Beranda blog Halaman 82

Kembangkan Pelabuhan Awang, Pemerintah Pusat Bakal Gelontorkan Rp1,5 Triliun

Praya (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat berencana membangun kembali Pelabuhan Awang Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Angggaran sekitar Rp1,5 triliun bakal digelontorkan pemerintah pusat untuk menata dan membangun fasilitas penunjang pelabuhan. Termasuk melakukan reklamasi guna menambah luasan area pelabuhan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislurkan) Loteng H. Nurjahman, kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Perluasan area pelabuhan menjadi salah satu priortitas pemerintah pusat, di samping membangun sejumlah fasilitas penunjang. Dengan harapan, Pelabuhan Awang bisa beroperasi secara penuh.

“Informasi dari pemerintah pusat, tahun proses perencanaan pengembangan Pelabuhan Awang sudah dimulai. Dan, targetnya tahun depan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang pelabuhan sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Sebagai persiapan, pemerintah pusat saat ini juga tengah meng-clear-kan status semua asset bangunan, gedung maupun tanah di Pelabuhan Awang. Termasuk aset berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya sudah dihibahkan ke Pemkab Loteng, saat ini sudah diminta oleh pemerintah pusat untuk dikembalilkan.

Pemerintah pusat tidak mau membangun atau mengembangkan Pelabuhan Awang jika masih ada sangkutan aset di luar aset pemerintah pusat di dalamnya. “Kita sudah terima surat dari pemerintah pusat soal permintaan pengembalian asset. Dan, saat ini sedang berproses di bagian aset,” sebut Nurjahman.

Ia menegaskan, seluruh pembiayaan untuk pengembangan Pelabuhan Awang disiapkan oleh pemerintah pusat. Anggaran tersebut diperoleh dari hasil pinjaman pemerintah di Asian Development Bank (ADB).

“Untuk skema pembiayaan dan rencana pengembangan Pelabuhan Awang semua ditangani oleh pemerintah pusat. Kita dalam hal ini hanya mendukung sesuai kapasitas yang ada,” terangnya seraya berharap rencana pengembangan Pelabuhan Awang tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Sehingga Pelabuhan Awang ke depan bisa segera beroperasi secara penuh. Dan, pada akhirnya bisa mendatangkan manfaat luas bagi msyarakat dan daerah ini. (kir)

Percepat Desa Berdaya 2026, Gubernur Pastikan Intervensi Tepat Sasaran bagi Miskin Ekstrem

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya dengan pendekatan baru yang lebih tegas dan terarah, yakni memastikan seluruh intervensi benar-benar menyasar kepala keluarga miskin ekstrem dan mampu mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut secara nyata.

Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat memimpin rapat penguatan dan pra pengawalan Program Desa Berdaya di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (1/5/2026), bersama perangkat daerah terkait dan Tim Ahli Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa program ini tidak boleh berjalan secara administratif atau sekadar menyalurkan bantuan, tetapi harus menjadi instrumen nyata pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Program ini harus tepat sasaran dan berdampak. Tidak boleh ada bantuan yang tidak produktif. Kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, bukan hanya menerima bantuan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat wajib difokuskan pada kepala keluarga miskin ekstrem. Setiap bentuk intervensi, khususnya pengembangan usaha, harus disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat serta potensi ekonomi desa agar dapat tumbuh dan berkelanjutan.

“Jangan asal membuka usaha. Pastikan sesuai kebutuhan dan potensi desa. Kalau tidak tepat, tidak akan berkembang dan justru menjadi beban baru,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur mengarahkan percepatan realisasi program, termasuk penyaluran dukungan anggaran Desa Berdaya tematik serta bantuan langsung kepada keluarga miskin ekstrem dalam skema Desa Berdaya transformatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dengan kesiapan teknis yang matang agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.

Dalam aspek tata kelola, Gubernur menegaskan pentingnya sistem pengawasan berbasis manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan terkendali.
“Setiap potensi masalah harus bisa dibaca sejak awal. Kita tidak boleh menunggu masalah besar baru bertindak. Semua harus terkontrol,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar evaluasi dilakukan secara berkala terhadap perkembangan program, sekaligus menyiapkan sejak dini perencanaan Desa Berdaya tahun 2027 agar lebih terstruktur, tepat sasaran, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya dirancang sebagai program unggulan daerah berbasis kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah provinsi sebagai pengarah utama yang memastikan integrasi kebijakan berjalan efektif.

Program ini mengusung pendekatan tematik dan transformatif dengan fokus pada desa-desa kantong miskin ekstrem. Pada tahap awal tahun 2026, pelaksanaan difokuskan pada 40 desa dengan sekitar 6.218 kepala keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran intervensi prioritas.
Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap dan berbasis data, melalui pendampingan intensif agar penerima manfaat tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas secara ekonomi dalam kurun waktu yang terukur.

Pemprov NTB menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekedar program bantuan, melainkan strategi besar pembangunan berbasis desa untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

“Ini bukan program biasa. Ini langkah serius untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam kemiskinan ekstrem. Kita harus mulai sekarang dan memastikan hasilnya nyata,” tutup Miq Iqbal. (r)

Krisis Air Bersih di Gili Meno, BPBD Lombok Utara Lakukan Intervensi Darurat

Tanjung (globalfmlombok.com) – Krisis air bersih masih dialami masyarakat di Gili Meno setelah penutupan perusahaan penyedia air beberapa tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara kembali melakukan intervensi dengan mendistribusikan air bersih bagi warga.

Kepala Pelaksana BPBD KLU H. M. Zaldy Rahadian, Sabtu (2/5/2026), mengatakan distribusi air bersih dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa Gili Indah terkait pola penyaluran serta titik distribusi di pulau tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kecamatan dan desa untuk menentukan pola distribusi serta titik pengantaran air bersih di Gili Meno,” ujar Zaldy.

Ia menjelaskan, hasil koordinasi menyepakati bahwa distribusi air bersih dilakukan dua kali dalam sepekan. Volume distribusi akan ditingkatkan secara bertahap, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, puncak musim kemarau tahun ini di Nusa Tenggara Barat diprediksi terjadi pada Agustus dan mencakup sekitar 85–90 persen wilayah.

Di Lombok Utara, hujan masih sempat terjadi secara parsial pada akhir April lalu di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Pemenang dan Desa Gili Indah. Namun, kondisi tersebut belum mampu menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

Zaldy menyebutkan, dalam satu kali pengiriman, volume air yang didistribusikan mencapai 5 meter kubik atau sekitar 10 meter kubik per pekan. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas tampungan di titik distribusi yang tersedia di Gili Meno.

“Kami sempat mencoba distribusi tiga kali seminggu, tetapi kapasitas tampungan di lokasi belum mencukupi, bahkan air sebelumnya belum habis,” katanya.

Ia menilai masyarakat Gili Meno cukup bijak dalam memanfaatkan air bersih yang didistribusikan. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan memasak, sementara untuk mandi dan mencuci, warga masih mengandalkan air sumur dangkal.

BPBD KLU menargetkan suplai air bersih dapat berlangsung hingga tiga bulan ke depan dengan catatan kondisi cuaca tetap mendukung.

Di sisi lain, Zaldy mengingatkan potensi terjadinya fenomena El Nino ekstrem pada 2026 yang berpotensi memperparah kekeringan, tidak hanya di wilayah kepulauan tetapi juga di daratan Lombok Utara.

Karena itu, ia mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani, agar mengantisipasi dampak kekeringan yang dapat memicu gagal panen. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Krisis Air Gili Meno, BPBD KLU Lakukan Intervensi

LHKPN Terdakwa Kasus PPJ Tak Ditemukan, Kejari Lombok Tengah Koordinasi dengan KPK

Praya (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menemukan kejanggalan dalam penelusuran data kekayaan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi insentif pemungutan Pajak Penerang Jalan (PPJ) tahun 2019–2023. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketiganya tidak ditemukan dalam sistem pelaporan kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa para terdakwa tidak atau belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana kewajiban yang melekat pada pejabat publik. Kondisi ini dinilai menyulitkan jaksa dalam melacak aset atau harta kekayaan para terdakwa, terutama dalam rangka pengembalian kerugian negara yang mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Kepala Kejari Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari melalui Kasi Intelijen Alfa Dera, Sabtu (2/5/2026), mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami mencermati fakta bahwa NIK ketiga terdakwa ini tidak ditemukan di situs pelaporan kekayaan KPK. Ini akan kami kaji dan koordinasikan dengan KPK,” ujarnya.

Menurut Alfa, koordinasi dilakukan untuk memastikan penyebab tidak ditemukannya data tersebut, apakah karena para terdakwa belum melaporkan LHKPN atau terdapat kendala administratif lainnya.

Jika terbukti para terdakwa belum melaporkan kekayaannya, hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat pengawasan internal terhadap kepatuhan pejabat dalam menyampaikan LHKPN secara berkala.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk membenahi persoalan ini,” katanya.

Sebagaimana diketahui, para terdakwa sebelumnya merupakan pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pemungutan pajak daerah, sehingga memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara negara.

Divonis Bersalah

Sementara itu, dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Kamis (30/4/2026), majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada ketiga terdakwa.

Terdakwa Lalu Karyawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.556.844.610. Terdakwa Jalaludin dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp150 juta serta kewajiban pengembalian kerugian negara Rp332.502.585.

Adapun terdakwa Lalu Bahtiar Sukmadinata divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp50 juta.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana lebih tinggi terhadap ketiganya.

Kasi Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah Dimas Praja Subroto menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim.

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap para terdakwa,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” LHKPN Terdakwa PPJ Tak Ditemukan, Kejari Loteng Koordinasi dengan KPK RI

Pencatutan Nama NTB Care oleh Oknum Dinilai Ilegal, LBH Muhajirin Ingatkan Masyarakat Wajib Waspada

Praya (globalfmlombok.com) — Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhajirin Legal Centre (MLC), Suhardi, menegaskan bahwa penggunaan nama NTB Care oleh oknum yang mengatasnamakan LSM atau aktivis merupakan tindakan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Menurut Suhardi, layanan pengaduan masyarakat NTB Care merupakan sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki dasar hukum jelas dan tidak dapat digunakan oleh pihak di luar struktur pemerintahan.

“NTB Care itu bukan ruang bebas yang bisa dipakai siapa saja. Ada regulasi yang mengatur secara tegas. Jika ada pihak mengatasnamakan NTB Care tanpa kewenangan, itu ilegal dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” tegas Suhardi di Praya, Lombok Tengah, Sabtu, 2 April 2026.

Ia menjelaskan, legalitas NTB Care diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Layanan NTB Care, yang kemudian diperkuat melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 047-510 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Layanan NTB Care.

Dalam regulasi tersebut, pada Pasal 1 angka 9, ditegaskan bahwa NTB Care adalah sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang disediakan pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 6 mengatur bahwa layanan NTB Care hanya dilaksanakan melalui kanal resmi pemerintah, baik berbasis online maupun non-internet, seperti website, aplikasi, media sosial resmi, dan call center. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas NTB Care berada dalam kendali penuh Pemerintah Provinsi NTB.

Lebih lanjut, Pasal 8 dan Pasal 9 menegaskan bahwa pengelolaan NTB Care dilakukan oleh Tim NTB Care yang dibentuk oleh gubernur, yang memiliki tugas mengoordinasikan, memverifikasi, serta memastikan tindak lanjut setiap pengaduan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pihak di luar struktur resmi untuk bertindak atas nama layanan tersebut.

“Kalau ada individu atau kelompok yang mengaku bisa mengurus atau menindaklanjuti laporan melalui NTB Care di luar mekanisme resmi, itu patut dicurigai. Masyarakat jangan sampai tertipu,” ujarnya.

Suhardi juga menekankan bahwa ketentuan ini diperkuat dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 047-510 Tahun 2022, yang secara rinci mengatur bahwa pengelolaan pengaduan hanya dilakukan oleh aktor resmi, yakni admin NTB Care, tim NTB Care, serta perangkat daerah melalui PPID.

Ia mengingatkan, tindakan mengatasnamakan NTB Care tanpa kewenangan bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat.

“Alih-alih menjadi jembatan sosial yang membantu masyarakat, praktik seperti ini justru bisa menjadi pintu masuk penipuan, manipulasi informasi, bahkan penyalahgunaan kepentingan,” kata Suhardi.

Untuk itu, LBH Muhajirin Legal Centre mengimbau masyarakat agar hanya menggunakan kanal resmi NTB Care yang dikelola pemerintah, tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku mewakili NTB Care di luar sistem resmi, serta segera melaporkan kepada Pemerintah Provinsi NTB apabila menemukan indikasi penyalahgunaan nama NTB Care.

LBH Muhajirin juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk bersikap tegas dengan segera menertibkan dan menutup segala bentuk operasional pihak-pihak yang secara ilegal menggunakan atau mengatasnamakan NTB Care di luar mekanisme resmi pemerintah.

Suhardi menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas, termasuk dari praktik-praktik yang memanfaatkan nama layanan publik secara tidak sah.

“Integritas pelayanan publik harus dijaga bersama. Jangan sampai niat baik membantu masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (r)

 

Gerai Indomaret di Jempong Mataram Dilalap Si Jago Merah, Diduga Dipicu Arus Pendek Listrik

Mataram (globalfmlombok.com)-

Sebuah gerai ritel modern Indomaret yang berlokasi di kawasan Jempong, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, terbakar pada Minggu (3/5/2026) pagi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram mengerahkan lima unit armada dan puluhan personel untuk memadamkan api yang melalap bangunan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran terjadi sekitar pukul 06.00 Wita. Seorang warga mengaku sempat mendengar sekitar tujuh kali ledakan dari arah lokasi sebelum api membesar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Damkarmat Kota Mataram, Multazam, mengatakan titik api diduga berasal dari area perangkat elektronik.

“Penanganan difokuskan pada sumber api yang berada di area yang menggunakan peralatan listrik,” ujar Multazam seperti dikutip dari Suara NTB.

Ia menyebut, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting arus pendek listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

Terkait suara ledakan yang sempat terdengar, Multazam menjelaskan kemungkinan berasal dari barang dagangan yang sensitif terhadap panas.

Proses pemadaman juga sempat terkendala minimnya ventilasi di dalam bangunan, sehingga asap tebal terperangkap di dalam toko. Petugas kemudian mempertimbangkan langkah taktis dengan membuat ventilasi tambahan untuk mengeluarkan asap.

“Kami mengantisipasi agar tidak ada korban akibat paparan asap berbahaya atau gas beracun,” kata dia.(pan)

Sean Gelael Bawa Pulang Dua Trofi di GT World Challenge Asia Mandalika

Mandalika (globalfmlombok.com) —

Pebalap Indonesia Sean Gelael menutup ajang GT World Challenge Asia putaran di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika dengan membawa pulang dua trofi podium. Penampilannya sekaligus menjadi daya tarik utama bagi penonton selama akhir pekan balapan.

Sejak sesi pit walk, garasi tim yang diperkuat Sean dipadati penggemar yang ingin berfoto dan meminta tanda tangan. Antusiasme juga terlihat saat grid walk pada Sabtu (2/5) dan Minggu, ketika penonton berkesempatan melihat langsung mobil balap yang digunakannya.

Sean mengaku senang akhirnya bisa tampil di Mandalika di hadapan publik Indonesia. Ia menyebut dukungan penonton memberikan motivasi tambahan sepanjang balapan.

“Saya sangat senang bisa balapan di Mandalika di depan ribuan penonton. Itu membuat motivasi jadi berlipat,” ujar Sean.

Motivasi tersebut berbuah hasil pada Race 1. Sean berhasil meraih pole position sebelum finis di posisi ketiga secara keseluruhan (P3 overall) dan posisi kedua di kelas Silver (P2).

Pada Race 2, Sean memulai balapan dari posisi keenam. Ia sempat berada dalam perebutan podium di kelas Silver, namun harus mengakhiri lomba lebih awal setelah terlibat insiden dengan Adderley Fong di Tikungan 11.

Insiden tersebut membuat mobilnya mengalami kerusakan dan terhenti di area gravel. Sean menjelaskan, tabrakan terjadi saat ia mencoba menyalip di tikungan.

“Saya melihat ada peluang untuk menyalip, tetapi jalurnya tertutup dan terjadi tabrakan,” kata dia.

Meski gagal menyelesaikan Race 2, penampilan Sean di Mandalika tetap mendapat apresiasi tinggi. Selain penggemar, kehadiran media lokal dan internasional juga menunjukkan besarnya perhatian terhadap kiprahnya di lintasan balap.

Keikutsertaan Sean di Mandalika dinilai memberi warna tersendiri bagi ajang balap tersebut. Namun, peluangnya untuk kembali balapan di sirkuit itu masih bergantung pada kesesuaian jadwal dan kejuaraan yang diikuti.

Saat ini, Sean fokus menjalani musim balap di FIA World Endurance Championship dan GT World Challenge Europe yang memiliki jadwal padat sepanjang tahun.

Balapan berikutnya yang akan diikuti Sean adalah seri kedua FIA WEC, yakni 6 Hours of Spa-Francorchamps yang digelar pada 9 Mei 2026 di Belgia.(r)

Gubernur NTB Janjikan Insentif Rp 500 Ribu untuk Guru PPPK Paruh Waktu Mulai September 2026

Mataram (globalfmlombok.com)—

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berencana memberikan tambahan penghasilan minimum sebesar Rp 500.000 per bulan kepada 1.759 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di NTB. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada September 2026.

Iqbal mengatakan, insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

“Setiap guru nantinya minimal akan memperoleh penghasilan Rp 500.000 per bulan, di luar dari jam mengajarnya,” ujar Iqbal usai menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Sabtu (2/5/2026).

Ia menilai, selama ini perhatian terhadap kesejahteraan guru masih kurang karena fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada program fisik. Padahal, menurut dia, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi tenaga pendidik.

Iqbal juga mengakui adanya kekeliruan dalam kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu pada akhir 2025. Ia mencontohkan, terdapat guru yang hanya menerima sekitar Rp 40.000 per bulan karena jam mengajar yang terbatas.

“Dan itu sangat tidak layak bagi seorang guru,” katanya.

Menurut dia, tambahan penghasilan minimum tersebut akan diberikan di luar skema gaji utama yang tetap dihitung berdasarkan jam mengajar sebesar Rp 40.000 per jam.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh guru PPPK paruh waktu, baik yang mengajar di SMA, SMK, maupun SLB, di sekolah negeri maupun swasta di NTB.

“Selama statusnya PPPK paruh waktu, maka berhak mendapatkan sekurangnya Rp 500.000 per bulan,” ujar Iqbal.

Ia menyebutkan, sebanyak 1.759 guru akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk meningkatkan nominal insentif jika kondisi fiskal daerah membaik.

“Ini sebagai bentuk perhatian dan motivasi bagi para guru, meskipun kita masih menghadapi keterbatasan fiskal,” kata Iqbal.(ris/r)

NTB Resmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani, Perkuat Status UNESCO

Selong (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meresmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (2/5/2026). Fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Geopark Rinjani dalam jaringan UNESCO Global Geopark sekaligus meningkatkan standar pengelolaan kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peresmian dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang ditandai dengan pemukulan gong. Ia menyebut, kehadiran pusat informasi tersebut menandai fase baru pengelolaan Geopark Rinjani yang lebih terintegrasi dan berorientasi global.

“Rinjani bukan sekadar destinasi wisata. Ini adalah identitas, sumber kehidupan, sekaligus bagian dari warisan dunia yang harus dijaga tanpa kompromi,” ujar Iqbal dalam sambutannya.

Menurut dia, pusat informasi itu tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, melainkan menjadi pusat data dan pengetahuan yang mengintegrasikan aspek geologi, sejarah, budaya, hingga kehidupan masyarakat di kawasan Rinjani. Narasi besar, seperti letusan Gunung Samalas yang berdampak global, juga akan menjadi bagian dari penguatan edukasi dan posisi Rinjani di tingkat dunia.

Geopark Rinjani-Lombok sendiri mencakup lebih dari 20 geosite lintas kabupaten dan telah mempertahankan status “Green Card” UNESCO. Status tersebut menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Iqbal menegaskan, kebijakan ke depan tidak hanya mempertahankan status tersebut, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat di sekitar Rinjani sejahtera tanpa mengorbankan kelestarian alam. Kerusakan sekecil apa pun akan berdampak luas,” katanya.

General Manager Geopark Rinjani, Qwadru Putro Wicaksono, menambahkan bahwa pembangunan pusat informasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi asesor UNESCO sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Fasilitas ini menjadi simpul integrasi antara konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat dalam satu sistem berkelanjutan,” ujarnya.

Penguatan geopark juga diarahkan untuk mendorong ekonomi berbasis kawasan melalui pengembangan desa wisata, penyelenggaraan event internasional, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk lokal seperti tenun dan kuliner tradisional menjadi bagian dari rantai nilai geopark.

Salah seorang pelaku UMKM di Sembalun, Ulfa, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem geopark membuka peluang ekonomi baru.

“Kami tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasakan dampaknya secara langsung,” ujarnya.

Usai peresmian, gubernur meninjau fasilitas pusat informasi yang menampilkan data geologi, sejarah gunung api purba, serta lanskap budaya kawasan Rinjani.

Pemprov NTB menilai penguatan Geopark Rinjani sebagai strategi jangka panjang untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pembelajaran global sekaligus destinasi berkelanjutan berbasis konservasi.(r)

Layanan Bus Sholawat Siap Layani Jemaah 24 Jam di Makkah dengan Armada Ramah Lansia dan Disabilitas

Makkah (globalfmlombok.com)

Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi telah memasuki hari ketiga belas masa operasional. Secara umum, proses pemberangkatan, kedatangan, serta pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah berjalan lancar, tertib, dan berada dalam pengawasan petugas di seluruh titik layanan.

Dikutip dari rilis resmis, haji.go.id, hingga Sabtu, 2 Mei 2026, operasional haji menunjukkan progres yang baik dan terkendali. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jemaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.362 jemaah dan 733 petugas telah tiba di Madinah.

Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 36 kloter dengan 14.503 jemaah dan 148 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Seluruh proses mobilisasi jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama perjalanan.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan haji hingga hari ke-13 berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan.

“Alhamdulillah, seluruh proses operasional haji berjalan lancar dan terkendali. Kami terus memastikan setiap jemaah mendapatkan layanan terbaik, mulai dari keberangkatan, kedatangan, hingga mobilisasi antar kota suci dengan pengawalan petugas yang optimal,” ujar Maria.

Maria juga menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, disabilitas, dan perempuan.

“Kami menghadirkan berbagai kemudahan layanan, termasuk Bus Sholawat yang beroperasi 24 jam dengan armada ramah lansia dan disabilitas. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran ibadah di Makkah, pemerintah menyediakan layanan transportasi Bus Sholawat yang beroperasi selama 24 jam penuh. Layanan ini menghubungkan jemaah Indonesia dari dan menuju Masjidil Haram melalui tiga titik utama, yakni Terminal Jiad (Ajyad), Jabal Ka’bah, dan Syib Amir.

Sebanyak 452 armada disiapkan untuk melayani jemaah secara non-stop, termasuk 52 unit bus hidrolik yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bus Sholawat melayani 21 rute yang dibedakan berdasarkan kode warna dan nomor, serta didukung dengan kartu panduan rute yang wajib dibawa oleh setiap jemaah.

Petugas haji juga disiagakan untuk memberikan pendampingan kapan pun jemaah mengalami kendala di lapangan. Layanan ini telah beroperasi sejak kedatangan pertama jemaah di Makkah pada 30 April 2026 dan akan berlangsung hingga masa pemulangan ke Tanah Air.(r)