Beranda blog Halaman 330

Gedung Hangus Terbakar, DPRD NTB akan Gelar Tenda Kerja di Halaman Kantor

globalfmlombok.com
-
0
Gedung Hangus Terbakar, DPRD NTB akan Gelar Tenda Kerja di Halaman Kantor

Mataram (globalfmlombok.com) – Aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB pada Sabtu (30/8/2025) berakhir anarkis. Massa aksi berhasil menjebol gerbang kantor wakil rakyat itu. Sejumlah bagian gedung DPRD NTB terbakar, termasuk gedung utama lokasi rutin rapat paripurna. Api dengan cepat merembet, menghanguskan dua gedung utama.

Menyikapi kondisi ini, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda memastikan dewan tidak akan bekerja dari jarak jauh atau Work from Home (WFH). Melainkan, dewan akan membuat tenda di halaman kantor yang sudah hangus itu, dan bekerja seperti hari biasa.

“Kami buat tenda di luar memakai tenda untuk sekretariat. Kalau paripurna kami pinjam gedung Sangkareang untuk paripurna. Setiap hari kami berharap kami pakai tenda di luar,” ujarnya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Menyinggung soal jumlah kerugian akibat demonstrasi hari ini, Isvie mengaku belum memikirkan sampai ke situ. Selain kerugian akibat terbakarnya kantor DPRD NTB, massa aksi juga diduga melakukan penjarahan dan mengambil fasilitas-fasilitas dalam gedung.

“Kami belum taksir, tidak ada laporan untuk kejadian ini. Kami belum taksir berapa kerugian yang dialami,” sambungnya.

Ketua DPRD NTB tiga periode ini menyatakan, untuk proses renovasi kantor DPRD NTB, ia akan berkonsultasi dengan Gubernur, H. Lalu Muhamad Iqbal. Meski telah memilih untuk tetap bekerja di halaman kantor, tetap pihaknya membutuhkan ruangan untuk proses kesekretariatan.

“Kami pikirkan kinerja DPRD tetap jalan, kami perlu kantor, kami perlu sekretariat meski itu kecil untuk menjalankan tugas-tugas kami. InsyaAllah semua berjalan dengan baik,” jelasnya.

Adapun dengan aksi demonstrasi kali ini, dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden anarkis yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di kantor dewan.

Menurutnya, DPRD selama ini selalu menerima aspirasi masyarakat dengan baik melalui demonstrasi di gedung dewan. Ke depan, ia berharap penyampaian aspirasi bisa dengan cara-cara yang lebih kondusif.

“Kali ini mungkin ada hal-hal lebih baik lagi ke depan agar tidak terjadi hal anarkis,” pungkasnya. (era)

Duet Munir-Atal Pimpin PWI Pusat 2025-2030, PWI NTB Siap Sinergi Majukan Rumah Besar Wartawan Indonesia

globalfmlombok.com
-
0
Duet Munir-Atal Pimpin PWI Pusat 2025-2030, PWI NTB Siap Sinergi Majukan Rumah Besar Wartawan Indonesia

Mataram (globalfmlombok.com) – Akhmad Munir atau Cak Munir terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Kongres Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Sabtu Malam (30/8/2025).

PWI NTB mengapresiasi pelaksanaan Kongres Persatuan PWI yang berlangsung sukses dan lancar, serta menghasilkan kepemimpinan baru periode 2025-2030.

“Selamat pada Cak Munir yang terpilih secara demokratis sebagai Ketua PWI periode 2025-2030. Kami (PWI NTB) siap tegak lurus mendukung penuh kepemimpinannya,” tegas Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin didampingi Sekretaris Fahrul Mustofa dalam pesan tertulisnya, Minggu, 31 Agustus 2025.

Menurut Ikliludin, sesuai semangat yang diusung dalam kongres untuk persatuan, maka diharapkan kedepan tidak ada lagi konflik yang membuat organisasi profesi wartawan terbesar di Indonesia ini terpecah.

“Kami mendukung penuh program rekonsiliasi yang akan dilakukan Ketua Umum terpilih Bapak Akhmad Munir demi kepentingan PWI yang lebih besar kedepan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas anggota PWI melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau pelatihan-pelatihan yang sempat tertunda akibat konflik PWI, bisa segera dilakukan kembali.

“Sinergi pusat dan daerah juga sangat penting. Karena itu, kami mendukung penuh program-program Ketua Umum PWI dalam rangka memajukan organisasi ini sebagai rumah besar wartawan di Indonesia,” jelas Ikliludin.

Diketahui, saat Kongres PWI Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang, sempat terjadi pertarungan sengit antara Akhmad Munir dan Hendry Ch. Bangun dalam merebut kursi calon ketua umum.

Sementara, dua bakal calon Ketua Dewan Kehormatan, Atal S. Depari dan Sihono HT pada Kongres PWI 2025 juga bersaing sangat ketat.

Akhmad Munir meraih 52 suara dan Hendry Ch. Bangun meraih 35 suara. Sementara, Atal S. Depari 44 dan Sihono HT 42 suara, 1 suara tidak sah.

Atas hal itu, duet Akhmad Munir dan Atal S. Depari resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025-2030.

Terpisah, Akhmad Munir mengaku wajar manakala ada persaingan sengit. Mengingat, hal itu, seperti rumah tangga, rumahnya jangan dibakar.

“Terjadi rekonsiliasi dan ini sangat baik,” katanya.

Menurut Cak Munir, secara moral ketika PWI, wartawan ingin mengajak persatuan bangsa ini tidak sah jika mereka saja tidak utuh.

Maka secara moral wartawan berhak mengajak bangsa ini bersatu dan berdamai di tengah situasi di Jakarta. Maka PWI juga harus bersatu memberikan pesan damai.

“Ini momen yang sangat baik, kami dewan pers sangat mendukung agar kongres ini kembali mempersatukan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar,” tandasnya. (bul)

135 Titik Gerakan Pangan Murah di Provinsi NTB, Bulog Gelontorkan 900 Ton Beras SPHP

globalfmlombok.com
-
0
135 Titik Gerakan Pangan Murah di Provinsi NTB, Bulog Gelontorkan 900 Ton Beras SPHP

Giri Menang (globalflombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI), TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 135 titik.

Plt. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Lalu Hamdi, hadir mewakili Gubernur di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (30/8/2025) menyampaikan bahwa GPM ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 RI. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah menjamin ketersediaan pasokan pangan dengan harga yang stabil bagi seluruh masyarakat.

 
Gerakan Pangan Murah di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (30/8/2025).
Gerakan Pangan Murah di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (30/8/2025).

Kolaborasi untuk Kelancaran Distribusi

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Aidy Furqan, menjelaskan bahwa GPM ini dilaksanakan secara nasional di seluruh kecamatan, dengan peran utama pada distribusi oleh Bulog. Sementara itu, Bank Indonesia bertugas memantau dan berupaya menekan laju inflasi.

Dalam GPM ini, Perum Bulog NTB menyalurkan sekitar 900 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh lokasi. Selain beras, masyarakat juga bisa mendapatkan komoditas lain seperti gula dan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menambahkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan di 117 kecamatan. Dengan dukungan tambahan dari TNI, Polri, PT Pos, dan BUMN lainnya, total titik pelaksanaan mencapai 135 lokasi.

Langkah Strategis BI dalam Pengendalian Inflasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan, bahwa GPM ini merupakan implementasi nyata dari strategi pengendalian inflasi di daerah. Ia menyebut bahwa inflasi di NTB masih terkendali, sesuai dengan target nasional 2,5 ±1 persen.

Hario menjelaskan, GPM ini menjadi wujud nyata dari strategi 4K, yang meliputi Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan harga bahan pokok tetap stabil dan inflasi dapat terus terkendali di NTB. (fan)

Japnas Ingatkan Dampak Kericuhan terhadap Iklim Usaha dan Investasi

globalfmlombok.com
-
0
Japnas Ingatkan Dampak Kericuhan terhadap Iklim Usaha dan Investasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW Japnas) Nusa Tenggara Barat menyampaikan keprihatinan atas insiden pembakaran Gedung DPRD NTB pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Ketua PW JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana, menegaskan dampak kericuhan ini tidak hanya merugikan secara simbolis, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha dan investasi di daerah.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang memperburuk keadaan. Perlu disadari bersama, setiap gejolak sosial dan keamanan akan berdampak langsung terhadap dunia usaha, investasi, dan perekonomian daerah. Pada akhirnya, masyarakat NTB yang akan menanggung akibatnya,” tegas Agus Ariana di Mataram, Sabtu, 30 Agustus 2025.

PW Japnas NTB, lanjutnya, mendukung penuh langkah aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban. Serta mengembalikan kondisi NTB agar tetap kondusif, aman, dan damai.

Agus Ariana juga menyampaikan bahwa dirinya memahami semangat mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan pentingnya menyuarakan pendapat dengan cara-cara yang lebih beradab dan menjunjung tinggi musyawarah.

“Kami mengapresiasi keberanian adik-adik mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Namun, ke depan, mari kita sama-sama memilih cara yang lebih damai dan mengutamakan kondusivitas kota kita tercinta,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab kolektif, NTB dapat segera pulih dari situasi ini dan kembali fokus pada pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

“PW Japnas NTB percaya, hanya dengan menjaga stabilitas bersama, pembangunan daerah dapat berjalan lancar, investasi tetap tumbuh, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya. (bul)

BAP DPD RI Datang ke NTB, Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Bekas HGB di Buwun Mas Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
BAP DPD RI Datang ke NTB, Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Bekas HGB di Buwun Mas Sekotong

Mataram (globalfmlombok.com)-

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) PT Lingga Permata Utama di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar pada Jumat (29/8/2025) di Kantor Gubernur NTB dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti Pemprov NTB, pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN Agus Sutanto, Pengurusan Hak-Hak Lahan dan Tanah Terlantar NTB dan lainnya.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, memimpin jalannya RDPU yang membahas pengaduan dari Komisi Independen Pengurusan Hak-Hak Lahan dan Tanah Terlantar NTB (KIPHTL NTB). Komisi tersebut mewakili warga Dusun Pangsing yang telah menguasai lahan seluas 58 hektar secara fisik selama lebih dari dua dekade.

Lahan Bekas HGB Tak Pernah Digarap

Lahan yang disengketakan merupakan bekas HGB PT Lingga Permata Utama yang berlaku sejak 1992 dan berakhir pada 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan yuridis oleh Kanwil ATR/BPN NTB, diketahui bahwa lahan tersebut tidak pernah digarap oleh pemegang HGB. Sebaliknya, warga telah memanfaatkan lahan tersebut secara turun-temurun untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Surat Menteri ATR/BPN No. B/HT.03/2379/VIII/2023 menetapkan lahan tersebut sebagai bagian dari Proyek Reforma Agraria (TORA), dengan alokasi kepada warga penggarap sebanyak 57 bidang tanah seluas ±58,55 hektar. Namun, hingga kini implementasi surat tersebut belum dilakukan oleh BPN Lombok Barat, menyusul permintaan penangguhan dari PT Lingga Permata Utama melalui Bupati Lombok Barat.

Kunjungan Lapangan dan Komitmen Lanjutan

Sehari sebelum RDPU, pada Kamis (28/8/2025), pimpinan dan anggota BAP DPD RI, termasuk TGH Ibnu Halil dari daerah pemilihan NTB, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi sengketa di Desa Buwun Mas. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lahan dan mendengar aspirasi warga.

Sebelumnya, BAP DPD RI telah menggelar RDP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PPN/Bappenas pada November 2024. Dalam forum tersebut, disepakati perlunya verifikasi calon penerima reforma agraria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan redistribusi lahan.

RDPU kali ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari instansi terkait, termasuk ATR/BPN, Pemkab Lombok Barat, DPRD, dan Ombudsman NTB. Kemudian mengidentifikasi akar masalah dan hambatan dalam proses redistribusi lahan, menyusun rekomendasi strategis yang adil dan akuntabel serta memastikan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan hak-hak masyarakat penggarap.

BAP DPD RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian sengketa ini secara transparan dan berpihak pada keadilan agraria. “Kami tidak hanya mendengar, tapi juga memastikan ada tindak lanjut nyata,” ujar Yulianus Henock Sumual.(r)

Demo di Polda NTB: Tiang Bendera Patah, Kaca Lobi Pecah

globalfmlombok.com
-
0
Demo di Polda NTB: Tiang Bendera Patah, Kaca Lobi Pecah

Mataram (globalfmlombok.com) – Tiang bendera milik Kepolisian Daerah (Polda) NTB patah oleh massa aksi yang berdemonstrasi pada Sabtu (30/8/2025). Kaca lobi Polda NTB juga pecah diduga terkena amukan massa aksi.

Dari pantauan, massa aksi meluapkan kekecewaannya dengan melempari aparat kepolisian yang berjaga dengan batu, plastik air minum, termasuk dengan mematahkan tiang bendera.

Massa aksi yang tergabung dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, ormawa, dan komunitas Ojol daring turut serta dalam aksi demonstrasi ini.

Gabungan massa aksi gabungan ini menuntut sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pertanggungjawaban pihak Kepolisian RI atas kematian driver Ojol yang mati dilindas kendaraan taktis, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, massa aksi juga meminta agar pemerintah mencopot Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.

Selain tiang bendera, plang Polda NTB yang berada di samping jalan juga ikut menjadi bulan-bulanan massa aksi. Plang yang yang bertuliskan Polda NTB itu rusak berkeping oleh amarah massa.

Aksi semakin memanas ketika para massa aksi memaksa merangsak masuk ke dalam kantor Polda NTB.

Kaca pintu Polda NTB terlihat rusak akibat lemparan batu dari massa aksi. Setelahnya, aparat kepolisian segera melakukan tindakan defensif Denga mengerahkan sejumlah anggota. Massa aksi kemudian diminta keluar dari halaman Polda NTB. (sib)

Pasca-Demo di Gedung DPRD NTB, Wali Kota Mataram Turun Langsung Pastikan Kebersihan Jalan Udayana

globalfmlombok.com
-
0
Pasca-Demo di Gedung DPRD NTB, Wali Kota Mataram Turun Langsung Pastikan Kebersihan Jalan Udayana

Mataram (globalfmlombok.com) – Sesaat setelah aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi NTB, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebersihan dan kerapian area tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-32 Kota Mataram yang jatuh pada 31 Agustus 2025.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat pada Sabtu, 30 Agustus 2025, meninggalkan sampah serta sejumlah fasilitas umum yang memerlukan perbaikan ringan.

Menanggapi hal itu, Wali Kota bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan beberapa petugas kebersihan tampak meninjau langsung area sekitar Kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana pada Sabtu sore, sekitar pukul 17.40 Wita.

“Besok kita rayakan HUT Kota Mataram, tentu wajah kota harus bersih dan tertata,” ujar salah seorang staf DLH yang mendampingi Wali Kota.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kota tetap bersih dan siap menyambut hari jadinya yang ke-32. “Ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bentuk tanggung jawab kita terhadap ruang publik,” tambahnya.

Meski Wali Kota tidak sempat memberikan pernyataan resmi terkait aksinya tersebut, ia terlihat memperbaiki beberapa paving blok yang terangkat akibat kericuhan, sembari memastikan kondisi jalan kembali rapi.

Pihaknya juga mengapresiasi petugas kebersihan yang bekerja sigap setelah aksi demo selesai untuk membersihkan sisa-sisa peristiwa tersebut. Puluhan petugas berpakaian rompi kuning tampak membawa karung sampah, menyisir sepanjang Jalan Udayana.

Sebagai Informasi, rangkaian acara peringatan HUT ke-32 Kota Mataram dijadwalkan berlangsung di Taman Sangkareang pada Minggu pagi, 31 Agustus 2025, dengan pawai budaya, kegiatan sosial, serta malam puncak yang akan digelar di Pendopo Wali Kota. (pan)

Lima Unit Damkar Diterjunkan, Kebakaran Kantor DPRD NTB Berhasil Dipadamkan

globalfmlombok.com
-
0
Lima Unit Damkar Diterjunkan, Kebakaran Kantor DPRD NTB Berhasil Dipadamkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebakaran hebat pada dua Gedung DPRD Provinsi NTB dalam  aksi demonstrasi pada Sabtu, 30 Agustus 2025 sudah berhasil dipadamkan. Saat Gedung DPRD NTB bagian sisi selatan mulai terbakar, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat ke lokasi untuk memadamkan api.

Komandan Peleton Damkar Kota Mataram, Lalu Satriawan, mengungkapkan pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api yang berasal dari atas gedung. “Kami langsung bergerak ke lokasi setelah salat zuhur. Namun massa aksi telah berhasil masuk dan membakar gedung,” terang Satriawan saat dikonfirmasi di lokasi.

Lebih lanjut Satriawan menjelaskan, saat api mulai membesar. Mobil pemadam kebakaran sempat terhalang oleh massa aksi yang berada di sisi utara gedung. Mobil pemadam baru bisa memasuki areal  parkir setelah adanya bantuan dari Brimob Polda NTB yang menghalau massa.

“Kami dikawal oleh pihak kepolisian. Setelah berhasil mencapai lokasi, kami langsung berjibaku memadamkan api  pukul 13.30 Wita hingga 16.30 Wita,” tambahnya.

Selain itu, Satriawan mengungkapkan bahwa tim pemadam juga mendapat lemparan batu dari massa aksi saat berusaha masuk ke parkiran bawah Gedung DPRD. “Syukur mobil tidak rusak, meski sempat ada lemparan batu,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB di lapangan, aksi pemadaman api berlangsung hingga sore hari, lima unit mobil pemadam terlihat beberapa kali melakukan isi ulang air. Lantaran luasnya area gedung yang terbakar.

Setelah massa aksi bubar, sejumlah pegawai ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB nampak berdatangan melihat kondisi kantor. Mereka terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang dan dokumen-dokumen yang bisa diselamatkan.

“Semuanya habis, tidak ada alat yang bisa diselamatkan. Ada hanya beberapa tersisa yang di lantai tiga,” ujar Doni salah satu pegawai Sekretariat DPRD yang ditemui di lokasi. (ndi)

Sikapi Demonstrasi di Depan Mapolda dan DPRD NTB, Gubernur Iqbal Gelar Rapat dengan Forkopimda

globalfmlombok.com
-
0
Sikapi Demonstrasi di Depan Mapolda dan DPRD NTB, Gubernur Iqbal Gelar Rapat dengan Forkopimda

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal tengah menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, pada Sabtu (30/8/2025) malam. Rapat tersebut diselenggarakan untuk menanggapi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Mapolda NTB dan DPRD NTB, pada Sabtu (30/8/2025) pagi hingga siang.

Gubernur Iqbal yang ditemui di Pendopo Gubernur, Sabtu (30/8/2025) petang, mengatakan pihaknya akan berkumpul dengan para tokoh untuk membahas situasi terkini di NTB.

“Ini kita baru mau kumpul (dengan) para tokoh,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat NTB untuk tenang di tengah kondisi dan situasi saat ini.

“Mudah-mudahan masyarakat tetap tenang. Insyaallah semuanya mudah-mudahan kita tetap stabil bisa mengendalikan situasi dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.

Menanggapi kondisi Mapolda yang rusak, serta Gedung DPRD NTB yang hangus terbakar akibat kericuhan aksi tadi siang, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan Forkopimda.

Dalam konsolidasi tersebut, Gubernur Iqbal telah membagi tugas untuk tetap menjaga kondisi tetap aman. “Kita sudah tadi konsolidasi, Forkopimda juga. Kita sudah berbagi tugas. Intinya kita berusaha untuk tetap menjaga situasi supaya tetap kondusif itu yang penting,” jelasnya.

Menurut Gubernur Iqbal, di tengah situasi yang tidak stabil, upaya pembangunan juga pasti akan terkena dampaknya. “Karena kita sedang membangun, setiap situasi ketidakstabilan yang terjadi pasti akan berdampak terhadap pembangunan dan akhirnya terhadap masyarakat luas itu yang kita jaga,” terangnya.

Oleh karena itu, Iqbal menegaskan, upaya yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini adalah berkumpul dengan para pimpinan dan tokoh setempat demi menjaga kestabilan daerah.

“Ini kita lagi mau mengumpulkan tokoh-tokoh nanti di malam ini. Para ulama juga kita kumpulkan untuk bisa menyamakan persepsi. Karena ini semua yang harus sama-sama menjaga situasi ini,” tutur Iqbal.

Berdasarkan surat undangan Pemerintah NTB, sejumlah tokoh yang diundang dalam rapat tersebut di antara lain adalah Bupati/Wali Kota, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat seperti, mahasiswa, Ormawa, dan Komunitas Ojol melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolda NTB dan Kantor DPRD NTB.

Dalam demonstrasi tersebut, massa aksi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya, penindakan tegas terhadap oknum polisi yang melindas Affan Kurniawan, Driver Ojol daring, hingga meninggal dunia, Kamis (28/8/2025) kemarin.

Selain itu, demonstran juga membawa isu penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR yang dinilai semakin mencekik masyarakat.

Dari pantauan, situasi demo memanas di depan Mapolda NTB. Sejumlah massa, meluapkan amarahnya dengan merusak sejumlah fasilitas milik Polda NTB.

Setelah selesai berunjuk rasa di depan markas aparat kepolisian, massa aksi menghamburkan diri ke Kantor DPRD NTB.

Di tempat kedua ini, massa aksi membakar dua gedung milik Dewan Parlemen itu. Dalam waktu hitungan jam, kedua gedung DPRD NTB itu hangus dilahap si jago merah.

Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian pun tak bisa dihindari. Sejumlah massa aksi melempar batu-batuan ke arah aparat yang berjaga. Di sisi lain, aparat kepolisian juga membalas dengan melempar gas air mata ke arah pengunjuk rasa.

Dari pantauan, ratusan demonstran tumbang setelah terkena gas air mata. Sebagian massa menghambur ke pemukiman setempat, dan sebagian lain dilaporkan di bawa ke rumah sakit. (sib)

Enam Anggota Polisi Dilarikan ke Rumah Sakit Pasca-Demo di Polda NTB dan DPRD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Enam Anggota Polisi Dilarikan ke Rumah Sakit Pasca-Demo di Polda NTB dan DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Terdapat enam anggota polisi dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram setelah melakukan pengamanan aksi demonstrasi, Sabtu (30/8/2025).

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda NTB, Kombes Pol I Komang Tresna, membenarkan adanya personel polisi yang terluka saat menjalankan pengamanan demo.

Komang mengatakan, ada dua orang personel yang mengalami luka robek dan perlu jahitan.

“Ada juga satu personel luka memar. Sisanya kelelahan dan sesak napas,” kata Tresna saat ditemui di RS Bhayangkara, Sabtu sore.

Dia menyebutkan, personel yang kelelahan langsung mendapat penanganan medis di lokasi.  Mereka langsung diberikan oksigen, atribut juga dilepas, baru kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk pengecekan tanda vital.

“Kalau yang mendapat luka robek segera dibawa ke RS untuk dijahit,” tuturnya.

Seluruh polisi yang terluka telah dipulangkan setelah mendapat perawatan. Pemulangan terakhir tercatat sekitar pukul 14.00 Wita.

Syukurnya tidak ada anggota polisi yang mengalami luka serius. Hanya luka ringan saja.

Personel yang mengalami luka-luka adalah mereka yang melakukan pengamanan di Polda NTB dan DPRD NTB.

Sementara itu, dari pihak pendemo, Komang menyebut belum ada jumlah pasti orang yang dirawat. Namun, dari pantauan Suara NTB, sejak pukul 13.00 Wita hingga 16.00 Wita, dua mobil ambulans telah berlalu lalang keluar masuk lokasi demo menjemput pasien.

Sekitar enam orang terlihat dibawa ke dalam ambulans. Rata-rata mengalami sesak napas karena menghirup gas air mata.

Sebagai informasi, massa aksi yang berjumlah ribuan orang telah melakukan demonstrasi di depan Polda NTB. Hingga kemudian, massa beralih ke depan kantor DPRD NTB. Demonstrasi berlangsung dari pukul 10.40 Wita.

Ada tujuh tuntutan massa aksi dalam demonstrasi tersebut. Yakni, menolak Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan represivitas.

Menuntut segala bentuk represivitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi, segera mencopot Kepala Polisi RI Listyo Sigit Prabowo.

Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi ojol serta meminta pihak kepolisian untuk Transparan dalam kasus penabrakan Ojol.

Mereka juga menuntut membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang ditahan di seluruh Indonesia dan meminta DPRD NTB untuk segera menindaklanjuti tujuh poin tuntutan massa aksi tersebut.

Setelah berita ini terbit, situasi sudah kondusif. Api di Gedung DPRD berhasil dipadamkan dan sebagian besar massa aksi telah meninggalkan lokasi. (mit)

1...329330331...380Halaman 330 dari 380