhan miliar,” pungkas Hadi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen memulihkan Pasar Pringgabaya agar kegiatan ekonomi warga segera kembali normal.

Wakil Bupati Lotim H. Moh Edwin Hadiwijaya juga turut melihat langsung kondisi pasca-kebakaran Pasar Pringgabaya, Rabu (29/4). Wabup didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan kegiatan pembersihan sisa kebakaran cepat dilakukan sebagai lokasi pembangunan lapak sementara.

Disebutkan ada dana sekitar Rp400 juta di Dinas Perdagangan yang akan digunakan untuk membangun sementara lapak untuk pedagang. (rus)

 

Diupah Rp200 Ribu, Guru PPPK Paruh Waktu Lombok Tengah Demo Tuntut Penyesuaian Upah

globalfmlombok.com
-
0
Diupah Rp200 Ribu, Guru PPPK Paruh Waktu Lombok Tengah Demo Tuntut Penyesuaian Upah

Praya (globalfmlombok.com)– Aksi unjuk rasa atau demonstrasi menuntut penyesuaian upah oleh tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berlanjut. Setelah tenaga kesehatan (nakes) menuntut penyesuian upah, giliran guru PPPK paruh waktu yang mendatangi kantor Bupati Loteng pada Rabu (29/4/2026) untuk menyuarakan tuntutan yang sama.

Pasalnya, dengan upah yang hanya Rp200 ribu per bulan, dinilai sangat tidak sesuai dengan beban tanggung jawab yang diemban dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

Massa aksi datang sekitar pukul 11.00 Wita, selain menuntut penyesuaian upah, puluhan guru PPPK paruh waktu perwakilan dari sejumlah sekolah di Loteng tersebut juga meminta Pemkab Loteng agar memperjuangkan mereka supaya bisa menjadi PPPK penuh waktu. Termasuk meminta dibukakan formasi guru untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun ini.

“Yang paling utama, naikkan upah kami. Karena upah yang sekarang ini sangat jauh dari kata layak. Mengingat beban dan tanggung jawab yang besar sebagai guru,” ungkap Siti Rauhun, perwakilan guru dalam orasinya di depan kantor Bupati Loteng.

Soroti Ketidakadilan

Para guru PPPK paruh waktu tersebut juga menyoroti ketidakadilan Pemkab Loteng dalam menentapkan besaran upaya PPPK paruh waktu. Di mana ada perbedanaan besaran upah yang diterima guru PPPK paruh waktu dengan PPPK paruh waktu lainnya, seperti tenaga teknis yang menerima hingga Rp500 ribu per bulan. Padahal sama-sama berstatus PPPK paruh waktu.

“Seperti Pol PP, mereka dapat sampai Rp500 ribu. Sementara kami para guru hanya terima Rp200 ribu,” tandasnya.

Jalannya aksi sempat memanas setelah hampir satu jam, masa aksi tidak kunjung ditemui olah Bupati atau Wakil Bupati (Wabup) Loteng. Asisten I Setda Loteng Drs. Lalu Muliawan, sempat menemui massa aksi. Namun, ditolak oleh massa aksi yang meminta ditemui langsung oleh Bupati Loteng atau Wabup Loteng.

Sebagai bentuk keprihatinan sejumlah guru PPPK paruh waktu lantas melakukan aksi bakar baju seragam tepat di depan Lobi Kantor Bupati Loteng disaksikan aparat kepolisian dan Sat Pol PP Loteng yang sejak awal terus mengawal jalannya aksi.

Bupati Loteng Minta PPPK Paruh Waktu Bersabar

Tidak berselang lama, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., akhirnya keluar menemui massa aksi setelah permintaan agar digelar pertemuan dengan perwakilan juga ditolak massa aksi. Di hadapan Bupati Loteng, para guru PPPK paruh waktu kembali menegaskan tuntutannya. Baik itu terkait penyesuaian upah serta usulan pengangkatan sebagai PPPK penuh Waktu. “Mohon bersabar,” pinta Bupati di hadapan masa aksi.

Ia menegaskan bahwa apa yang menjadi tuntutan guru PPPK paruh waktu sudah diterima. Dan, Pemkab Loteng akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjawab aspirasi para guru PPPK paruh waktu. Hanya saja untuk saat ini terkait penyesuaian upah jelas belum bisa dilakukan, karena alokasi anggaran sudah ditetapkan. Pihaknya akan berupaya di APBD perubahan mendatang.

“Jadi mohon sekali lagi untuk bersabar. Pemerintah daerah sedang mengupayakan tentunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi anggaran,” imbuhnya.

Terkait besar upah yang hanya Rp200 ribu, Pathul mengaku karena memang kondisi anggaran daerah masih terbatas. Sementara jumlah tenaga PPPK paruh waktu cukup banyak yang harus dibiayai sekitar 4.600 orang lebih. Dengan 1.500 orang di antaranya guru.

Pathul menyampaikan, yang paling penting sekarang para guru ini sudah mendapat kejelasan status dengan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Walaupun dengan upah yang mungkin masih jauh dari yang diharapkan.

Dengan kejelasan status tersebut guru PPPK paruh waktu yang sudah bersertifikasi, bisa tetap mendapatkan dana sertifikasi. Selain mendapat upah dari pemerintah daerah. “Dari 1.528 guru PPK paruh waktu, ada 1.069 yang berstatus guru sertifikasi. Jadi selain mendapatkan upah, juga tetap mendapatkan dana serifikasi,” ujarnya.  

Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Adapun terkait tuntutan agar diangkat sebagai PPPK penuh Waktu, Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini menegaskan juga akan mengupayakan untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Karena kewenangan terkait perubahan status ada di tangan pemerintah pusat. Bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau daerah diberi kewenangan, tidak akan sulit. Tapi ini kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Maka yang bisa dilakukan pemerintah daerah yang coba mengusulkan. Siapa tahu pemerintah pusat akan kebijakan terkait masalah ini,” tegas Pathul.

Usai ditemui Bupati Loteng, massa aksi kemudian membubarkan diri. (kir)

 

Junaidi Kasum Kembali Nahkodai Organda NTB, Sinergi dengan Pemerintah dan Perjuangkan Anggota

globalfmlombok.com
-
0
Junaidi Kasum Kembali Nahkodai Organda NTB, Sinergi dengan Pemerintah dan Perjuangkan Anggota

Mataram (globalfmlombok.com)—

Junaidi Kasum kembali terpilih sebagai Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode lima tahun ke depan. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Organda NTB yang berlangsung di Lombok Astoria Kota Mataram, Rabu (29/4/2026).

Pemilihan secara aklamasi itu berlangsung setelah seluruh pemilik suara menyatakan dukungan penuh kepada Junaidi untuk kembali memimpin organisasi transportasi darat terbesar di NTB tersebut.

“Alhamdulillah pemegang hak suara memberikan dukungan penuh. Ini menjadi evaluasi sekaligus amanah untuk lima tahun ke depan,” kata Junaidi Kasum usai Musda.

Dalam pidatonya, Junaidi menegaskan Organda NTB akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung program pembangunan transportasi yang aman dan tertib di era kepemimpinan Gubernur NTB.

Menurutnya, pembenahan sektor transportasi darat harus dibarengi dengan peningkatan keselamatan kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan operasional angkutan.

“Organda akan terus mendukung program pemerintah, termasuk pembenahan transportasi dan keselamatan kendaraan di NTB,” ujarnya.

Junaidi juga menyoroti persoalan angkutan online yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administrasi operasional di NTB. Ia menyebut Dinas Perhubungan telah mulai melakukan langkah penertiban terhadap kendaraan yang melanggar aturan.

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah capaian Organda NTB selama lima tahun terakhir, termasuk keterlibatan dalam penataan transportasi saat ajang internasional World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Saat itu, kata dia, Organda berada di posisi sulit karena harus menjaga kepentingan pemerintah sekaligus melindungi anggota angkutan lokal.

“Organda ini seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi mendukung aturan pemerintah, di sisi lain harus memperjuangkan anggota,” katanya.

Ia juga menyinggung persoalan kendaraan wisata odong-odong yang hingga kini belum memiliki payung hukum jelas di NTB. Padahal, kendaraan tersebut masih banyak beroperasi dan digunakan masyarakat.

Data Organda NTB mencatat sedikitnya ada hampir 500 unit odong-odong beroperasi di berbagai daerah di NTB.

“Kami berharap pemerintah provinsi bisa menghadirkan regulasi agar odong-odong ini punya payung hukum dan standar keselamatan yang jelas,” ujar Junaidi.

Tak hanya itu, tantangan lain yang disorot ialah masih adanya perusahaan angkutan yang menggunakan pelat luar daerah untuk beroperasi di NTB. Junaidi menegaskan Organda mendukung penegakan aturan kendaraan angkutan agar menggunakan pelat DR sesuai ketentuan daerah.

Ia mencontohkan perusahaan otobus Sinar Jaya yang sebelumnya menggunakan pelat luar daerah, namun kini telah menyesuaikan aturan dengan menggunakan pelat kendaraan NTB.

“Kalau mengikuti aturan tentu tidak ada masalah. Yang penting semua taat regulasi,” tegasnya.

Dalam Musda XI tersebut, total terdapat 13 suara yang terdiri dari DPD dan DPC Organda kabupaten/kota se-NTB. Seluruh suara bulat mendukung Junaidi Kasum kembali memimpin Organda NTB

Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol dan Investasi Ilegal pada Kuartal I 2026

globalfmlombok.com
-
0
Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol dan Investasi Ilegal pada Kuartal I 2026

Jakarta (globalfmlombok.com) —

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menghentikan 953 entitas keuangan ilegal sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 951 pinjaman online ilegal dan dua penawaran investasi ilegal yang ditemukan pada berbagai situs dan aplikasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen dari maraknya praktik penipuan dan aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

Dalam keterangan tertulis OJK, Satgas juga mencatat sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku, antara lain penawaran jasa periklanan dengan sistem deposit, peniruan identitas lembaga keuangan resmi, penawaran pendanaan tanpa kejelasan bisnis, skema money game, serta perdagangan aset kripto ilegal.

Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, hingga grup percakapan digital dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Selain itu, penanganan penipuan transaksi keuangan juga diperkuat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Dalam periode 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, IASC menerima 515.345 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, serta 460.270 rekening di antaranya telah diblokir.

Upaya tersebut berhasil menahan dana korban sekitar Rp585,4 miliar. Sementara itu, dana yang telah dikembalikan kepada korban mencapai Rp169 miliar dari rekening yang tersebar di 19 bank.

Seiring masih tingginya kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal, Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan pasti dalam waktu singkat.

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha melalui kanal resmi, tidak mudah percaya pada penawaran melalui media sosial atau pesan pribadi, serta tidak membagikan data pribadi seperti nomor rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak lain.

Satgas PASTI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi guna menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal. Masyarakat yang menemukan indikasi pinjol atau investasi ilegal dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi, sementara korban penipuan transaksi keuangan didorong segera melapor untuk mempercepat pemblokiran rekening pelaku.(ris/r)

 

 

Menjaga Nafas Kelestarian di Jantung Sumbawa Barat: Sinergi AMMAN dan BKSDA NTB untuk Alam Indonesia

globalfmlombok.com
-
0
Menjaga Nafas Kelestarian di Jantung Sumbawa Barat: Sinergi AMMAN dan BKSDA NTB untuk Alam Indonesia

Sumbawa Barat (globalfmlombok.com),–

Di antara perbukitan hijau dan ekosistem pesisir Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tersimpan kekayaan hayati yang menjadi warisan masa depan. Menyadari bahwa keberlanjutan operasional harus berjalan selaras dengan kelestarian alam, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, resmi memperkuat komitmennya melalui kemitraan strategis bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan ini dibangun atas kesepahaman bersama untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi. Melalui sinergi ini, koordinasi dalam menjaga ekosistem di wilayah lingkar tambang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

Kolaborasi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian penguatan fungsi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di tiga lokasi prioritas: Cagar Alam Pedauh, Cagar Alam Jereweh, dan Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang.

Kerja sama ini mencakup pengawasan kawasan, perlindungan flora dan fauna endemik, pengembangan pusat informasi penelitian, hingga pemberdayaan ekonomi hijau bagi masyarakat sekitar.

Salah satu implementasi nyata dari kolaborasi ini dilakukan di Cagar Alam Jereweh melalui upaya pelestarian Kakatua Jambul Kuning, burung endemik yang kini statusnya terancam punah. Program ini melampaui sekadar perlindungan satwa; AMMAN menempatkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestarian.

Warga diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pemantauan habitat sekaligus menjadi edukator konservasi. Dengan model ini, perlindungan alam tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan bagi peningkatan kesejahteraan warga melalui harmoni dengan lingkungan.

Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang ini.

”Di AMMAN, kami meyakini bahwa setiap derap langkah perusahaan harus meninggalkan jejak yang menghidupkan. Kerja sama dengan BKSDA NTB ini merupakan satu dari berbagai rangkaian kemitraan strategis kami untuk memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa keindahan dan kekayaan hayati Sumbawa Barat tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita, tetapi sebuah warisan nyata yang terus tumbuh. Ini adalah upaya kami: menambang dengan tanggung jawab, menjaga dengan hati,” ujarnya.

Inisiatif ini memperkuat rekam jejak lingkungan AMMAN yang telah berjalan, mulai dari reklamasi lahan pascatambang dengan spesies lokal, konservasi penyu di kawasan pesisir, hingga pengelolaan limbah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai KSDA NTB, Budhy Kurniawan, berharap sinergi ini menjadi pemantik bagi pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih mumpuni dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Direktur Perencanaan Konservasi, Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si., turut memberikan apresiasinya, “Kerja sama dengan Balai KSDA NTB yang dilandasi prinsip saling percaya dan saling memberi manfaat ini adalah pengejawantahan nyata dari ‘good mining practice’ yang dijalankan oleh AMMAN.”

Melalui kemitraan ini, AMMAN membuktikan bahwa kemajuan industri dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dapat berjalan beriringan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau.(r)

Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Kuripan Ditemukan Meninggal Dunia

globalfmlombok.com
-
0
Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Kuripan Ditemukan Meninggal Dunia

Giri Menang (globalfmlombok.com)-

Operasi pencarian terhadap seorang remaja bernama Nune Djumbuhulhaq (13), yang dilaporkan hanyut di sungai kawasan Perumahan Griya Menang Asri, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, resmi dihentikan setelah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (29/4/2026).

Korban sebelumnya dilaporkan hanyut pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 16.20 WITA. Peristiwa bermula saat korban bermain bola di bantaran sungai. Ketika hendak mengambil bola yang jatuh ke aliran sungai, korban terpeleset dan terseret arus deras hingga hilang dari pandangan.

Menerima laporan tersebut, Kantor SAR Mataram mengerahkan tim penyelamat untuk melakukan pencarian bersama unsur gabungan, di antaranya Polsek Kuripan, Brimob Polres Lombok Barat, Koramil Kuripan, BPBD Lombok Barat dan Provinsi NTB, Damkarmat Lombok Barat dan Mataram, Satpol PP Lombok Barat, Tagana Dinas Sosial Lombok Barat, serta relawan dan masyarakat setempat.

Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi kejadian hingga sepanjang aliran sungai, termasuk upaya penyelaman di titik-titik yang dicurigai. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Bustanil, turut memantau langsung jalannya operasi.

Pada Rabu sekitar pukul 10.20 WITA, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sekitar satu kilometer dari lokasi awal kejadian. Korban ditemukan mengambang oleh tim SAR gabungan yang tengah melakukan penyisiran.

Koordinator lapangan, Dewa Gede Kerta, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, mengatakan korban langsung dievakuasi ke rumah duka setelah ditemukan.

“Setelah ditemukan pada hari kedua pencarian, korban langsung dievakuasi menuju rumah duka,” ujar Dewa. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup.(ris/r)

Polisi Bongkar Kasus Penipuan Emas Palsu di Lombok Utara, Tiga Pelaku Diamankan

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Bongkar Kasus Penipuan Emas Palsu di Lombok Utara, Tiga Pelaku Diamankan

Tanjung (globalfmlombok.com)-

Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Utara berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus penjualan emas palsu yang terjadi di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang perempuan yang diduga sebagai pelaku, yakni S (46), M (56), dan MA (45), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara IPTU I Komang Wilandra, S.H., M.H., membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

“Benar, kami telah mengamankan tiga orang terduga pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menjual emas palsu kepada korban di wilayah Bayan,” ungkap IPTU I Komang Wilandra.

Kasus ini bermula dari laporan korban yang mengalami kerugian setelah membeli cincin emas dari seseorang yang tidak dikenal pada Selasa (21/4/2026). Saat itu, korban melalui istrinya membeli cincin tersebut seharga Rp2.850.000, lengkap dengan nota yang diduga asli.

Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, cincin tersebut diketahui merupakan emas palsu. Beberapa hari kemudian, pelaku kembali datang ke toko korban untuk menjual emas dengan modus serupa. Menyadari hal tersebut, korban langsung mengamankan pelaku dan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat terkait penipuan emas tersebut, tim Puma Polres Lombok Utara langsung melakukan serangkaian penyelidikan.

“Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku lainnya di wilayah Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan bantuan Unit Reskrim Polsek Narmada dan Bhabinkamtibmas setempat,” jelasnya.

Dari tangan para pelaku, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa lima buah cincin emas palsu, nota pembelian palsu dari toko emas, serta sejumlah perlengkapan yang digunakan untuk melancarkan aksi penipuan.

Dalam pemeriksaan awal, para pelaku mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan dengan cara menjual emas palsu disertai nota untuk meyakinkan korban.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini guna mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain maupun jaringan yang lebih luas.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli emas, serta memastikan keaslian barang sebelum melakukan pembelian,” tegasnya.

Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp.500 juta rupiah.

Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Lombok Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.(ris/r)

Diduga Sebar Foto Pacar Usai Cekcok, Pemuda Loteng Dilaporkan ke Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Sebar Foto Pacar Usai Cekcok, Pemuda Loteng Dilaporkan ke Polisi

Praya (globalfmlombok.com)– Seorang pemuda asal Lombok Tengah (Loteng) berinisial DADS dilaporkan ke polisi setelah diduga menyebarkan foto tidak senonoh milik pacarnya ke media sosial. Akibat perbuatannya, terduga pelaku kini terancam jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Laporan tersebut diajukan oleh korban berinisial RSS ke Polres Lombok Tengah. Korban mengaku foto pribadinya yang bersifat tidak senonoh telah disebarkan tanpa izin oleh terduga pelaku.

Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, Selasa (28/4/2026), membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya benar, kami sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE, yakni berupa penyebaran konten tidak senonoh di salah satu media sosial,” ujarnya.

Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan lebih rinci lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini, penyidik tengah mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut bermula dari perselisihan antara korban dan terduga pelaku yang diketahui memiliki hubungan asmara. Cekcok yang dipicu persoalan pribadi diduga berujung pada penyebaran foto korban ke media sosial oleh pelaku.

Polisi memastikan akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat pasal dalam UU ITE terkait distribusi konten yang melanggar kesusilaan.

“Laporan sudah diterima dan kami tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara terang peristiwa yang terjadi,” kata Brata.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyalahgunakan teknologi yang dapat merugikan orang lain.

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Mari bijak dalam menggunakan media sosial,” tegasnya. (kir)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”Diduga Sebar Foto Pacar ke Medsos Usai Cek Cok, Pemuda Asal Loteng Dilaporkan ke Polisi”

Lagi, Terdakwa Korupsi Pokir DPRD Lobar Titip Uang Pengganti Kerugian Negara

globalfmlombok.com
-
0
Lagi, Terdakwa Korupsi Pokir DPRD Lobar Titip Uang Pengganti Kerugian Negara

Temui Mensos, Bupati Lotim Soroti Sekolah Rakyat dan Kepesertaan JKN

globalfmlombok.com
-
0
Temui Mensos, Bupati Lotim Soroti Sekolah Rakyat dan Kepesertaan JKN

Selong (globalfmlombok.com)– Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis di daerah, mulai dari keberlanjutan program Sekolah Rakyat hingga penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotim, Ek Raufan Pradita, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Bupati Haerul Warisin terlebih dahulu menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Lombok Timur.

Menurutnya, program yang telah berjalan sekitar dua tahun itu masih menghadapi kendala utama pada aspek ketersediaan lahan dan fasilitas. Saat ini, sebanyak 100 siswa setara sekolah dasar masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara sekolah menengah atas menumpang di eks Akademi Keperawatan (Akper) Sakra.

Pemkab Lotim, lanjutnya, telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai rencana awal pembangunan. Namun, kebutuhan lahan kemudian berkembang menjadi 7 hektare untuk pengembangan fasilitas pendidikan tersebut.

“Bupati tetap berkomitmen untuk keberlangsungan program ini,” ujar Raufan.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan persoalan penonaktifan kepesertaan JKN yang dialami sekitar 130.000 warga Lombok Timur. Kondisi ini dinilai berdampak signifikan terhadap pembiayaan kesehatan daerah.

Pemerintah daerah, kata dia, telah mengalokasikan sekitar Rp90 miliar pada tahun 2026 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp80 miliar. Namun, jika data warga yang dinonaktifkan tidak diambil alih pemerintah pusat, Pemkab Lotim harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar.

“Meski pendapatan daerah meningkat, angka itu sangat berat bagi APBD,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati juga melaporkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur relatif berjalan baik dan tidak mengalami kendala berarti.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam aspek pelaksanaan maupun pengawasan.

Terkait JKN, Mensos menjelaskan bahwa dari 130.000 warga yang dinonaktifkan, sekitar 70.000 di antaranya tidak masuk dalam kriteria penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, sekitar 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi ulang.

Ia menegaskan, kebijakan penonaktifan dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah.

“Yang tidak tertanggung pusat, silakan daerah mengambil alih. Data yang sudah ditanggung pusat jangan mendapat jatah dari daerah lagi,” kata Saifullah Yusuf. (rus)

1...899091...391Halaman 90 dari 391