Mataram (globalfmlombok.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melunasi seluruh utang rumah sakit. Terakhir, rumah sakit ini membayar sekitar Rp91 miliar utang operasional dalam jangka waktu dua bulan.

Lunasnya utang satu-satunya rumah sakit tipe A di NTB itu membawa angin segar, khususnya kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di RSUD Provinsi NTB. Hal ini menyusul adanya kemungkinan jasa pelayanan (jaspel) pegawai akan kembali dinaikkan setelah sempat dipotong untuk membayar utang.

Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan pihaknya tetap memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD NTB. Namun, untuk mengembalikan nominal jaspel dalam waktu dekat dinila tidak memungkinkan. Hal ini karena meski nilai kenaikan jaspel tidak terlalu tinggi, namun diberikan kepada ribuan pegawai, sehingga tetap membutuhkan anggaran besar.

Di tambah lagi, jaspel masuk dalam anggaran belanja pegawai. Dengan membengkaknya belanja pegawai NTB hingga 33 persen lebih, ditambah lagi adanya tekanan dari pusat untuk menekan hingga 30 persen di akhir tahun 2026 menjadikan RSUD NTB masih memikirkan formula terbaik pengembalian nominal jaspel kepada pegawai.

“Jumlah pegawainya kan 2.600 an. Semuanya akan dinaikkan. Jadi sekarang formulanya masih kita hitung,” ujarnya belum lama ini.

Sebagai Wakil Direktur, Nelly mengaku pegawai merupakan faktor utama pelayanan dalam rumah sakit. Untuk itu, pihaknya memastikan para pekerja di RSUD NTB mendapatkan gaji yang sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan.

“Jadi insyaallah semuanya sudah kita pikirkan. Kita menuntut pelayanan yang baik atau kita menuntut mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Kita juga akan memberikan hak sesuai dengan kinerja mereka,” katanya.

Jasa Pelayanan RSUD NTB, lanjut mantan Inspektur Kota Mataram itu maksimal 40 persen. Saat ini, jaspel untuk pegawai dialokasikan sekitar 25 persen. Namun, untuk total nominal dari alokasi 25 persen itu, Nelly mengaku belum mengetahui pasti, sebab perlu dihitung melalui aplikasi.

Di lain sisi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan jaspel pegawai RSUD akan meningkat seiring dengan lunasnya utang rumah sakit tersebut. Besaran pemotongan jaspel, katanya berkisar antara 30-50 persen. Dengan positifnya tata kelola keuangan di RSUD, tidak menutup kemungkinan di awal tahun nanti, para pegawai menerima jaspel sesuai nominal awal. “Nanti kalau 2027 bagus keuangannya, bisa kembali lagi,” katanya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, mengunjungi SMA Negeri 7 Mataram untuk memberikan pendampingan trauma healing pasca robohnya atap salah satu bangunan sekolah, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, atap ruang kelas dan perpustakaan SMAN 7 Mataram roboh secara tiba-tiba pada Selasa (19/5/2026) siang lalu. Akibat kejadian tersebut, empat siswa mengalami luka ringan dan satu siswa sempat dirujuk ke RSUD Kota Mataram. Bangunan yang roboh diketahui dibangun pada tahun 2006 dan saat ini telah dipasangi garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Dalam sambutannya di hadapan para siswa, Bunda Sinta menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, atas musibah yang terjadi di sekolah tersebut.
Ia mengajak para siswa untuk tetap berpikir positif dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum memperbaiki kondisi sekolah agar proses belajar mengajar ke depan menjadi lebih aman dan nyaman.

“Kalian adalah generasi muda NTB yang kami titipkan masa depan daerah ini. Kami ingin kalian menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan penuh kasih,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Sinta juga memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar dan sesama teman. Ia mengingatkan pentingnya saling memperhatikan kondisi teman, terutama ketika menghadapi masalah atau mengalami perubahan perilaku.

Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar di era digital, sehingga kemampuan sosial, empati, dan komunikasi langsung tetap harus dijaga.

“Teknologi boleh maju, tetapi rasa peduli dan perhatian terhadap sesama jangan sampai hilang. Itu yang akan menjadi kekuatan generasi kalian di masa depan,” pesannya.

Ia juga mengingatkan para siswa agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial serta tidak mudah mempercayai seluruh informasi yang beredar di internet.

“Kalian punya teknologi yang luar biasa, gunakan dengan baik agar tidak menjadi generasi mager dan tetap memiliki semangat berjuang untuk masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Syamsul Hadi, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap kondisi SMAN 7 Mataram pascakejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Insyaallah SMA Negeri 7 Mataram mendapatkan perhatian khusus dan prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia juga meminta para guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan guna membantu pemulihan psikologis siswa.

“Kurangi dulu tugas-tugas yang terlalu berat. Pembelajaran harus dibuat menggembirakan dan penuh interaksi agar anak-anak kembali nyaman belajar di sekolah,” katanya.

Kepala SMAN 7 Mataram, Ridha Rosalina, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascakejadian pihak sekolah langsung menggelar doa bersama dan memberikan pendampingan kepada siswa. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem dua sif guna menghindari penggunaan ruang yang dinilai belum aman. (r)

Mataram (globalfmlombok.com) – Di banyak daerah, pembangunan sering kali terhambat karena kurangnya cita-cita, melainkan karena terbatasnya ruang fiskal untuk mewujudkan harapan masyarakat. Jalan yang ingin diperbaiki, irigasi yang ingin dibangun, layanan publik yang ingin ditingkatkan, hingga upaya mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja, semuanya membutuhkan kemampuan anggaran yang memadai agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan itulah, Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur menjadi harapan penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB memiliki hak atas kurang salur DBH Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp616,02 miliar. Nilai tersebut bukan sekedar angka administratif dalam hubungan fiskal pusat dan daerah, tetapi memiliki makna besar bagi keberlanjutan pembangunan NTB dalam beberapa tahun ke depan.

Bagi masyarakat NTB, salah satu kebutuhan paling mendesak hari ini adalah penguatan infrastruktur jalan. Jalan bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi penghubung kehidupan masyarakat. Dari jalan yang baik, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, akses pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah, biaya logistik dapat ditekan, kawasan wisata berkembang, aktivitas ekonomi rakyat bergerak lebih cepat, dan dampaknya pada angka kemiskinan bisa diturunkan.

Karena itu, percepatan realisasi DBH kurang salur sesungguhnya dapat menjadi titik awal penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan secara lebih terencana dan berkelanjutan, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius. Sebagian mengalami kerusakan cukup berat, sementara sebagian lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, percepatan realisasi DBH kurang salur akan memberi ruang yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar tersebut.

Lebih dari sekedar penanganan jangka pendek, dana DBH kurang salur dapat menjadi fondasi awal bagi roadmap pembangunan infrastruktur jalan NTB secara bertahap pada periode 2027 hingga 2029. Dengan perencanaan yang terukur, penguatan fiskal daerah akan memungkinkan pembangunan jalan dilakukan secara lebih merata, berkesinambungan, dan memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Di Pulau Sumbawa, penguatan konektivitas jalan akan sangat mendukung kawasan pertanian, peternakan, perikanan, hingga potensi industri dan pariwisata yang terus tumbuh. Sementara di Pulau Lombok, pembangunan jalan yang lebih baik akan menopang kawasan wisata, pusat ekonomi, dan konektivitas antarwilayah penyangga pertumbuhan baru.

Karena itu, pembicaraan mengenai DBH kurang salur tidak boleh dipahami semata sebagai urusan administrasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, ia menyangkut harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkelanjutan.
Pemerintah pusat tentu memiliki mekanisme dan tata kelola fiskal nasional yang harus dijaga. Namun dalam semangat pembangunan nasional yang berkeadilan, perhatian terhadap daerah-daerah yang sedang bertumbuh seperti NTB menjadi sangat penting. Dukungan fiskal kepada daerah bukan hanya soal transfer anggaran, tetapi juga bentuk investasi negara terhadap pertumbuhan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah kebutuhan penguatan fiskal daerah tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar percepatan realisasi DBH kurang salur dapat memperoleh perhatian yang optimal. Pengalaman dan jejaring nasional yang dimilikinya menjadi modal penting dalam menghadirkan komunikasi yang konstruktif demi memperkuat agenda pembangunan NTB di masa mendatang.

Langkah-langkah tersebut tentu memerlukan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat NTB. Akademisi, tokoh masyarakat, politisi, aktivis, dunia usaha, hingga masyarakat sipil perlu membangun optimisme kolektif bahwa penguatan fiskal daerah akan memberi dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Harapan tersebut juga tidak berhenti pada kurang salur DBH Tahun 2023 dan 2024. Kurang salur DBH Tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses perhitungan pemerintah pusat diharapkan pula dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Kepastian fiskal semacam ini sangat penting agar pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan secara lebih matang, terukur, dan berkesinambungan.

Ke depan, pemerintah pusat juga diharapkan dapat membuka ruang-ruang kebijakan yang lebih adaptif dalam membantu daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dasar. Sebab ketika daerah memiliki ruang fiskal yang cukup, maka pembangunan dapat bergerak lebih cepat dan manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kekuatan anggaran, tetapi juga kekuatan kebersamaan, optimisme, dan do’a masyarakatnya. Dukungan moral rakyat NTB akan menjadi energi penting agar setiap ikhtiar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mendapat kemudahan dan keberhasilan.

Sebab jalan yang baik bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat dengan masa depan yang lebih sejahtera. Dan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, harapan besar itu dapat tumbuh menjadi fondasi bagi masa depan NTB yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih berkeadilan, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi menjadi kawasan industri nasional. NTB yang berada di tengah-tengah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memiliki posisi strategis sebagai jalur tengah dari tiga region perdagangan dan budaya. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempercepat pembangunan kawasan industri di NTB sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang perwilayahan industri, khususnya dalam upaya pemerataan pembangunan industri di luar Pulau Jawa melalui sinergi lintas sektor di tingkat daerah.

Wilayah Bali Nusra menjadi salah satu kawasan potensial yang mendapat perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan industri dan peningkatan nilai ekonomi daerah.

“Pemerintah pusat juga tengah melakukan pemetaan wilayah potensial di NTB sebagai bagian dari strategi penguatan kawasan industri nasional,” ujar Wiranata, pekan kemarin.

Terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian Pemprov NTB, yakni percepatan pembentukan entitas pengelola Kawasan Industri Sumbawa Barat yang ekosistem industrinya dinilai telah terbentuk di Pulau Sumbawa, serta realisasi pengembangan Aero City dan kawasan peruntukan industri di Pulau Lombok.

Adapun pembangunan kawasan industri menjadi langkah penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri daerah.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, pada akhir tahun 2025 lalu sektor industri pengolahan menjadi salah satu faktor penentu tumbuhnya ekonomi NTB. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyatakan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian NTB pada Triwulan IV-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,04 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp30,07 triliun.

“Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi NTB tetap bergerak dan bertumbuh di tengah dinamika ekonomi nasional dan global,” ujarnya.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang melonjak hingga 25,32 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 64,09 persen.

BPS NTB juga mencatat pertumbuhan ekonomi NTB secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan IV-2025 mencapai 12,49 persen dibandingkan Triwulan IV-2024. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami lonjakan signifikan hingga 137,78 persen.

“Industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan tahunan NTB, sejalan dengan meningkatnya nilai tambah komoditas dan aktivitas hilirisasi,” jelasnya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi Danantara menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun untuk membangun hilirisasi ayam di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program tersebut dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit ayam atau day old chick (DOC), pakan ternak, hingga pengembangan industri olahan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi mengatakan, PT Berdikari yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) ditunjuk untuk mengembangkan proyek hilirisasi ayam tersebut di NTB. Saat ini perusahaan masih dalam tahap feasibility study (FS) untuk pembangunan pabrik, penyediaan stok indukan, DOC, hingga industri pengolahan.

“Hilirisasi terintegrasi itu, jadi BUMN lewat PT Berdikari nanti mencari mitra untuk membangun pabrik pakan, membangun stok. Yang di petani itu tetap peternak untuk PAM. Jadi dia tidak masuk ke PAM, dia hanya menyiapkan DOC, pakan, sama industri olahannya,” ujar Riadi, pekan kemarin.

Rencananya, kawasan Serading di Kabupaten Sumbawa menjadi lokasi utama pembangunan industri ayam tersebut. Lokasi itu bahkan telah melalui proses groundbreaking dan disiapkan di atas lahan milik pemerintah daerah seluas sekitar 10 hektare.

Dari fasilitas tersebut nantinya akan diproduksi DOC yang kemudian dipelihara oleh peternak lokal di berbagai wilayah di NTB.

“Itu dipakai sekitar 10 hektare tempat pembangunan parent stock. Nanti dari produk parent stock ini menghasilkan DOC. DOC ini yang dipelihara sama peternak-peternak kita,” lanjutnya.

Selain di Sumbawa, pengembangan industri juga direncanakan di sejumlah daerah lain. Pabrik pakan akan dibangun di Kabupaten Dompu, sedangkan industri pengolahan ayam direncanakan berada di Lombok Tengah.

Namun demikian, realisasi pembangunan industri tersebut masih bergantung pada kesiapan dan minat investor. Sebab, skema yang digunakan dalam proyek tersebut merupakan investasi swasta murni. (r)