Beranda blog Halaman 52

Nyaris Putus, Jembatan Rusak di Taman Baru-Buwun Mas Bakal Ditangani Tahun ini

globalfmlombok.com
-
0
Nyaris Putus, Jembatan Rusak di Taman Baru-Buwun Mas Bakal Ditangani Tahun ini

Giri Menang (globalfmlombok.com)  –  Kondisi ruas jalan kabupaten penghubung Desa Taman Baru dengan Buwun Mas, Lombok Barat (Lobar) hingga wilayah Lombok Tengah (Loteng) rusak parah. Terutama pada bagian jembatan di akses jalan tersebut nyaris putus akibat tergerus air.
Penanganan jembatan yang rusak parah ini pun dipastikan tahun ini. Hal ini dipastikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar.

Kadis PUPRPKP Lobar Lalu Ratnawi menegaskan bahwa Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wabup menegaskan komitmennya dalam penanganan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Seperti penanganan beberapa titik infrastruktur yamg rusak ditangani tahun ini. Termasuk jalan Tibu Lisung Desa Taman Baru yang menghubungkan ke desa Buwun Mas.

Pihaknya telah mengganggarkan untuk penanganan jalan tersebut pada APBD murni tahun ini. “Iya kami akan kerjakan tahun ini sekarang lagi proses tender,” kata Ratnawi, Minggu (17/5/2026).
Ratnawi mengatakan, paket pekerjaan tersebut saat ini sedang dalam proses lelang di bagian PBJ. Untuk penanganan jalan itu, pagu anggarannya sekitar Rp1,8 miliar. Penanganan itu meliputi pengerjaan pada titik jembatan saja. Jembatan itu nanti bongkar dan diganti permanen.

Konstruksi fondasinya juga akan dinaikkan agar lebih kokoh dari terjangan aliran air sungai.
Sementara untuk Jalan Batu Bong bagian atas yang putus beberapa bulan lalu, juga menjadi bagian yang mendesak ditangani. Namun, jalan itu akan ditangani oleh pihak dari Balai Jalan. “Kalau itu nanti dari Balai Jalan, akan dilakukan pelebaran elevasi sehingga tidak terlalu curam di pinggir sungai,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar, H. Sahwan, yang tinggal di daerah Buwun Mas mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk penanganan jembatan yang rusak tersebut.
“Saya sudah sampaikan ke Pemkab, Bu Wabup dan pak asisten, kami berharap segera ditangani,” harap politisi Demokrat tersebut.

Pihaknya selaku dewan bersama Pemkab pun bersinergi dalam menangani infrastruktur yang terdampak bencana. Salah satunya dengan terus mendorong Pemkab mengambil langkah cepat menangani kerusakan jembatan di Tibu Lisung, Desa Taman Baru.

Pihaknya mengapresiasi upaya penanganan permanen terhadap jembatan yang rusak tersebut tahun ini oleh Pemkab melalui Dinas PUPRPKP Lobar. Namun, ia berharap sebelum penanganan permanen perlu diantisipasi jembatan tersebut tidak putus dengan penanganan sementara waktu. Dengan begitu, masyarakat terlayani dengan baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. (her)

Penataan Tiga Gili, DPRD KLU Minta Pemda Alokasikan Anggaran Proporsional

globalfmlombok.com
-
0
Penataan Tiga Gili, DPRD KLU Minta Pemda Alokasikan Anggaran Proporsional

Tanjung (globalfmlombok.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong alokasi anggaran proporsional untuk mendukung penataan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tiga Gili) secara optimal dan merata. Pasalnya, kondisi infrastruktur pelayanan publik di Tiga Gili belum ideal jika dibandingkan dengan tingginya minat kunjungan wisatawan.

“Pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi ini menjadi momentum kita untuk berbenah, baik menyangkut penghimpunan PAD maupun imbal balik ke masyarakat, termasuk Tiga Gili,” ungkap Anggota Fraksi PNI-DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik, Sabtu (16/5/2026).

Politisi Partai Perindo ini menyatakan, dirinya sudah menyerap masukan dari sejumlah pengusaha terkait kebijakan Raperda pajak dan retribusi yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD. Menurut dia, pelaku usaha baik hotel, restoran, maupun usaha-usaha masyarakat lain di Tiga Gili, tidak mempersoalkan kenaikan pajak dan retribusi asalkan tidak terlampau tinggi.

Demikian pula, komitmen Pemerintah Daerah terhadap penataan Tiga Gili menjadi aspirasi yang sering disampaikan para pelaku usaha. Sebagai ujung tombak keberlangsungan wisata Tiga Gili, masyarakat dan pelaku usaha menginginkan adanya perbedaan kebijakan penataan Tiga Gili antara sebelum dan sesudah dinaikkannya PAD.

“Fasilitas penunjang harus benar-benar diperbaiki, ditambah secara bertahap. Contoh kecil saja toilet umum. Secara volume, di Gili Trawangan saja belum cukup. Kalau di Meno, toilet umum tidak ada sama sekali,” ujar Taufik.

Mantan Kades Gili Indah ini menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap penataan jalan lingkungan di Tiga Gili juga kerap dikeluhkan pelaku usaha. Di antara ketiga Gili, infrastruktur jalan di Gili Trawangan relatif baik. Sedangkan di dua Gili lainnya, koneksi jalan lingkar belum tersentuh optimal.

“Imbal balik ke sektor pariwisata khususnya Tiga Gili agar konsisten setiap tahun, itu keinginan para pengusaha. Sebagai sumber PAD terbesar, Tiga Gili ini harus dijaga, dirawat. Artinya porsi anggaran untuk lampu jalan, jalan, faskes, sampah dan pendidikan di sana supaya diperhatikan, supaya tidak ada kesan, Gili hanya sebagai obyek PAD,” paparnya.

Selaku anggota Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Lombok Utara, Taufik juga mendorong agar dalam pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi, DPRD menghadirkan pelaku usaha, baik pelaku usaha property, transportasi laut, obyek wisata bawah laut, hingga UMKM setempat.
Di samping itu, ia menekankan kepada OPD teknis agar penghimpunan PAD dapat dilaksanakan secara transparan. Misalnya, menyangkut data kunjungan real wisatawan.

“Sekarang kita hanya melihat angka di media saja. Jumlah wisatawan sekian, nominal yang masuk sekian, tapi kita tidak tahu data kunjungan real yang langsung ke Tiga Gili, yang lewat Bangsal, ataupun Teluk Nara,” tandasnya. (ari)

Pembangunan TPST Sembalun, Pemkab Lotim Masih Menunggu Kiriman Dana Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Pembangunan TPST Sembalun, Pemkab Lotim Masih Menunggu Kiriman Dana Pusat

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merancang pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sembalun, Lotim. Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan pimpinan daerah melihat kondisi sampah di wilayah yang terletak jauh dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit.

Sementara untuk pembangunan fisik mengandalkan dana pusat. Sampai saat ini, Pemkab Lotim masih menunggu kiriman dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan, pengangkutan sampah dari Sembalun ke TPA Ijobalit membutuhkan biaya operasional yang sangat mahal. Karena itu, TPST diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan mandiri.

“Kami sudah membebaskan lahan seluas 1 hektare. Untuk pembangunan fisiknya akan didanai APBN melalui Balai Prasarana Wilayah Kementerian PU NTB,” ujar Dewanto, Rabu (13/5).

Dewanto menegaskan, fasilitas yang dibangun adalah TPST, bukan TPA. Saat ini kebijakan pemerintah daerah mengarah pada peniadaan TPA dan beralih ke TPST yang lebih modern. Ia memastikan tidak ada lagi kesan sampah dibuang sembarangan karena akan ada proses pengolahan dari hulu, nilai ekonomis yang dikelola, serta residu yang tetap dibuang secara terkendali.

Dari sisi kelembagaan, telah dilakukan ralat di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan akan dibentuk UPT yang bertanggung jawab. Namun, kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hingga saat ini belum terjalin. Ke depan, Pemkab Lotim juga akan menginisiasi kerja sama tersebut untuk menjaga kawasan Rinjani.

Terkait progres, Dewanto mengakui anggaran untuk perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) masih belum tersedia. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, sehingga pembangunan fisik diperkirakan baru dapat dimulai pada tahun 2027.

“Syaratnya, Lotim harus memiliki dokumen rencana induk pengelolaan sampah. Sampai sekarang kami belum punya perda yang mengatur itu,” demikian pungkasnya. (rus)

Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Sampah, Jaksa Janji Tindak Tegas Pihak yang Halangi Penyidikan

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Sampah, Jaksa Janji Tindak Tegas Pihak yang Halangi Penyidikan

Praya (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan kepada semua pihak untuk mendukung kerja-kerja penanganan kasus dugaan korupsi di Loteng. Termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan dump truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng tahun 2021 yang saat ini tengah ditangani Kejari Loteng. Harapannya, penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp5 miliar tersebut bisa segera tuntas.

Kasi. Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera menegaskan, jika ada pihak-pihak yang mencoba atau berusaha menghalang-halangi proses penyidikan kasus tersebut, maka pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. “Siapa pun yang menghambat penanganan kasus ini kita akan tindak tegas,” ungkapnya, kepada Suara NTB, Sabtu (16/5/2026).

Saat ini pihaknya masih terus melengkapi berkas, dokumen dan keterangan pendukung terkait kasus tersebut, sembari menunggu hasil proses audit kerugian negara yang sedangkan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Hasil audit tersebut penting untuk mengetahui nilai kerugian negara dari proyek tersebut.

Pihaknya pun meyakini prosesnya tidak akan terlalu lama. Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi, statusnya sudah bisa diputuskan. “Sedikit lagi, nanti pada waktunya akan terungkap,” tegas Alfa.
Ia juga memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional. Jaksa sendiri akan terus bekerja secara maksimal dan objektif dalam menuntaskan kasus tersebut. Dan, dipastikan tanpa ada invensi dari pihak mana pun.

Jadi ia mengingatkan kepada pihak mana pun untuk tidak berusaha mengintervensi penanganan perkara tersebut. “Tidak ada pihak mana pun yang bisa intervensi penanganan perkara ini. Semua ditangani secara professional dan objektif. Bahwa perkara ini harus tuntas,” tegas mantan Kasi. Intelijen Depok ini seraya menambahkan, setiap ada perkembangan penangana perkara akan diekspose kepada publik. (kir)

BRIN – Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Jurnalisme Sains di NTB

globalfmlombok.com
-
0
BRIN – Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Jurnalisme Sains di NTB

Mataram (globalfmlombok.com)-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB menggelar sosialisasi teknik penulisan berita ilmiah populer untuk memberikan wawasan dan informasi yang edukatif kepada para pembaca. Kegiatan berlangsung di Mataram, Sabtu 16 Mei 2026.

Kegiatan yang menghadirkan peneliti BRIN, Mega Mardita, itu menekankan pentingnya kemampuan wartawan dalam membaca, membingkai, dan memverifikasi informasi ilmiah agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dalam materi bertajuk “Jurnalisme Sains di Era AI dan Disinformasi”, Mega menjelaskan bahwa media saat ini memegang peran penting sebagai agen pengetahuan publik di tengah semakin kompleksnya isu berbasis sains dan teknologi.

Ia menilai hampir seluruh persoalan publik saat ini bersinggungan dengan sains, mulai dari perkembangan teknologi dan AI, krisis global, hingga kebijakan berbasis data. Karena itu, media dituntut mampu menerjemahkan bahasa ilmiah yang rumit menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.

“Publik tidak hanya ingin tahu bahwa penelitian dilakukan, tetapi mengapa mereka harus peduli terhadap hasil riset tersebut,” ujar Mega dalam pemaparannya.

Menurutnya, banyak berita sains gagal menarik perhatian publik karena terlalu teknis dan dipenuhi jargon ilmiah. Padahal masyarakat lebih tertarik pada dampak nyata hasil penelitian terhadap kehidupan sehari-hari.

Mega memperkenalkan formula dasar jurnalisme sains yang menitikberatkan pada tiga unsur, yakni temuan, dampak, dan manusia. Hasil penelitian, kata dia, harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi publik.

Selain itu, peserta juga dibekali teknik cepat membaca jurnal ilmiah dengan memahami abstrak, metode penelitian, hingga kesimpulan agar tidak terjadi pemberitaan berlebihan terhadap hasil riset yang masih prematur.

Ia juga mengingatkan wartawan agar tidak terjebak pada kesalahan umum dalam pemberitaan sains, seperti menyamakan korelasi dengan kausalitas serta terlalu cepat mengutip hasil riset preprint yang belum melewati proses peer review.

Menurut Mega, perkembangan AI kini menghadirkan tantangan baru dalam dunia jurnalistik, mulai dari deepfake audio dan video, artikel sintetis, jurnal palsu, hingga halusinasi AI yang dapat memanipulasi data dan informasi.

Karena itu, wartawan masa depan dituntut memiliki kemampuan verifikasi berlapis, literasi data, serta kemampuan berpikir kontekstual yang tidak dapat sepenuhnya digantikan teknologi AI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang hadir melalui sambungan Zoom, menilai penguatan kapasitas wartawan penting agar informasi berbasis riset dapat dipahami publik secara benar dan tidak menimbulkan disinformasi.

“Di era digital dan perkembangan AI saat ini, wartawan dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi dan menerjemahkan informasi ilmiah agar mudah dipahami masyarakat. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas insan pers, khususnya di NTB,” ujarnya.

Ia menilai kolaborasi antara BRIN, DPR RI, dan PWI NTB merupakan langkah strategis dalam membangun literasi publik berbasis data dan riset ilmiah.

“Kita ingin hasil-hasil riset tidak berhenti di ruang akademik saja, tetapi bisa diterjemahkan menjadi informasi yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Media memiliki peran penting sebagai jembatan antara dunia riset dan publik,” katanya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pulau Lombok itu juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya disinformasi dan manipulasi konten berbasis AI yang kini semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Pers harus tetap menjadi penjaga kepercayaan publik. Verifikasi, akurasi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama di tengah banjir informasi digital,” pungkasnya.(ris)

Ditertibkan Satpol-PP, Kendaraan Parkir Liar di Jalur Pariwisata Sengigigi Dikeluhkan Warga

globalfmlombok.com
-
0
Ditertibkan Satpol-PP, Kendaraan Parkir Liar di Jalur Pariwisata Sengigigi Dikeluhkan Warga

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Kendaraan yang parkir liar di pinggir jalan raya dan trotoar di kawasan pariwisata Sengigigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikeluhkan warga, lantaran menganggu kenyamanan dan membahayakan pengendara atau pejalan kaki.

Menindaklanjuti keluhan warga ini, Satpol-PP Lobar pun turun mengimbau pengelola hotel dan pelaku jasa agar tidak memarkir kendaraan di lokasi terlarang tersebut. Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh mengatakan, pihaknya turun menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kendaraan yang parkir liar mulai dari kawasan Mangsit hingga Hotel Katamaran.

“Kita turun menindaklanjuti aduan masyarakat, sebenarnya Tusi (tugas fungsi) utamanya ada di Dishub, cuma kenapa satpol PP turun tangan, karena sudah mengganggu ketentraman dan ketertiban. Kan Tusi Pol PP penegakan,” katanya, Jumat (16/5/2026).

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dishub untuk memasang rambu-rambu larangan parkir di lokasi-lokasi yang kerap dijadikan tempat parkir atau mangkal angkutan taksi.

Titik ini juga perlu disasar oleh Dishub sebagai kantong parkir yang bisa berkontribusi untuk daerah. Sebelumnya pernah ada wacana menarik pajak parkir dari hotel, sebagai salah satu sumber pendapatan. Pihak hotel juga telah diminta menyiapkan lokasi parkir baik bagi karyawan maupun tamunya agar tidak parkir sembarangan di pinggir jalan dan trotoar.

Tak sampai di situ, para sopir taksi online maupun offline pun telah didatangi pihaknya, untuk meminta agar jangan parkir kendaraan di jalan atau trotoar karena bisa menggangu bahkan membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Mereka diarahkan untuk parkir di tempat-tempat yang telah siapkan masyarakat di sekitarnya.

Nantinya tempat parkir ini bisa dijaring atau digarap untuk peningkatan PAD. Sebab menurutnya, potensi parkir di daerah itu sangat besar.

Setelah upaya penertibkan ini, pihaknya pun akan terus mengawasi bersama OPD terkait mengantisipasi adanya parkir liar di sepanjang kawasan wisata tersebut. Sebab bagaimana pun hal ini menyangkut keamanan dan kenyamanan pengunjung yang berkunjung ke kawasan itu. Selain itu, mendukung optimalisasi potensi pendapatan dari parkir. (her)

Penggunaan Bahasa Daerah di Perkotaan Mulai Terkikis

globalfmlombok.com
-
0
Penggunaan Bahasa Daerah di Perkotaan Mulai Terkikis

Mataram (globalfmlombok.com) – Penggunaan bahasa daerah di NTB, kian mengkhawatirkan terutama di kalangan penutur muda. Fenomen ini terjadinya akibat pergeseran kebiasaan dari penggunaan bahasa daerah ke bahasa asing.

Ketua Perlindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa NTB, Kasman mengatakan, penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda NTB, mulai mengalami pergeseran, terutama sekali di wilayah perkotaan seperti yang terjadi di Mataram, Sumbawa Besar, dan Kota Bima. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu mulai terkikis.

Menurutnya, tren ini terjadi akibat hilangnya satu kebiasaan penting yakni transfer bahasa oleh generasi yang lebih tua ke generasi muda. Padahal, praktik transfer bahasa ini penting untuk memastikan bahasa daerah tetap hidup dan terjaga. Namun demikian, peralihan kebiasaan menggunakan bahasa asing alih-alih bahasa daerah lebih sering terjadi oleh mereka para orangtua.

“Orang tua bangga kalau anaknya diajarkan bahasa asing sejak dini. Tetapi, dia lupa bahwa anak-anak harus punya fondasi bahasa daerah sebelum bahasa asing dipelajari,” ujarnya, Jumat (15/5).

Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahasa daerah tetap lestari dan hidup di tengah masyarakat. Diantaranya, menggelar rapat koordinasi antarinstansi. Selanjutnya, diskusi kelompok terpumpun untuk pembuatan modul ajar dahasa daerah, bimtek guru master atau utama bahasa daerah, pengimbasan oleh guru master/utama, pemantauan dan evaluasi pengimbasan, festival tunas bahasa ibu, kemah cerpen.

Selain itu, inventarisasi naskah kuno, inventarisasi kosakata bahasa daerah, pembuatan buku puisi dan cerpen berbahasa daerah, alih wahana cerita rakyat ke animasi dan komik, hingga revitalisasi bahasa terus digalakkan.

“Kami sudah melakukan revitalisasi bahasa daerah sejak 2022 sampai sekarang. Kami juga sudah melakukan pemetaan bahasa dan tahun ini masih kami lakukan untuk bahasa Samawa dan Mbojo,” pungkasnya. (sib)

Penerimaan Murid Baru di Madrasah, Kemenag Ingatkan Tidak Boleh Melebihi Kapasitas

globalfmlombok.com
-
0
Penerimaan Murid Baru di Madrasah, Kemenag Ingatkan Tidak Boleh Melebihi Kapasitas

Mataram (globalfmlombok.com) – Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM) di Kota Mataram, terus dimatangkan. Pasalnya, animo masyarakat bersekolah di madrasah kian meningkat, penentuan jumlah kuota penerimaan murid baru menjadi isu krusial. Sekolah diingatkan tidak boleh menerima siswa melebihi kapasitas.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Hamdun mengingatkan seluruh madrasah agar jumlah penerimaan murid baru harus mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana (Sarpras).

Hal ini sejalan dengan Petunjuk Teknis PMBM 2026/2027 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 10041 Tahun 2025. Di dalamnya disebutkan bahwa madrasah dapat mempunyai rombongan belajar (Rombel) melebihi ketentuan dengan syarat menjamin tercapainya mutu pembelajaran dan tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar.

Meski demikian, ia menyadari bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah cukup tinggi. Karena itu, pihaknya akan membahas tren peningkatan ini sebagai bagian dari upaya untuk menentukan kebijakan yang tepat nantinya.

“Alhamdulillah kita bersyukur animo masyarakat bersekolah di madrasah tinggi. Tapi terkait kondisi inilah beberapa agenda yang akan kita bahas,” jelasnya.

Peningkatan minat tersebut harus disesuaikan dengan ketersedian ruang kelas. Penyesuain ini dinilai penting demi memastikan, sekolah tidak menyulap ruang non-kelas menjadi tempat belajar. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan mengurangi kualitas kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Kita berharap jangan sampai penerimaan jumlah yang melebihi kapasitas mengorbankan ruang gudang atau ruang lab jadi ruang kelas dan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran anak,” tegasnya.

Salah satu madrasah di Mataram mengaku bahwa ketersediaan ruang kelas menjadi kendala di tengah tingginya animo masyarakat bersekolah di madrasah. Mereka berharap, pemangku kebijakan dapat memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi, terutama untuk pengadaan ruang kelas.

Hamdun sendiri memberi atensi terhadap kebutuhan sarana prasarana (Sarpras) madrasah dan memastikan bahwa persoalan tersebut akan menjadi poin pembahasan dalam rapat koordinasi nantinya. (sib)

Perkuat Pengembangan Kepemimpinan Perempuan lewat Astra Women Network 2026

globalfmlombok.com
-
0
Perkuat Pengembangan Kepemimpinan Perempuan lewat Astra Women Network 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Astra terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif melalui berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan kepemimpinan perempuan di lingkungan Grup Astra.

Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Astra Women Network 2026 bertema “Women Empowered: From Empowerment to Impact” yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa (12/5).

Tema ini mencerminkan semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer serta Eksekutif Astra dan Grup Astra yang memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia termasuk Perempuan Astra untuk senantiasa berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra melalui Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi. Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa,” ujar Direktur Astra Gita Tiffani Boer.

Astra Women Network 2026 menghadirkan narasumber inspiratif, yaitu Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dan Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana, yang berbagi pengalaman serta pembelajaran bagi para Perempuan Astra untuk terus bertumbuh, berani mengambil peran kepemimpinan, dan menciptakan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

Sejak tahun 2025, Perempuan Astra telah melaksanakan berbagai program penguatan kepemimpinan perempuan melalui kegiatan mentoring dan pembelajaran yang melibatkan peserta dari berbagai perusahaan di lingkungan Grup Astra, baik melalui sesi in-class training, one-on-one mentoring, maupun group mentoring yang berfokus pada penguatan kapabilitas kepemimpinan perempuan serta pengembangan lainnya melalui berbagai program keberagaman dan inklusi. Hingga tahun 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33%. Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37% dari total jajaran Direksi.

Adapun dalam kegiatan sosial, Perempuan Astra telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, aksi menanam mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka, keterlibatan aktif pada kegiatan Workshop Lingkungan Astra di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, kegiatan sosial bersama anak-anak penyintas kanker, hingga mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, berbagi inspirasi, dan support system bagi perempuan di seluruh ekosistem Grup Astra, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semangat Astra dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas melalui komunitas Perempuan Astra, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.(r)

Dukung Pembangunan Daerah, Gubernur NTB Dorong Anggota Inkindo Perluas Jejaring

globalfmlombok.com
-
0
Dukung Pembangunan Daerah, Gubernur NTB Dorong Anggota Inkindo Perluas Jejaring

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) NTB untuk terus berkembang, memperluas jejaring internasional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Inkindo NTB di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka evaluasi kinerja organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru.

Musprov dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, didampingi Gubernur NTB, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Inkindo, serta jajaran pengurus Inkindo dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan konsultan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mengungkapkan telah menginisiasi kerja sama antara Inkindo Indonesia dan Turki sebagai upaya memperluas jejaring dan peningkatan kapasitas konsultan Indonesia.

“Inkindo harus bangkit bersama, mengubah mindset agar mampu mendunia dengan perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di daerah,” ujarnya.

Menurut Gubernur, dunia konsultansi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, konsultan dituntut mampu menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan daerah.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini masih menghadapi persoalan kerusakan dan longsor akibat lemahnya sistem drainase serta penggunaan teknologi yang kurang sesuai.

“Banyak teknologi yang tidak cocok dengan kondisi geografis kita sehingga hasil pembangunan menjadi tidak stabil,” katanya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa biaya pembangunan jalan di NTB saat ini mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, diperlukan pendekatan dan metode pembangunan yang lebih efisien dan tepat guna.

“Kita membutuhkan cara-cara baru dalam pembangunan, baik infrastruktur maupun jasa konsultansi, sehingga pembangunan lebih efisien dan tepat guna,” ungkapnya.

Ia turut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung pertumbuhan konsultan lokal agar mampu berkembang dan bersaing di daerah sendiri.

“Ayo berjuang bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar kita berkembang bersama menuju NTB Makmur Mendunia,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya tradisi keilmuan dalam dunia konsultansi. Menurutnya, konsultan tidak hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga harus mampu menjadi pemikir dan pemberi solusi bagi pemerintah.

“Semua kita harus menjadi ilmuwan, menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang membutuhkan keterlibatan serius dari para konsultan agar pembangunan kawasan permukiman lebih tertata dan manusiawi.

“Inkindo harus menjadi arsitek peradaban masa depan yang membantu pemerintah berpikir menyelesaikan proyek-proyek kemanusiaan,” katanya.

Ketua DPP Inkindo NTB, Lalu Karman Lutfi, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Musprov XI Inkindo NTB sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia” yang diusung Pemerintah Provinsi NTB.

Ia menyoroti tantangan yang dihadapi konsultan lokal, khususnya konsultan menengah dan kecil, yang dinilai masih kesulitan bersaing dengan konsultan luar daerah akibat minimnya keberpihakan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Hal ini membuat konsultan daerah, khususnya kelas menengah dan kecil, sulit mendapatkan kesempatan dalam pembangunan,” ujarnya.

Melalui Musprov XI tersebut, Inkindo NTB berharap adanya dukungan regulasi dan keberpihakan terhadap konsultan lokal agar mampu tumbuh dan bersaing di tingkat nasional.

“Konsultan daerah harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sehingga visi NTB Makmur Mendunia benar-benar terwujud,” katanya.

Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Erie Heryadi, M.H., menambahkan bahwa organisasi profesi harus memiliki program strategis jangka panjang dan mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan regulasi yang memberi ruang dan perlindungan bagi konsultan lokal di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

“Inkindo harus terus bersinergi membangun NTB Makmur Mendunia. Di tengah era globalisasi dan efisiensi saat ini, konsultan harus mampu bertahan melalui kerja sama dan inovasi,” pungkasnya. (r/ham)

1...515253...383Halaman 52 dari 383