Beranda blog Halaman 81

Mahasiswa Lotim Demo, Upah Guru dan Buruh Disorot Jauh di Bawah Pegawai MBG

globalfmlombok.com
-
0
Mahasiswa Lotim Demo, Upah Guru dan Buruh Disorot Jauh di Bawah Pegawai MBG

Selong (globalfmlombok.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lombok Timur, Selasa (5/5/2026). Aksi tersebut menyoroti kesenjangan sosial, khususnya perbedaan pendapatan antara guru, buruh, dan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Agamawan Salam, menyebut masih banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, upah orang tua yang bekerja sebagai buruh maupun guru honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Para demonstran menilai pendapatan guru dan buruh jauh lebih kecil dibandingkan pegawai program MBG. Mereka juga mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan pada era Presiden Prabowo Subianto, serta menilai wacana Indonesia Emas belum diikuti realisasi yang konkret.

Dalam tuntutannya, massa meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat, termasuk mendorong evaluasi hingga penghentian program MBG yang dinilai belum memberikan manfaat signifikan. Selain itu, mereka menyoroti kesulitan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak.

Aksi tersebut juga menjadi refleksi peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional, yang menurut mahasiswa mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam menjamin pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Massa aksi lainnya, Yandis, menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah. Ia mengingatkan agar profesi guru tidak dipandang sebelah mata, karena berpotensi menyebabkan kekurangan tenaga pendidik di masa depan.

Aksi berlangsung damai hingga siang hari. Saat berada di depan Kantor Bupati, massa sempat meminta bertemu langsung dengan bupati. Namun, karena kepala daerah tidak berada di tempat, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Lombok Timur setelah mengelilingi kawasan perkantoran tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mahasiswa Lotim Demo, Soroti Upah Guru dan Buruh Jauh di Bawah Pegawai MBG “

Dikbud Berdalih Kendala Teknis, DPRD Soroti Guru PPPK Paruh Waktu Lobar Belum Terima Gaji

globalfmlombok.com
-
0
Dikbud Berdalih Kendala Teknis, DPRD Soroti Guru PPPK Paruh Waktu Lobar Belum Terima Gaji

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Sejumlah guru di Lombok Barat (Lobar) belum menerima gaji selama lima bulan sejak Januari 2026 hingga Mei 2026. Gaji mereka belum bisa dibayarkan lantaran perjanjian kerja (PK) sebagai PPPK Paruh Waktu tak kunjung diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, Lalu Najamudin mengaku memang ada guru yang belum menerima perjanjian kerja, karena belum bisa diterbitkan oleh pihaknya. “Bagaimana mau diterbitkan PK-nya kalau (NIP) belum keluar dari BKN,” kata Najamudin, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, ada urutan atau tahapan-tahapannya, yaitu NIP dikeluarkan BKN, lalu SK barulah PK oleh OPD. Terkait guru yang menurut informasi keluar NIP dan SK tapi PK belum diterbitkan, Najamudin beralasan jika peraturan teknis (Pertek) belum keluar dari BKN karena kemungkinan masih kendala teknis yang terjadi.

Pihaknya memastikan akan menerbitkan PK asalkan memenuhi ketentuan. PK ini kata dia sudah diterbitkan oleh Dinas, di mana sekitar 1.300 PK PPPK Paruh Waktu sudah ditandatanganinya. “Ada yang tertahan (belum terbit PK) memang, itu kan karena kendala teknis, bukan di kami,” imbuhnya.

Ditanya berapa PPPK Paruh Waktu yang PK-nya belum keluar PK, ia meminta konfirmasi data itu ke badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM). Pihaknya memastikan tidak akan menghambat proses, terlebih para guru terus mengajar di sekolah.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Muhamad Munip mengatakan, pihaknya menerima aduan dari guru PPPK yang telah keluar NIP dan menerima SK, tetapi PK-nya belum ada. Sesuai prosedur dalam PPPK Paruh Waktu ini, ada perjanjian kerja yang dibuat oleh OPD dengan aparatur PPPK Paruh Waktu, itu menjadi dasar diberikan gaji. “Tapi itu (PK) belum keluar, sehingga mereka belum digaji,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil OPD terkait dalam hal ini Dikbud untuk mendapatkan data valid dan langkah penyelesaiannya, karena PPPK Paruh Waktu ini ada di OPD terkait. Sekaligus diminta penjelasan kenapa PK belum diterbitkan dan mencari solusi.

Terlebih mereka ini masih mengajar dari awal tahun sampai saat ini, selama lima bulan mereka bekerja. Pihaknya akan memanggil OPD bersama komisi I, pada Kamis (7/5) mendatang.
Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni belum lama ini mengatakan terkait PK itu tergantung atau kembali ke masing-masing OPD. Yang jelas pihaknya telah menyelesaikan NIP dan SK, tinggal OPD memproses PK dari PPPK Paruh Waktu tersebut. Pihaknya pun mendorong SK ini segera dituntaskan. (her)

BPS: Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen pada Triwulan I 2026, Pengangguran Terbuka Menurun

globalfmlombok.com
-
0
BPS: Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen pada Triwulan I 2026, Pengangguran Terbuka Menurun

Mataram (globalfmlombok.com) —

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 13,64 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 2,99 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp29,68 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi NTB terutama ditopang sektor industri pengolahan yang melonjak hingga 60,25 persen. Kenaikan ini didorong meningkatnya aktivitas smelter yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.” kata Wahyudin saat menyampaikan rilis Selasa 5 Mei 2026.

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh 31,80 persen, seiring peningkatan produksi konsentrat. Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 91,87 persen.

Secara triwulanan (quarter-to-quarter), ekonomi NTB mengalami kontraksi 1,30 persen dibanding Triwulan IV 2025. Penurunan ini dipengaruhi faktor musiman, terutama pada sektor industri dan ekspor.

Meski demikian, secara tahunan kinerja ekonomi NTB tetap menunjukkan tren ekspansi. Kondisi ini turut berdampak pada perbaikan ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 tercatat 3,14 juta orang, meningkat sekitar 51.200 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 32,86 persen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan peran dalam penciptaan lapangan kerja baru.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat 2,99 persen, turun 0,23 poin persentase dibanding Februari 2025. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja.

Kualitas ketenagakerjaan juga membaik, ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 29,51 persen serta menurunnya angka setengah pengangguran.

BPS NTB menilai penguatan sektor pertanian dan industri, termasuk dampak program strategis pemerintah, berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan pengangguran dan membaiknya kualitas kerja.(ris/r)

Komdigi Batasi Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun, NTB Nyatakan Dukungan

globalfmlombok.com
-
0
Komdigi Batasi Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun, NTB Nyatakan Dukungan

Praya (globalfmlombok.com) —

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini merupakan upaya melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembatasan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.

“Anak di bawah 16 tahun tidak boleh sembarangan menggunakan media sosial agar lebih fokus belajar dan terlindungi dari risiko digital,” ujar Meutya saat kunjungan kerja di Lombok Tengah, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, sekitar 70 juta anak Indonesia berada dalam kelompok rentan di ruang digital. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat serta penguatan literasi digital.

Dalam dialog dengan pelajar, terungkap berbagai persoalan yang kerap dihadapi di dunia maya, mulai dari paparan konten tidak pantas, penipuan bermodus hadiah, hingga ancaman melalui pesan pribadi. Meutya mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan keberanian untuk melapor jika menemukan hal mencurigakan.

“Segera blokir dan laporkan. Negara hadir untuk melindungi,” katanya.

Meski ada pembatasan, pemerintah tetap mendorong pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif, terutama dalam mendukung proses pembelajaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah itu menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Kebijakan ini memberi landasan bagi orang tua untuk mengontrol penggunaan media sosial anak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur digital di NTB, mengingat masih adanya wilayah blank spot.

“Kami berharap akses internet bisa menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok desa,” kata Indah.

Pimpinan MTs Hidayatul Atfal, Ismail, menambahkan bahwa dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan tersebut. Menurut dia, digitalisasi perlu diimbangi dengan pengawasan dan penguatan karakter.

Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak.(r)

Sekda Loteng Penuhi Panggilan Jaksa, Diperiksa Terkait Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Loteng Penuhi Panggilan Jaksa, Diperiksa Terkait Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi

Praya (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., akhirnya datang memenuhi panggilan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, pada Selasa (5/5/2026). Orang nomor satu di jajaran birokrasi Loteng ini datang untuk menjalani pemeriksaan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Loteng yang saat ini sedang ditangani Kejari Loteng.

Sebelumnya, Sekda Loteng berhalangan hadir saat pemanggilan yang pertama, pada Kamis (30/4/2026). Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan Sekda Loteng hadir sekitar pukul 09.00 Wita. Sesampainya di gedung Kejari, Sekda Loteng masuk ruang pemeriksaan. Proses pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam lebih.

Ia dimintai keterangan terkait beberapa kasus hukum yang sedang ditangani. Satu di antaranya kasus pengadaan dump truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Salah satunya soal itu (pengadaan dump truk sampah DLH Loteng),” aku Sekda Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada awak media usai pemeriksaaan.

Ia mengatakan, dirinya dimintai keterangan karena jaksa membutuhkan tambahan informasi terkait kasus hukum yang sedang ditangani, mengingat statusnya sebagai Sekda Lombok Tengah. Selain keterangan, ada juga dokumen pendukung yang diserahkan ke jaksa penyidik.

“Kalau yang lain-lain sifatnya hanya koordinasi,” ujar Firman seraya menambahkan, selama pemeriksaan dirinya mendapat sekitar 20 pertanyaan oleh jaksa penyidik Kejari Loteng.

Sekda Loteng Diperiksa sebagai Saksi

Kasi. Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera menambahkan Sekda Loteng diperiksa oleh penyidik Pidsus Loteng dalam kapasitas sebagai saksi. Dengan materi pemeriksaan seputaran pengelolaan aset barang milik negara. Ada juga terkait desa, karena ada hubungan dengan Inspektorat.

Alfa Dera menjelaskan, penanganan terhadap kasus-kasus hukum di Kejari Loteng sejauh terus berjalan. Semua pihak yang terkait dengan penanganan perkara secara maraton terus dipanggil dan diperiksa. Setiap hari ada saja pemeriksaan yang dilakukan. Ini semua dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tersebut. Terutama perkara yang sudah masuk tahap penyidikan, berkasnya terus dilengkapi.

“Hampir setiap hari jaksa melakukan pemanggilan saksi-saksi. Ini dalam rangka mempercepat pemberkasan perkara yang sedang proses penyidikan,” tandasnya. (kir)

 

Selamatkan Uang Negara 2,8 Miliar, Polda NTB Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Pengadaan Mebel SMK ke Kejaksaan

globalfmlombok.com
-
0
Selamatkan Uang Negara 2,8 Miliar, Polda NTB Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Pengadaan Mebel SMK ke Kejaksaan

Mataram (globalfmlombok.com) – Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB )memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mebel SMK se-Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 segera memasuki Tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Perkara tersebut sebelumnya telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka, yakni KS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MJ selaku Penyedia.

Dirreskrimsus KBP Endriadi, S.IK melalui Wadir Reskrimsus AKBP Wendy Andrianto, S.IK, menyampaikan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa, 5 Mei 2026.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan mebel untuk 40 SMK di NTB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pagu anggaran mencapai 10,2 miliar.

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya tidak dilaksanakannya penyusunan spesifikasi teknis dan survei harga, pembayaran pekerjaan 100 persen meskipun pekerjaan belum selesai, serta pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai kontrak.

Berdasarkan hasil audit negara mengalami kerugian keuangan, dalam perkembangan penanganan perkara tersangka dari pihak penyedia telah mengembalikan kerugian negara tersebut. Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 2,8 miliar yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

“Uang yang telah dikembalikan oleh Tersangka telah kami sita dan akan dilimpahkan bersama barang bukti lainnya pada Tahap II,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK menegaskan bahwa Penyidik berkomitmen menuntaskan setiap perkara korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.

”Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 KUHP dan ketentuan dalam KUHP terbaru.Polda NTB memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tahap penuntutan di pengadilan. ( r)

NTB Borong Dua Penghargaan Halal Metric 2026

globalfmlombok.com
-
0
NTB Borong Dua Penghargaan Halal Metric 2026

Malang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards Ceremony 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Selasa (5/5/2026).

Dalam ajang tersebut, NTB berhasil meraih Gold Award kategori Halal Ecosystem serta Bronze Award kategori Innovation, Collaboration and Public Empowerment (ICPE). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen NTB dalam membangun ekosistem halal, khususnya pada sektor publik dan pengembangan wisata syariah.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, Ahmad Haikal Hassan, didampingi Direktur Jenderal Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI serta Rektor Universitas Brawijaya.

Penilaian dilakukan melalui metode self-reporting dengan lima indikator utama, meliputi kebijakan, infrastruktur dan layanan, edukasi dan riset, serta keberlanjutan ekosistem halal.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang hadir langsung menerima penghargaan, menyampaikan bahwa ekosistem ekonomi Islam di NTB telah berkembang sejak lama. Ia menyebut fondasi awal dibangun pada masa kepemimpinan TGB M. Zainul Majdi periode 2008–2018.

“Beliau memulai dengan mengintroduksi wisata halal dan proses konversi sistem bank BPD menjadi syariah. Kami kemudian melanjutkan dan mematangkan proses tersebut,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, saat ini Bank NTB Syariah menjadi satu dari tiga BPD di Indonesia yang telah beroperasi secara syariah. Selain itu, Jamkrida NTB juga telah bertransformasi ke sistem syariah, sementara BPR NTB tengah dalam proses konversi.

Ke depan, seluruh institusi keuangan tersebut akan dikonsolidasikan dalam satu holding dengan Bank NTB Syariah sebagai pengelola utama sistem keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Iqbal juga memaparkan perkembangan signifikan industri halal di NTB. Ia menyebut jumlah produk bersertifikat halal meningkat drastis dari hanya 52 produk pada 2021 menjadi sekitar 22.500 produk hingga akhir 2025.

“Kalau momentum ini terjaga dalam 10 tahun, jumlah produk halal kami bisa menyamai jumlah penduduk NTB yang mencapai 5,7 juta jiwa,” katanya.

Ia menegaskan, sertifikasi halal kini telah menjadi standar global, bahkan di sejumlah negara Eropa mencakup tidak hanya bahan baku, tetapi juga proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga aspek etika.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal membutuhkan orkestrasi pemerintah yang kuat, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

“Keberlanjutan ekosistem halal sangat bergantung pada sistem yang kuat, bukan sekadar pencitraan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem halal menjadi salah satu fokus utama riset kampus tersebut.

Ia menegaskan, Halal Metric merupakan satu-satunya instrumen penilaian praktik halal di perguruan tinggi, pemerintah, dan industri yang mendorong praktik halal yang etis dan berkelanjutan.

“Halal saat ini telah menjadi platform baru dalam industri global, tidak hanya soal agama, tetapi juga standar kualitas, kebersihan, dan kepuasan konsumen,” ujarnya.

Senada, Ahmad Haikal Hassan menambahkan bahwa halal kini telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global.

“Halal bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi standar baru. Di tingkat internasional, halal dipandang sebagai produk premium—lebih bersih, berkualitas, dan menjadi penggerak ekonomi baru,” katanya.

Dengan capaian ini, Pemprov NTB optimistis penguatan ekosistem ekonomi syariah dan wisata halal akan semakin memperkokoh posisi daerah sebagai salah satu pusat industri halal nasional yang berdaya saing global. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Raih Dua Penghargaan Halal Metric 2026 “

Bantah Isu Aliran Dana Rp31 M, Bang Zul Persilakan Audit NTB Care

globalfmlombok.com
-
0
Bantah Isu Aliran Dana Rp31 M, Bang Zul Persilakan Audit NTB Care

Mataram (globalfmlombok.com)—

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2024, Dr. H. Zulkieflimansyah, akhirnya angkat bicara terkait tudingan aliran dana hibah kepada lembaga NTB Care yang disebut-sebut mengalir ke dirinya.

Melalui akun media sosial pribadinya, Senin (4/5), pria yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan, tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi publik yang keliru.

“Saya sebenarnya agak malas merespons hal-hal yang sudah berlalu. Tapi kadang terpaksa juga harus dilakukan agar tidak melebar ke mana-mana,” tulisnya.

Bang Zul menilai, jika isu tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi, dikhawatirkan akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Apalagi, menurutnya, isu tersebut dibingkai dengan tujuan tertentu.

“Kalau tidak direspons, lama-lama orang bisa mempersepsikannya sebagai sebuah kebenaran,” ujarnya.

Ia mengaku heran dengan munculnya tudingan yang menyebut dana NTB Care sebesar Rp31 miliar mengalir ke rekening pribadinya. Menurutnya, angka tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada.

“Tiba-tiba ada tuduhan dana NTB Care mengalir Rp31 miliar ke saya pribadi. Ini keterlaluan juga,” tegasnya.

Meski demikian, Bang Zul mempersilakan jika memang ada pihak yang ingin melakukan audit terhadap program NTB Care. Ia menilai, langkah tersebut lebih tepat dibandingkan polemik yang berkembang di ruang publik.

“Kalau mau diaudit, audit saja. Tidak usah ribut ke sana kemari,” katanya.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Rizal Dilaga, untuk memastikan informasi tersebut. Dari hasil komunikasi itu, disebutkan tidak pernah ada pemberian hibah dalam jumlah besar kepada NTB Care.

“Tidak ada kita pernah kasih hibah sampai ratusan miliar ke NTB Care. Kita hanya pernah membantu satu unit sepeda motor untuk operasional,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bang Zul menjelaskan, keberadaan NTB Care pada masa kepemimpinannya merupakan bentuk respons terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh program pemerintah.

Menurutnya, NTB Care berfungsi sebagai gerakan sosial dan moral untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti bantuan kursi roda, transportasi, hingga biaya pengobatan.

“Program NTB Care itu sederhana, tapi membantu. Kalau ada masyarakat butuh bantuan cepat, bisa langsung ditangani lewat koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan narasi yang berkembang saat ini seolah-olah terdapat praktik korupsi dalam jumlah besar di balik program tersebut. “Kok sekarang jadi seram, seakan-akan ada korupsi ratusan miliar,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Bang Zul meyakini isu tersebut bukan berasal dari pimpinan daerah saat ini, melainkan pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi tidak tepat.

“Saya yakin ini bukan dari Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Pembisik-pembisik ini jangan kelewatan,” pungkasnya. (*)

Rawan Disalahgunakan, Pertamina Verifikasi Ulang Barcode BBM Subsidi

globalfmlombok.com
-
0
Rawan Disalahgunakan, Pertamina Verifikasi Ulang Barcode BBM Subsidi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pertamina Patra Niaga mengungkap salah satu celah penyalahgunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi berasal dari proses pendaftaran yang dilakukan melalui biro jasa. Modus ini dinilai rawan karena barcode yang seharusnya bersifat pribadi justru dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.

Pertamina juga tengah melakukan verifikasi ulang barcode pembelian BBM subsidi secara nasional, termasuk untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan logistik, guna memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta menutup celah penyalahgunaan di lapangan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan pada awal penerapan sistem barcode, banyak pengemudi terutama sopir truk memilih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu proses pendaftaran.
Mulai dari pembuatan akun email, pengisian data kendaraan, hingga pengunggahan foto STNK kerap dilakukan oleh biro jasa karena dianggap lebih praktis bagi pengemudi yang sibuk bekerja di lapangan.

“Dulu banyak driver membuat barcode lewat biro jasa. Saat barcode terbit, biro jasa ini yang pertama kali mengetahui barcode tersebut, lalu dicetak dan diberikan ke sopir yang memesan,” ujarnya.

Menurut Ahad, dari kondisi tersebut muncul potensi penyalahgunaan. Barcode yang sudah terdaftar atas nama pemilik kendaraan diduga diperjualbelikan kembali oleh oknum biro jasa melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan marketplace.

“Sering kali sumber penyalahgunaan barcode berasal dari biro jasa ini. Barcode diperjualbelikan di marketplace, di Facebook, dan di tempat lainnya,” katanya.

Selain itu, praktik pemalsuan pelat nomor kendaraan juga menjadi perhatian. Pelaku diduga menggunakan kendaraan dengan pelat nomor yang menyerupai kendaraan terdaftar agar barcode tetap bisa digunakan saat transaksi di SPBU.

Karena itu, Pertamina menilai barcode BBM subsidi merupakan hak pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Barcode tersebut berkaitan langsung dengan data kendaraan serta hak masyarakat dalam memperoleh BBM subsidi.

Ahad menegaskan barcode tidak boleh difoto, disebarluaskan, maupun dipegang pihak lain karena berpotensi dicetak ulang dan disalahgunakan.

“Barcode itu sama seperti data pribadi. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, operator SPBU juga tidak diperkenankan memotret barcode pelanggan. Proses pemindaian dilakukan menggunakan perangkat khusus guna meminimalkan potensi kebocoran data.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina kini mendorong masyarakat menggunakan email pribadi saat pendaftaran agar akun tidak dikelola pihak lain.

Jika barcode terlanjur tersebar atau diduga disalahgunakan, pemilik kendaraan dapat melakukan pembaruan data atau verifikasi ulang. Melalui proses tersebut, sistem akan menerbitkan QR Code baru yang otomatis menggantikan barcode lama.

“Kalau barcode sudah tersebar ke mana-mana, tinggal di-refresh. Nanti akan keluar kode unik baru yang menggantikan kode sebelumnya,” jelasnya.(bul)

Konsistensi Layanan Dorong Kinerja Positif, Pendapatan Kuartal I Bluebird Group Tumbuh 11,6 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Konsistensi Layanan Dorong Kinerja Positif, Pendapatan Kuartal I Bluebird Group Tumbuh 11,6 Persen

Jakarta (globalfmlombok.com)- –

Di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang tetap kuat di awal tahun 2026, pelanggan semakin mengandalkan layanan yang konsisten dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari kinerja PT Blue Bird Tbk (BIRD) yang membukukan pendapatan sebesar Rp1,45 triliun pada kuartal pertama 2026, meningkat 11,6 persen, sementara EBITDA Perseroan mencapai Rp341,8 miliar dengan laba bersih Rp157 miliar.

Performa ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga eksekusi operasional yang disiplin melalui penguatan kualitas layanan dan kesiapan bisnis. Seiring semakin beragamnya pilihan mobilitas yang tersedia bagi pelanggan. Layanan taksi mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12 persen secara tahunan, menunjukkan ketangguhan dan kemampuan bersaing di tengah dinamika industri transportasi.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam menjaga layanan di tengah kebutuhan mobilitas yang dinamis. “Kami terus menjaga layanan tetap konsisten dengan memastikan armada selalu siap, kualitas layanan tetap terjaga, serta memanfaatkan teknologi untuk memastikan layanan lebih mudah diakses.”

Konsistensi layanan melalui kanal digital juga terlihat dari pertumbuhan pengguna MyBluebird sebesar 22,4 persen dengan penggunaan fitur fixed price yang meningkat 29,2 persen secara year-on-year, menunjukkan semakin tingginya adopsi kanal digital oleh pelanggan. Perseroan juga memanfaatkan teknologi untuk membaca pola permintaan secara lebih presisi, termasuk berdasarkan area, momentum kegiatan, hingga jam operasional, sehingga penempatan armada dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien.

Pada periode Lebaran 2026, Bluebird mencatat performa yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tingginya permintaan masyarakat selama musim mudik dan libur panjang. Di saat yang sama, Perseroan terus memperluas jangkauan layanan melalui penambahan titik pangkalan di berbagai wilayah, yang secara total meningkat sekitar 43% dibandingkan kuartal I tahun lalu.

Bluebird Group turut melanjutkan pengembangan bisnis berkelanjutan melalui ekspansi kendaraan listrik di sejumlah kota, termasuk penguatan inisiatif mobilitas ramah lingkungan di Bandung dan Bali. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam menghadirkan solusi transportasi yang semakin nyaman dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, perseroan terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan pengemudi, termasuk melalui penguatan pendapatan yang kompetitif serta program apresiasi bagi pengemudi berprestasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga motivasi dan retensi pengemudi, sekaligus memastikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan konsisten bagi pelanggan.

“Sepanjang 2026, fokus kami adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan terus memperkuat keandalan layanan melalui kesiapan armada, perluasan akses pelanggan, dan produktivitas operasional yang semakin baik. Dengan struktur bisnis yang semakin solid, kami optimis dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tutup Andre.(r)

1...808182...391Halaman 81 dari 391