Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menunjuk Pasar Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai sebagai pasar aman. Proses penilaian telah rampung. Pasar tradisional diharapkan tidak menjual bahan pangan yang berbahaya bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahhurrahman dikonfirmasi pada, Rabu (13/5/2026) menjelaskan, penilaian pasar pangan aman oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah rampung. Aspek penilaian yang dilihat dari keamanan produk, higienistas serta kandungan bahan pangan. Pemkot Mataram mengusulkan Pasar Perumnas karena lokasinya berdekatan langsung dengan masyarakat. “Kita usulkan Pasar Perumnas, karena pasarnya berdekatan langsung dengan masyarakat,” terangnya.

Pemkot Mataram sebelumnya kata Miftah, telah mengusulkan Pasar Dasan Agung dan Pasar ACC Ampenan untuk mengikuti penilaian pasar pangan aman. Menurutnya, program ini bukan semata-mata untuk mengikuti penilaian saja melainkan prinsip dasarnya adalah pasar tradisional harus memberikan jaminan bahwa produk yang dijual aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. “Prinsip dasarnya memperhatikan kebersihan, sanitasi dan pengaturan zona pedagang. Termasuk tidak ada kandungan bahan berbahaya seperti boraks dan lain-lain,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menegaskan, pasar pangan aman sebenarnya mendorong sekaligus mengedukasi pedagang, agar produk yang dijual tidak beresiko terhadap kesehatan. Masyarakat atau konsumen yang berbelanja merasa aman serta nyaman untuk datang ke pasar tradisional. (cem)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF) dan kuasa hukum menggelar pertemuan lanjutan terkait pembayaran royalti Mataram Mall di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (13/5/2026).

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai selisih perhitungan appraisal royalti. Bahkan, peluang dilakukannya penilaian ulang atau re-appraisal masih terbuka.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani selaku juru bicara Pemkot Mataram mengatakan, pembahasan masih berada pada tahap saling mempelajari dokumen dan data perhitungan masing-masing pihak.

“Pertemuan tadi hanya sampai pada level tukar-menukar data perhitungan. Kami belum sepakat soal besaran royalti,” ujarnya.

Terkait kemungkinan appraisal ulang, Ramadhani menilai peluang tersebut tetap ada meskipun cukup berat untuk direalisasikan. Hal itu mengingat sisa masa kontrak kerja sama yang tinggal kurang dari satu bulan.

“Saya pikir kecil kemungkinannya, walaupun tetap ada potensi,” katanya.

Meski belum ada kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk kembali mengevaluasi data yang ada guna memastikan tidak terdapat kekeliruan informasi. Pertemuan lanjutan yang dinilai krusial dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026.

Sementara itu, penasihat hukum PT PCF, Bambang Widjojanto, enggan memberikan banyak komentar terkait hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemkot Mataram agar isi pembahasan tidak dipublikasikan secara rinci.

“Tadi kesepakatannya bukan untuk konsumsi publik. Saya melanggar dong kalau menjawab,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga memahami bahwa selama ini informasi yang berkembang di publik lebih banyak berasal dari satu pihak, yakni Pemkot Mataram. Karena itu, hasil pertemuan disepakati untuk tidak diumbar ke publik dan difokuskan pada penyelesaian internal kedua belah pihak.

“Saya tidak enak karena kesepakatan di dalam tadi diselesaikan di sana,” katanya.

Sebagai informasi, pengelolaan Mataram Mall dilakukan oleh PT PCF melalui skema bangun guna serah dengan Pemerintah Kota Mataram selaku pemilik lahan. Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 8 Tahun 1996.

Kontrak kerja sama antara Pemkot Mataram dan PT PCF dijadwalkan berakhir pada 11 Juli 2026 sesuai butir kesatu perjanjian.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengungkapkan, nilai royalti yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Namun, pihak pengelola selama ini disebut baru menyetorkan sekitar Rp350 juta per tahun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp850 juta per tahun yang hingga kini masih menjadi pembahasan antara kedua pihak.

“Royalti yang harus dibayar itu nilainya sekitar Rp1,2 miliar per tahun, sementara yang dibayarkan sekitar Rp350 juta. Jadi selisihnya itu yang kita bahas. Ini yang belum ada kata sepakat antara pihak perusahaan dengan hasil appraisal,” ujar Ramayoga.

Persoalan selisih royalti tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi selama lima tahun terakhir sejak 2021 hingga menjelang berakhirnya kontrak pada 2026. Pemkot Mataram menegaskan pemenuhan kewajiban royalti menjadi poin krusial sebelum kerja sama resmi berakhir. (pan)

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Iduladha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Pemeriksaan perdana dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak kurban.

Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan beberapa hewan mengalami gangguan pada bagian mata. Meski demikian, secara umum kondisi hewan kurban dinyatakan sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit berbahaya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, mengatakan Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim pemeriksa yang disebar di enam kecamatan. Total terdapat 36 personel yang bertugas melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban hingga menjelang Iduladha.

“Sudah ada timnya. Kita ada enam tim dan anggotanya 36 orang,” ujarnya, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, tim pemeriksa tidak hanya melibatkan jajaran Pemkot Mataram, tetapi juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dan kalangan perguruan tinggi. Salah satu institusi yang turut terlibat adalah Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma).

Menurut Johari, pemeriksaan difokuskan untuk mengantisipasi munculnya penyakit menular pada hewan ternak, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, maupun penyakit menular lainnya. Namun hingga saat ini, pihaknya memastikan belum ada hewan kurban yang terindikasi penyakit tersebut.

“Sementara ini tidak ada, masih aman. Kita temukan yang sifatnya bisa langsung ditangani petugas,” katanya.

Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat, mulai dari usia yang cukup, kondisi mata yang tidak berair, hingga kaki yang tidak pincang. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar sehat dan layak dikurbankan.

Distan Kota Mataram juga mencatat jumlah lapak penjualan hewan kurban yang telah terdata mencapai sekitar 75 lapak. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring munculnya lapak-lapak baru milik pedagang musiman.

Johari menambahkan, hewan yang telah dinyatakan sehat nantinya akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas.

“Hewan yang sehat akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah melewati pemeriksaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram itu menyebutkan pemeriksaan akan berlangsung hingga sehari sebelum Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya pemeriksaan fisik luar, petugas juga akan melakukan pemeriksaan organ dalam hewan saat proses pemotongan kurban berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi penyakit, termasuk cacing hati.

“Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan organ dalam hewan, seperti hati. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi cacing hati,” pungkasnya. (pan)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengusaha beras lokal di Kota Mataram, terancam gulung tikar alias bangkrut. Kenaikkan harga gabah dan plastik menambah biaya produksi. Sementara, pemerintah tidak menaikkan harga eceran beras premium.

Salah seorang pengusaha beras lokal Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan, bisnis beras premium bukan menjadi hal yang menarik dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900, justru tidak menguntungkan bagi pengusaha beras. Sementara, harga plastik dan gabah basah melonjak drastis, sehingga biaya produksi membengkak. “Harga gabah basah di petani Rp7.600 -Rp7.700 per kilogram. Plastik naik gila-gilaan. Kita bukannya untung malah jadi buntung,” katanya mengeluh dikonfirmasi pada, Rabu (13/5).

Beras yang dijual atau dititip di toko di bawah harga HET. Pengusaha lokal terkadang memberikan harga dengan selisih Rp400-Rp500 per kilogram. Kondisi ini justru memparah bisnis beras lokal.
Ia menuntut pemerintah merevisi HET beras premium. Kebijakan ini justru akan menguntungkan segelintiran pengusaha terutama yang memiliki penggilingan, karena bisa memainkan harga. “Jadi pengusaha beras yang punya penggilingan diuntungkan. Kalau kami pengusaha kecil justru tidak dapat apa-apa,” katanya.

Pihaknya mengkhawatirkan jika kondisi ini berlarut-larut, maka tidak saja pengusaha beras lokal yang dirugikan melainkan masyarakat. Pasalnya, beras premium tidak bisa dipasok ke toko atau supermarket.

Menurutnya, satgas pangan semestinya tidak mengintervensi atau mengontrol pengusaha kecil melainkan mengatur pengusaha skala besar. Pengusaha kecil kata dia, hanya mengikuti kebijakan pemerintah. “Kalau kami ada kenaikkan berarti kita naikkan harganya. Kalau harga turun maka kita turunkan juga harganya,” ujarnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, keluhan pengusaha beras lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya akan mencoba mencari benang merah dari permasalahan tersebut. Penggilingan padi lebih banyak di Lombok Tengah, sehingga diharapkan pelaku UMKM dikumpulkan untuk mencari solusi.

Jangan sampai kata Nida, beras premium lokal kosong di toko atau ritel modern. “Kita khawatirkan tidak menutupi biaya produksi,” ujarnya.

Pihaknya tidak bisa mengubah HET beras premium, karena kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (cem)