Beranda blog Halaman 44

Penyelidikan Meninggalnya Mahasiswi Unram Berlanjut, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Mataram (Unram) di kamar kos wilayah, Gomong Sakura, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Senin (18/5/2026) kini diambil alih Satreskrim Polresta Mataram.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, Selasa (19/5/2026) mengatakan, pihaknya kini telah mulai melakukan penyelidikan untuk menelusuri penyebab kematian mahasiswi Unram itu. Sebelumnya, pihak kepolisian mengendus ada dugaan pembunuhan dalam perkara ini.

Meskipun perkara ini telah masuk proses penyelidikan aparat kepolisian, Dharma mengaku belum dapat menyimpulkan apakah ada tindak pidana. “Kita intinya masih melakukan penyelidikan mendalam,” tegasnya.

Ia melanjutkan, penyelidik Satreskrim Polresta Mataram kini masih memeriksa sejumlah saksi. “Kami lagi proses pemanggilan. Ada penambahan pemeriksaan saksi. Dari hasil keterangan rekan korban. Beberapa orang kami panggil hari ini,” bebernya.

Sementara itu, sepupu korban yang pertama kali menemukan jenazah belum diperiksa. “Saudara korban belum bisa kami mintai keterangan karena masih berduka,” tambahnya.

Selain itu, aparat kini masih mengumpulkan alat bukti rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Adapun alat bukti berupa cok rol yang disita penyelidik pada Senin (18/5/2026) juga masih didalami polisi. “Masih kami cek. Apakah itu digunakan sebagai alat (melakukan tindak pidana) atau tidak,” tutupnya.

Sebagai informasi, perempuan berinisial NDR (21) asal Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa itu pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh sepupunya yang merasa curiga karena tidak bisa menghubungi korban sejak beberapa hari.

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, korban sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 Wita. Namun, saat itu saksi masih berada di Jakarta dalam perjalanan menuju Lombok.

Setelah tiba di Lombok pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mencoba kembali menghubungi korban, tetapi handphone korban sudah tidak aktif. Sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama sepupunya mendatangi kamar kos korban.

Saat tiba di lokasi, kamar korban dalam keadaan gelap. Saksi beberapa kali mengetuk pintu namun tidak ada respons. Karena sepeda motor korban juga tidak terlihat, saksi sempat mengira korban sedang keluar.

Karena merasa curiga, saksi kemudian kembali bersama beberapa rekannya untuk memastikan kondisi korban. Saat mengintip melalui ventilasi kamar menggunakan senter, mereka melihat korban dalam posisi terlentang dan mencium bau tidak sedap dari dalam kamar.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada kepala lingkungan setempat yang selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, Polsek Selaparang bersama Unit Identifikasi Polresta Mataram langsung melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Saat ini, jenazah korban telah dipulangkan kepada pihak keluarga di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Pemulangan jenazah setelah proses autopsi selesai dilakukan. (mit)

Anak PAUD Tak Boleh Diajari Calistung

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melalui Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) menegaskan bahwa anak usia dini tidak boleh dijejali pelajaran membaca, menulis, dan menghitung (calistung). Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan proporsional sesuai dengan jenjang perkembangan anak.

Kabid PAUD-PNF Disdik Mataram, Sabariah, menyatakan bahwa anak-anak di jenjang PAUD tidak boleh dipaksa memahami materi pelajaran yang berat seperti calistung.

“Tidak boleh. Bahkan syarat masuk SD tidak boleh mensyaratkan membaca, menulis, dan menghitung,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Sabariah, jenjang PAUD merupakan fase bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia melalui permainan yang menstimulasi kognisi serta imajinasi.

Selain itu, usia PAUD adalah masa keemasan (golden age) anak untuk menggali potensi dan membangun karakter. Oleh karena itu, membebani anak dengan pembelajaran calistung justru dikhawatirkan dapat menghambat pembentukan karakter mereka.

“Masa di TK itu masa golden age. Masa yang tidak akan ditemukan di SD. Di situ masanya mereka bermain. Karakternya dibentuk dari sana. Jadi tidak harus bisa baca tulis,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembelajaran calistung sebenarnya tetap boleh diberikan, asalkan metode yang digunakan tepat dan tidak membebani anak. Sebagai contoh, materi tersebut diintegrasikan dengan permainan atau disampaikan secara persuasif sebagai bentuk pengenalan awal.

“Metodenya pengenalan angka, pengenalan huruf. Tahapannya mengenalkan bukan dipaksa anak harus bisa baca tulis,” tegasnya.

Guru dan Orang Tua Harus Suportif
Dalam upaya membangun karakter anak yang memiliki kepekaan sosial tinggi, guru dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali karakter dan potensi unik setiap anak. Oleh sebab itu, Sabariah terus mendorong para tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka.

“Tujuannya guru bisa memetakan kemampuan dan potensi anak,” jelasnya.
Di sisi lain, orang tua juga harus memiliki kesadaran untuk melihat bakat dan minat anak. Bagaimanapun, bakat tidak selalu diukur dari kemampuan calistung, melainkan dari kecakapan anak dalam berinteraksi dan membangun solidaritas dengan sesamanya.

“Kadang orangtua bangga anaknya umur sekian sudah bisa baca tulis. Tapi itu bukan suatu prestasi. Masa mereka adalah golden age, masa mereka bermain, dan membentuk karakter,” pungkasnya. (sib)

Usai Dua Kelas SMAN 7 Mataram Roboh, Disdikpora NTB Arahkan Semua Kepsek Cek Bangunan Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB mengimbau seluruh Kepala SMA/SMK/SLB di NTB mengecek bangunan sekolah masing-masing. Imbauan ini disampaikan setelah dua kelas milik SMAN 7 Mataram roboh secara tiba-tiba, pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Disdikpora NTB, Syamsul Hadi, ditemui pada Selasa (19/5/2026), meminta seluruh Kepala SMA sederajat di NTB, mengecek bangunan dan kualitas infrastruktur sekolah masing-masing guna menghindari kejadian yang dialami SMAN 7 Mataram tidak terulang lagi.

“(Kepsek) SMA Provinsi untuk mengecek kondisi bangunan, antisipasi tidak terjadi lagi hal serupa,” ujarnya.

Kejadian yang menimpa SMAN 7 Mataram menjadi peringatan serius bagi pihak terkait untuk memastikan kondisi infrastruktur sekolah dalam keadaan aman dan tidak membahayakan warga sekolah.

Sebagai informasi, dua kelas dua ruang kelas milik SMAN 7 Mataram roboh, pada Selasa siang (19/5/2026), sekitar pukul 12.30 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa terdampak. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami syok berat setelah sempat terjebak di dalam kelas saat bangunan ambruk.

Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang kelas XI A2 dan satu ruangan yang tidak digunakan. Kelas yang tidak dipakai itu lantaran kondisinya yang cukup memprihatinkan. Di sejumlah titik, plafonnya telah terkelupas.

Ditanya kenapa belum ada upaya perbaikan terhadap bangunan yang tergolong tua itu, Syamsul mengatakan, dua kelas itu merupakan bangunan yang dibangun pada 2006 silam atas pembiayaan komite sekolah.

“Seperti yang disampaikan Kepseknya dari laporannya bangunan ini dibangun 2006 atas pembiayaan dari komite pada waktu itu. Nah kebetulan hampir semua guru di sini pada saat itu belum ada di tempat ini. Kemungkinan panitia dan pengawas dan sebagainya adalah dari komite yang tidak tahu bagaimana polanya pada waktu itu 20 tahun yang lalu,” jelasnya.

Ia menyampaikan, satu dari dua ruang kelas yang roboh itu memang sudah lama dikosongkan sebagai bentuk antisipasi sekolah. Sementara, kelas yang dinilai masih aman tetap digunakan untuk proses belajar mengajar.

“Antisipasi itu dikosongkanlah kelas itu. Tapi kejadiannya memang di kelas yang tidak dicurigai,” terang Syamsul.

Diusulkan Dapat Revitalisasi

Sebagai tindak lanjut, Syamsul telah mengusulkan dua kelas tersebut mendapat perbaikan melalui program revitalisasi. Disdikpora NTB telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendikdasmen agar SMAN 7 Mataram mendapat bantuan perbaikan.

Syamsul juga telah meminta pihak SMAN 7 Mataram untuk menyiapkan sejumlah persyaratan administratif sebagai syarat pengajuan. “Saya juga mencoba nanti berkomunikasi dengan pusat supaya ini jadi prioritas (revitalisasi),” tuturnya.

Selain itu, Syamsul juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan lain di sekolah tersebut. “Sebenarnya dari sini tidak kelihatan, tapi kita untuk memitigasi risiko, PU segera melakukan asesmen terkait dengan bangunan ini. Itu yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya. (sib)

Dibangun Puluhan Miliar, Pelabuhan Labuhan Lalar Diduga Mangkrak

Taliwang (globalfmlombok.com) – Kondisi Pelabuhan Lalar sangat memprihatinkan. Pelabuhan yang dibangun dengan anggaran mencapai puluhan miliar belum dimanfaatkan alias diduga mangkrak.

Kondisi fisik pada pelabuhan ini bisa dilihat mulai dari bangunannya sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian fasilitas pelabuhan yang terletak di Kecamatan Taliwang ini menimbulkan kesan kumuh. Gerbang, gedung administrasi, gudang, akses jalan dan sejumlah fasilitas lainnya terlihat ada saja kerusakannya. Baik itu sekedar plafon bocor, tembok terkelupas bahkan bagian-bagian yang bermaterial besi sudah mengalami pengeroposan akibat karat.

Fasilitas utama pelabuhan tak kalah miris kondisinya. Dermaga sandar kapal barang dan dermaga ponton untuk kapal penumpangnya pun terlihat ringkih. Strukturnya banyak yang sudah bengkok dan jauh dari standar layak pakai. Kondisi itu menimbulkan kesan bahwa aset bernilai besar tersebut tidak terawat secara maksimal.

Pelabuhan ini dibangun pada era pemerintahan Bupati KH. Zulkifli Muhadli atau Bupati pertama KSB. Saat itu, pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan skema multiyears atau tahun jamak yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pengikatan Pengalokasian Anggaran untuk Penyediaan Pelayanan Publik.

Berlandaskan payung hukum tersebut, sejak sekitar tahun 2010 dermaga ini pun mulai dibangun. Dengan skema anggaran tahun jamak, Pemda KSB menggelontorkan anggaran hingga mencapai puluhan miliar. Tidak saja lewat APBD, Pemda KSB bahkan sempat mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan.

Pemda KSB sebenarnya tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaan dermaga ini. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bahkan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola kawasan dermaga. Namun dalam praktiknya, keberadaan UPTD ini belum mampu menjalankan fungsi operasional dermaga sebagaimana mestinya.

Petugas UPTD lebih banyak menjalankan tugas penjagaan dan pengawasan kawasan dibanding mengoperasikan aktivitas pelabuhan. Hal itu disebabkan karena fasilitas dermaga dinilai masih jauh dari kategori layak operasi.

Menurut pihak UPTD Dermaga Labuhan Lalar yang enggan disebutkan namanya, persoalan utama bukan semata-mata karena kondisi bangunan yang mulai rusak. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni faktor alam dan karakter perairan di lokasi dermaga.

Otoritas setempat mengungkapkan bahwa posisi dermaga berada di kawasan dengan tantangan alam yang cukup berat. Angin kencang, arus laut yang kuat, serta gelombang besar menjadi hambatan utama sehingga dermaga dinilai belum aman untuk aktivitas kapal bersandar.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan kapal maupun penumpang apabila dermaga dipaksakan beroperasi. Faktor itulah yang hingga kini menjadi alasan utama belum difungsikannya Dermaga Labuhan Lalar secara optimal.

Keberadaan dermaga ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Namun di sisi lain, hingga bertahun-tahun setelah dibangun, manfaat ekonominya belum benar-benar dirasakan masyarakat.

Kini, Dermaga Labuhan Lalar seolah menjadi simbol proyek yang terhambat oleh persoalan perencanaan dan tantangan alam. Tanpa solusi konkret, bangunan itu terancam terus menua dan rusak sebelum sempat dimanfaatkan secara maksimal.(bug)

Nelayan Keruak Demo Desak Pertamina Tambah Kuota BBM Subsidi

Selong (globalfmlombok.com)  – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) dari tiga desa di Kecamatan Keruak, Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan SPBN Tanjung Luar, Selasa (19/5/2026). Nelayan menuntut jaminan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini kerap kosong akibat pengurangan kuota dari Pertamina.

Aksi yang diikuti nelayan asal Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik ini dipicu oleh kelangkaan solar subsidi yang dinilai sangat merugikan, terutama saat memasuki puncak musim tangkap. Ketua SMS, Sayadi, menyampaikan sejumlah poin tuntutan, termasuk meminta pemerintah daerah dan Pertamina mengembalikan hak BBM subsidi nelayan sesuai jatah kuota yang telah ditentukan.

Nelayan Keruak ini menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah daerah dan Dirut PT Energi Selaparang memperjuangkan hak nelayan atas BBM bersubsidi. Pertamina wajib menjamin kebutuhan BBM nelayan dengan memperhatikan siklus musim tangkap mulai Mei ini.

Ketiga, Pertamina diminta harus memasok BBM sesuai kebutuhan nelayan di SPBN Tanjung Luar. Berikutnya diharapkan Pertamina menghilangkan praktik dugaan mafia di tubuh Pertamina dan keterbukaan kuota tahunan maupun bulanan. Serta, General Manajer Pertamina mengevaluasi tuntas kepengurusan Pertamina Rayon NTB.

Lebih lanjut, Sayadi menduga adanya praktik tidak bertanggung jawab yang melibatkan oknum petugas Pertamina dan syahbandar. Dugaan itu, kata dia, memicu ketegangan antara nelayan dan petugas SPBN.

Nelayan juga meminta Pertamina, Pemda, dan Dirut PT Energi Selaparang memberikan klarifikasi dan solusi atas kelangkaan ini. “Jangan rampas hak-hak nelayan,” tegas Sayadi.

Perwakilan nelayan ini mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika persoalan ini tidak segera diatasi dan praktik curang masih terjadi.

Salah seorang nelayan asal Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku sering dipersulit saat akan melaut. Ia bahkan menyebut harus mengeluarkan uang hingga Rp300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi BBM.

Dia menceritakan, setiap kali BBM datang, langsung habis. “Kami dari Pulau Maringkik tidak kebagian jatah. Kami minta pegawai SPBN yang suka bermain segera dievaluasi, dan mafia di balik kelangkaan ini ditangkap,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan massa, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti keresahan nelayan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, khususnya solar, telah dilakukan.

Pihak PT Selaparang Energi saat ini masih menunggu jawaban dari Pertamina. “Kami jamin untuk Pertalite sudah terpenuhi bahkan mendapat tambahan kuota dua kali lipat pada April lalu. Yang menjadi persoalan adalah solar, karena puncak kebutuhan kapal besar nelayan terjadi pada Mei hingga Agustus,” pungkas Joyo. (rus)

Saluran Irigasi di Lotim Jadi “Tempat Pembuangan Sampah”

Selong (globalfmlombok.com)– Sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kota Selong dinilai masih jauh dari predikat kota bersih. Kondisi tersebut tampak jelas dari saluran air di pusat kota, khususnya di kawasan samping Taman Rinjani Selong yang dipenuhi tumpukan sampah.
Tumpukan sampah yang terlihat sebagian besar merupakan sisa makanan. Diduga, pengunjung dan pedagang yang ada di sepanjang pinggiran taman Rinjani ini membuang sampah sembarangan ke saluran.

Camat Selong, Lalu Ridho Arindi, menjawab Suara NTB, Selasa (19/5/2026) mengakui bahwa persoalan sampah di saluran merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Menurutnya, seluruh saluran di Kota Selong sudah kerap kali dibersihkan. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim pun telah berjibaku membersihkan dan mengangkut sampah. Namun, tidak berselang lama setelah dibersihkan, sampah kembali menumpuk.

“Tingkat kesadaran masyarakat tentang cara penanganan sampah perlu ditingkatkan. Masih banyak warga yang membuang sampah di saluran,” ujar Lalu Ridho Arindi.

Ia juga mengungkapkan, petugas kebersihan sudah menjadwalkan waktu pembuangan sampah. Masyarakat diminta membuang sampah pada pukul 10.00 Wita agar bisa langsung diangkut petugas. Namun faktanya, banyak warga yang membuang sampah di luar waktu yang ditentukan, bahkan di atas pukul 06.00 pagi.

Camat menegaskan, kondisi saluran yang kotor ini menjadi atensi serius ke depan. Pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan.

Sebelumnya pernah dibuat di sejumlah tempat ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Kota Selong. Bak-bak warna kuning di pinggir jalan ini menjadi tempat menaruh sampah sebelum kemudian diangkut. Kata Camat Ridho, bak TPS sementara itu kurang baik secara estetika di pinggir jalan. Karena itulah kemudian dirusak.

Harapannya ke depan, semakin meningkat tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Petugas kebersihan kemudian bisa lebih tepat waktu melakukan pengangkutan. Selain itu, diharapkan petugas bisa menjangkau di tengah perkampungan warga yang notabenenya cukup padat penduduk. Seperti di wilayah Kelurahan Pancor yang membutuhkan atensi penanganan sampah di tengah perkampungan.

Sementara itu, Kepala Dinas LH Lotim, Dr. H. Pathurrahman, menyatakan tidak ingin menyalahkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan edukasi agar membuang sampah pada tempatnya.

“Petugas kebersihan DLH Lotim setiap hari tanpa henti melakukan pembersihan, termasuk di samping Taman Rinjani Selong. Namun sampah kembali tertumpuk,” jelasnya.

Kadis LH Lotim menegaskan pihaknya siap mengerahkan pasukan petugas kebersihan untuk membersihkan saluran tersebut secara berkala. Ia berharap kesadaran masyarakat segera meningkat sehingga upaya kebersihan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. (rus)

330 Kolam Ikan Aset NTB Ingin Dikelola Secara Profesional

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor budidaya melalui pola pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dinilai mampu membuat pengelolaan balai benih ikan lebih fleksibel, mandiri, dan kompetitif.

Kepala DKP NTB, H. Muslim,St., M. Si mengatakan, saat ini NTB memiliki aset budidaya yang cukup besar, berupa sekitar 330 kolam darat yang tersebar di berbagai balai benih ikan di NTB dengan total luasan hampir 15 hektare.

Menurutnya, aset tersebut belum bisa berkembang maksimal apabila masih menggunakan pola pengelolaan konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.
“Kenapa BLUD kita dorong? Karena fleksibilitasnya. Kita punya sekitar 330 kolam di balai benih ikan dengan luas hampir 15 hektare tersebar di NTB. Kalau dikelola dengan pola biasa, sehatnya tidak maksimal,” ujarnya.

Muslim menjelaskan, melalui sistem BLUD, unit pelaksana teknis (UPT) dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, pola tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari percepatan layanan publik, keleluasaan pengembangan usaha, hingga meningkatkan daya saing sektor budidaya perikanan di NTB.

“Kalau dimandirikan tanpa menggantungkan pembiayaan APBD melalui sistem BLUD, layanan publik bisa lebih cepat, pengembangan usaha lebih leluasa, dan lebih kompetitif,” katanya.

Menurut Muslim, sebagian besar UPTD perikanan di NTB saat ini berbasis produksi dan terapan. Komoditas yang dikembangkan meliputi benih ikan air tawar hingga budidaya siput mutiara yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Ditambahkan, sektor budidaya yang paling menonjol di NTB saat ini, Muslim menyebut industri mutiara masih menjadi magnet investasi meskipun sempat mengalami dinamika usaha dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau yang paling menonjol sekarang sebenarnya mutiara. Proses perizinan juga terus berjalan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 20 perusahaan budidaya mutiara yang masih aktif beroperasi di NTB. Beberapa perusahaan lama memang ada yang berhenti beroperasi, namun di saat yang sama muncul perusahaan baru yang masuk berinvestasi.

“Ada yang tutup, tapi ada juga yang baru masuk. Sekarang masih ada sekitar 20 lebih perusahaan yang eksis,” ujarnya.

Ia optimis, penguatan kelembagaan berbasis BLUD akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, memperkuat investasi kelautan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya di NTB. (bul)

NTB Dapat Kuota 6.418 Bantuan Bedah Rumah

Mataram (globalfmlombok.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan 6.418 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Bantuan ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, menyasar masyarakat-masyarakat miskin yang ada di provinsi ini.

Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan tahun ini pusat mengalokasikan anggaran perbaikan untuk 400 ribu rumah se Indonesia. Jauh lebih tinggi dibanding tahun 2025 lalu. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Presiden Prabowo Subianto berbaik hati, luar biasa. Terlihat bagaimana tadi kita berbicara dengan masyarakat kita yang ada di NTT, Maluku, dan Bali,” ujarnya di Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026.

Berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, ia mengatakan masih banyak kawasan kumuh di NTB. Adanya program bedah rumah ini menurutnya menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan dan wilayah terpencil.

“Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak huni, sehingga negara hadir di daerah perbatasan,” katanya.

Dari total 400 ribu unit tersebut, 15 ribu difokuskan untuk wilayah kepulauan dan daerah perbatasan negara. Program itu menyasar sejumlah kawasan strategis seperti Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, hingga Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia.

Tak hanya berorientasi pada perbaikan hunian, program BSPS juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerintah bahkan mengalokasikan sekitar 8 ribu unit bedah rumah khusus bagi masyarakat penderita tuberkulosis (TBC).

Selain itu, program ini juga dikaitkan dengan strategi besar Presiden dalam pengembangan sekolah rakyat dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat kecil.

“Kita mendukung untuk saudara-saudara kita yang mengalami TBC supaya lebih sehat, kita bedah rumahnya sekitar 8 ribu rumah,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan, total program BSPS yang dialokasikan untuk NTB mencapai 6.418 unit. Dari data awal yang diterima, salah satu wilayah yang tercatat mendapatkan alokasi yakni Kabupaten Lombok Barat dengan 500 unit bantuan.

Program BSPS ini, katanya berbeda dengan program RTLH yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi kawasan kumuh serta memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni.

“Ini sebenarnya sama tujuannya, untuk mengurangi kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Hanya nama programnya BSPS dari Kementerian PKP,” katanya.

Setiap penerima bantuan mendapatkan stimulan senilai Rp20 juta per unit. Dana tersebut dibagi menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tukang.

Menurutnya, bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk material bangunan agar proses renovasi rumah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat penerima. “Ini mungkin dalam bentuk bahan-bahan bangunan. Kalau bahan bangunan itu biasanya sampai dengan Rp20 juta per unit,” jelasnya. (era)

Bagonk, Sapi Kurban Presiden Prabowo dari Loteng

Praya (globalfmlombok.com) – Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan enam ekor sapi sebagai hewan kurban bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Lombok saat IdulAdha. Salah satunya, sapi bernama Bagonk, milik peternak asal Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng). Sapi jenis simental tersebut memiliki bobot hampir satu ton dan dipersiapkan untuk warga Kota Mataram.

Ahmad Hisyam Saad, pemilik Hisyam Farm Desa Menemeng kepada Suara NTB, Selasa (19/5/2026), mengungkapkan Bagonk merupakan sapi dengan bobot paling berat di peternakanya. Dipelihara sejak setahun yang lalu, sapi hasil persilangan antara sapi luar dengan sapi Bali lokal tersebut awalnya hanya memiliki berat kurang dari 700 kilogram (kg) saat dibeli dari salah seorang peternak setempat. “Tapi saat ini beratnya sudah mencapai 980 kg,” sebutnya.

Ia menuturkan, terpilihnya Bagonk sebagai sapi kurban Presiden Prabowo bermula awal bulan kemarin. Saat itu Pemprov NTB tengah menggelar seleksi untuk mencari enam sapi kurban dengan bobot paling berat di Pulau Lombok sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Oleh Dinas Pertanian Loteng, Bagonk menjadi salah satu sapi yang direkomendasikan mengingat beratnya yang hampir satu ton.

Setelah dilakukan pengecekan kondisi kesehatan serta berat, dari sekian banyak sapi yang ikut seleksi Bagonk berada diposisi kelima sapi dengan bobot paling berat. Sehingga oleh Pemprov NTB kemudian direkomendasikan sebagai salah satu hewan kurban Presiden Prabowo di Pulau Lombok.

Dengan usia yang baru empat tahun, berat Bagonk sebenarnya masih bisa bertambah jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang ada. Misalnya, kondisi kaki belakang yang masih tegak. Itu artinya, kakinya masih bisa menahan bobot yang lebih berat lagi. “Kita perkirakan beratnya bisa sampai 1,1 ton kalau dipelihara sampai setahun ke depan,” imbuhnya.

Bagonk sendiri merupakan satu dari 25 sapi eksotis yang dimiliki Hisyam Farm saat ini. Beberapa di antaranya memiliki bobot sampai 800 kg. “Kalau untuk sapi lokal, saat ini kita punya sekitar 300 ekor. Ditambah kambing sekitar 80 ekor. Tapi untuk sapi eksotis, kita punya ada 25 ekor,” ujarnya seraya menambahkan, harga jual Bagonk sudah disepakati di angka Rp110 juta.

Alumnus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) ini menjelaskan, dari sisi kesehatan Bagonk juga sudah lolos pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Sehingga siap dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sebelum disembelih, tim dari Sekretariat Negara (Setneg) direncanakan juga untuk turun mengecek secara langsung kondisi sapi Bagonk.

Lebih lanjut Hisyam menambahkan, di tahun 2019 lalu sapi dari Hisyam Farm juga pernah dipilih sebagai salah satu hewan kurban Presiden Joko Widodo. Kala itu, sapi Hisyam Farm yang terpilih dengan jenis yang sama memiliki bobot hingga 1,2 ton. “Jadi ini bukan yang pertama sapi kita terpilih untuk hewan kurban Presiden. Di tahun 2019 juga pernah. Bahkan dengan bobot yang lebih berat,” tandasnya. (kir)

Gubernur Iqbal Minta Siswa Korban Robohnya Kelas di SMAN 7 Mataram Dapat Prioritas Penanganan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta semua pihak memprioritaskan penanganan intensif terhadap siswa yang menjadi korban robohnya dua kelas milik SMAN 7 Mataram, pada Selasa (19/5/2026).

Juru Bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Gubernur telah mengarahkan semua pihak terkait untuk memberi prioritas terhadap siswa yang terdampak.

“Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya, Selasa (19/5/2026) melalui keterangan resmi.

Sebagai informasi, dua kelas dua ruang kelas milik SMAN 7 Mataram roboh, pada Selasa siang (19/5/2026), sekitar pukul 12.30 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa terdampak. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami syok berat setelah sempat terjebak di dalam kelas saat bangunan ambruk.

Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang kelas XI A2 dan satu ruangan yang tidak digunakan. Pihak sekolah mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius. Akan tetapi satu ruangan yang berada di dekat kantin sekolah sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka.

Pria yang akrab disapa Aka itu mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bagian struktur atap mengalami patah pada konstruksi kap sehingga menyebabkan bangunan ambruk. Konstruksi bangunan menggunakan rangka kayu dengan penutup atap berupa genteng beton.

“Pemerintah Provinsi NTB melalui tim teknis dari Dinas PUPRPKP NTB saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kejadian serta mengevaluasi kondisi bangunan lainnya di lingkungan sekolah. Kepala Dinas PUPRPKP NTB saat ini juga berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal bersama tim teknis,” ucapnya.

Sementara itu, bangunan yang ambruk merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 2006 melalui dukungan sumbangan komite sekolah, dan seharusnya termasuk dalam ruang kelas yang direhabilitasi melalui anggaran DAK Tahun 2024.

Pria yang akrab disapa Aka itu menyampaikan, SMAN 7 Mataram termasuk sekolah yang sebelumnya mendapatkan program pembangunan ruang kelas melalui DAK Tahun 2024. Namun, sebagian pembangunan tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam proses penanganan hukum.

“Seluruh anggaran program tersebut diketahui telah dibayarkan, namun pembangunan ruang kelas belum terselesaikan sepenuhnya. Apabila pembangunan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, para siswa semestinya sudah dapat menggunakan ruang kelas baru yang lebih layak dan aman,” tuturnya.

Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala SMAN 7 Mataram, Ridha Rosalina, S.E., mengaku pada saat kejadian, ia mendengar suara gemuruh keras ketika berada di ruang kerjanya dan bersiap menunaikan salat Zuhur.

“Sekitar pukul 12.30 Wita saya sedang di ruangan bersiap mau salat Zuhur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Semua langsung kaget dan keluar,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian.

Ridha mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius.

“Kalau dilihat dari pelapornya tadi pagi masih normal, rata, tidak ada tanda berbahaya. Tetapi memang ruangan sebelahnya sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka,” jelasnya.

Menurut dia, pihak sekolah sebelumnya telah menutup akses salah satu ruang kelas yang dianggap berisiko untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami khawatir sehingga ruangan itu sudah ditutup dan tidak dipakai belajar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Tapi ternyata kejadian seperti ini tetap terjadi,” katanya.

Saat kejadian berlangsung, sebagian besar siswa sedang melaksanakan salat Zuhur berjamaah di mushala sekolah. Namun, masih ada lima siswa yang berada di dalam kelas ketika bangunan mulai runtuh.

“Ada lima siswa di dalam. Satu langsung lari saat mendengar suara gemuruh, sementara empat lainnya masih berada di dalam kelas,” terangnya.

Meski tidak mengalami luka serius, satu siswa harus mendapat penanganan medis karena mengalami syok berat akibat kejadian tersebut.

“Secara fisik tidak ada luka. Hanya syok karena kaget, sehingga dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Ia juga bersyukur karena salah seorang siswa sempat berlindung di bawah meja saat bangunan mulai roboh.

“Alhamdulillah ada satu siswa yang sempat berlindung di bawah meja karena posisinya jauh dari pintu keluar. Kalau melihat runtuhannya, itu sangat berbahaya. Kami sangat bersyukur semua masih selamat,” tuturnya.

Pasca-kejadian, pihak sekolah langsung menutup total area bangunan yang roboh dan memasang tanda peringatan agar tidak dilintasi siswa maupun warga sekolah lainnya.

“Area ini akan kami blokade total dan dipasang tanda peringatan besar meskipun sudah ada police line (garis polisi) dari kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan serta Dinas PUPR Kota Mataram telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan.

“Alhamdulillah dari PUPR dan Dinas sudah datang melihat langsung kondisi di lapangan,” pungkasnya. (sib)