Beranda blog Halaman 350

Pemkot Mataram Hadirkan Bemo Kuning Gratis untuk Pelajar, Atasi Kemacetan dan Tekan Laka Lantas

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi meluncurkan layanan bemo kuning gratis untuk antar jemput ratusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah kota. Program ini bertujuan mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan siswa, dan mendukung pelajar dari keluarga tidak mampu.

Dinas Perhubungan Kota Mataram mengoperasikan 10 unit bemo kuning untuk layanan ini, yang akan berjalan hingga akhir tahun 2025.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengungkapkan bahwa minat pelajar terhadap program ini sangat tinggi, dan pihaknya membuka peluang penambahan armada jika permintaan terus meningkat.

“Ada 10 unit bemo kuning yang kita libatkan. Kalau ke depan semakin banyak yang berminat, kami siap tambah unit lagi. Satu bemo bisa angkut 12 anak,” ujarnya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Bemo Kuning Gratis Upaya Mengurai Kemacetan dan Tingkatkan Keselamatan

Menurut Zulkarwin, selain mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada jam sibuk, program ini juga merupakan langkah nyata untuk menciptakan kota yang ramah pelajar dan ramah lingkungan. Bemo kuning gratis diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pelajar serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

SMPN 7 Mataram tercatat sebagai sekolah dengan jumlah pengguna layanan terbanyak. Setiap hari, armada yang melayani rute sekolah tersebut selalu penuh oleh siswa.
“Pantauan kami di SMPN 7 Mataram, bemo selalu penuh. Jika program ini terus berjalan dengan baik, kami akan menduplikasinya ke sekolah lain,” tambahnya.

Selain memberikan manfaat besar bagi pelajar, program ini juga membawa dampak positif bagi para pengemudi. Mereka menerima bayaran tetap dari pemerintah, sehingga terbantu di tengah lesunya penumpang umum. Mereka mendapatkan kompensasi meski bemo kuning gratis untuk pelajar.

“Sopir bemo kuning sangat senang karena ini jadi tambahan penghasilan. Mereka nggak perlu nunggu penumpang seharian, cukup antar jemput pelajar, dan kami yang bayar jasanya,” jelas Zulkarwin.

Dinas Perhubungan mencatat biaya operasional transportasi gratis ini hingga akhir tahun mencapai Rp75 juta. Setiap pengemudi menerima Rp1,5 juta per bulan, atau total Rp15 juta per bulan untuk 10 unit armada.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, juga mendukung penuh program ini. Menurutnya, layanan ini sangat membantu pelajar, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Program ini sangat tepat, terutama untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain mengurai kemacetan, gratisnya ini bentuk perhatian Pemkot kepada pelajar,” ujar Yusuf. Program bemo kuning gratis ini adalah salah satu cara untuk mendukung pelajar yang kurang mampu.

Dengan berbagai manfaatnya, program bemo kuning gratis ini harapannya dapat memperluas cakupannya ke lebih banyak sekolah di Mataram demi mendukung akses pendidikan yang aman dan terjangkau. (*)

Ketua DPRD NTB Soroti Mahalnya Tiket Pesawat

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyoroti sejumlah hambatan utama dalam pengembangan pariwisata NTB, khususnya di Pulau Lombok. Meskipun NTB memiliki destinasi kelas dunia, keterbatasan akses penerbangan dan infrastruktur jalan dinilai menjadi penghalang utama untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Menurut Isvie, kendala utama adalah mahalnya harga tiket pesawat ke Lombok serta terbatasnya jadwal dan rute penerbangan. Ditambah lagi, akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata unggulan juga belum memadai. “Pulau Lombok ini punya destinasi wisata luar biasa, seperti Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Pantai Selong Belanak, Kuta, Pantai Mawun, hingga Pantai Pink. Tapi akses ke sana masih sangat terbatas,” ujar Isvie pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Isvie mencontohkan Pantai Pink di Lombok Timur, yang dikenal sebagai surga tersembunyi dengan pasir berwarna merah muda dan ombak yang tenang. Namun, kondisi jalan yang buruk membuat wisatawan kesulitan menjangkaunya. “Pantainya surga, jalannya neraka. Itulah Pantai Pink,” ucap politisi dari Partai Golkar itu dengan nada prihatin.

Masalah lain yang disorot adalah harga tiket pesawat dari Jakarta atau Bali ke Lombok yang dianggap tidak rasional. Ia menyebut harga tiket dari Jakarta ke Lombok berkisar antara Rp1,1 juta hingga Rp1,6 juta, bahkan dari Denpasar bisa lebih mahal hingga Rp1,2 juta untuk jarak yang relatif dekat.

“Dengan harga tiket semahal itu, destinasi yang bagus pun sulit dieksplor. Wisatawan jadi berpikir dua kali untuk datang ke Lombok,” jelas Isvie.

Senada dengan Isvie, politisi dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tontowi Yahya, juga menyampaikan keluhan soal sulitnya akses penerbangan ke Lombok. “Penerbangan dari Denpasar ke Lombok itu ada, tapi sangat terbatas. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Tontowi dalam acara di Senggigi Resort.

Ia bahkan berbagi pengalaman pribadi ketika kesulitan mendapatkan penerbangan dari Lombok ke Bali dan hanya menemukan satu jadwal pada pukul 06.00 pagi.

Kedua tokoh tersebut mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam membuka lebih banyak jalur penerbangan langsung ke Lombok serta memperbaiki infrastruktur jalan menuju destinasi wisata unggulan. (ndi)

Temui Menhub, Gubernur Iqbal Perjuangkan Akses Baru Transportasi Laut

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Penjabat (Pj) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST, MUM., menjelaskan pertemuan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Menhub untuk memperjuangkan pembukaan akses baru transportasi penyeberangan/laut antar provinsi.

“Kita tahu bersama bahwa kini pemerintah tengah menguatkan jalur transportasi laut dan penyeberangan untuk menguatkan jalur barang dan orang antar pulau yang tentu saja berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi antar daerah,” ujarnya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Yusron menegaskan NTB terus aktif membuka akses daerah dengan daerah lainnya. Hal ini sebagai upaya memperlancar arus barang dan orang guna mendukung sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.

“Kali ini kita memperjuangkan pembukaan rute penyeberangan laut Provinsi NTB dengan Provinsi NTT. Pelabuhan Sape Bima terhubung dengan Pelabuhan Waingapu di Provinsi NTB,” terangnya.

Menurutnya apa yang dilakukan Gubernur NTB ini sebagai langkah tepat untuk menguatkan akses antar kawasan di Nusa Tenggara, baik Bali-NTB dan NTT.

“Kita telah kuat ke Barat pun ke utara demikian juga harapan kita terbangun kekuatan hubungan ekonomi NTB dengan NTT di timur. Semua ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan dan secara nasional memperkuat positioning kawasan tenggara di level nasional,” ujarnya.

Hal lain, tambahnya, Gubernur NTB menyampaikan keinginan besar pembangunan sektor perhubungan di NTB, baik darat,laut dan udara. Termasuk peningkatan frekuensi penerbangan dan dan ke BIZAM, pengembangan industri pelayaran dan logistik. Termasuk menegaskan kembali untuk mengusulkan pembukaan akses pelabuhan Sanur Bali dengan Mandalika dan sebagainya. (ham)

Seluruh Tersangka Kasus Korupsi Masker Covid-19 NTB Ajukan Penangguhan Penahanan

Mataram (globalfmlombok.com) – Seluruh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2020, resmi mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan penangguhan penahanan dari keenam tersangka. “Sudah saya terima pengajuan seluruhnya, akan saya proses secara bersamaan nanti,” ungkap Regi pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Namun, hingga saat ini, belum ada permohonan yang disetujui. Regi menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu tahapan gelar perkara untuk menentukan keputusan selanjutnya. “Saya tunggu semuanya mengajukan dahulu kemarin. Setelah ini baru kami lakukan gelar untuk pengajuan tersebut. Kita harus meminta masukan dari pengawas dan pihak kepolisian,” tambahnya.

Berikut adalah enam tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 NTB yang telah mengajukan penangguhan penahanan: Wirajaya Kusuma (WK) – Mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kamaruddin (K) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Chalid Tomasoang Bulu (CT) – Sekretaris Dinas Pariwisata NTB, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan UKM Diskop UKM.

M. Haryadi Wahyudin (MH) – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Rabiatul Adawiyah (RA) – Pejabat yang turut terlibat dalam proyek. Dewi Noviany – Mantan Wakil Bupati Sumbawa.

Kasus ini mencuat dari proyek pengadaan masker kain untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 dengan nilai anggaran mencapai Rp12,3 miliar. Dana tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Koperasi dan UKM NTB dan dialokasikan untuk pemberdayaan lebih dari 105 UMKM dalam tiga tahap.

Penyelidikan oleh Polresta Mataram dimulai sejak Januari 2023, dan naik ke tahap penyidikan pada September 2023, setelah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum. Berdasarkan Surat Nomor: B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim tertanggal 7 Mei 2025, keenam orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB memperkirakan nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp1,58 miliar. (mit)

Pasangan Pembuang Bayi di Plampang Sepakat Menikah

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Kedua pasangan F (18) dan R (18) yang diduga tega membuang bayi berjenis kelamin laki-laki di Desa Prode SP 2, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa akhirnya sepakat untuk menikah. Mereka menerima kehadiran buah hatinya.

“Keduanya sepakat untuk menikah setelah kita lakukan mediasi di Mapolsek yang disaksikan kepala desa, petugas LPA, dan orang tua keduanya,” kata Kapolsek Plampang, Iptu. K. Joko Wilopo, kepada wartawan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Joko mengaku, proses mediasi dengan mempertemukan kedua keluarga itu sempat berlangsung alot. Tetapi setelah pihaknya memberikan pemahaman termasuk Kepala Desa (Kades) anggota LPA akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya.

“Dari pihak perempuan diwakili Zaenuddin orang tua R dan A. Wahab sebagai orang tua dari F dan disaksikan langsung Kepala Desa Prode SP 2 dan Kepala Desa Plampang,” ujarnya.

Ia pun sangat bersyukur adanya kesepakatan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kami bersyukur kedua belah pihak menunjukkan niat baik dan itikad untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kesepakatan ini menjadi solusi terbaik demi masa depan kedua belah pihak dan juga masa depan sang anak,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, kejadian penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di belakang pekarangan rumah, Selasa (5/6), sekitar pukul 16.00 Wita cukup menggemparkan warga setempat. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat oleh O (39) yang hendak mengambil jaring di lokasi tersebut.

“Awalnya O diminta mengambil jaring di belakang rumah S. Saat itulah, ia menemukan seorang bayi terbungkus kain sarung dalam keadaan masih terdapat tali pusar dan ari-ari yang sudah kering,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, S dan O segera membawa bayi itu ke Pustu (Puskesmas Pembantu) Desa Prode SP 2 untuk mendapatkan pertolongan. Di Pustu, bidan desa segera membersihkan dan memberikan perawatan sehingga kondisi bayi saat ini masih dalam keadaan normal. (ils)

Kafe dan Resto Menjamur, Target Pajak Restauran Diusulkan Naik Rp3 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Bisnis kafe dan resto di Mataram kian menjanjikan. Jumlahnya terus menjamur karena ramai diburu oleh konsumen. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, melihat peluang itu dengan menaikan target Rp3 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Ahmad Amrin menerangkan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap jumlah kafe dan restoran di Kota Mataram. Jumlahnya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan data sebelumnya.

Peningkatan jumlah restoran dinilai sebagai potensi sehingga diajukan kenaikan target pajak restoran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan senilai Rp3 miliar. “Kita sudah ajukan ke TAPD,” kata Amrin dikonfirmasi pada, Kamis, 7 Agustus 2025.

Kenaikan pajak restoran Rp3 miliar belum final. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke tim anggaran pemerintah daerah, karena masih terjadi tarik ulur.

Amrin mengakui, tantangan dihadapi dalam optimalisasi pajak daerah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi alasannya sehingga rutin melakukan pengawasan, agar wajib pajak patuh. “Sebenarnya sama saja tingkat kepatuhan wajib pajak ini. Kalau masyarakat tidak merasa diawasi  ujarnya.

Selain pajak restoran sebut Amrin, pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB cukup optimal. Ia mencoba menghitung segala kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan data realisasi PAD yang dikelola BKD Kota Mataram sampai tanggal 11 Juli 2025. Capaian pajak daerah mencapai Rp147,3 miliar atau Rp50,61 persen dari target Rp291,2 miliar.

Pendapatan ini terdiri dari pajak hotel  Rp12,8 miliar dari target Rp30 miliar. Pajak restoran capaian Rp24 miliar lebih dari target Rp40 miliar. Pajak hiburan terealisasi Rp3,7 miliar dari target Rp6 miliar. Pajak parkir terealisasi Rp1,16 miliar dari target Rp2 miliar.

Selanjutnya, pajak air bawah tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp1,34 miliar. Opsen PKB dari target Rp61,5 miliar terealisasi Rp33,6 miliar lebih. Opsen BBNK terealisasi Rp15,9 miliar dari target Rp36,4 miliar lebih. Pajak BPHTB dari target Rp30 miliar terealisasi Rp19,6 miliar lebih. (cem)

Manajemen Kaji Formula Alih Daya, Ratusan Pegawai RSUD Tripat Lobar Terancam Dirumahkan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Ratusan pegawai pada RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar) terancam dirumahkan, menyusul kebijakan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini yang meminta manajamen memangkas 30 persen jumlah pegawai. Pihak RSUD pun mengkaji formulasi bagi pegawai yang terancam dipangkas. Salah satunya dengan sistem outsourcing (alih daya)

Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD Tripat dr H Kaspan menerangkan efisiensi jumlah pegawai sebesar 30 persen, menurutnya itu akan dilihat lagi dan dikaji pegawai yang bekerja. Di RSUD ada dua kategori pegawai, ada bidang teknis dan non teknis. Yang teknis seperti perawat, dokter, tim medis. Sedangkan non teknis itu seperti administratif, kemungkinan itu yang akan dievaluasi.

Menurutnya, yang dimaksud bupati, kalau sebuah pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, kenapa harus empat orang. Sebab di era digitalisasi ini pekerjaan yang non teknis itu bisa dilayani dengan sistem teknologi, sehingga itu menjadi bagian evaluasi. Sementara jumlah pegawai di RSUD Tripat sebanyak 858 orang, jika itu dikurangi 30 persen, maka ada sekitar 235 orang yang akan dipangkas atau dikurangi.

Terkait rencana penempatan 235 pegawai RSUD Tripat, Kaspan mengaku ini menjadi bahan kajian mendalam dari pihak RSUD. Namun diakui, jumlah pegawai RSUD kelebihan atau overload. “Kalau teknis kita tetap kekurangan,” imbuhnya.

Ditanya apa langkah dari RSUD menyikapi itu, pihaknya kemungkinan akan melakukan sejumlah langkah.  Salah satunya tenaga non teknis dialihdayakan. Namun tenaga non teknis yang nantinya kemungkinan dialihdayakan itu, dilihat lagi non ASN yang masuk database BKN dan tidak masuk database. Jumlah pegawai yang masuk database diperkirakan lebih dari 130 orang. Sebab kalau yang masuk database dialihdayakan, tentu merugikan non ASN ini.  Kemudian dilihat juga kebutuhan pegawai di RSUD ini dari sisi ada layanan tambahan atau tidak.  “Misalnya RSUD akan membuka Hemodialisa, akan membutuhkan tenaga teknis,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan hasil analisis ke bupati. Selanjutnya, Bupati yang memutuskan seperti apa langkah kebijakannya. “Kita punya data dan analisis, itu kita sampaikan ke Pak Bupati,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini meminta kepada jajaran manajemen RSUD Tripat untuk melakukan efisiensi jumlah pegawai yang jumlahnya dianggap lebihi. Bupati memerintahkan pihak RSUD memangkas 30 persen dari jumlah pegawai yang saat ini mencapainya 858 orang. “Saya targetkan kepada rumah sakit pada Desember ini, harus dapat mengurangi pegawai 30 persen, apapun caranya. Kalau gak, manajemen yang saya ganti,” ancamnya. (her)

Polisi Tahan Tunanetra, Terduga Pengedar Sabu Asal Gunung Sari

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Mataram menahan seorang tunanetra yang merupakan terduga pengedar narkoba asal Gunung Sari, Lombok Barat berinisial A (34). Kepala Satresnarkoba Polresta Mataram, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra mengatakan, selain A, pihak kepolisian juga menahan rekan dari A, yakni SH (25), MA (24), dan IMDY (29).

“Mereka telah kami tetapkan sebagai tersangka dan telah kami tahan sejak Selasa, 5 Agustus kemarin,” ucap Ngurah, Rabu, 6 Agustus 2025. Pertimbangan pihak kepolisian tetap menahan A meskipun dia merupakan seorang tunanetra adalah karena tersangka merupakan pelaku utama dugaan pengedaran narkoba itu.

“Asal barang memang dari Si A ini. Masa tiga tersangka yang bukan pelaku utama kami tahan sedangkan dia tidak,” kata dia. Ngurah juga membeberkan, ada isu di luar sana yang beredar terkait keluarga A yang berusaha menyuap penyidik untuk tidak melakukan penahanan.

“Dengan pertimbangan itu saya tegas untuk melakukan penahanan agar tidak menjadi boomerang di kemudian hari,” jelasnya. Dia juga menjelaskan, selama proses hukum, A telah mendapatkan pendampingan dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB. “Sejak dia jadi terduga pelaku, penetapan tersangka hingga penahanan, tersangka selalu mendapat pendampingan,” tandasnya.

Polisi menjerat A dengan pasal yang lebih berat daripada tiga tersangka lainnya, yakni  Pasal 114 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk ketiga tersangka lainnya, polisi menyangkakan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika A yang merupakan tukang pijat asal Gunung Sari mendapat pelanggan asal Lombok Tengah yang membayarnya menggunakan narkoba jenis sabu. A kemudian menyuruh tersangka SH dan MA untuk mengedarkan barang haram tersebut. MA sendiri merupakan keponakan sekaligus asisten A untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Tersangka A memberikan perintah kepada SH dan MA menggunakan pesan suara melalui ponselnya. Pihak kepolisian awalnya menangkap SH dan MA saat akan bertemu dengan pembeli sabu di pinggir Jalan Pejanggik Lingkungan Karang Jangkong, Kecamatan Cakranegara Barat, Mataram.

Saat menangkap keduanya, polisi berhasil mengamankan satu klip sabu dari kantong SH dan satu klip lagi dari kantong MA. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah IMDY selaku pacar MA yang beralamat di Gunung Sari, Lombok Barat. Polisi kembali menemukan satu klip sabu di kediaman IMDY.

Pengembangan kemudian berlanjut ke rumah pelaku utama, A. Di rumah A, pihak kepolisian mengamankan satu klip sabu beserta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba lainnya. Total barang bukti yang polisi amankan dari keempat tersangka seberat 4,2 gram. (mit)

Polisi Usut Penyebab Kebakaran Gedung Inspektorat Kabupaten Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Kota Bima tengah mengusut penyebab kebakaran gedung Inspektorat Kabupaten Bima yang terjadi pada Kamis, 7 Agustus 2025 dini hari.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bima Kota, AKP Dwi Kurniawan Kusuma Putra menyebut bahwa saat ini pihaknya telah menjalankan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. “Saat ini kami telah mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kurniawan kepada Suara NTB.

Saksi yang telah pihaknya mintai keterangan saat ini adalah dua orang penjaga kantor Inspektorat Kabupaten Bima. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk proses olah tempat kejadian perkara (TKP) lebih lanjut.

“Nanti dari Puslabfor yang mengidentifikasi penyebab kebakaran,” terangnya. Sejauh ini pihaknya belum bisa menaksir berapa tepatnya kerugian yang timbul dalam kejadian tersebut.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bima, Agus Salim menyebut bahwa terbakarnya Gedung Inspektorat itu tidak mengganggu proses audit sejumlah kasus dugaan korupsi. “InsyaAllah tidak terganggu,” ucap dia.

Meskipun proses audit tak terganggu, dia mengaku bahwa seluruh dokumen dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya hangus dilahap si jago merah.

Namun, pihak Inspektorat masih memiliki arsip digital dari seluruh dokumen yang terbakar. “InsyaAllah arsip di masing-masing irban masih ada. Masih kami cek,” tuturnya.

Agus juga mengaku pihaknya masih menghitung total kerugian akibat terbakarnya gedung Inspektorat itu. “Nanti untuk penyebabnya, kita tunggu hasil dari polisi,” tambahnya.

Untuk sementara, aktivitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Bima pindah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Latihan Kerja (UPTD LLK) Bima. Dari kesaksian dua petugas jaga gedung, kebakaran terjadi saat mereka tengah beristirahat di dalam gedung tersebut.

Dua petugas keamanan bernama Umar dan Sukartono bertugas menjaga kantor di Jalan Ksatria Nomor 3, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Sekitar pukul 02.00 Wita, keduanya merasa mengantuk dan bersiap untuk beristirahat.

Sebelum tidur, Sukartono sempat memarkirkan sepeda motornya di lorong tengah atau lobi kantor. sementara Umar memarkirkan motornya di ruang aula. Setelah itu, mereka mengunci pintu lobi dan aula, lalu tidur bersama di ruang aula.

Sekitar pukul 03.30 Wita, keduanya terbangun karena mendengar suara mencurigakan seperti “kretek… kretek…” dari arah lorong lobi. Sukartono kemudian membuka pintu penghubung aula ke lobi dan mendapati api besar sudah membakar bagian plafon lorong lobi, dengan kondisi lampu kantor masih menyala.

Sukartono segera keluar melalui pintu aula yang mengarah ke halaman, kemudian membuka kembali pintu lobi yang sebelumnya dikunci. Saat itu, api sudah membesar dan melalap ruangan lobi. Ia segera mengeluarkan sepeda motornya dari dalam ruangan, disusul oleh Umar. Keduanya berhasil menyelamatkan diri keluar dari gedung.

Sekitar 20 menit kemudian, tim pemadam kebakaran Kota Bima tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 08.00 Wita. (mit)

Berangkat dari Pelabuhan Lembar, KPM Gading Nusantara Mati Mesin di Dermaga I Pelabuhan Padangbai

Amlapura (globalfmlombok.com) – KPM Gading Nusantara yang berangkat dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, mengalami mati mesin ketika sudah sandar di dermaga I Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pada Rabu (6/8/2025) malam. Saat ini kapal masih di dermaga I dan tengah menunggu kedatangan tag boat untuk menarik kapal tersebut menuju ke Dermaga Tanah Ampo.

Manajer ASDP Pelabuhan Padangbai, Adri Matte, membenarkan kapal KPM Gading Nusantara mengalami mati mesin ketika sudah sandar di Dermaga I. Kata dia, kapal mengalami mati mesin sekitar pukul 19.00 Wita.

“Awalnya, kapal hendak sandar di Dermaga II. Hanya saja, tidak bisa akibat gelombang besar, sehingga kapal kembali keluar dan pindah sandar ke dermaga I. Pas saat sandar dan hendak menurunkan ramp door, kapal langsung mengalami mati mesin,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Andri Matte mengatakan, akibat kejadian tersebut, para penumpang sempat mengalami kepanikan karena kapal sempat black out. Akan tetapi, setelah pihak kapal memberikan pemahaman, mereka akhirnya memahami dan mau tetap tenang. Ia menjelaskan, agar penumpang dan kendaraan bisa keluar, ramp door dibuka secara manual.

“Sempat muncul percikan bunga api di salah satu panel mesin di dalam kapal. Untuk proses evakuasi berjalan lancar dan aman meski penumpang ada yang dievakuasi melalui tangga belakang,” katanya. Saat ini pihaknya masih menunggu berita acara dari kapal terkait hasil pemeriksaan penyebab mesin kapal tersebut mati.

KMP Gading Nusantara Mati Mesin Masih Bersandar di Pelabuhan Padangbai

Dia menjelaskan, sampai saat ini posisi KMP Gading Nusantara yang mengalami mati mesin masih bersandar di Dermaga I Pelabuhan Padangbai. Kapal masih menunggu kapal tag boat untuk evakuasi dengan cari menarik KMP Gading Nusantara menuju pelabuhan tanah ampo. Kondisi itu, mengakibatkan hanya dapat mengoperasikan dermaga II saja. “Kita masih menunggu kapal tag boat untuk menarik kapal menuju Pelabuhan Tanah Ampo,” jelas Andri Matte.

Adapun Muatan dari KMP Gading Nusantara:

– Kruw KMP Gading Nusantara Sebanyak 20 Orang Termasuk Nahkoda Kapal.

– Penumpang : 224 Orang

– Bus Besar : 2 Unit.

– Tronton: 2 Unit

– Truk Besar: 2 Unit

– Truk Sedang 3 Unit

– Kendaraan Kecil: 6 Unit

– Roda Dua: 33 Unit. (kmb41)