Beranda blog Halaman 38

Beasiswa SMK Unggulan AMMAN 2026 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Taliwang (globalfmlombok.com)-

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) kembali membuka pendaftaran program beasiswa pendidikan vokasi SMK Unggulan AMMAN untuk tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari komitmen AMMAN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah lingkar tambang. Memasuki tahun keenam pelaksanaannya, program ini telah membuka peluang bagi putra-putri dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak 2021, serta Kabupaten Sumbawa (KS) dalam dua tahun terakhir.

Priyo Pramono, Vice President Policy & Permitting dan Social Impact AMMAN menyampaikan antusiasmenya atas dimulainya seleksi angkatan keenam ini, “AMMAN kembali membuka peluang menjadi AMMAN Scholars bagi siswa-siswi berprestasi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Ini merupakan upaya berkelanjutan kami untuk terus menjembatani kesempatan generasi muda yang memiliki mimpi dan ambisi besar melanjutkan ke sekolah vokasi,” ujar Priyo.

Dia menambahkan, “Pendidikan vokasi memberikan keunggulan kompetitif berupa keterampilan praktis dan kesiapan kerja yang matang, sehingga para lulusannya siap dan terhubung langsung untuk berkontribusi di dunia industri maupun berwirausaha secara mandiri,” lanjutnya.

Hingga saat ini, ratusan siswa berprestasi telah menjadi AMMAN Scholars dan memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di berbagai sekolah vokasi terbaik di Indonesia. Program ini dirancang untuk menjembatani potensi generasi muda lokal dengan standar industri nasional dan internasional melalui kemitraan dengan sejumlah SMK unggulan, antara lain SMK Raden Umar Said, SMK Wisudha Karya, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2, SMK NU Banat, SMK NU Ma’arif, SMK Brantas Karangkates, dan SMK PGRI 2.

Program AMMAN Scholars tahun 2026 mencakup berbagai jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif dan teknik saat ini:

  • Animasi 2D
  • Animasi 3D
  • DKV (Desain Grafis & Teknik Grafika)
  • Teknik Ketenagalistrikan
  • Teknik Alat Berat
  • Teknis Elektronika
  • Teknik Mesin
  • Teknik Pengelasan
  • Teknik Otomasi Industri (TOI)
  • Busana
  • Kecantikan & SPA
  • Perhotelan
  • Kuliner

Persyaratan Umum Pendaftaran

Berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi:

  1. Domisili di Kabupaten Sumbawa Barat atau Kabupaten Sumbawa, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/dokumen pendukung
  2. Sehat jasmani dan rohani
  3. Lulusan SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau sederajat
  4. Usia maksimal 21 tahun saat mendaftar
  5. Memiliki minat kuat pada jurusan yang dipilih
  6. Aktif berorganisasi di dalam maupun luar sekolah
  7. Berkomitmen penuh mengikuti proses pendidikan hingga lulus
  8. Tidak bertindik dan tidak bertato. Khusus putri, tindik hanya diperbolehkan di telinga untuk sepasang anting
  9. Tidak buta warna (total maupun parsial)

Cakupan Beasiswa yang Komprehensif

Untuk memastikan para calon penerima beasiswa AMMAN Scholars dapat mengikuti proses seleksi dengan optimal, seluruh tahapan seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa, manfaat yang akan diperoleh meliputi:

  1. Biaya pendidikan (SPP/Uang Sekolah)
  2. Biaya alat penunjang pendidikan
  3. Biaya hidup sehari-hari
  4. Biaya transportasi (ke dan dari lokasi sekolah)
  5. Asuransi kesehatan
  6. Biaya sertifikasi profesi level nasional/internasional (untuk jurusan tertentu)
  7. Biaya pengembangan potensi diri

Alur dan Jadwal Seleksi

Proses seleksi dilakukan secara transparan dan ketat melalui beberapa tahapan, dengan periode pendaftaran dan seleksi administrasi berlangsung dari 20 Mei hingga 13 Juni 2026.

  • Pendaftaran Online: Peserta seleksi wajib mendaftar melalui tautan resmi (panitia tidak menerima jalur lain)
  • Seleksi Tahap I: Tes Potensi Akademik (TPA), Psikotes, dan Wawancara Panel
  • Seleksi Tahap II: Medical Check-Up (MCU)
  • Pengumuman Akhir

 Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut: bit.ly/BeasiswaAMMAN2026.

 

Ratusan Karyawan Kehilangan Pekerjaan, DPRD NTB Sesalkan Penutupan 25 Gerai Alfamart-Indomeret di Loteng

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, menyesalkan langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang menutup 25 gerai ritel modern Alfamart dan Indomaret karena dinilai berdampak luas terhadap para pekerja. Penutupan tersebut menyebabkan sekitar 150 karyawan kehilangan pekerjaan.

Menurut Isvie, pemerintah daerah seharusnya dapat mengedepankan solusi lain sebelum mengambil langkah penutupan gerai. Ia menilai persoalan perizinan maupun pelanggaran perda masih bisa dibicarakan tanpa harus berujung pada penghentian operasional usaha.

“Saya tentu prihatin, kenapa tidak ada upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Tengah sehingga tidak harus dengan penutupan gerai. Mungkin ada solusi lain,” kata Baiq Isvie Ruepada, Kamis 21 Mei 2026.

Ia mengatakan, persoalan terkait izin usaha maupun aturan daerah seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog antara pemerintah daerah dan pihak pengelola ritel modern. Menurut dia, penutupan gerai justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.

“Kita sesalkan itu terjadi, apalagi dalam kondisi fiskal yang terbatas, kemudian ada pemerintah daerah yang melakukan hal-hal yang tidak solutif seperti ini,” katanya.

Meski demikian, Isvie mengaku belum mengikuti secara detail kasus tersebut karena kesibukannya sebagai pimpinan DPRD NTB.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menutup 25 gerai ritel modern yang tersebar di 10 kecamatan sejak 11 Mei 2026. Penutupan dilakukan karena gerai-gerai tersebut dinilai melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang jarak ritel modern dengan pasar rakyat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Lombok Tengah, Dalilah, mengatakan aturan tersebut mewajibkan jarak minimal ritel modern dengan pasar rakyat sejauh satu kilometer.

“Ke-25 retail modern ini jaraknya dengan pasar rakyat kurang dari 1 kilometer. Bahkan ada yang berada di depan pasar rakyat,” ujarnya.

Menurut Dalilah, pemerintah daerah telah memberikan waktu selama dua tahun kepada pemilik usaha untuk melakukan penyesuaian sejak perda tersebut ditetapkan. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada tindak lanjut dari pihak pengelola.

Pemerintah daerah kemudian melayangkan surat peringatan pertama pada 19 Januari 2026 dan surat peringatan kedua pada 19 Februari 2026. Setelah seluruh tahapan dilakukan namun tidak diindahkan, pemerintah memutuskan mengeluarkan surat perintah penutupan.

“Setelah semua tahapan dilakukan tetapi peringatan tidak juga diindahkan, maka pemerintah daerah memutuskan mengambil langkah tegas,” kata Dalilah.(ris)

Komisi X DPR Tinjau SMAN 7 Mataram Pascakelas Ambruk, Usulkan Revitalisasi Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com) –

Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani memastikan ruang kelas yang ambruk di SMA Negeri 7 Mataram akan segera direvitalisasi tahun ini. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung kondisi sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Jumat 22 Mei 2026.

Menurut Hadrian, bangunan kelas yang ambruk memang sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan menyeluruh. Berdasarkan hasil peninjauan, bangunan tersebut telah digunakan selama sekitar 20 tahun sejak dibangun pada 2006.

“Dari kesiapan bangunan dan struktur bangunan memang sudah saatnya direvitalisasi,” ujarnya.

Selain persoalan ruang kelas yang ambruk, SMA Negeri 7 Mataram juga menghadapi kendala lain berupa bangunan yang dikerjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 namun hingga kini belum dapat digunakan.

Anggota DPR RI Dapil NTB II ni meminta Pemerintah Provinsi NTB segera mencari solusi agar keterbatasan ruang belajar tidak mengganggu kegiatan pendidikan siswa. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan proyek DAK tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB apabila terkait dengan aparat penegak hukum.

“Jangan sampai hanya gara-gara mandek pekerjaan di DAK 2024 ini yang dikorbankan adalah siswa-siswi kita,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini Pemerintah Provinsi NTB bersama Dinas Pendidikan tengah mencari jalan keluar agar bangunan sebanyak 16 ruang kelas yang belum dimanfaatkan tersebut dapat segera digunakan untuk proses belajar mengajar.

Sementara untuk bangunan yang ambruk, Hadrian memastikan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi NTB akan mengusulkan program revitalisasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

“Saya jamin pasti akan dapat revitalisasi, baik yang kelas ambruk maupun kelas di sebelahnya,” ujarnya.

Menurut dia, revitalisasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar kerusakan tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Hadrian menargetkan proses pembangunan dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Ia bahkan berencana memanggil direktur jenderal terkait pada pekan depan guna mempercepat proses perencanaan.

“Tahun ini insyaallah. Mudah-mudahan bulan depan sudah mulai kita eksekusi,” katanya.

Ia memastikan ruang kelas yang ambruk tidak termasuk bangunan yang sedang bersengketa sehingga proses revitalisasi tidak akan terkendala persoalan hukum.

Hadrian juga meminta para orang tua siswa tidak khawatir menyekolahkan anak-anak mereka di SMA Negeri 7 Mataram. Ia menegaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Tentu kami para pemangku kepentingan di bidang pendidikan akan memperbaiki ini dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi siswa melaksanakan proses belajar mengajar,” ujarnya.

Ia menambahkan, peristiwa ambruknya ruang kelas menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua. Menurut dia, langkah mitigasi dan penanganan darurat harus disiapkan agar keselamatan siswa tetap terjamin ketika terjadi bencana atau kerusakan bangunan.

Selain perbaikan fisik, Hadrian juga menilai trauma healing bagi siswa SMA Negeri 7 Mataram penting dilakukan agar para siswa kembali merasa aman saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

“Memberikan rasa aman dan nyaman itu menjadi hal yang utama, terutama bagi para orang tua siswa dan wali murid,” katanya.(ris)

Kemenhaj Tegaskan Tenda Arafah untuk Seluruh Jemaah, Bukan Dikuasai oleh KBIHU

Makkah (globalfmlombok.com) —

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung ke tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah, Kamis (21/5/2026), guna memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna.

Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah catatan penting, terutama terkait kapasitas tenda yang masih perlu penyesuaian.

“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Menhaj dilansir dari haji.go.id.

Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan selisih kapasitas pada sejumlah tenda. Salah satunya, tenda yang seharusnya menampung 350 jemaah hanya tersedia 332 tempat, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan ruang istirahat jika terjadi di banyak titik.

Menhaj menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali terulang seperti tahun sebelumnya, ketika keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah.

“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.

Selain di Arafah, pengecekan juga akan dilakukan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah lebih lama. Tim PPIH diminta bergerak cepat menyelesaikan seluruh kekurangan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam kesempatan itu, Menhaj juga menegaskan bahwa seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. Karena itu, KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan.

“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah.

“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok.

“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Dahnil juga mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Amirul Hajj yang dipimpin Menhaj Mochamad Irfan Yusuf, didampingi Wamenhaj, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, serta jajaran Musyrif Diny.

Dituntut Bervariasi, Terdakwa Korupsi Puskesmas Batujangkih Kembalikan Kerugian Negara

Praya (globalfmlombok.com) – Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Puskemas Batujangkih di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram saat ini sudah masuk tahap penuntutan. Tiga terdakwa masing-masing Ab, LM dan Ef, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) dituntut bervariasi.

Dengan terdakwa Ab mendapat tuntutan yang paling berat. Berupa penjara selama tiga tahun ditambah denda Rp200 juta.

Selain itu, terdakwa Ab juga dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara senilai lebih dari Rp1 miliar. Adapun dua terdakwa lainnya masing-masing LM dan Ef dituntut penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda Rp50 juta rupiah dengan subsider 50 hari kurungan.

“Amar tuntutan sudah dibacakan JPU pada persidangan di PN Tipikor Mataram yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Gede Trisnajaya Susila yang berlangsung Rabu (20/5/2026),” ungkap Kasi. Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng Dimas Praja Subroto, dalam keteranganya, Kamis (21/5/2026).

Proses persidangan sendiri selanjutnya akan digelar pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Dengan agenda utama penyampaian pledoi atau pembelaan dari ketiga terdakwa.Sebelumnya kemudian nantinya majelis hakim PN Tipikor Mataram menjatuhkan vonis terhadap ketiga terdakwa.

Lebih lanjut Dimas menambahkan yang paling penting dari proses persidangan terhadap ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Puskemas Batujangkih tersebut, bahwa JPU telah berhasil melakukan pemulihan kerugian negara. Di mana biasanya pengembalian negara dilakukan setelah proses persidangan tuntas. Namun, pada kasus ini terdakwa Ab sudah melakukan pengembalian kerugian negara sebelum tuntutan dibacakan oleh JPU.

“Hasil itu tidak lepas dari langkah taktis yang dirancang oleh tim Kejari Loteng. Karena selain hukuman penjara, JPU juga telah menyiapkan opsi perampasan aset terhadap terdakwa jika tidak mau atau mampu mengembalilkan kerugian negara. Sehingga terdakwa dengan kesadaran sendiri mau mengembalikan kerugian negara sebelum proses persidangan selesai. Dari pada nantinya asetnya bakal dirampas,” terangnya.

Meski terdakwa sudah melakukan pengembalian negara, namun hal itu tidak akan terdakwa dari jerat hukum. Bahwa tuntutan hukum tetap berlaku walaupun terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara yang ada. Masih ada hukuman kurungan badan dan denda yang tetap harus ditegakkan.

“Sikap tegas JPU yang akan merampas paksa harta kekayaan pribadi terdakwa jika menolak pengembalian tersebut nyata cukup efektif memberikan tekanan kepada terdakwa. Sehingga bersedia mengembalikan kerugian negara,” tegasnya. (kir)

KPU Terima Audiensi Pengurus PBB NTB, Bahas Dinamika Kepengurusan dan Persiapan Pemilu 2029

Mataram (globalfmlombok.com) – KPU Provinsi NTB menerima audiensi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB, Rabu (20/5/2026). Audiensi tersebut tidak terlepas dari dampak isu dualisme dalam tubuh Partai Bulan Bintang yang terjadi baru-baru ini.

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid yang menerima langsung audiensi pengurus DPW PBB NTB tersebut tidak menampik bahwa kedatangan Ketua DPW PBB NTB Nadirah bersama jajaran, menyampaikan dinamika kepengurusan internal DPW PBB NTB yang saat ini masih berproses.

Menanggapi dinamika kepengurusan DPW PBB NTB tersebut, Khuwailid, menegaskan, KPU pada prinsipnya hanya menerima dan memutakhirkan data kepengurusan partai politik berdasarkan dokumen dan data yang diinput melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Dalam kesempatan tersebut, pengurus PBB NTB juga meminta penjelasan terkait perkembangan regulasi kepemiluan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Khuwailid lantas menjelaskan bahwa berbagai putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi bahan diskusi dan kajian evaluasi kepemiluan. Ia kembali menegaskan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah praktik vote buying menjelang Pemilu.

Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU NTB Zuriati yang turut mendampingi menekankan pentingnya pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik melalui SIPOL secara berkelanjutan agar tahapan verifikasi partai politik mendatang dapat berjalan optimal.

Menyongsong tahapan verifikasi peserta pemilu 2029, mengimbau partai politik untuk memperkuat tata kelola organisasi dan tertib administrasi sejak dini sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. (ndi)

Tambang Masih Jadi Penopang Ekonomi NTB, Triwulan II Diproyeksi Melambat

Mataram (globalfmlombok.com) – PERTUMBUHAN ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami lonjakan tajam dibanding periode yang sama tahun 2025. Sektor pertambangan masih menjadi penopang utama, terutama setelah adanya izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara selama enam bulan, terhitung sejak November 2025 hingga April 2026.

Namun, setelah izin ekspor tersebut berakhir, pertumbuhan ekonomi NTB diperkirakan berpotensi mengalami kontraksi pada triwulan berikutnya.

Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan persoalan sektor tambang dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibahas secara sederhana. Sebab, kebijakan penghentian ekspor konsentrat merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian smelter.

“Nanti kalau saya bicara, wah ini aman kita suruh minta izin untuk ekspor lagi, salah juga. Karena di situ ada kebijakan bahwa Amman Mineral harus menyelesaikan secepatnya soal smelter,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Faozal, penghentian ekspor konsentrat memang akan berdampak terhadap angka pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut diharapkan mendorong percepatan optimalisasi smelter.

“Ketika tambang ini berpengaruh terhadap angka pertumbuhan karena tidak ada ekspor konsentrat di periode berikutnya, Aman akan lebih mempercepat smelter,” katanya.

Saat ini, operasional smelter AMNT disebut masih berada di kisaran 80 persen. Pemerintah daerah berharap fasilitas pengolahan tersebut dapat segera beroperasi optimal agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, Faozal menilai potensi perlambatan ekonomi pada triwulan II tidak akan terlalu memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, selain sektor tambang, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan positif hingga di atas 10 persen pada triwulan pertama tahun ini.

“Walaupun menurut BPS ketika kita terkontraksi ternyata daya beli juga tidak terlalu berpengaruh akibat dari angka pertumbuhan,” katanya.

Sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, pihaknya kini fokus menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap bergerak di tengah fluktuasi sektor pertambangan.

“Tambang itu dia akan bekerja sesuai dengan ritmenya yang akan mem-push untuk menyelesaikan smelter. Dan yang kedua, AMNT juga tidak bisa kita paksakan untuk melakukan ekspor karena regulasinya memang menyelesaikan smelter,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. H. Wahyudin, MM memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II-2026 akan melambat. Kondisi itu dipengaruhi menurunnya kontribusi sektor pertanian pasca panen raya serta belum adanya izin ekspor konsentrat tambang.

Menurut Wahyudin, meski ekspor masih tertahan, operasional smelter di NTB tetap berjalan karena masih terdapat pasokan produksi untuk kebutuhan pengolahan domestik. Hanya saja, kapasitas produksi belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan ruang ekspor.

Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi NTB ditopang kuat sektor pertanian yang tumbuh lebih dari 10 persen, seiring berlangsungnya panen raya pada awal tahun. Namun kontribusi tersebut diperkirakan mulai menurun sejak Maret hingga April seiring berakhirnya masa panen.

“Pertanian kemarin sangat menopang, pertumbuhannya lebih dari 10 persen. Tapi setelah panen raya berakhir, tentu kontribusinya mulai menurun,” katanya. (era)

Jelang Iduladha, Sejumlah Bapok Alami Kenaikan Harga

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah bahan pokok (bapok) mengalami kenaikan harga jelang Hari Raya Iduladha. Seperti beras, minyak, bawang merah dan elpiji tiga kilogram. Ayam potong juga mengalami kenaikan dari Rp35 ribu per kilogram jadi Rp40 kilogram. Kenaikan, ini bukan karena kekosongan stok, melainkan karena tingginya permintaan sebab kurang dari sepekan akan berlangsung hari raya keagamaan.

Demikian disampaikan Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika, Mataram pada Kamis, 21 Mei 2026.
“Masih terus dipantau di semua sentra produksi kita. Dinas Peternakan juga tadi saya minta mengecek sentra-sentra ayam potong kita untuk dipantau,” ujarnya.

Kenaikan beberapa bapok yang disuplai oleh Bulog bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya kenaikan harga kemasan yang berimbas pada kenaikan beras secara keseluruhan. Sementara, stok beras daerah di gudang Bulog bisa bertahan hingga dua tahun.

Begitupun dengan kenaikan harga bawang merah yang semula Rp35 ribu, kini menjadi Rp40-45 ribu per kilogram dipastikan bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya melonjaknya biaya saat distribusi dan imbas kenaikan harga BBM non subsidi.

Di lain sisi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan lapangan guna memastikan kestabilan harga dan keamanan pasokan pangan di daerah.

Tidak hanya pemantauan lapangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota juga menggelar pasar murah di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan.

Manager Pemasaran Perum Bulog Kanwil NTB, Kurnia Rahmawati memastikan stok beras dan minyak goreng masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Distribusi terus dilakukan ke sejumlah pasar, termasuk Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika.

“Jadi untuk ketersediaan dari Bulog, kami menyuplai ke pasar-pasar terutama di pasar penyeimbang yaitu ada beras medium SPHP dan juga beras premium, ada Minyakita yang lagi laris-larisnya diserbu oleh masyarakat. Dan alhamdulillah cukup,” katanya.

Bulog juga memastikan harga penjualan di pasaran masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras medium, HET ditetapkan Rp12.500 per kilogram, sementara di pasar dijual rata-rata Rp12.000 per kilogram. Sedangkan Minyakita dengan HET Rp15.700 dijual di pasaran sekitar Rp15.500.

“Untuk stok alhamdulillah aman, jadi untuk beras kita amannya bahkan sampai dua tahun. Stok yang tersedia di kami sekitar 200 ribu ton, jadi memang sangat aman. Kemudian untuk Minyakita stoknya terbatas tapi masih bisa menjangkau seluruh pedagang pasar,” jelasnya. (era)

Maksimalkan Potensi Pendapatan, Pemprov Keluarkan Perda Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama di Kantor Gubernur, Kamis (21/5/2026).

Wakil Gubernur (Wagub), Hj. Indah Damayanti Putri mengatakan, regulasi ini diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi pajak namun tetap mempertimbangkan masyarakat untuk pembangunan berkeadilan.

“Kebijakan ini memperkuat kapasitas fiskal, kualitas pelayanan, investasi namun tetap memperhatikan agar tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha,” jelas Wagub.

Dari perubahan perda tersebut diperkirakan tambahan pendapatan sekitar Rp160 miliar. Terdapat tiga segmen utama dalam rencana penambahan pajak dan retribusi tersebut, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak BBM bersubsidi untuk industri mineral, serta retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Salah satu potensi pajak berasal dari kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB lebih dari tiga bulan yang diwajibkan melakukan balik nama dengan nominal pajak sebesar 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat.

Selain itu, kendaraan listrik juga akan dikenakan pajak sebesar 11 persen dari PKB. Sementara pajak bahan bakar minyak untuk industri mineral direncanakan naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen. Adapula pajak kendaraan air dan angkutan air. Pengesahan Perda ini adalah satu dari beberapa Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan diantaranya, Raperda Bale Mediasi dan Raperda Tambang Rakyat.

Sementara itu, usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BPR Syariah, konversi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi BPR Syariah disusun sebagai payung hukum transformasi dari sistem konvensional ke syariah sistem operasional, akad nasabah. Selain itu, manajemen PT BPR NTB (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah yang diharapkan mampu memperkuat arsitektur ekonomi daerah, mendukung ekosistem syariah, serta menyediakan layanan seperti pembiayaan mikro dan gadai syariah.

“BPR Syariah tidak boleh semata mata dipandang sebagai entitas bisnis namun sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat NTB,” terangnya.
Sebagai institusi keuangan yang inklusif, konversi ini dicontohkan seperti saat Pemprov mengkonversi Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank NTB Syariah dengan aset awal Rp 7 triliun menjadi 18 triliun (per Maret 2026). (ham)

Wakapolda NTB Pimpin Penyambutan Irjen Kalingga di Mako Polda

Mataram (globalfmlombok.com) – Suasana hangat dan penuh nuansa adat, mewarnai penyambutan Kapolda NTB baru Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. beserta Istri, saat tiba di Mapolda NTB, Kamis (21/5/2026) siang.

Kedatangan jenderal bintang dua itu disambut jajar kehormatan PJU Polda NTB yang dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., bersama para pejabat utama dan seluruh personel Polda NTB di gerbang Mako Polda NTB sekitar pukul 12.00 Wita. Iringan musik tradisional dan tarian Gendang Beleq, ikut memeriahkan prosesi penyambutan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan, penyambutan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus tradisi penyambutan khas NTB, bagi pejabat tertinggi Korps Bhayangkara di lingkungan Polda NTB.

“Penyambutan ini menjadi simbol penghormatan dan kebersamaan, keluarga besar Polda NTB kepada Kapolda NTB yang baru,” ujarnya.

Kholid menuturkan, nuansa budaya lokal sengaja dihadirkan untuk memperlihatkan kekayaan tradisi masyarakat NTB, sekaligus mempererat kedekatan antara pimpinan baru dengan seluruh anggota.

“Gendang Beleq menjadi bagian budaya khas NTB, yang selalu hadir dalam momen penting penyambutan tamu maupun pejabat,” katanya.

Setelah prosesi penyambutan, Kapolda NTB baru kemudian menerima laporan kesatuan, dilajutkan bersilaturahmi dengan jajaran PJU Polda NTB.

Kholid berharap kehadiran Irjen Kalingga dapat membawa semangat baru, dalam meningkatkan pelayanan kepolisian serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah NTB.
“Kami siap mendukung kepemimpinan Kapolda NTB yang baru, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujanya. (ham)