Beranda blog Halaman 384

Ditambah SDM Penyuluh Hindu, KUA  Gerung Berupaya Bangun Moderasi Beragama

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) berupaya membangun moderasi beragama di wilayah Gerung. Dengan diberikan tambahan SDM penyuluh Agama Hindu, pihak KUA bisa memudahkan membangun dan merajut kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

Kepala KUA Gerung, Lalu Munawir Sazali, S.Fil.I.,mengatakan diharapkan dengan adanya tambahan SDM penyuluh Agama Hindu, Pihaknya bisa lebih cepat mendata jumlah pura, pemangku, dan jumlah umat Hindu di masing-masing wilayah. “Nanti kita (agendakan) bukan kita silaturahmi ke Tuan Guru dan Kiyai saja, tapi bagimana kita membangun dan merajut kerukunan umat beragama ini untuk kemajuan Gerung,”kata dia, kemarin.

Kerukunan dan sinergi antara umat beragama ini akan dibangun kedepan untuk mewujudkan Gerung sebagai daerah moderasi beragama. Di beberapa kecamatan kata dia, sudah mulai berjalan program moderasi beragama. Seperti di Lembar dan Narmada. “Narmada sudah mulai dengan program moderasi nya, lembar sudah mulai. Gerung akan mulai (program moderasi beragama), dengan adanya SDM Penyuluh Agama Hindu,” katanya.

Pihaknya nanti membangun silaturahmi dengan Parisada Kecamatan. Selain akan mengagendakan dengan turun sambang atau silaturahmi ke pengurus pura atau para pemangku. Pihaknya akan melaporkan ke Kemenag, terkait pagu anggaran dari Kemenag Provinsi untuk moderasi beragama ini. Misalnya dalam satu bulan perlu ada dialog lintas agama antar umat beragama. “Nanti tuan guru, Parisada dan lainnya diajak dialog bagiamana merajut kerukunan di Gerung,”imbuhnya.

Program moderasi beragama ini disesuaikan dengan pola pikir dan unggulan di masyarakat. Sebab tentu beda masing-masing wilayah. Misalnya ada harapan dari tuan guru, pada saat hari besar seperti Idulfitri,  pecalang dilibatkan sebagai pengamanan. Begitu juga kalau ada acara Umat Budha, warga muslim juga ikut berkontribusi. “Ini untuk merajut kerukunan umat beragama,”imbuhnya.

Hal ini kata dia sejalan dengan Menteri Agama yang mulai melihat bahwa KUA bukan untuk mengurus umat beragama Islam saja, namun ada umat-umat lain yang juga harus diperhatikan. Pihaknya juga mendata semua tempat ibadah di wilayahnya. Seperti masjid dan pura. Jumlah masjid di Gerung sendiri sebanyak 200 lebih. Pihaknya perlu tahu data karena kaitan dengan bantuan ke tempat ibadah.

Sementara itu, Penyuluh Agama Hindu KUA Gerung Ayu Padmi menyebut jumlah pura di Kecamatan Gerung ada 40 an lebih. Paling banyak di wilayah Narmada, Lingsar baru Kecamatan Gerung. Pura ini memiliki tanda daftar lembaga. Sejauh ini ada beberapa pura yang sudah terdaftar. Tanda daftar ini penting sebagai salah satu dasar diberikan atau mengajukan bantuan kepada Bimas Hindu Kemenag Lobar. “Ada beberapa (diberikan bantuan), bahkan dari pusat (Dirjen),’’ imbuhnya. (her)

Pengumuman Seleksi PPPK Mataram Tahap II Diundur sampai 30 Juni

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, mengatakan, pengumuman hasil tes pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II lingkup Pemerintah Kota Mataram, diundur hingga 30 Juni 2025.

“Sedianya pengumuman hasil tes tersebut dijadwalkan antara tanggal 16 atau 25 Juni 2025, namun sekarang mundur menjadi tanggal 30 Juni,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Selasa (17/6).

Hal itu sesuai informasi terakhir yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak ada alasan pasti sebab jadwal tersebut hanya dikirim kembali.

Berdasarkan data BKPSDM Kota Mataram, sebanyak 1.872 pelamar PPPK tahap II akan memperebutkan 30 formasi yang masih tersisa dari proses seleksi tahap sebelumnya.

Sebanyak 30 formasi itu terdiri atas formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sebanyak 29 sedangkan satu formasi tersedia untuk tenaga teknis di Dinas Pertanian.

“Pengumuman seleksi akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan jika sudah ada draf dari Panselnas, semua kabupaten/kota juga diminta menampilkan pengumuman tersebut,” katanya.

Sementara menyinggung tentang sisa peserta tes PPPK tahap I dan II yang tidak lulus, Taufik mengatakan, untuk peserta yang tidak lulus akan dilakukan pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu.

Pasalnya, semua peserta tes PPPK baik tahap I maupun tahap II dinilai memenuhi syarat karena tidak menggunakan ambang batas nilai (passing grade).

Karena itu tindak lanjut dari peserta tes PPPK yang tidak lulus masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Dari informasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, mereka akan diangkat sebagai pegawai paruh waktu secara bertahap atau sekaligus.

“Intinya Kepala BKN menyebutkan peserta tes PPPK yang tidak lulus akan diangkat menjadi pegawai paruh waktu dalam tahun ini. Tapi untuk teknis dan sistem pengangkatan dari BKN belum ada,” katanya.

Menurutnya, pegawai paruh waktu ini memiliki tugas dan fungsi sama, yang membedakan hanya sistem penggajian. Sesuai arahan pemerintah menyarankan pengajian disesuaikan dengan kemampuan daerah atau setara dengan upah minimum kota (UMK) masing-masing.

“Jika tidak memungkinkan, gaji pegawai paruh waktu bisa dibayarkan seperti yang diterima saat ini,” katanya.

Sedangkan untuk status, yang membedakan pegawai paruh waktu tahap pertama dan kedua hanya secara struktural. Pasalnya, pegawai paruh waktu tahap pertama masuk database BKN dulu baru tes, sedangkan tahap II, tes dulu baru masuk database BKN.

Data BKPSDM Kota Mataram menyebutkan, total sisa pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Mataram yang tidak lulus tes PPPK sebanyak 3.170 orang.

Jumlah itu terdiri atas 1.328 yang tidak lulus di pada tes PPPK tahap pertama dari total peserta 1.881 orang dan dinyatakan lulus 553 orang.

Sementara sebanyak 1.842 orang peserta akan menjadi sisa seleksi PPPK tahap II, dari jumlah peserta seleksi 1.872 orang dikurangi 30 formasi yang ada.

“Dengan demikian, jumlah pegawai yang diprediksi menjadi pegawai paruh waktu sekitar 3.170 orang,” katanya.

Sementara menyinggung tentang pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2025, Taufik mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa memberikan apa-apa terkait rekrutmen CPNS 2025, karena belum ada informasi pasti” katanya. (ant)

 

Sesuaikan dengan Data di Lapangan

PEMERINTAH Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, memastikan akan menyesuaikan data masyarakat Pondok Perasi yang tinggal di tenda darurat  untuk menempati hunian sementara (Huntara) yang dibangun oleh Pemerintah Kota Mataram. Saat ini asesmen di lapangan jumlahnya mencapai 17 KK.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang mengatakan, hasil asesmen hingga saat ini jumlah warga yang tinggal di tenda darurat mencapai 17 KK. Namun, jumlah ini tidak bisa dipastikan, karena bisa saja bertambah dari data sebelumnya. Data tersebut digunakan sebagai cara menentukan warga yang akan tinggal di Huntara. “Ini akan tetap kita update, karena kemarin hasil verifikasi kita, mana yang sekiranya menempati hunian,” jelasnya saat dikonfirmasi pada, Selasa (17/6).

Ia menyebutkan, data awal yang diterima dari kepala lingkungan pada awal pengosongan lahan, masyarakat yang tinggal di lokasi milik Hj. Ratna Sari Dewi berjumlah 15 KK. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi kembali ternyata jumlahnya bertambah menjadi 17 KK. Dengan demikian 17 KK ini sudah berada di tenda darurat, maka secara otomatis mereka tidak memiliki rumah. “Kami lihat asesmen kemarin itu ternyata dia tinggal satu rumah tapi ada sekian KK di sana dan itu menyebabkan dia bertambah,” ungkapnya.

Terkait dengan siapa yang layak menempati Huntara kata Rudy, ia berpedoman pada arahan yang disampaikan oleh Camat dan Pemerintah Kota Mataram. Bahwa yang berhak menempati hunian tersebut adalah warga yang saat ini berada di tenda darurat. Sehingga pihaknya terus melakukan kontrol, guna memastikan hal tersebut.

Diketahui, Pemerintah Kota Mataram telah membangun 20 Huntara di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Perkembangan Huntara dalam tahap finishing yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram. Ditargetkan Huntara ini selesai pekan depan, sehingga warga segera pindah dari hunian sebelumnya, yakni tenda darurat. (pan)

Wadah Pembinaan Pembalap Lokal, MGPA Hadirkan Mandiri Mandalika Superbike School

Praya (globalfmlombok.com) – Sebagai wujud komitmen mendukung pembinaan pembalap local potensial Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku pengelola sirkuit internasional bersama Pride Motosprot menghadirkan Mandiri Mandalika Superbike School. Sebuah ajang yang menjadi wadah pembinaan bagi pembalap-pembalap muda potensial. Diikuti sebanyak 32 pembalap muda dari sejumlah daerah di Indonesia, ajang yang baru pertama kali digelar di sirkuit Mandalika tersebut bakal menghadirkan Troy Corser, mantan pembalap World Superbike (WSBK) asal Australia.

Pemegang dua gelar juara WSBK tersebut nantinya akan memberikan pelatihan langsung kepada para pembalap usia muda selama dua hari kegiatan pada 19-20 Juni 2025. Termasuk juga kepada para pecinta otomotif dari sejumlah komunitas otomotif nasional. “Peserta Mandiri Mandalika Superbike School ini ada 32 pembalap Under 15. Ditambah para pembalap dari sejumlah komunitas otomotif,” terang Vice President Motosport MGPA Donny M., saat konfrensi pers di Dinning Hall sirkuit Mandalika, Rabu (18/6) kemarin.

Para peserta nantinya akan memperoleh pengetahuan tentang teknik-teknik dasar membalap hingga teknis memilih set up motor. Sekaligus langsung akan praktik di lintasan sirkuit Mandalika. Dengan tambahan pengetahuan tersebut, para peserta khususnya para pembalap muda bisa meningkatkan skill membalapnya. Sebagai modal untuk bisa mengikuti kejuaaran maupun ajang balap nasional bahkan internasional kedepannya.

“Untuk kejuaraan balap skala nasional kita sudah ada Mandalika Racing Series (MRS). Namun sebelum menapaki kejuaraan balapan, kita butuh wadah pembinaan sejak dini. Salah satunya Mandiri Mandalika Superbike School ini,” imbuh Donny.

Sehingga kehadiran Mandiri Mandalika Superbike School tersebut diharapkan tidak hanya sekali saja. Tetapi diupayakan bisa digelar secara kontinye dan berkelanjutan. Agar proses pembinaan pembalap muda potensial bisa berjalan maksimal. “Dari ajang ini kita harapkan kedepan bisa lahir pembalap-pembalap nasional yang bisa berkompetisi di kejuaraan balap dunia seperti MotoGP,” sebut Marketing and Sales Group Head Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Fitri Hartini, menambahkan.

Dikatakanya, dari 32 peserta Mandiri Mandalika Superbike School tersebut beberapa pembalap selanjutkan akan mikirim untuk mengikuti kelas balap di VR46 Rider Academy Italia. Sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Guna mewujudkan mimpi melahirkan pembalap-pembalap handal Indonesia yang bisa bertarung di level internasional.

Ditempat yang sama Network Relationship Manager Bank Mandiri Area Mataram Bayu Agustian, menegaskan komitmen dan dukungan pihaknya terhadap upaya pembinaan pembalap muda potensial. Dengan akan selalu hadir diberbagai event otomotif yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Karena Bank Mandiri berharap bisa menjadi bagian dari proses lahirnya pembinaan pembalap handal nasional kedepanya.

“Kehadiran Bank Mandiri diberbagai event di sirkuit Mandalika adalah wujud kolabirasi dan sinergi BUMN. Dalam mendukung pembinaan dan pengembangan pembalap nasional. Sekaligus mendukung pengembangan sport tourism di kawasan The Mandalika,” terang Bayu. (kir)

BRIN Dorong Pemprov NTB Buat Kebijakan Berbasis Riset untuk Kelola Potensi Lokal

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong Pemerintah Provinsi NTB membuat kebijakan berbasis riset. Hal itu bertujuan agar dapat mengelola potensi lokal yang dimiliki NTB.

Hal itu diutarakan, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Sri Nuryanti ditemui di Mataram usai melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Rabu 18 Juni 2025. Ia mengatakan, kunjungannya bertujuan mendukung kebijakan-kebijakan berbasis bukti terkait pemanfaatan potensi daerah di NTB.

Ia menilai, NTB mempunyai produk unggulan yang sangat berguna untuk mendukung kemajuan di NTB ke depan. Seperti potensi kelor yang dapat diubah menjadi bahan pangan bergizi tinggi.

“Jadi beliau (Gubernur NTB) tadi arahannya biar daerah-daerah yang mengalami stunting itu ada perbaikan gizi misalnya melalui kelor itu,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, BRIN mempunyai 85 pusat riset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, termasuk NTB. “Istilahnya BRIN itu mempunyai potensi dengan 85 pusat riset dan teknologi radiasi misalnya untuk pengawetan makanan kami punya. Jadi Pemda itu bisa memanfaatkan dengan melakukan kerja sama dengan BRIN,” terangnya.

Maka dari itu, ia meminta agar daerah mempunyai SDM Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mendukung ketersediaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

“Kami meminta agar teman-teman di Pemda itu lebih ke arah memanfaatkan hasil riset, bukan riset dasar. Bukan yang genomik yang science of science, tapi lebih ke riset terapan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah atau pimpinan daerah itu mengambil kebijakan,” pungkasnya. (sib)

Pengusaha Hotel Mulai Ajukan Keringanan Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebijakan pemerintah mengurangi kegiatan bersifat seremoni berimbas terhadap bisnis hotel. Hotel mulai mengajukan keringanan pembayaran pajak karena minim pendapatan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengakui, pengusaha hotel di Mataram mulai mengajukan keringanan pembayaran pajak. Permintaan ini berkaitan dengan sepinya kegiatan maupun kunjungan sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Semestinya pada bulan April – Mei, banyak agenda pusat yang digelar di Mataram. “Pengusaha hotel sudah mulai mengusulkan untuk meminta keringanan pajak,” terangnya.

Yoga tidak mengetahui secara pasti menurunnya pendapatan hotel berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran. Pihaknya akan melihat kembali apakah terjadi perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan atau sebaliknya. “Coba nanti kita lihat di APBN Perubahan,” ujarnya.

Permintaan keringanan pajak akan dibahas di internal. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mengakui, minimnya okuvansi hotel dipastikan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel.

Dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan kemungkinan target pajak hotel dan restaurant akan dipangkas. Target akan diturunkan dari sebelumnya Rp30 miliar menjadi Rp27 miliar. “Kemungkinan turunnya antara Rp2 miliar-Rp3 miliar,” sebutnya.

Selain hotel sebutnya, pajak restaurant juga berpengaruh. Dua sumber pendapatan daerah berkaitan secara langsung. Yoga tidak menjelaskan secara detail penurunan pajak restaurant dari sebelumnya Rp40 miliar.

Pihaknya akan membahas persoalan ini bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram. Perubahan target pajak hotel dan restaurant akan dimasukan dalam kerangka umum anggaran dan plafon perencanaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2025. (cem)

 

 

Sebagian Besar Tergolong Mampu, 67 Ribu Penerima Bansos di Lobar Terancam Dicoret

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Sebanyak 67.827 keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) di Lombok Barat (Lobar) terancam dicoret, menyusul dari hasil penelusuran bahwa mereka tergolong mampu atau kaya. Rata-rata mereka masuk Desil 6 hingga desil 10, sehingga mengacu aturan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 tahun 2025 Mereka dianggap tidak berhak menerima bansos.

Keputusan Mensos itu terkait pemberlakuan DTSN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang menyatukan tiga sumber data yakni P3KE Kemiskinan Ekstrem, DTKS dan Regsosek BPS.

Kepala Dinas Sosial H. L. Winengan melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin Zaenal Muttaqin menerangkan penyebab penonaktifan PBI JKN yang berjumlah 39 ribu ,lebih karena rata-rata mereka masuk Desil 6 ke atas.

“Mereka ini masuk Desil 6, 7, sampai 10 orang-orang ini, sehingga mereka tidak berhak menerima bansos,,” kata dia, Rabu (18/6).

Jika dilihat data berdasarkan SK PBI pada bulan April jumlah penerima PBI JKN di Lobar pada angka 356.599 jiwa dan bulan Mei berkurang menjadi 348.583 jiwa. Sehingga terdapat pengurangan 8.016 jiwa. Jumlah yang nonaktif atau pengurangan PBI JKN ini bertambah drastis pada bulan Juni ini mencapai 39.866 jiwa. Ada juga tercatat yang meninggal sebanyak 137 orang dan pindah kepesertaan 292 orang.

Berdasarkan Keputusan Mensos, ada kriteria Desil 1-4 itu penerima PKH sedangkan penerima BPNT masuk Desil 1-5. Sementara untuk BPJS atau PBI JKN masuk Desil 1 sampai 5 sama seperti BPNT. “Semua masuk ke DTSN, tapi belum dipublis secara nasional karena masih dalam tahap penyelesaian data anomali,” kata dia.

 Selain penerima PBI, ada juga penerima bansos lain yang berkurang, seperti BPNT atau sembako terdapat selisih 10-11 ribu yang tidak tercatat atau tidak masuk data. Sebagai data sandingan, bulan Januari – Maret dari datanya penerima 76.517 KK yang menerima Bansos PKH maupun BPNT.

Sementara pada periode April -Juni dari data yang baru diperoleh baru masuk sekitar 48.556 KK (data Himbara). Karena data PT Pos belum diperoleh. “Artinya terdapat 27.961 KK yang berkurang atau belum masuk data bansos ini. Itu masuk DTSN, makanya berkurang sekali penerima bansos kita,”imbuhnya.

Itupun kata dia belum masuk dari data sumber lainnya, sehingga diperkirakan jumlah ini masih bisa bertambah.

Menurutnya, pengurangan penerima bansos ini tentu kemungkinan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Lobar. Namun hal ini akan dicek kembali oleh pihaknya dengan menyandingkan data hasil verifikasi Dinas Sosial terkait Kemiskinan di Lobar mencapai 12 persen atau 96.670 jiwa. Pihaknya akan memadupadankan data kemiskinan ekstrem sekian 1,57 atau sekitar 8.950 jiwa. “Dinsos bagian menurunkan angka kemiskinan,” terangnya. (her)

Satu-satunya di NTB, Sekolah Qur’an SDN 3 Batu Putik Cetak Murid Berprestasi

Selong (globalfmlombok.com) – Menjadi satu-satunya di NTB, SD Negeri 3 Batu Putik di Kecamatan Keruak, Lombok Timur, menghadirkan Sekolah Qur’an untuk mencetak murid berprestasi dan  berkarakter. SD ini mencoba membuktikan bahwa pendalaman Al-Qur’an mampu menjadi katalisator peningkatan mutu dan prestasi murid.

“Melalui program “Sekolah Qur’an” yang digulirkan sejak 2023, sekolah ini berhasil meraih prestasi spektakuler setelah puluhan tahun tanpa torehan juara,” terang Kepala SDN 3 Batu Putik, H. L. Nursalim, usai peluncuran, Rabu (18/6).

Lalu Nursalim menuturkan, selama 40 tahun sejak berdiri, muridnya belum pernah menjuarai lomba apa pun. Setelah menerapkan Sekolah Qur’an pada 2023, prestasi langsung melejit. Tahun itu, sekolah berhasil meraih empat prestasi. “Pada 2024, lonjakannya luar biasa, kami membawa pulang 17 piala dari berbagai kompetisi,” imbuhnya dengan bangga.

Program Sekolah Qur’an tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius siswa. Setiap lulusan kelas enam ditargetkan minimal hafal 1 juz Al-Qur’an. “Capaian hafalan siswa ini tercantum secara resmi di dalam rapor mereka,” jelas Nursalim. Hal ini menjadi bukti konkret integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal.

Keberhasilan program ini, menurut Nursalim, tak lepas dari dukungan masyarakat. “Pembangunan musala sekolah yang seluruhnya dibiayai secara swadaya oleh warga adalah salah satu bukti nyata partisipasi mereka,” ujarnya.

Prestasi SDN 3 Batu Putik ini juga membantah anggapan bahwa guru dan siswa berprestasi hanya ada di kota. “Kami membuktikan, desa pun bisa melahirkan juara,” tegasnya.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyambut baik dan mengapresiasi tinggi inovasi SDN 3 Batu Putik. Ia menegaskan pendidikan merupakan pondasi dasar untuk memperoleh ilmu, dan pendidikan berbasis Al-Qur’an seperti ini dinilainya luar biasa. “Ini satu-satunya Sekolah Dasar Negeri bernuansa Qur’an di NTB, bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia,” ujar Bupati Warisin.

Ia menjelaskan keunikan sekolah ini: meskipun berstatus negeri yang biasanya hanya memiliki satu guru agama, SDN 3 Batu Putik mampu memberikan pendalaman pelajaran agama secara signifikan. “Apa yang dilakukan sekolah ini harus menjadi contoh. Segala yang berbasis Al-Qur’an akan menghasilkan generasi berakhlak mulia dan bijaksana,” pesannya.

Pemkab Lotim berkomitmen mendukung penuh sekolah-sekolah bernuansa Qur’an. Bupati bahkan menjanjikan insentif konkret: “Saya berjanji, jika ada lulusan SDN 3 Batu Putik yang menjadi hafiz (penghafal Al-Qur’an), akan kami berikan beasiswa.” Ia juga berharap para siswa tak pernah meninggalkan Al-Qur’an, karena menghafalnya akan menjadikan mereka generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini juga memerintahkan peningkatan fasilitas pendukung. “Saya sarankan guru-guru di sini memenuhi kebutuhan murid. Perpustakaan perlu dilengkapi, terutama dengan buku-buku bacaan dan Al-Qur’an,” katanya sembari berjanji akan memberikan bantuan buku untuk perpustakaan sekolah tersebut.

SDN 3 Batu Putik kini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan pendidikan terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan tidak hanya membentuk karakter siswa yang bermutu, tetapi juga secara langsung memicu peningkatan prestasi akademik dan non-akademik yang gemilang. (rus)

UTBK Mandiri 2025, Unram Gunakan Sistem Absensi Digital

Mataram (globalfmlombok.com) – Universitas Mataram (Unram) kembali melaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) jalur Mandiri pada 16–22 Juni 2025. Tahun ini, selain mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 7.208 orang, Unram juga memperkenalkan inovasi baru dalam pelaksanaan ujian, yakni melalui digitalisasi sistem absensi peserta.

Salah satu perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya adalah penggunaan teknologi QR Code untuk kehadiran peserta ujian. Jika sebelumnya absensi dilakukan secara manual melalui pencetakan album bukti hadir yang memuat foto dan tanda tangan peserta, kini absensi cukup dilakukan dengan pemindaian QR Code melalui perangkat seluler milik pengawas.

“Pengawas hanya perlu menggunakan handphone berbasis Android atau iOS untuk memindai QR Code dari kartu peserta. Setelah dipindai, langsung muncul identitas lengkap beserta foto peserta,” ujar Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unram, Dwi Suswanto, S.Kom., M.M. pada Rabu (18/6/2025).

Digitalisasi ini memungkinkan proses verifikasi peserta menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem akan menampilkan data penting seperti nama lengkap, tahun kelulusan, tanggal lahir, dan foto peserta, yang semuanya bisa langsung dicocokkan oleh pengawas hanya dalam satu tampilan.

“Kalau dulu, pengawas harus membuka halaman demi halaman untuk mencocokkan wajah dengan foto di album hadir. Sekarang cukup satu kali pindai, semua informasi langsung tersedia. Ini efisien dan menghemat banyak waktu,” tambahnya.

Selain meningkatkan kecepatan verifikasi, langkah ini juga merupakan bagian dari kebijakan Unram untuk menuju sistem paperless. Dengan absensi digital, kampus berhasil mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen yang sebelumnya menghabiskan banyak biaya ATK dan waktu tenaga sekretariat.

“Inisiatif ini murni datang dari Unram, sebagai bagian dari upaya efisiensi tata kelola. Teknologi sudah tersedia, tinggal kita maksimalkan penggunaannya untuk mendukung prinsip efisien, ekonomis, dan akuntabel,” ungkapnya.

Tidak hanya sistem absensi, ke depan Unram juga tengah mengkaji kemungkinan digitalisasi pada aspek lain dalam pelaksanaan ujian, seperti berita acara pelaksanaan ujian. Rencananya, dokumen-dokumen tersebut juga akan dikonversi menjadi format digital agar lebih mudah diakses dan diarsipkan.

“Jika dokumen berbentuk fisik memerlukan ruang penyimpanan dan waktu pencarian yang panjang, arsip digital bisa dicari dalam hitungan detik tanpa menghabiskan ruang fisik,” jelasnya.

Inovasi ini, kata Dwi, menjadi bagian dari komitmen Unram dalam memberikan layanan pendidikan yang adaptif, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan arahan transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia. (ron)

Sumbawa Cari Terobosan untuk Dongkrak Retribusi Sektor Unggulan

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah mencari celah hukum untuk bisa melakukan penarikan terhadap retribusi sejumlah sektor unggulan daerah dengan potensi pendapatan mencapai Rp462 miliar per tahun.

“Saya sudah minta bagian hukum untuk mengkaji, kira-kira celah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan disamping tidak melanggar hukum dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Rabu (18/6).

Haji Jarot melanjutkan, apalagi Pemkab saat tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen per tahun. Sehingga dalam lima tahun kedepan PAD Sumbawa ditargetkan sebesar 50 persen.

“Kalau pemerintahan sebelumnya kan hanya 6 persen sehingga kami menargetkan harus lebih tinggi dari target tersebut minimal 10 persen per tahun,” ujarnya.

Bupati menerangkan, kendala utama sehingga potensi tersebut tidak bisa ditarik retribusinya karena ada regulasi yang mengisyaratkan penarikan retribusi tidak boleh dilakukan. Sehingga dirinya meminta agar bagian hukum mengkaji upaya yang bisa dilakukan.

“Nilai Rp462 miliar tersebut belum pernah kita tarik, makanya kita sedang mencari celah agar potensi tersebut bisa kita tarik untuk menambah pendapatan,” jelasnya.

Berdasarkan data lanjut nya, nilai produksi dari sejumlah komoditas unggulan daerah yang keluar dari Sumbawa mencapai Rp20,06 triliun. Angka tersebut belum termasuk komoditas lainnya yang meninggalkan dampak eksternalitas (kerusakan air laut, degradasi lingkungan, kerusakan fasilitas umum, konflik sosial).

“Angka tersebut kami anggap sangat besar jika bisa dikelola oleh daerah, tetapi kenyataannya kekayaan tersebut tidak memberikan insentif bagi Sumbawa,” terangnya.

Dia turut merincikan, komoditas unggulan dari hasil budidaya Udang Vaname dengan nilai produksi rata-rata Rp10.163.825.000.000, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah bisa mendapatkan nilai PAD sebesar Rp254.095.625.000.

Hasil dari budidaya rumput laut dengan nilai produksi rata-rata Rp2.370.311.683.333, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah akan mendapatkan nilai PAD sebesar Rp59.257.792.083,

Hasil pertanian jagung pipilan kering dengan nilai produksi rata-rata Rp2.942.671.437.488, dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp58.853.428.750. Hasil pertanian padi dengan nilai produksi rata-rata Rp1.577.854.112.520, dengan tarif pajak 2 persen daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp31.557.082.250.

Hasil ternak sapi hidup dengan nilai produksi rata-rata Rp2.097.734.350.000, dengan tarif pajak 1 persen maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp20.977.343.500. Hasil pertanian bawang merah dengan nilai produksi rata-rata Rp827.842.129.125 dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan PAD sebesar Rp16.556.842.583.

Hasil perkebunan kopi dengan nilai produksi rata-rata Rp81.225.000.000, dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp1.624.500.000. Termasuk juga ikan hasil tangkap dengan nilai produksi rata-rata sebesar Rp395.115.350.000, dengan tarif pajak 5 persen maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp19.755.767.500.

“Jadi, dari delapan komoditas unggulan itu dengan total nilai produksi rata-rata sebesar Rp20.456.579.062.456 maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp462.678.381.666,” terang Bupati. (ils)