Beranda blog Halaman 49

Satgas PPKS Unram Usut Dugaan Kekerasan Seksual oleh Dua Oknum Dosen

globalfmlombok.com
-
0
Satgas PPKS Unram Usut Dugaan Kekerasan Seksual oleh Dua Oknum Dosen

Mataram (globalfmlombok.com) – Dua dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) atas dugaan kekerasan seksual.

Ketua Satgas PPKS Unram, Joko Jumadi, Minggu (17/5/2026) mengatakan, empat mahasiswi melaporkan dua dosen itu ke Satgas PPKS Unram.

Ia menerangkan, para korban mengaku mendapat candaan yang mengarah ke dugaan kekerasan seksual dari dua oknum dosen tersebut.

“Dugaan pelecehan yang dilakukan keduanya berupa kekerasan seksual verbal atau nonfisik. Modusnya berupa candaan bernuansa seksual,” jelasnya.

Satu dosen lanjutnya, melontarkan candaan seksual pada satu mahasiswi saja. Sedangkan satu dosen lainnya kerap berulang kali melontarkan candaan yang serupa ke beberapa mahasiswi kala proses belajar mengajar.

“Dua-duanya candaan bernuansa seksual. Satu ke satu orang, satunya lagi ke banyak orang. Biasanya dilakukan di dalam kelas,” bebernya.

Joko mengaku, Satgas PPKS Unram masih fokus pada penanganan internal sesuai permintaan korban. Pihaknya masih menimbang apakah perlu membawa perkara ini ke aparat penegak hukum (APH).

Saat ini proses penanganan di Satgas PPKS Unram masih dalam tahap pengumpulan alat bukti. Pengumpulan alat bukti lanjutnya, dilakukan dengan meminta keterangan terlapor dan saksi-saksi, serta memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. “Kami kemungkinan juga akan melakukan pemeriksaan psikologi pada korban,” tambahnya.

Ia melanjutkan, jika terbukti melakukan dugaan kekerasan seksual, dua oknum dosen itu dapat disanksi dengan hukuman ringan hingga berat. Mulai dari permintaan maaf kepada korban hingga pemecatan terhadap terlapor.

Menurut Joko, Satgas PPKS Universitas Mataram menjadi salah satu satuan tugas yang paling banyak menangani dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual.

Lebih lanjut, keterbukaan pihak kampus dalam menangani perkara, mulai dari proses penanganan hingga penjatuhan sanksi kepada pelaku, menjadi langkah positif. Menurutnya, semakin banyak laporan yang masuk menandakan warga kampus kini lebih berani melapor dan memahami pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual.

Joko juga mengapresiasi keberanian mahasiswi yang melaporkan dugaan tindakan tidak senonoh oleh tenaga pengajar. Baginya, bertambahnya laporan bukan berarti kasus semakin dinormalisasi, melainkan menunjukkan korban mulai sadar dan berani menyampaikan pengalaman yang dialami.

“Karena di banyak kampus, banyak menormalisasi candaan seksis. Padahal itu sebenarnya kekerasan seksual non fisik atau verbal,” pungkasnya. (mit)

DP3AP2KB Loteng Selidiki Dugaan Pelecehan Siswa SMK

globalfmlombok.com
-
0
DP3AP2KB Loteng Selidiki Dugaan Pelecehan Siswa SMK

Praya (globalfmlombok.com) – Kasus dugaan pelecehan terhadap salah seorang siswi salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lombok Tengah (Loteng) oleh teman satu sekolah yang viral di media sosial mendapat perhatian khusus Dinas Pemberbedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana (DP3AP2KB) Loteng. Untuk keperluan penyelidikikan, tim dari DP3AP2KB Loteng direncanakan turun ke sekolah tempat kejadian, pada Senin (18/5/2026).

Tim DP3AK2KB Loteng sekaligus akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis korban. “Ini juga bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap kebenaran kasus dugaan pelecehan tersebut,” ungkap Kepala DP3AP2KB Loteng H. Kusriadi, kepada Suara NTB, Sabtu (16/5/2026).
Sejauh ini pihaknya memang belum mendapat laporan resmi terkait kejadian tersebut. Informasi baru diperoleh dari pemberitaan di media massa. Meski demikian pihaknya memilih untuk mengambil langkah pro aktif dengan turun langsung mendatangi langsung sekolah tempat kejadian. Sekaligus menemui korban dan pihak terkait lainnya.

Harapanya, dari proses tersebut pihaknya bisa memperoleh gambaran terkait kasus yang terjadi. Apakah kejadian itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Termasuk kemungkinan dibuat untuk sekedar seru-seruan sebagai konten.

Pasalnya, sampai saat ini pihaknya juga tahu kronologis kejadiannya. “Semua pihak yang terkait dalam kasus ini nanti akan kita mintai keterangan. Supaya kita bisa memperoleh gambaran yang untuk terkait kasus dugaan pelecehan itu. Jadi seperti apa hasilnya, kita tunggu hasil tim besok,” ujarnya seraya menambahkan, korban diketahui siswi kelas X.

Sebelumnya beredar di media sosial, foto seorang siswi yang bagian tubuhnya diduga dipegang oleh siswa lainnya. Foto tersebut kemudian viral dan mengundang berbagai tanggapan warganet. Pasca-viral, aparat Polres Loteng disebut juga turun melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. (kir)

DPRD NTB Minta Pemprov Berikan Perhatian Serius terhadap Peminjaman Kantor Bawaslu

globalfmlombok.com
-
0
DPRD NTB Minta Pemprov Berikan Perhatian Serius terhadap Peminjaman Kantor Bawaslu

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD Provinsi NTB turut memberikan atensi terhadap Bawaslu yang belum memiliki kejelasan dimana lokasi berkantor. Pasalnya sampai dengan saat ini Bawaslu belum mendapatkan kepastian dari Pemprov NTB terkait dengan peminjaman gedung yang representatif untuk dijadikan kantor.

Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan hukum, politik dan pemerintahan menekankan pada pemprov NTB melalui Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) NTB agar segera memfasilitasi pinjam pakai aset gedung yang layak untuk kantor di tengah membuat tahapan Pemilu 2029.

“Tentu kami berharap agar pemprov bisa memberikan fasilitas pinjam pakai kantor yang layak dan representatif untuk Bawaslu,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri pada Minggu (17/5).

Akri menegaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga vertikal, namun pemerintah daerah (pemda) di setiap tingkat memiliki keharusan untuk membrikan dukungan pengadaan sarana dan prasarana.

Khususnya pinjam pakai aset gedung untuk kantor sebagai pusat kegiatan. Ini berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan lancar di daerah. “Saya kira banyak aset nganggur yang bisa dimanfaatkan. Sepanjang tidak difungsikan oleh pemprov bisa dipakai,” ujar Akri.

Akri pun mendukung langkah pemprov untuk menyiapkan kantor yang representatif untuk mendukung kinerja Bawaslu. Tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan. Seperti jumlah ruangan yang disesuaikan dengan pejabat dan staf. “Dana hibah saja diberikan. Masak kantor tidak disiapkan,” tambah politisi PPP itu.

Lebih jauh Akri menyampaikan bahwa Bawalsu memiliki fungsi krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Sebab lembaga ini berfungsi melakukan pengawasan agar perhelatan pemilu dan pilkada berjalan secara demokratis.

Menurutnya, jika persoalan kantor dibiarkan bersifat larut-larut akan berdampak pada terhambatnya kerja Bawaslu dalam mengawali seluruh tahapan pemilu. Apalagi tahapan menuju Pemilu 2029 akan dimulai akhir 2026 ini.

“Bayangkan kalau tahapan pemilu termasuk pemilu DPRD NTB terganggu karena Bawaslu tidak punya kantor kan jadi bahaya demokrasi ini,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu NTB, Itratif mengaku belum mendapatkan kepastian terkait dengan peminjaman gedung. Dia pun berharap ada kepastian dalam waktu dekat ini, mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahapan pemilu. (ndi)

Sebelum Dilelang Pembangunan Tahap II, Desain Bale Mentaram Dikaji Ulang

globalfmlombok.com
-
0
Sebelum Dilelang Pembangunan Tahap II, Desain Bale Mentaram Dikaji Ulang

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus mematangkan rencana kelanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram Tahap II tahun 2026 di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan review desain secara menyeluruh guna menyesuaikan kebutuhan teknologi informasi dan sistem digital pemerintahan di masa depan.

Review desain tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram serta PT Artefak Arkindo selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK).

Langkah tersebut dinilai penting agar kompleks perkantoran baru Pemkot Mataram mampu mengakomodasi perkembangan teknologi hingga 20 sampai 30 tahun mendatang.

Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, mengatakan proses peninjauan ulang desain dilakukan sebelum proyek memasuki tahapan lelang dan pembangunan fisik secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi sejak awal diperlukan agar tidak terjadi kendala teknis maupun kebutuhan tambahan setelah bangunan selesai dibangun.

“Sebelum semua terlanjur dilelang dan dibangun, ada baiknya dilakukan reviu desain,” ujarnya pekan kemarin.

Ia menjelaskan, review desain bertujuan memastikan seluruh kompleks Bale Mentaram terkoneksi melalui sistem jaringan digital yang terintegrasi. Selain itu, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan teknologi yang kemungkinan belum terakomodasi dalam Detail Engineering Design (DED) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebelumnya oleh konsultan perencana.

Ia menyebutkan, Dinas Kominfo ditunjuk sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) pertama yang akan menempati Bale Mentaram. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi tahap uji coba atau test case dalam penerapan konsep perkantoran modern berbasis teknologi digital di lingkungan Pemkot Mataram.

“Kominfo diberikan amanah untuk menguji bagaimana gedung ini nantinya bisa mendukung kebutuhan pemerintahan digital ke depan,” katanya.

Ramadhani menilai Bale Mentaram diproyeksikan memiliki usia pemanfaatan hingga 40 tahun mendatang. Karena itu, pembangunan gedung harus dirancang secara visioner agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah dengan cepat.

Dalam proses review desain tersebut, sejumlah kebutuhan strategis mulai dipetakan. Di antaranya terkait integrasi jaringan internet antargedung, pemasangan kamera pengawas atau CCTV di seluruh zona bangunan, baik pada area yang telah maupun belum dibangun, hingga penyediaan ruang pusat data (server room) dengan spesifikasi memadai untuk mendukung kebutuhan seluruh OPD di lingkup Pemkot Mataram.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis elektronik yang tengah dikembangkan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh sistem pendukung teknologi harus dirancang sejak awal pembangunan.

Review desain ini sekaligus menjawab urgensi keterlibatan Konsultan Manajemen Konstruksi dalam proyek Bale Mentaram yang sebelumnya sempat menjadi persoalan di kalangan legislatif.

Pemkot menilai keberadaan konsultan MK penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, termasuk dalam penyesuaian desain terhadap kebutuhan teknologi terkini.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Mataram, Juhri, menyambut baik inisiatif Dinas Kominfo dalam memberikan masukan terhadap desain bangunan. Menurutnya, keterlibatan OPD sebagai pengguna gedung sangat penting agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan operasional nantinya.

“Masukan dari pengguna bangunan memang harus disampaikan sejak awal supaya bisa langsung diakomodasi dalam desain,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan PT Artefak Arkindo selaku pemenang tender Konsultan Manajemen Konstruksi. Bersama konsultan lokal yang menjadi mitra kerja, pihaknya berkomitmen segera menyesuaikan DED dan RAB agar kebutuhan digital yang diusulkan dapat masuk dalam perencanaan final proyek.

“Kami tinggal menyesuaikan DED dan RAB sampai semua siap sebelum ditender pada awal Juni mendatang,” terangnya. (pan)

Satu Juta Batang Rokok Ilegal Diamankan Petugas Gabungan di Lobar

globalfmlombok.com
-
0
Satu Juta Batang Rokok Ilegal Diamankan Petugas Gabungan di Lobar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar), Bea Cukai Mataram, dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Mataram menggagalkan upaya penyelundupan satu juta lebih batang rokok ilegal. Tim gabungan mencegat sebuah truk yang mengangkut rokok ilegal itu seusai bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lobar.

Kepala Satuan Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, mengungkapkan pengungkapan tersebut berawal dari informasi intelijen terkait adanya truk pengangkut rokok ilegal yang datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tim gabungan mencegat truk tersebut di Pelabuhan Lembar pada Jumat (8/5) lalu.

Dalam proses pencegatan truk tersebut, petugas gabungan berupaya dikelabui oleh oknum sopir dengan menumpuk rokok ilegal di bawah tumpukan kardus mi instan. “Kardus mi instan ditumpuk untuk mengelabui kami, tapi ternyata setelah dicek lebih dalam ada ribuan bungkus rokok ilegal,” ungkap Rauh dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, akhirnya petugas gabungan menemukan ribuan bungkus rokok ilegal tersembunyi di dalam truk. Menurut Rauh, ada beragam merek rokok ilegal yang hendak diselundupkan seperti Reno, Novem, dan Humer.

Ia menduga rokok ilegal tersebut akan diedarkan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Rauh mengatakan, jutaan batang rokok ilegal tersebut terdiri dari 879 ribu batang sigaret kretek mesin (SKM) dan 123 ribu sigaret putih mesin (SPM). “Nilai barangnya sekitar Rp1,4 miliar dan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp978 juta,” ujar Rauh.

Saat ini, seluruh barang bukti sudah diamankan di Kantor Bea Cukai Mataram. Rokok ilegal tersebut rencananya dimusnahkan bersama barang temuan lain hasil penindakan sebelumnya. “Nanti akan dimusnahkan bersamaan dengan temuan yang ada di toko-toko,” pungkasnya.
Langkah ini sebagai upaya menindaklanjuti arahan Bupati Lobar untuk berupaya memutus mata rantai pasok rokok Ilegal ini, tidak saja menyasar toko grosir dan pedagang eceran. Namun, juga jalur distribusi yang menjadi akses utama peredaran barang dengan cukai ilegal. (her)

Kurangi Kepadatan di Muzdalifah, PPIH Matangkan Skema Murur untuk Jemaah Lansia dan Risti

globalfmlombok.com
-
0
Kurangi Kepadatan di Muzdalifah, PPIH Matangkan Skema Murur untuk Jemaah Lansia dan Risti

Makkah (globalfmlombok.com)

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mematangkan skema murur untuk jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Melalui skema ini, jemaah risiko tinggi (risti), lansia, dan pendampingnya akan langsung diberangkatkan menuju Mina tanpa harus turun dan mabit di Muzdalifah.

Murur sendiri adalah skema pergerakan jemaah haji dari Arafah menuju Mina di mana jemaah hanya lewat dan melintasi kawasan Muzdalifah menggunakan bus tanpa turun untuk bermalam (mabit).

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, sekaligus Wakil Penanggung Jawab II PPIH Arab Saudi, Puji Raharjo, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Muzdalifah sekaligus melindungi kondisi kesehatan jemaah yang rentan.

“Karena keterbatasan space di Muzdalifah, nanti sebagian jemaah kita yang risiko tinggi, lansia, punya komorbid dan pendampingnya akan langsung kita bawa ke Mina,” kata Puji Raharjo di Makkah, Sabtu (16/5/2026) dikutip dari laman haji.go.id.

Ia menjelaskan, jemaah yang masuk kategori murur nantinya akan langsung menaiki bus dari Arafah menuju Mina setelah menjalani wukuf. Dengan demikian mereka tidak perlu turun di Muzdalifah maupun menunggu hingga tengah malam untuk melanjutkan perjalanan.

“Ini yang mereka tidak harus turun di Muzdalifah dan tidak harus menunggu tengah malam untuk melewati Muzdalifah,” ujarnya.

Sementara itu, jemaah yang dalam kondisi sehat tetap akan menjalani mabit di Muzdalifah sebelum diberangkatkan menuju Mina setelah lewat tengah malam.

Menurut Puji, saat ini PPIH Arab Saudi bersama Satuan Operasi Armuzna masih memfinalisasi mekanisme teknis, pembagian jemaah, dan SOP pelaksanaan murur maupun tanazul.

PPIH juga terus melakukan koordinasi intensif dengan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Kita berharap semua jemaah bisa mengikuti puncak ibadah haji secara normal, sehat, dan tanpa terkendala hal-hal yang menghambat ibadah,” katanya.

Puji menegaskan, kepatuhan jemaah terhadap arahan petugas menjadi faktor penting keberhasilan skema Armuzna tahun ini. Ia berharap persoalan yang pernah terjadi pada musim haji sebelumnya tidak kembali terulang.

“Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang kesiangan keluar dari Muzdalifah atau sampai harus berjalan kaki karena kepadatan,” ujarnya.

Selain menyiapkan skema murur, PPIH juga akan menempatkan petugas lebih awal di Arafah dan Mina. Sejumlah petugas bahkan disiagakan khusus di Mina sebelum puncak haji dimulai untuk membantu kedatangan jemaah dan memastikan mereka dapat menempati tenda dengan tepat. Petugas tersebut kemungkinan tidak akan berhaji karena mengutamakan pelayanan jemaah.

“Ada petugas yang memang kita dedikasikan khusus di Mina supaya jamaah tidak tersesat dan bisa terlayani dengan baik,” kata Puji.

Ia menambahkan, sebagian petugas yang ditempatkan di Mina merupakan petugas berpengalaman yang telah beberapa kali berhaji. Selain itu, PPIH juga tetap menyiapkan layanan safari wukuf khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas. Jumlah peserta safari wukuf tahun ini direncanakan sekitar 300 hingga 400 orang.

Menurut Puji, jumlah tersebut sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengawasan kondisi jemaah sejak di Indonesia hingga di Arab Saudi yang lebih ketat dari tahun sebelumnya.

Menjelang puncak haji, Puji mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas berat sebelum wukuf di Arafah.

“Haji itu puncaknya di Arafah. Jangan sampai tenaganya habis sebelum waktunya,” pungkasnya.(r)

Nyaris Putus, Jembatan Rusak di Taman Baru-Buwun Mas Bakal Ditangani Tahun ini

globalfmlombok.com
-
0
Nyaris Putus, Jembatan Rusak di Taman Baru-Buwun Mas Bakal Ditangani Tahun ini

Giri Menang (globalfmlombok.com)  –  Kondisi ruas jalan kabupaten penghubung Desa Taman Baru dengan Buwun Mas, Lombok Barat (Lobar) hingga wilayah Lombok Tengah (Loteng) rusak parah. Terutama pada bagian jembatan di akses jalan tersebut nyaris putus akibat tergerus air.
Penanganan jembatan yang rusak parah ini pun dipastikan tahun ini. Hal ini dipastikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar.

Kadis PUPRPKP Lobar Lalu Ratnawi menegaskan bahwa Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wabup menegaskan komitmennya dalam penanganan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Seperti penanganan beberapa titik infrastruktur yamg rusak ditangani tahun ini. Termasuk jalan Tibu Lisung Desa Taman Baru yang menghubungkan ke desa Buwun Mas.

Pihaknya telah mengganggarkan untuk penanganan jalan tersebut pada APBD murni tahun ini. “Iya kami akan kerjakan tahun ini sekarang lagi proses tender,” kata Ratnawi, Minggu (17/5/2026).
Ratnawi mengatakan, paket pekerjaan tersebut saat ini sedang dalam proses lelang di bagian PBJ. Untuk penanganan jalan itu, pagu anggarannya sekitar Rp1,8 miliar. Penanganan itu meliputi pengerjaan pada titik jembatan saja. Jembatan itu nanti bongkar dan diganti permanen.

Konstruksi fondasinya juga akan dinaikkan agar lebih kokoh dari terjangan aliran air sungai.
Sementara untuk Jalan Batu Bong bagian atas yang putus beberapa bulan lalu, juga menjadi bagian yang mendesak ditangani. Namun, jalan itu akan ditangani oleh pihak dari Balai Jalan. “Kalau itu nanti dari Balai Jalan, akan dilakukan pelebaran elevasi sehingga tidak terlalu curam di pinggir sungai,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar, H. Sahwan, yang tinggal di daerah Buwun Mas mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk penanganan jembatan yang rusak tersebut.
“Saya sudah sampaikan ke Pemkab, Bu Wabup dan pak asisten, kami berharap segera ditangani,” harap politisi Demokrat tersebut.

Pihaknya selaku dewan bersama Pemkab pun bersinergi dalam menangani infrastruktur yang terdampak bencana. Salah satunya dengan terus mendorong Pemkab mengambil langkah cepat menangani kerusakan jembatan di Tibu Lisung, Desa Taman Baru.

Pihaknya mengapresiasi upaya penanganan permanen terhadap jembatan yang rusak tersebut tahun ini oleh Pemkab melalui Dinas PUPRPKP Lobar. Namun, ia berharap sebelum penanganan permanen perlu diantisipasi jembatan tersebut tidak putus dengan penanganan sementara waktu. Dengan begitu, masyarakat terlayani dengan baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. (her)

Penataan Tiga Gili, DPRD KLU Minta Pemda Alokasikan Anggaran Proporsional

globalfmlombok.com
-
0
Penataan Tiga Gili, DPRD KLU Minta Pemda Alokasikan Anggaran Proporsional

Tanjung (globalfmlombok.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong alokasi anggaran proporsional untuk mendukung penataan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tiga Gili) secara optimal dan merata. Pasalnya, kondisi infrastruktur pelayanan publik di Tiga Gili belum ideal jika dibandingkan dengan tingginya minat kunjungan wisatawan.

“Pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi ini menjadi momentum kita untuk berbenah, baik menyangkut penghimpunan PAD maupun imbal balik ke masyarakat, termasuk Tiga Gili,” ungkap Anggota Fraksi PNI-DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik, Sabtu (16/5/2026).

Politisi Partai Perindo ini menyatakan, dirinya sudah menyerap masukan dari sejumlah pengusaha terkait kebijakan Raperda pajak dan retribusi yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD. Menurut dia, pelaku usaha baik hotel, restoran, maupun usaha-usaha masyarakat lain di Tiga Gili, tidak mempersoalkan kenaikan pajak dan retribusi asalkan tidak terlampau tinggi.

Demikian pula, komitmen Pemerintah Daerah terhadap penataan Tiga Gili menjadi aspirasi yang sering disampaikan para pelaku usaha. Sebagai ujung tombak keberlangsungan wisata Tiga Gili, masyarakat dan pelaku usaha menginginkan adanya perbedaan kebijakan penataan Tiga Gili antara sebelum dan sesudah dinaikkannya PAD.

“Fasilitas penunjang harus benar-benar diperbaiki, ditambah secara bertahap. Contoh kecil saja toilet umum. Secara volume, di Gili Trawangan saja belum cukup. Kalau di Meno, toilet umum tidak ada sama sekali,” ujar Taufik.

Mantan Kades Gili Indah ini menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap penataan jalan lingkungan di Tiga Gili juga kerap dikeluhkan pelaku usaha. Di antara ketiga Gili, infrastruktur jalan di Gili Trawangan relatif baik. Sedangkan di dua Gili lainnya, koneksi jalan lingkar belum tersentuh optimal.

“Imbal balik ke sektor pariwisata khususnya Tiga Gili agar konsisten setiap tahun, itu keinginan para pengusaha. Sebagai sumber PAD terbesar, Tiga Gili ini harus dijaga, dirawat. Artinya porsi anggaran untuk lampu jalan, jalan, faskes, sampah dan pendidikan di sana supaya diperhatikan, supaya tidak ada kesan, Gili hanya sebagai obyek PAD,” paparnya.

Selaku anggota Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Lombok Utara, Taufik juga mendorong agar dalam pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi, DPRD menghadirkan pelaku usaha, baik pelaku usaha property, transportasi laut, obyek wisata bawah laut, hingga UMKM setempat.
Di samping itu, ia menekankan kepada OPD teknis agar penghimpunan PAD dapat dilaksanakan secara transparan. Misalnya, menyangkut data kunjungan real wisatawan.

“Sekarang kita hanya melihat angka di media saja. Jumlah wisatawan sekian, nominal yang masuk sekian, tapi kita tidak tahu data kunjungan real yang langsung ke Tiga Gili, yang lewat Bangsal, ataupun Teluk Nara,” tandasnya. (ari)

Pembangunan TPST Sembalun, Pemkab Lotim Masih Menunggu Kiriman Dana Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Pembangunan TPST Sembalun, Pemkab Lotim Masih Menunggu Kiriman Dana Pusat

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merancang pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sembalun, Lotim. Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan pimpinan daerah melihat kondisi sampah di wilayah yang terletak jauh dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit.

Sementara untuk pembangunan fisik mengandalkan dana pusat. Sampai saat ini, Pemkab Lotim masih menunggu kiriman dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan, pengangkutan sampah dari Sembalun ke TPA Ijobalit membutuhkan biaya operasional yang sangat mahal. Karena itu, TPST diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan mandiri.

“Kami sudah membebaskan lahan seluas 1 hektare. Untuk pembangunan fisiknya akan didanai APBN melalui Balai Prasarana Wilayah Kementerian PU NTB,” ujar Dewanto, Rabu (13/5).

Dewanto menegaskan, fasilitas yang dibangun adalah TPST, bukan TPA. Saat ini kebijakan pemerintah daerah mengarah pada peniadaan TPA dan beralih ke TPST yang lebih modern. Ia memastikan tidak ada lagi kesan sampah dibuang sembarangan karena akan ada proses pengolahan dari hulu, nilai ekonomis yang dikelola, serta residu yang tetap dibuang secara terkendali.

Dari sisi kelembagaan, telah dilakukan ralat di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan akan dibentuk UPT yang bertanggung jawab. Namun, kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hingga saat ini belum terjalin. Ke depan, Pemkab Lotim juga akan menginisiasi kerja sama tersebut untuk menjaga kawasan Rinjani.

Terkait progres, Dewanto mengakui anggaran untuk perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) masih belum tersedia. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, sehingga pembangunan fisik diperkirakan baru dapat dimulai pada tahun 2027.

“Syaratnya, Lotim harus memiliki dokumen rencana induk pengelolaan sampah. Sampai sekarang kami belum punya perda yang mengatur itu,” demikian pungkasnya. (rus)

Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Sampah, Jaksa Janji Tindak Tegas Pihak yang Halangi Penyidikan

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Sampah, Jaksa Janji Tindak Tegas Pihak yang Halangi Penyidikan

Praya (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan kepada semua pihak untuk mendukung kerja-kerja penanganan kasus dugaan korupsi di Loteng. Termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan dump truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng tahun 2021 yang saat ini tengah ditangani Kejari Loteng. Harapannya, penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp5 miliar tersebut bisa segera tuntas.

Kasi. Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera menegaskan, jika ada pihak-pihak yang mencoba atau berusaha menghalang-halangi proses penyidikan kasus tersebut, maka pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. “Siapa pun yang menghambat penanganan kasus ini kita akan tindak tegas,” ungkapnya, kepada Suara NTB, Sabtu (16/5/2026).

Saat ini pihaknya masih terus melengkapi berkas, dokumen dan keterangan pendukung terkait kasus tersebut, sembari menunggu hasil proses audit kerugian negara yang sedangkan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Hasil audit tersebut penting untuk mengetahui nilai kerugian negara dari proyek tersebut.

Pihaknya pun meyakini prosesnya tidak akan terlalu lama. Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi, statusnya sudah bisa diputuskan. “Sedikit lagi, nanti pada waktunya akan terungkap,” tegas Alfa.
Ia juga memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional. Jaksa sendiri akan terus bekerja secara maksimal dan objektif dalam menuntaskan kasus tersebut. Dan, dipastikan tanpa ada invensi dari pihak mana pun.

Jadi ia mengingatkan kepada pihak mana pun untuk tidak berusaha mengintervensi penanganan perkara tersebut. “Tidak ada pihak mana pun yang bisa intervensi penanganan perkara ini. Semua ditangani secara professional dan objektif. Bahwa perkara ini harus tuntas,” tegas mantan Kasi. Intelijen Depok ini seraya menambahkan, setiap ada perkembangan penangana perkara akan diekspose kepada publik. (kir)

1...484950...380Halaman 49 dari 380