Mataram (globalfmlombok.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyampaikan proses peningkatan kapasitas produksi (ramp-up) smelter terus menunjukkan perbaikan setelah perusahaan menyelesaikan pekerjaan perbaikan fasilitas pada kuartal IV 2025.
Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana dalam keterangan resmi kepada media ini menyampaikan, saat ini fokus utama perusahaan adalah memastikan proses peningkatan produksi smelter berjalan secara bertahap, aman, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ramp-up smelter terus menunjukkan perbaikan pasca penyelesaian pekerjaan perbaikan pada kuartal IV 2025. AMMAN tetap berkomitmen untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring dengan berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April lalu,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Kartika, perusahaan terus melakukan evaluasi serta pengawasan operasional secara ketat guna memastikan peningkatan produksi berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah juga terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Saat ini, fokus utama perusahaan adalah memastikan peningkatan produksi berjalan secara bertahap, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui evaluasi serta pengawasan operasional yang ketat, disertai koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah,” katanya.
Hingga saat ini, lanjut Kartika, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Langkah tersebut menegaskan fokus perusahaan untuk mengoptimalkan operasional smelter sebagai bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah.(bul)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi guna mengarahkan pembangunan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan itu menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan, di mana konservasi dijadikan fondasi utama sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan berbasis kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/5/2026).

Kawasan seluas 73.165,05 hektare itu dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman yang melindungi habitat hiu paus atau Rhincodon typus.

Kawasan tersebut mencakup area makan, pembesaran, hingga jalur pergerakan alami hiu paus sepanjang tahun.

Ahsanul menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh, termasuk studi kelayakan sektor pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut bertujuan memastikan pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, tetapi justru menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Pemprov NTB menilai kebijakan ini sekaligus memberi kepastian arah investasi dan menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang kompetitif secara global dan berkelanjutan dalam jangka panjang. (r/ham)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Arahkan Pariwisata Berbasis Ekosistem, Pemprov NTB Kunci Teluk Saleh sebagai Kawasan Konservasi “

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani terus menuai penolakan dari kalangan pelaku wisata dan pegiat lingkungan. Mereka mengaku bersyukur setelah Pemerintah Provinsi NTB memastikan proyek tersebut batal dilanjutkan.

Sekretaris Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI) NTB, Imam Firmansyah, menegaskan penolakannya terhadap proyek kereta gantung bukan semata karena kepentingan usaha pendakian, melainkan dampak lingkungan yang dinilai sangat besar.

“Saya pribadi menolak, bukan karena berbentrokan dengan usaha saya, tetapi yang kami perhitungkan adalah berapa banyak area hutan nanti yang akan dibuka,” ujarnya.

Menurut Imam, berdasarkan dokumen proyek yang dipelajarinya, pembangunan kereta gantung tidak hanya sebatas jalur transportasi udara. Di sekitar jalur dan titik pilar juga direncanakan pembangunan resort serta fasilitas penunjang lainnya.

Ia menilai pembukaan lahan dalam skala besar di kawasan hutan Rinjani berpotensi merusak habitat flora endemik, termasuk kawasan penangkaran anggrek yang menjadi ciri khas Rinjani.

“Jalur kereta gantung itu sudah saya sisir, dan itu full hutan. Itu habitatnya untuk penangkaran anggrek. Kalau jadi dibangun, otomatis rusak,” katanya.

Imam juga menyoroti potensi dampak ekologis lain berupa meningkatnya risiko banjir di kawasan Lombok bagian tengah dan barat akibat pembukaan hutan.

“Kalau hutan dibuka, dampak banjir pasti semakin parah,” ujarnya.

Meski menolak proyek tersebut, Imam menilai keberadaan kereta gantung sebenarnya tidak terlalu mengganggu bisnis jasa pendakian karena menyasar segmen wisatawan berbeda.

“Kalau orang berani bayar mahal, enggak apa-apa. Pasti harga paket kereta gantung jauh lebih mahal dari trekking,” katanya.

Namun demikian, alasan utama penolakan tetap karena ketidaksiapan sumber daya manusia lokal menghadapi industri wisata modern berskala besar seperti kereta gantung.

“Untuk menerima industri modern kayak kereta gantung, otomatis yang masuk pertama adalah tenaga kerja asing. Masyarakat lokal paling dapat kerja beratnya saja,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan keberanian pemerintah daerah memberikan jaminan investasi jangka panjang kepada investor mengingat proyek semacam itu membutuhkan masa pengembalian modal yang panjang.

“Berarti sangat bersyukur itu batal,” tegasnya.

Senada dengan itu, pelaku wisata sekaligus anggota APGI asal Lombok Timur, Hijazi Noor, mengatakan pembatalan proyek tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Rinjani.

“Kami sangat bersyukur karena rencana pembangunan kereta gantung menuju Rinjani itu sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat pelaku wisata,” ujarnya.

Menurut Hijazi, selama ini aktivitas pendakian Rinjani telah menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari jasa transportasi, penginapan, porter, pemandu gunung, hingga warung kecil milik warga.

“Jika kereta gantung jadi dibangun, semua mata pencaharian itu terancam,” katanya.

Pelaku wisata lainnya, Mirzoan Ilhamdi alias Miing, juga menyampaikan rasa syukurnya atas batalnya pembangunan kereta gantung tersebut. Ia menilai proyek itu berpotensi merusak ekosistem Rinjani dan mengurangi pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada wisata pendakian.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Penolakan itu disampaikan karena proyek dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelaku Wisata Bersyukur Rencana Kereta Gantung ke Rinjani Batal “