Beranda blog Halaman 328

OJK NTB Pastikan Layanan Perbankan di NTB Tetap Normal di Tengah Isu Demo

Mataram (globalfmlombok.com) – Gelombang aksi protes menuntut kebijakan adil dari DPR bergulir di berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini bahkan sempat memicu tindakan anarkis. Sejumlah gedung DPR menjadi sasaran kemarahan massa, termasuk di NTB.

Hingga Senin, 1 September 2025, aparat dari TNI dan Kepolisian masih siaga di beberapa titik strategis di Mataram. Langkah pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya demo susulan.

Sebagai respons, sejumlah sekolah di NTB menerapkan sistem pembelajaran daring dari rumah. Instansi pemerintah, kementerian, dan lembaga juga mengalihkan sebagian aktivitas dengan mekanisme work from home (WFH).

Meski situasi di lapangan sempat memanas, kondisi sosial ekonomi di NTB masih relatif kondusif. Aktivitas masyarakat memang terlihat menurun, banyak warga memilih berdiam di rumah sambil menunggu situasi benar-benar kembali normal. Namun roda ekonomi tetap bergerak, pasar tradisional masih buka, pusat perbelanjaan beroperasi, dan lalu lintas perdagangan belum terganggu signifikan.

Lantas, bagaimana dengan layanan sektor keuangan dan perbankan di NTB?

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa seluruh layanan perbankan di NTB tetap berjalan normal. Ia memastikan bahwa situasi demonstrasi tidak mengganggu operasional lembaga keuangan maupun layanan transaksi masyarakat.

“Layanan tetap normal. Kita jaga stabilitas ekonomi NTB. Kalau ada yang WFH, itu bukan masalah. Kita sudah terbiasa WFH sejak zaman COVID. Bahkan, saat itu layanan perbankan digital justru berkembang pesat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Layanan perbankan aman dan harus kita jaga bersama stabilitasnya,” tegas Rudi saat ditemui di Mataram, Senin, 1 September 2025.

Rudi juga menambahkan, sampai saat ini OJK NTB masih memberlakukan work from office (WFO) secara penuh. Tidak ada kantor perbankan yang menutup layanan. Pantauan media di sejumlah titik di Mataram menunjukkan aktivitas perbankan berjalan seperti biasa, baik di kantor cabang maupun melalui mesin ATM dan layanan digital.

Menurutnya, stabilitas di sektor keuangan harus menjadi prioritas bersama, terutama di tengah situasi sosial politik yang bergejolak. Jika layanan keuangan terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas. Oleh karena itu, OJK bersama industri perbankan terus memastikan kesiapan infrastruktur layanan, baik layanan tatap muka di kantor maupun layanan digital.

“Kita belajar banyak dari masa pandemi Covid-19. Pada saat itu, hampir semua aktivitas masyarakat beralih ke layanan digital, termasuk sektor keuangan. Pengalaman itu membuktikan bahwa sistem perbankan kita tangguh. Jadi sekarang pun, meski ada situasi khusus, masyarakat tetap bisa bertransaksi dengan aman,” tambahnya.

Sementara itu, aparat keamanan terus menjaga agar eskalasi demonstrasi tidak semakin meluas. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi ajakan-ajakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga ikut berperan aktif menenangkan publik agar situasi kembali kondusif.

Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha di Mataram mengaku tetap membuka kegiatan usaha meskipun dengan kewaspadaan lebih tinggi. Mereka berharap kondisi cepat pulih agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.

Rudi Sulistyo menegaskan kembali bahwa NTB memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga stabilitas harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa gejolak sosial bisa memberi dampak langsung terhadap iklim investasi. Namun selama sektor perbankan tetap beroperasi normal, optimisme pemulihan ekonomi daerah tetap terjaga.

“OJK NTB bersama seluruh perbankan akan terus menjaga kepercayaan masyarakat. Stabilitas sistem keuangan adalah kunci agar roda ekonomi tidak terhenti. Mari kita sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif demi masa depan NTB yang lebih baik,” pungkasnya. (bul)

Jaga Kekondusifan, Kantor Gubernur NTB Dijaga Ketat Aparat

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membeberkan alasan banyaknya aparat yang berjaga di sepanjang kantor Gubernur NTB hari ini, Senin, 1 September 2025.

Dia mengatakan, penjagaan ketat oleh ratusan kepolisian merupakan prosedur biasa. Sebab pihaknya telah mengeluarkan izin untuk melakukan aksi.

“Karena sudah ada izin, ya wajar melakukan pengamanan,” ujarnya ditemui di Kantor Gubernur NTB, Senin, 1 September 2025.

Pengamanan kantor pemerintahan tidak dilakukan di semua daerah, hanya di lokasi-lokasi vital, seperti Kantor Gubernur NTB.

Meski telah mengeluarkan izin melakukan aksi, hingga kini kondisi di Kota Mataram cukup kondusif. Belum ada tanda-tanda datangnya massa aksi. “Alhamdulillah sampai saat ini kondisi masih tenang,” ucapnya.

Begitu pun dengan kondisi malam hari, masyarakat masih melakukan aktivitas secara normal.

“Tadi malam saya keliling ke kampung-kampung tenang semua, warung-warung masih tetap buka. hari subuh juga saya keliling juga naik motor alhamdulillah tenang,” bebernya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku, pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pihaknya. Tetapi juga tokoh agama yang turut bersilaturahmi di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Minggu, 31 Agustus 2025 kenarin.

Walau kondisi dinilai kondusif, ia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan aparat kepolisian dan TNI sudah siaga di Kantor Gubernur NTB. Di depan ruangan Gubernur, puluhan anggota Brimob lengkap dengan peralatan pengamanan sudah standby. Hak serupa terjadi di sejumlah pintu masuk dan keluar Kantor Gubernur NTB juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. (era)

Polisi Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Gedung DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah (Polda) NTB menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran Gedung DPRD NTB pada unjuk rasa Sabtu (30/8/2025).

Kepala Polda (Kapolda) NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan akan segera menangkap aktor utama atau dalang dari pembakaran gedung wakil rakyat itu.

“Mudah-mudahan nanti akan ketangkep aktornya dan mereka harus mempertanggungjawabkan pembuatannya,” ucap Hadi, Senin (1/9/2025).

Pertanggungjawaban harus ada karena pembangunan Gedung DPRD NTB berasal dari uang pajak rakyat. “Karena DPRD ini dibangun dari uang negara, uang rakyat. Oleh karena itu jangan dibakar seharusnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Kepala Polda (Wakapolda) NTB, Brigjen Hari Nugroho, Minggu (31/8/2025) mengatakan, pengusutan terkait dugaan pembakaran dan penjarahan akan dilakukan secara gabungan bersama Polresta Mataram.

Pengusutan akan dilakukan gabungan, karena daerah unjuk rasa berada di wilayah hukum Polresta Mataram.

“Tapi Polda tentunya akan mendampingi ketika Polresta Mataram mungkin perlu bantuan,” tambahnya.

Saat ini pihaknya telah mulai melakukan identifikasi siapa saja terduga pelaku penjarahan dalam pengusutan tersebut.

“Tidak akan kami diamkan untuk kejadian seperti itu,” ucap dia.

Begitu pula dengan pembakaran Gedung DPRD NTB saat unjuk rasa tersebut. Hari mengatakan Polda NTB juga akan pengusutan secara tuntas.

Dia menjelaskan, pihaknya telah mulai mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan data yang diperoleh dari rekaman CCTV di Gedung DPRD NTB.

“Kami sudah mendeteksi melalui beberapa kamera yang ada, dan selanjutnya akan terus kami kembangkan,” tegasnya.

Sejauh ini, dia mengaku belum mendapat informasi terkait orang yang diamankan pihak kepolisian. Baik itu dari massa aksi yang diduga melakukan tindakan anarkis hingga terduga penjarah di gedung anggota dewan itu.

“Sampai sekarang saya belum dapat info terkait adanya orang yang diamankan. Nanti kami telusuri,” tandasnya.

Pada intinya, kata dia, semua hal yang masuk tindak pidana dalam aksi unjuk rasa Sabtu lalu akan diusut tuntas pihak kepolisian.

Demo Berujung Dugaan Pembakaran Gedung DPRD NTB

Sebagai informasi, massa aksi  telah melakukan demonstrasi di depan Polda NTB, pada Sabtu (29/8). Selanjutnya, massa beralih ke Kantor DPRD NTB. Demonstrasi berlangsung dari pukul 10.40 Wita.

Ada tujuh tuntutan massa aksi dalam demonstrasi tersebut. Yakni, menolak Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan represivitas.

Menuntut segala bentuk represivitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi, segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi Ojol serta meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus penabrakan Ojol.

Mereka juga menuntut membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang ditahan di seluruh Indonesia dan meminta DPRD NTB untuk segera menindaklanjuti tujuh poin tuntutan massa aksi tersebut. (mit)

Polisi Ungkap Temuan Penting di Balik Kematian Brigadir Esco

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus kematian Anggota Polsek Sekotong, Brigadir Esco Faska Rely terus bergulir. Pihak kepolisian saat ini telah mengamankan barang bukti yang dapat menentukan titik terang arah kasus ini.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat Minggu (31/8/2025) mengatakan, saat ini temuan tersebut tengah diperiksa di Lab Forensik (Labfor) di Jakarta.

“Mudah-mudahan apa yang kami temukan di rumah korban, itu memang menjadi titik terang, betul darah milik korban, istilahnya,” jelas Syarif.

Sebelumnya, kata dia, temuan tersebut pertama kali dikirim ke Labfor Polda Bali. Namun, karena terkendala suatu dan lain hal, temuan tersebut harus dikirim ke pusat.

“Dalam waktu dekat akan kami terima hasilnya. Kita tunggu saja,” tegasnya.

Syarif juga menyebutkan, pihak Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga tengah mengatensi kasus ini.

Saat ini, dugaan sementara pihak kepolisian dalam kematian Brigadir Esco adalah adanya penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

“Kalau dugaan pembunuhan berencana, masih kami dalami,” tambahnya.

Saat ini aparat kepolisian telah memeriksa sekurangnya 23 orang saksi. Dari 23 saksi tersebut, terdapat istri, mertua, dan paman yang menemukan korban pertama kali.

Polisi sebelumnya juga sempat melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan anjing pelacak setelah autopsi.

“Yang pasti kita akan maksimal Polres dan Polda akan mengungkap ini karena menjadi atensi kita juga,” tandasnya.

Dalami Keterangan Saksi Kematian Brigadir Esco

Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi.

Dia menegaskan saat ini belum ada satu pun orang yang diamankan terkait kasus kematian anggota Polsek Sekotong tersebut.

“Saat ini kami masih mendalami keterangan saksi-saksi yang ada,” jelasnya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga berharap dapat menganalisa hasil ekstrak handphone milik korban. Saat ini proses ekstrak masih juga masih berlangsung di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Saat ini Polda NTB membentuk tim gabungan dengan Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat (Lobar) dalam menangani kematian Brigadir Esco Faska Rely.

Sebelumnya, jenazah korban ditemukan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) di bawah perbukitan daerah setempat, pada Minggu (24/8/2025) siang.

Jenazah korban membengkak dan mulai membusuk mengeluarkan bau tak sedap, sehingga dikerubungi lalat. Bagian lehernya terikat tali.

Informasi penemuan pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang. Dari keterangan saksi bernama Amaq Siun (50), warga setempat, penemuan jenazah berawal saat ia mencari ayamnya yang hilang di bukit belakang rumah.

Saat pencarian, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi menemukan sesosok pria dalam posisi terlentang di bawah pohon. Kondisi korban sudah tidak bernyawa, dengan leher terikat tali, wajah rusak, serta tubuh membengkak.

Belakangan terungkap, Brigadir Esco merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Sekotong, Lombok Barat. Hal itu diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci sepeda motor yang ditemukan di saku celana korban. (mit)

Jaga Kekondusifan, Peradah NTB Dukung Polri Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan

Mataram (globalfmlombok.com) – Perhimpunan Pemuda Hindu Peradah Indonesia (Peradah) NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dukungan ini muncul sebagai respons atas kerugian besar yang ditimbulkan oleh aksi anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum dan perkantoran.

Ketua Peradah NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta, Senin 1 September 2025 menegaskan bahwa aksi anarkis seperti membakar dan menjarah fasilitas pemerintah sangat merugikan negara dan masyarakat.

Ia menilai, kerugian ini pada akhirnya akan membebani anggaran negara untuk memulihkan kembali kerusakan.

“Kami, Peradah NTB, mendukung dengan penuh langkah Polri untuk mencari pelaku yang membuat kerusuhan yang terjadi saat ini,” tegas Dede Purnama, sapaan akrabnya.

Seruan untuk Kapolri dan Kapolda NTB

Dede Purnama juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi dan menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh aksi anarkisme.

Oleh karena itu, Peradah NTB mendukung langkah tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda NTB Hadi Gunawan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.

Menurutnya, aksi kekerasan, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Langkah tegas Polri ini menjadi kunci penting untuk meredakan situasi dan memulihkan keamanan serta ketertiban,” tegas Dede.

Selain menyatakan dukungan, Peradah NTB juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan terhasut melakukan perusakan fasilitas umum.

Dede Purnama menegaskan kesiapan Peradah NTB untuk membantu mengawal pemulihan situasi.

“Peradah NTB siap mendukung langkah aparat kepolisian dalam memulihkan situasi dan mengawal agar tindakan semacam ini tidak terjadi,” pungkasnya. (ris/r)

Pastikan Pembelajaran Kondusif di Sekolah, Satpol PP NTB Terjun ke SMA di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB terjun ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Mataram untuk memantau dan memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul adanya gelombang demonstrasi yang tengah berlangsung di Mataram, pada Senin (1/9/2025).

Kepala Satpol PP Provinsi NTB, H. Fathul Gani, ditemui di SMAN 3 Mataram mengatakan, pemantauan masif dilakukan Satpol PP demi memastikan proses pembelajaran di lingkungan sekolah berjalan normal.

Ia menjelaskan, di tengah situasi demonstrasi yang meningkat di daerah, pihaknya menekankan kepala sekolah dan jajaran untuk tetap memantau peserta didiknya.

“Kita hanya berharap dan menekankan kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran, wakil kepala sekolah, para guru untuk tetap memonitor peserta didik. Jangan sampai mereka ikut melibatkan diri dalam demo yang memang belum saatnya,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (1/9/2025).

Penyisiran ini dilakukan di beberapa lokasi tertentu saja. Fathul mengatakan, Satpol PP hanya akan menyisir sejumlah lokasi yang berpotensi dilalui para demonstran.

“Radius terdekat saja. Mataram, kemudian nanti ya titik-titik yang akan dilalui oleh para pendemo, tertutama lingkar selatan, lingkar utara, dan tengah,” jelasnya.

Begitu juga dengan sekolah. Satpol PP hanya menargetkan satuan pendidikan jenjang SMA saja. “Atensi kita adalah SMA, berdasarkan pengalaman demo sebelumnya,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang Suara NTB himpun, sejumlah aksi demonstrasi berlangsung pada Senin (1/9/2025). Salah satunya di Kantor Gubernur NTB.

Satpol PP NTB akan Lakukan Pembinaan

Dari hal tersebut, Fathul menegaskan, jika ada temuan peserta didik yang terlibat dalam aksi demonstrasi, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada siswa tersebut.

Ia berharap, para siswa tetap mengikuti proses pembelajaran di sekolah masing-masing, dan tetap menjaga situasi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Fathul juga menekankan pentingnya keterlibatan wali murid dalam menjaga anak-anaknya, khususnya di rumah.

“Peran orang tua juga sangat kita perlukan dalam kondisi saat ini. Sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab para guru tetapi orang tua juga kita harapkan untuk berperan sebagai orang terdekat di lingkungan keluarga,” pungkasnya. (sib)

Gubernur Pimpin Rakor Bersama Kepala Daerah Se-NTB Jaga Stabilitas Keamanan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTB secara virtual, Minggu, 31 Agustus 2025. Rapat ini digelar sebagai langkah bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat pasca insiden yang menimpa Kantor DPRD Provinsi NTB.

Dalam pemaparannya Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta para Kepala Daerah Kabupaten/Kota telah sepakat untuk meningkatkan pengamanan di kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas publik.

“TNI akan berada di garis depan dalam upaya pengamanan, sementara Polri akan berada di lapis berikutnya untuk mendukung dan menjaga situasi tetap kondusif,” jelasnya.

Gubernur Iqbal juga mengimbau agar pengawasan di wilayah masing-masing dapat diperkuat, dimulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga seluruh kepala daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan akses keluar masuk lingkungan terpantau dengan baik, dan hanya diperuntukkan bagi warga yang telah teridentifikasi secara jelas.

“Kita perlu mengantisipasi masuknya pihak-pihak luar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Iqbal menyoroti keterlibatan pelajar dalam aksi anarkis. Ia menegaskan agar seluruh kepala sekolah di NTB mengatur kembali jadwal belajar agar siswa tetap berada di lingkungan sekolah.

“Kita tidak ingin anak-anak SMA dan SMK terjerumus menjadi korban provokasi. Perjuangan sejati adalah perjuangan dengan ilmu, karya, dan cinta damai,” pesannya.

 Di akhir pernyataannya, Gubernur NTB mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terprovokasi.

“Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita bersama. Menjaga kedamaian bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat NTB. Mari kita jaga NTB sebagai daerah yang damai, beradab, dan penuh semangat kebersamaan,” pungkasnya. (r)

Polisi Usut Tuntas Dugaan Penjarahan dan Pembakaran Gedung DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah (Polda) NTB akan mengusut tuntas dugaan penjarahan serta pembakaran Gedung DPRD NTB dalam unjuk rasa yang berlangsung Sabtu (30/8/2025).

Wakil Kepala Polda (Wakapolda) NTB, Brigjen Hari Nugroho, Minggu (31/8/2025) mengatakan, pengusutan tersebut akan dilakukan secara gabungan bersama Polresta Mataram.

Pengusutan akan dilakukan gabungan, karena daerah unjuk rasa berada di wilayah hukum Polresta Mataram.

“Tapi Polda tentunya akan mendampingi ketika Polresta Mataram mungkin perlu bantuan,” tambahnya.

Saat ini pihaknya telah mulai melakukan identifikasi siapa saja terduga pelaku penjarahan dalam pengusutan tersebut.

“Tidak akan kami diamkan untuk kejadian seperti itu,” ucap dia.

Begitu pula dengan pembakaran Gedung DPRD NTB saat unjuk rasa tersebut. Hari mengatakan Polda NTB juga akan mengusutan secara tuntas.

Dia menjelaskan, pihaknya telah mulai mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan data yang diperoleh dari rekaman CCTV di Gedung DPRD NTB.

“Kami sudah mendeteksi melalui beberapa kamera yang ada, dan selanjutnya akan terus kami kembangkan,” tegasnya.

Sejauh ini, dia mengaku belum mendapat informasi terkait orang yang diamankan pihak kepolisian. Baik itu dari massa aksi yang diduga melakukan tindakan anarkis hingga terduga penjarah di gedung anggota dewan itu.

“Sampai sekarang saya belum dapat info terkait adanya orang yang diamankan. Nanti kami telusuri,” tandasnya.

Pada intinya, kata dia, semua hal yang masuk tindak pidana dalam aksi unjuk rasa Sabtu lalu akan diusut tuntas pihak kepolisian.

Demo Berujung Dugaan Pembakaran Gedung DPRD NTB

Sebagai informasi, massa aksi  telah melakukan demonstrasi di depan Polda NTB, pada Sabtu (29/8). Selanjutnya, massa beralih ke Kantor DPRD NTB. Demonstrasi berlangsung dari pukul 10.40 Wita.

Ada tujuh tuntutan massa aksi dalam demonstrasi tersebut. Yakni, menolak Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan represivitas.

Menuntut segala bentuk represivitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi, segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi Ojol serta meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus penabrakan Ojol.

Mereka juga menuntut membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang ditahan di seluruh Indonesia dan meminta DPRD NTB untuk segera menindaklanjuti tujuh poin tuntutan massa aksi tersebut. (mit)

Polda Tetapkan NTB Siaga Satu

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB menetapkan NTB dalam status siaga satu pasca unjuk rasa di Polda NTB dan DPRD NTB Sabtu lalu (30/8/2025).

Wakil Kepala Polda (Wakapolda) NTB, Brigjen Hari Nugroho, Minggu (31/8/2025) menyebutkan, siaga satu tersebut merupakan perintah langsung dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

Pemberlakuan siaga satu tersebut merupakan bentuk antisipasi dari adanya demo susulan.

“Kalau siaga satu itu, kita sebagai polisi memang harus tanggap,” kata Hari.

Saat ini situasi memang sudah mulai kondusif. Namun, pihak kepolisian selalu siaga dan mengantisipasi segala hal yang mungkin saja terjadi.

Dalam masa siaga satu ini, ditegaskan bahwa Kepolisian harus selalu tanggap merespons segala situasi.

“Ketika ada sebuah informasi, tentang suatu hal, entah itu kerumunan massa atau aksi, kita pasti harus siaga,” jelasnya.

Hari menegaskan, tidak mungkin bagi pihaknya untuk bersikap biasa saja ketika menerima suatu informasi tertentu dalam masa siaga satu ini.

Ia menyampaikan bahwa situasi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di pusat, menunjukkan adanya sejumlah kejadian yang perlu diantisipasi oleh Polri.

Menurutnya, di wilayah lain dampaknya juga cukup besar sehingga memerlukan kehadiran polisi.

Pengamanan pada DPRD dan Gubernur NTB

Dalam kondisi siaga satu, pihak kepolisian juga memfokuskan pengamanan di beberapa tempat. Khususnya di Gedung DPRD dan Gedung Pemprov NTB pasca demonstrasi. Selain itu, objek vital lain juga mendapat atensi dari aparat.

Menurutnya, pengamanan dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Ia menjelaskan, pada dasarnya kepolisian bertindak berdasarkan informasi yang berkembang.

“Jika tidak ada informasi mengenai ancaman maupun gangguan, polisi hanya akan melaksanakan kegiatan rutin seperti patroli kewilayahan untuk mendeteksi potensi kerawanan,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, ketika terdapat ancaman maupun gangguan, aparat akan segera bergerak memberikan atensi khusus demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Demo di Polda dan DPRD NTB

Sebagai informasi, massa aksi yang berjumlah ribuan orang telah melakukan demonstrasi di depan Polda NTB. Hingga kemudian, massa beralih ke depan Kantor DPRD NTB. Demonstrasi berlangsung dari pukul 10.40 Wita.

Ada tujuh tuntutan massa aksi dalam demonstrasi tersebut. Yakni, menolak Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan represivitas.

Menuntut segala bentuk represivitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi, segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi Ojol serta meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus penabrakan Ojol.

Mereka juga menuntut membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang ditahan di seluruh Indonesia dan meminta DPRD NTB untuk segera menindaklanjuti tujuh poin tuntutan massa aksi tersebut. (mit)

Bupati Sumbawa Barat Imbau Warga Tetap Jaga Kekondusifan dan Keamanan

Taliwang (globalfmlombok.com) – Menyikapi dinamika nasional yang mulai merembet ke banyak daerah dalam sepekan ini, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah mengeluarkan imbauan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif.

Imbauan Bupati itu tertuang dalam Surat Himbauan bernomor 300.3.4/854/Baskesbangpol/2025 ter tanggal 30 Agustus. Dalam surat itu, Bupati menyatakan agar masyarakat selalu mengedepankan kedamaian dan menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

“Mari bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan senantiasa mengedepankan kedamaian. Menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang mengarah pada tindakan kekerasan,” sebut Bupati dalam surat imbauannya itu.

Bupati juga mengajak masyarakat KSB untuk menyikapi situasi nasional dengan arif dan bijaksana serta menempatkan persaudaraan, kerukunan dan toleransi sebagai wadah persatuan.

Berikutnya Bupati mengatakan, agar dalam menyampaikan aspirasi selalu dilalukan dengan damai tanpa anarkis dan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga dan memastikan Kabupaten Sumbawa Barat tetap aman dan damai untuk keberlangsungan pembangunan daerah.

“Mari kita selalu menjaga semangat kebersamaan,gotong royong dan menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai teladan dalam merawat keberagaman dan persatuan bangsa,” tutup bupati dalam surat imbauannya tersebut.

Imbauan dari MUI

Selain pemerintah KSB, seruan serupa juga disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Salah satu ormas Islam ini melalui surat Nomor: A-017/DP-K.MUI-KSB/VIII/2025 mengimbau masyarakat menjaga diri dan tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang beredar di media sosial. “Hindari tindakan provokatif, baik ucapan, tulisan maupun tindakan yang dapat memperkeruh suasana,” tulis MUI KSB dalam surat imbauannya tersebut.

Masih dalam imbauannya, MUI KSB menyarankan masyarakat untuk tetap mengutamakan musyawarah dan jalur hukum dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Senantiasa bersikap bijak dalam merespons segala bentuk persoalan bangsa.

“Mari kita perbanyak doa, zikir, dan istighfar, memohon kepada Allah SWT agar negeri kita khususnya Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya, serta dijauhkan dari fitnah dan perpecahan,” tulis di isi surat tersebut.

Kepala Bakesbangpol KSB, Saifullah yang dikonfirmasi terpisah mengaku, kondusivitas daerah saat ini tetap stabil. Kendati demikian ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dini dalam rangka menghalau berbagai kemungkinan provokasi. “Secara nasional kondisi kita masih belum stabil,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Saifullah menegaskan, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Karenanya, penting menumbuhkan kesadaran bersama untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas.

“Masyarakat harus cerdas dalam menyikapi informasi, terutama yang beredar di media sosial. Jangan mudah terhasut oleh isu provokatif yang bisa mengganggu ketertiban maupun memicu konflik antarwarga,” pintanya. (bug)