Beranda blog Halaman 349

Sepuluh Orang Telah Diperiksa Terkait Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

globalfmlombok.com
-
0
Sepuluh Orang Telah Diperiksa Terkait Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah memeriksa setidaknya 10 orang terkait kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera tidak merinci nama nama 10 orang yang telah diperiksa itu. Baik itu berasal dari anggota dewan atau ada dari pihak lain. “Yang jelas, penyidik telah memeriksanya sekitar 10 orang,” ujar Efrien kepada Suara NTB, Jumat, 8 Agustus 2025.

Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah, mengingat perkara ini masih dalam proses penyelidikan. “Meskipun begitu, siapa saja yang akan dipanggil ke depannya masih belum kami agendakan,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang koran ini himpun, Kejati NTB sejauh ini telah memeriksa dan memanggil beberapa orang, antara lain: Ruhaiman anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota Komisi I DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marga Harun, Wakil Ketua I, Lalu Wirajaya dan Wakil Ketua II, H. Yek Agil.

Kejati NTB juga telah memeriksa, Anggota Komisi II DPRD NTB, Nanik Suryatiningsih, Anggota Komisi V Bidang Kesehatan DPRD NTB, Indra Jaya Usman atau IJU, Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur, Fisik, dan Pembangunan DPRD NTB, Abdul Rahim, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nursalim.

Sebelumnya, Kepala Kejati NTB, Wahyudi mempertimbangkan memanggil Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, setelah penyidik meminta keterangan dari beberapa anggota dan Pimpinan DPRD NTB.

“Kalau memang keterangan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan pihak Pemprov perlu, akan kami panggil. Kalau nggak, ya efisien,” ujar Wahyudi, beberapa waktu lalu.

Wahyudi mengatakan, kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh karena itu, pihaknya masih mendalami peran para pihak dalam kasus dugaab dana “siluman” itu. “Intinya masih kami evaluasi,” pungkasnya.

Riwayat Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

Sebagai informasi, kasus ini sendiri bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan yang disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)

Polisi Lakukan Rekonstruksi Kematian Brigadir Nurhadi Senin Depan

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Lakukan Rekonstruksi Kematian Brigadir Nurhadi Senin Depan

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB akan melakukan rekonstruksi kematian Anggota Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB, Brigadir Muhammad Nurhadi pada Senin, 11 Agustus 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB (Kejati) NTB, Efrien Saputera mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi yang akan berlangsung di Villa Tekek The Beach House Gili Trawangan, Lombok Utara itu.

“Hari ini kami terima surat undangan dari Polda NTB,” tutur Efrien kepada Suara NTB, Jumat, 8 Agustus 2025.

Dia mengatakan, setelah adanya undangan tersebut, Kejati NTB akan segera menunjuk siapa saja pihak yang akan hadir dalam rekonstruksi itu. “Mungkin nanti sore baru ditentukan siapa saja yang akan hadir,” tandasnya.

Rekonstruksi kematian Brigadir Nurhadi tersebut merupakan bagian dari petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas tiga tersangka ke Polda NTB beberapa waktu lalu.

Permintaan rekonstruksi itu bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Nurhadi. Termasuk peran dari masing-masing tersangka juga, untuk mengetahui siapa pelaku utama.

“Supaya persoalan bisa terang benderang,” kata Efrien.

Terpisah, koran ini telah menghubungi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid terkait jadwa rekonstruksi tersebut. Namun sampai berita ini terbit, yang bersangkutan belum memberikan komentar.

Sebelumnya, Kejati NTB mengembalikan berkas perkara kematian Brigadir Nurhadi karena pihak kejaksaan menilai berkas tersebut belum lengkap. Jaksa menilai belum ada uraian jelas mengenai motif dan modus pembunuhan, yang menjadi elemen penting dalam konstruksi perkara.

Selain itu, jaksa memberikan petunjuk kemungkinan penambahan pasal, termasuk revisi terhadap pasal yang dikenakan terhadap para tersangka. Menurut kejaksaan, penetapan pasal masih bisa berubah sesuai hasil pendalaman penyidikan.

Jaksa juga menyoroti minimnya bukti visual yang menunjukkan pelaku utama, baik dari hasil penyidikan maupun rekaman CCTV. Oleh karena itu, mereka mendorong Polda NTB untuk melengkapi kekurangan tersebut sebelum kasus ini dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Pengacara salah satu tersangka berinisial M, yakni Yan Mangandar Putra, menyebut bahwa setelah pengembalian berkas perkara, penyidik kembali memeriksa kliennya pada Selasa, 29 Juli 2025.

“Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak M ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Yan.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menambahkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 221 KUHP terkait upaya menghalangi proses hukum. Sebelumnya, M hanya dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP.

Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan meninggal dunia di kolam Vila Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, pada Rabu, 16 April 2025. Sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini memicu penyelidikan mendalam hingga akhirnya polisi menetapkan tiga tersangka, yakni: Kompol IMYPU, Ipda HC, Perempuan berinisial M.

Ketiganya dikenakan pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 55 KUHP, serta telah ditahan di Direktorat Tahti Polda NTB. M ditahan sejak 2 Juli 2025, disusul Kompol Y dan Ipda HC pada 7 Juli 2025.

Namun hingga kini, penyidik belum menetapkan pelaku utama dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi, yang menjadi sorotan publik dan mendorong desakan keadilan dari berbagai pihak. (mit)

PT ASDP Kayangan dan PDAM Lotim Sepakat Kerja Sama

globalfmlombok.com
-
0
PT ASDP Kayangan dan PDAM Lotim Sepakat Kerja Sama

Selong (globalfmlombok.com) – PT ASDP Cabang Kayangan sepakat bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim). PDAM akan memasukkan air ke Pelabuhan Kayangan yang kemudian oleh pihak ASDP kemudian mendistribusikan ke kapal-kapal angkutan penyeberangan.

“Sudah ada kesepakatan kerja sama antara BUMN dengan BUMD,” terang General Manajer (GM) ASDP Elisetya Wahyudi kepada Suara NTB via ponselnya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Pihaknya sudah menyetujui penyedia air dari pihak PDAM. Diketahui sebelumnya, ASDP menggunakan air tanah dengan melakukan pengeboran.

Soal pengeboran air dilakukan PT ASDP ditegaskan memiliki izin yang jelas. Tidak ada aturan hukum yang dilanggar dalam pengambilan air. Pihak pemerintah Kabupaten Lotim pun sudah melakukan pengecekan kondisi lapangan. “Semua perangkat perizinan seperti SIPA dan PB-UMKU dari Pemkab Lombok Timur sudah ada,” terangnya.

 Meski begitu, ASDP menyambut baik masukan dari para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. “Kita sepakat untuk saling kolaborasi,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, Sopyan Hakim menerangkan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan ASDP. Potensi penjualan air ke ASDP sebagai potensi pendapatan bagi daerah cukup besar.

Dikalkulasikan, nilai penjualan air per tahun ini di Pelabuhan Kayangan ini bisa tembus Rp 1,2 miliar. Dia menjelaskan air dari PDAM ini akan dijual Rp 13 ribu per kubik. Sementara kebutuhan air di di Pelabuhan Kayangan cukup besar. “Kabarnya bisa 97 ribu kubik kebutuhan per bulan. Sehingga dalam setahun cukup besar yang harus disediakan,” ujarnya.

Sopyan Hakim menjelaskan, Bupati Lotim H. Haerul Warisin memberikan atensi agar PDAM segera menjalin kerja sama dengan pihak ASDP. Kerja sama suplai air bersih ini menjadi salah satu potensi pendapatan uang cukup besar.

Diketahui selama ini pihak ASDP melakukan pengadaan air secara mandiri. Dulu pernah air PDAM masuk ke Pelabuhan Kayangan. Akan tetapi, karena keterbatasan infrastruktur, sehingga tidak bisa maksimal.

Saat ini, Sopyan meyakinkan sudah memiliki jaringan perpipaan yang memadai untuk memasukkan air ke pelabuhan penyeberangan tersebut, “Sekarang Infrastruktur kita (PDAM, red) sudah siap dan awal Agustus bisa dilaksanakan kerja sama,” terangnya.

Dugaan Pemotongan Dana Pokir, Polda NTB Periksa TGH Najamuddin Mustafa Enam Jam

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Pemotongan Dana Pokir, Polda NTB Periksa TGH Najamuddin Mustafa Enam Jam

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB telah memeriksa pelapor dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD periode 2019-2024.TGH.Najamuddin Mustafa sebagai pelapor telah diperiksa selama enam jam oleh penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi menyebutkan, pemeriksaan terhadap pelapor dalam hal ini mantan Anggota DPRD NTB, Najamuddin Mustofa berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025.

“Betul, kami meminta klarifikasi terhadap pelapor kemarin hari Kamis,” kata Endriadi kepada Suara NTB, Jumat, 8 Agustus 2025.

Untuk langkah selanjutnya, dia mengatakan pihaknya akan fokus mempelajari keterangan dari dan dokumen yang telah penyidik terima dari pelapor.  “Sementara untuk langkah selanjutnya kami fokus ke sana dulu,” ucapnya.

Penyidik fokus mempelajari dokumen dan keterangan pelapor karena pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB juga tengah menangani perkara yang serupa.

Polda NTB telah menerima laporan pengaduan, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor TBLP/307/VII/2025/Dit Reskrimsus Polda NTB.

TGH.Najamudin Mustofa selaku pelapor membenarkan bahwa dirinya mendatangi Polda NTB pada Kamis, 7 Agustus 2025 untuk dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

“Pihak kepolisian meminta keterangan saya dari pukul 11.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita kemarin,” tutur Najamudin kepada Suara NTB. Ia berharap perkara ini dapat terus berlanjut dan penyidik bisa menuntaskan pengusutannya.

TGH Najamuddin Mustafa melaporkan Pemprov NTB dan Kepala BPKAD ke Polda NTB terkait dugaan pemotongan dana Pokir DPRD NTB tahun 2025. Laporan tersebut terkait dugaan pengambilan Pokir DPRD NTB sebesar Rp39 miliar.

Dia mengaku telah memberikan data-data terkait dugaan pemotongan dana Pokir itu kepada pihak Polda NTB. Kebijakan memotong dana Pokir itu dinilai ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, Pemprov NTB harus melewati PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Alasan pemotongan Pokir merupakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Najamuddin menilai ada kejanggalan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar program Pokir, melainkan hanya berlaku untuk pos-pos seperti perjalanan dinas, biaya sewa, serta kegiatan seremonial.

Menurutnya, jika pemotongan tersebut benar-benar berdasar pada kebijakan efisiensi, semestinya seluruh 65 anggota DPRD NTB mengalami pemangkasan. Namun faktanya, hanya sebagian yang terdampak, yakni para anggota dewan yang tidak kembali terpilih pada Pileg 2024. (mit)

BTNGR Rilis 10 SOP Baru Pendakian Rinjani

globalfmlombok.com
-
0
BTNGR Rilis 10 SOP Baru Pendakian Rinjani

Mataram (globalfmlombok.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) merilis 10 Standar Operasional Terbaru (SOP) pendakian Gunung Rinjani. Setelah melakukan revisi hingga lima kali, BTNGR, Pemprov NTB, Kementerian Perhutanan, dan beberapa pihak terkait lainnya menetapkan SOP terbaru sebagai upaya peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan tanggung jawab dalam aktivitas pendakian.

Beberapa poin penting perubahan tersebut di antaranya pendaki harus menunjukkan surat sehat berlaku maksimal H-1 sebelum pendakian; wajib mengisi Surat Pernyataan dan data asuransi lain yang dimiliki; pendaki wajib punya pengalaman dibuktikan dalam bentuk foto, sertifikat, atau wawancara.

Selanjutnya, pendaki berusia di bawah 17 tahun wajib didampingi dan membawa izin ortu; pemula wajib didampingi guide berpengalaman; wajib mengikuti safety briefing; 1 guide maksimal memandu lima pendaki; 1 porter maksimal untuk dua pendaki asing atau tiga pendaki lokal.

Kemudian, Open Trip atau TO wajib memastikan standar perlengkapan pendakian; dilarang membawa speaker aktif & alat musik, serta perubahan jadwal pendakian wajib melapor dan melampirkan alasan perubahan jadwal serta bukti pendukung.

Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata mengatakan Pemprov NTB bergerak cepat memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Gunung Rinjani. Langkah ini diambil sebagai respon atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Upaya penguatan SOP dilakukan seiring pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas (upskilling) bagi para pemandu gunung di kawasan Rinjani. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikasi kompetensi bagi para pemandu, setelah mereka lulus uji.

“Untuk menciptakan pariwisata yang mendunia, kita butuh standar yang berkualitas dan berstandar internasional,” ujar Kepala Bidang Destinasi Pariwisata NTB, Chandra Aprinova. Pelatihan mencakup standar pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan komunikasi, hingga kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat.

Selain SOP dan peningkatan kapasitas SDM, Pemprov NTB juga mendorong kerja sama dengan pihak swasta seperti Eiger, Consina, dan Arei untuk meningkatkan standar peralatan pendakian. “Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, penguatan SOP, peningkatan kapasitas dan sertifikasi pemandu, serta peningkatan peralatan berstandar internasional,” tambahnya.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan dimensi sosial dan ekonomi dalam SOP. Budaya lokal dan peran masyarakat harus diakomodasi dalam sistem pendakian Rinjani. “Sekitar 80 persen masyarakat di sekitar Rinjani hidup dari pariwisata pendakian. Ini harus jadi perhatian,” katanya. (era)

Infrastruktur di Sirkuit Mandalika Diperbaiki Jelang MotoGP Indonesia

globalfmlombok.com
-
0
Infrastruktur di Sirkuit Mandalika Diperbaiki Jelang MotoGP Indonesia

Praya (globalfmlombok.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memperbaiki sejumlah infrastruktur penunjang di Sirkuit Pertamina Mandalika, menjelang MotoGP Indonesia yang akan digelar pada 3-5 Oktober mendatang.

“Infrastruktur di dalam sirkuit dan sistem lain di luar kawasan itu sedang dilakukan perapian. Sudah terpasang beberapa hal, tidak pas (atau) rusak, kami ganti,” kata Chairman MotoGP Mandalika 2025 Troy Warokka di Lombok Tengah, Jumat, 8 Agustus 2025.

Ia mengatakan perbaikan yang dilakukan di luar kawasan Sirkuit Mandalika berupa perbaikan tribun penonton maupun royal box. “Perbaikan tribun itu dipastikan selesai sebelum ajang berlangsung pada tanggal 3-5 Oktober 2025,” katanya.

Untuk meningkatkan animo masyarakat menyaksikan ajang balap motor kelas dunia di Sirkuit Mandalika, pihaknya telah melakukan berbagai promosi dalam penjualan tiket di MotoGP 2025.

“Seperti apa konsepnya, nanti kami bocorkan. Intinya, tiket premium MotoGP sudah ludes per hari ini sedangkan tiket tribun lain terus bergerak,” katanya.

Ia mengatakan Menpora Dito Aritedjo berkunjung ke Sirkuit Mandalika dan telah memberikan dukungan Indonesia MotoGP proses terus berjalan termasuk dukungan dari Pemprov NTB. “Semua mendukung ajang MotoGP Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Troy mengungkapkan penyelenggaraan side event MotoGP 2025 diperpanjang dibandingkan tahun sebelumnya menjadi enam hari. Perpanjangan side event itu telah dikomunikasikan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Wacana perpanjangan side event pada MotoGP Mandalika 2025 datang dari Pemprov NTB, sebab MotoGP Mandalika 2025 ingin diintegrasikan dengan kegiatan dari Pemprov NTB.

“Akan ada event di luar sirkuit. Ajang itu ‘’dijahit’’ menjadi sebuah rangkaian. Jadi yang pelaksanaannya didekatkan di MotoGP,” katanya.

Tidak itu saja, Riders Spirit Parade bakal tetap dilakukan seperti MotoGP 2024. Selain pembalap Moto2 dan Moto3, parade ini akan menghadirkan pembalap MotoGP. Pembalap juga akan dijadwalkan berkunjung ke sekolah-sekolah penyangga KEK Mandalika. “Seluruh rangkaian kegiatan ajang MotoGP, agar NTB lebih mendunia,” katanya.(ant)

Layanan Bayi Tabung Resmi Dibuka di RSUD H.Moh.Ruslan, Wali Kota: Pertama di Indonesia Timur

globalfmlombok.com
-
0
Layanan Bayi Tabung Resmi Dibuka di RSUD H.Moh.Ruslan, Wali Kota: Pertama di Indonesia Timur

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program layanan bayi tabung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Moh. Ruslan. Layanan ini menjadi yang pertama di kawasan Indonesia Timur dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Wali Kota Mataram mengatakan, layanan bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) berbasis rumah sakit daerah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengembangan layanan kesehatan reproduksi di NTB dan wilayah sekitarnya.

“Ini merupakan layanan bayi tabung pertama di Indonesia Timur. Ini menjadi kebanggaan kita semua dan menunjukkan bahwa Mataram siap menjadi pusat layanan kesehatan unggulan,” ujarnya.

Mohan juga menyampaikan apresiasinya kepada Direktur RSUD Moh. Ruslan dan seluruh civitas rumah sakit atas terobosan ini. Menurutnya, kehadiran layanan bayi tabung melengkapi fasilitas medis yang sudah ada, demi pelayanan yang lebih paripurna dan prima. “Kami tentu memberikan dukungan penuh terhadap program ini, dan ke depan fasilitasnya akan terus kami tingkatkan,” katanya.

Ia menambahkan, layanan ini menjadi harapan baru bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memiliki keturunan. Kehadirannya juga diharapkan dapat menekan kebutuhan masyarakat untuk mencari pengobatan ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. “Dengan adanya layanan ini di Mataram, masyarakat tidak perlu lagi bepergian jauh, menghabiskan waktu dan biaya besar, karena solusinya sudah tersedia di kota sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa layanan bayi tabung ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mewujudkan kota ramah keluarga. Ia juga berharap, layanan ini dapat menjadi pusat rujukan fertilitas bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, hingga Maluku.

Sementara itu, Direktur RSUD H. Moh. Ruslan, dr. Hj. Eka Nurhayati, menyatakan bahwa layanan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Mataram. Pasalnya, pada hari yang sama juga diresmikan gedung dan fasilitas baru untuk layanan bayi tabung. “Kami menjadi satu-satunya rumah sakit daerah di Indonesia yang memiliki laboratorium bayi tabung. Ini adalah bagian dari ikhtiar besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mengatasi persoalan stunting,” ujarnya.

Eka juga berharap, keberadaan layanan bayi tabung ini tidak hanya memberi harapan baru bagi pasangan yang ingin memiliki anak, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram.

“Sekarang tidak perlu lagi pergi ke luar daerah untuk program bayi tabung. Layanan ini sudah tersedia di Mataram, dengan fasilitas lengkap dan tenaga profesional,” pungkasnya. (pan)

Lombok Siap Jadi Hub Baru Penerbangan Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Lombok Siap Jadi Hub Baru Penerbangan Nasional

Mataram (globalfmlombok) —

Pulau Lombok akan segera menjadi pusat baru penerbangan nasional, khususnya untuk kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Rencana ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dengan pendiri Lion Group, Rusdi Kirana, di Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun serius itu, kedua tokoh sepakat untuk mempercepat proses perizinan menjadikan Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid (BIL/Bizam) sebagai hub penerbangan. Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas konektivitas udara dari dan ke NTB.

“Awalnya, target Pak Gubernur hanya menambah empat rute penerbangan domestik dan satu rute internasional di tahun pertama pemerintahannya. Tapi yang didapat justru lebih besar: Lombok akan menjadi hub baru. Artinya, jumlah rute baru yang dibuka akan jauh melampaui target,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhammad Faozal, yang turut mendampingi gubernur dalam pertemuan tersebut.

🛫 Rute Baru Siap Dibuka

Sejumlah rute penerbangan baru direncanakan mulai beroperasi antara Agustus hingga Oktober 2025. Rute-rute tersebut dirancang untuk menghubungkan Lombok dengan berbagai destinasi wisata unggulan, baik domestik maupun internasional.

Berikut beberapa rute yang akan segera dibuka:

Rute Penerbangan Baru Status
Lombok – Labuan Bajo Domestik
Lombok – Kupang Domestik
Lombok – Yogyakarta Domestik
Lombok – Malang Domestik
Lombok – Jakarta (sore) Domestik
Lombok – Perth (Australia) Internasional

Sementara itu, rencana pembukaan rute Lombok–Bangkok (Don Mueang) kemungkinan akan ditunda, menyusul situasi keamanan di Thailand yang belum kondusif.

🤝 Diplomasi Udara NTB

Langkah menjadikan Lombok sebagai hub penerbangan tidak hanya dilakukan melalui Lion Group. Sebelumnya, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan maskapai lain, seperti Pelita Air, AirAsia, dan Garuda Indonesia. Ia juga dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan penerbangan internasional.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan dan pelaku usaha menuju wilayah NTB, sekaligus memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi unggulan nasional dan internasional.(ris/r)

Bayi Dalam Kardus di Tompo Dirawat Intensif di RSUD Dompu

globalfmlombok.com
-
0
Bayi Dalam Kardus di Tompo Dirawat Intensif di RSUD Dompu

Dompu (globalfmlombok.com) – Bayi laki-laki yang diduga dibuang ibu kandungnya di depan rumah Agus Salim (23) warga Tompo Bawah Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada Rabu, 6 Agustus 2025 malam kini dirawat intensif di RSUD Dompu. Bayi ini dimasukkan dalam kardus dan diperkirakan baru berusia sehari saat ditemukan.

Agus Salim awalnya curiga melihat kardus di depan rumahnya saat pulang dari menambal ban. Bersama tetangganya, ia membuka kardus dan ditemukan bayi di dalam kardus itu. Ia kemudian meminta Suharni, tetangganya yang lain untuk merawat bayi ini.

Berita penemuan bayi laki-laki ini sempat diunggah di media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh Polsek Kempo, Kamis, 7 agustus 2025 pagi. Bayi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Kempo untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena wilayah temuan bayi ini berada di perbatasan antara Kecamatan Kempo dan Pekat.

“Untuk keselamatan dan kesehatan bayi, Polsek Kempo mengevakuasi bayi ke Puskesmas Kempo untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasi Humas Polres Dompu, AKP Zuharis, S.H., kepada media ini, Kamis, 7 agustus 2025 pagi.

Kepolisian masih menyelidiki orang tua bayi yang tega membuang bayinya ini. Dari Lokasi tempat ditemukan bayi, tidak ada laporan warga yang hamil dan dicurigai membuang bayinya. Bisa juga, bayi ini sengaja dibuang orang yang bukan warga setempat, tetapi masih ingin agar bayi ini hidup dan dibesarkan orang. “Kita masih selidiki untuk menemukan pelaku yang membuang bayi ini,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, S.H., yang dihubungi terpisah mengaku telah mendapatkan informasi terkait penemuan bayi oleh warga di Tompo Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat dan dievakuasi Polsek ke Puskesmas Kempo bersama warga. “Karena bayi ini masih membutuhkan perawatan intensif, sekarang bayinya sedang dirawat di ruang NICU RSUD Dompu,” ungkap Abdul Sahid. (ula)

Pastikan Tak Ada yang Mendaki Rinjani, Polsek dan Koramil Kawal Pintu Masuk Senaru

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Tak Ada yang Mendaki Rinjani, Polsek dan Koramil Kawal Pintu Masuk Senaru

Tanjung (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Utara memberi atensi larangan pendakian ke Gunung Rinjani untuk sementara waktu. Bersama Koramil Bayan, Polres melalui Polsek Bayan, menerjunkan personel setempat untuk menjaga pintu masuk jalur Senaru.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kapolsek Bayan, Iptu I Wayan Ciptanaya, S.H., M.I.Kom, Kamis, 7 Agustus 2025 mengungkapkan, personel kepolisian yakni Bhabinkamtibmas telah diperintahkan untuk memantau jalur pintu masuk Senaru menuju Gunung Rinjani. Titik ini menjadi atensi karena ramai diakses oleh wisatawan yang hendak mendaki.

“Penutupan ke Rinjani bersifat sementara. Demi keselamatan para pendaki, kami dari Kepolisian mengimbau agar tidak ada yang memaksa mendaki selama jalur ditutup,” ungkap Ciptanaya.

Ia menjelaskan, pendakian ke Gunung Rinjani ditutup sementara dari tanggal 1 Agustus sampai 10 Agustus 2025. Penutupan ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk seluruh jalur pendakian.

Ciptanaya menyatakan, penutupan dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait penanganan kecelakaan yang terjadi di jalur Danau Segara Anak. Selain itu, penutupan ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pengamanan di kawasan taman nasional.

Selama masa penutupan, BTNGR akan melakukan perbaikan jalur pendakian, penataan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Selain itu, akan dilakukan evaluasi dan pembaruan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pendakian dan evakuasi darurat.

Dalam upaya mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan para pendaki, Kepolisian mengambil bagian pengawasan. Anggota Polsek diterjunkan, bergabung dengan Anggota Koramil Bayan untuk mengamankan jalur sampai dinyatakan dibuka kembali.

“Banyaknya laporan pendaki yang tergelincir, kelelahan berat, hingga membutuhkan evakuasi medis mendorong pihak berwenang mengambil langkah antisipatif,” imbuhnya.

Ia menambahkan, selain melakukan penjagaan, petugas juga aktif memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, calon pendaki, dan pihak pengelola wisata. (ari)

1...348349350...379Halaman 349 dari 379