Beranda blog Halaman 322

Pemprov Usulkan Rp200 Miliar untuk Gedung Baru DPRD NTB yang Tahan Gempa

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov Usulkan Rp200 Miliar untuk Gedung Baru DPRD NTB yang Tahan Gempa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mengusulkan Rp200 miliar ke Pemerintah Pusat untuk membangun gedung DPRD NTB tahan gempa hingga magnitudo 9.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan pihaknya mengusulkan dua opsi ke pusat. Yaitu membangun ulang atau merenovasi gedung DPRD NTB yang hangus diduga dibakar massa.

Untuk renovasi, dibutuhkan sekitar Rp76 miliar. Rp70 miliar untuk gedung utama Kantor DPRD NTB dan Rp6 miliar untuk kantor sekretariat. “Tergantung kemampuan dana (pusat). Kalau yang usulan pembangunan baru sekitar Rp200 miliar,” sebutnya, Rabu, 10 September 2025.

Sadimin menjelaskan, gedung DPRD NTB saat ini hanya mampu menahan kekuatan gempa hingga magnitudo 6-7. Dengan adanya isu zona megathrust di NTB, pihaknya berencana membangun ulang atau tidak merenovasi dengan meningkatkan kapasitas bangunan.

“Kalau diperbaiki pun harus dilakukan perkuatan atau peningkatan kapasitas untuk gempa. Harus ada modifikasi di kajian-kajian tertentu supaya bisa menahan kalau ada gempa hingga magnitude 9,” jelasnya.

Melihat kondisi bangunan Gedung Utama DPRD NTB, mantan Kepala Dinas Perkim itu mengatakan masih bisa merenovasi lantai satu dan dua. Sementara, lantai tiga harus perbaikan ulang karena rusak parah.

Menurutnya, struktur bangunan gedung yang dibangun tahun 1990-an itu masih cukup kuat. Namun, tetap harus diperkuat karena adanya isu zona megathrust.

Anggaran Rp200 miliar untuk bangun ulang, dan Rp76 miliar untuk renovasi itu tidak hanya untuk bangunan saja. Melainkan nilai bersih yang dianggarkan untuk bangunan, perabotan, termasuk pekerjaan non standar. “Sudah siap digunakan lah segitu,” katanya.

Apabila pusat menyetujui pembangunan baru Gedung DPRD NTB, pembangunannya rencananya akan lebih tinggi dari yang sekarang, hingga empat lantai. Di bawahnya akan dibangun basement untuk parkiran.

Adapun terkait dengan kerugian atas terbakarnya gedung wakil rakyat NTB, hingga saat ini Dinas PUPR belum mendapatkan hasil asesmen. Sadimin mengaku, pihaknya masih melakukan perhitungan.

Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran hingga Rp900 Miliar

Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi. Anggaran sejumlah tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Termasuk Kantor DPRD NTB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong.

Begitu pun dengan kerusakan sedang. Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN. Untuk kerusakan berat, dipastikan akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“DPRD Kota Makasar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025. (era)

Hujan Deras, Banjir dan Tanah Longsor Landa Tiga Desa di Lingkar Tambang KSB

globalfmlombok.com
-
0
Hujan Deras, Banjir dan Tanah Longsor Landa Tiga Desa di Lingkar Tambang KSB

Taliwang (globalfmlombok.com) – Hujan deras yang melanda wilayah NTB dalam dua hari terakhir menyebabkan terjadinya bencana. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bencana banjir dan tanah longsor dilaporkan terjadi di wilayah lingkar tambang.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, dilaporkan ada tiga desa yang mengalami bencana hidrologi tersebut. Masing-masing Desa Sekongkang Atas dan Tongo, Kecamatan Sekongkang dilanda banjir sementara di Desa Mantun, Kecamatan Maluk terjadi bencana tanah longsor.

Kepala Pelaksana BPBD KSB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog), Amrullah menjelaskan, untuk bencana banjir di Desa Sekongkang Atas terjadi sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Rabu (10/9). Di desa ini banjir akibat luapan air sungai yang dipicu hujan lebat.

Bencana ini menimpa warga yang bermukim di RT05. Puluhan rumah tergenang air seketika sehingga banyak warga yang tidak sempat mengevakuasi barang-barangnya. ‘’Begitu juga di Desa Tongo, laporan kejadiannya tadi malam,’’ terangnya.

Akibat banjir itu, selain menggenangi rumah warga. Juga beberapa fasilitas umum seperti saluran drainase, jalan, lapangan voli serta lapangan sepak bola di Sekongkang Atas mengalami kerusakan. Amrullah menyebutkan, setidaknya 150 Kepala Keluarga (KK) di dua desa terdampak.’’Kalau dihitung jumlah warganya  sekitar 450 jiwa terdampak,’’ sebutnya.

Sementara itu, untuk bencana tanah longsor di Desa Mantun, satu rumah warga dilaporkan terkena dampak. Amrullah menyebut, rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga. “Jadi hanya satu rumah yang dilaporkan terimpa longsoran,’’ katanya seraya memastikan tidak ada korban jiwa dari bencana yang terjadi itu.

Antisipasi Banjir Susulan

Selanjutnya Amrullah menyampaikan, hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat. BPBD juga tetap memantau intensitas hujan di kedua wilayah kecamatan tersebut sebagai upaya antisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan.

“Volume aliran sungai yang melewati beberapa desa di Kecamatan Sekongkang mulai surut walau hujan masih turun. Dan kami bersama desa anggota Babinsa Desa Sekongkang atas masih terus melakukan pemantauan,’’ kata Amrullah.

Sementara itu ditanya mengenai bantuan terhadap warga terdampak, Amrullah menyebut pihaknya untuk tahap awal sudah menyalurkan bantuan logistik. (bug)

PWI NTB Ajak Mahasiswa dan Pelajar NTB Lawan Hoaks

globalfmlombok.com
-
0
PWI NTB Ajak Mahasiswa dan Pelajar NTB Lawan Hoaks

Mataram (globalfmlombok.com)-

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sativa Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) menggelar seminar bertema “Generasi Z dan Jurnalistik Partisipatif: Antara Fakta, Opini, dan Hoaks” di aula lantai III gedung A Fakultas Pertanian, Senin (8/9) kemarin.

Dalam seminar yang dihadiri Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa selaku pembicara tunggal yang dihadiri ratusan siswa SMU/SMK/MA se-Pulau Lombok dan perwakilan BEM Fakultas se-Unram.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Faperta Unram, Mahardika Rizqi Himawan,
mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya kegiatan tersebut. Mengingat, hingga kini generasi Z merupakan pihak yang paling rentan terpapar berita hoaks.

“Kami mendukung LPM selaku lembaga pers kampus turut berperan untuk mengedukasi mahasiswa NTB. Ini agar di Unram, kedepan tidak ada lagi yang terpapar berita hoaks,” katanya.

Sementara itu, Fahrul Mustofa mengatakan bahwa merujuk data Kementerian
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), maka telah terjadi peningkatan konten 10 kali lipat konten berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024

Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB ini, mengaku sejauh ini, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia di ASEAN hanya mencapai 62%.

Sementara negara-negara lain di ASEAN memiliki rata-rata literasi digital sebesar 70%.

“Data ini juga sesuai dengan temuan riset kolaboratif yang dilakukan oleh Deakin University Australia dengan UGM terkait tingkat kemampuan Gen Z dalam menilai hoaks,” kata Fahrul.

Menurutnya, penelitian yang dilakukan menggunakan dua metode, yang menilai tingkat kepercayaan mereka pada sumber informasi, dan kemampuan mereka membedakan antara fakta dan propaganda.

Fahrul menyebutkan tingkat kemampuan Generasi Z, khususnya di Indonesia, menunjukkan hasil yang bervariasi dalam menilai hoaks.

Umumnya, kata dia, sebagian besar Generasi Z cenderung percaya pada sumber informasi yang otoritatif, seperti pemerintah atau pemangku kebijakan.

“Harapannya, bahwa sumber informasi otoritatif dapat menyampaikan yang fakta,” ujar Fahrul.

Ia melanjutkan bahwa sebagian besar Generasi Z (83%) tidak bisa membedakan informasi fakta dan hoaks. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan Generasi Z yang hanya membaca judul tanpa memverifikasi informasi yang mereka terima.

Lebih lanjut, Fahrul mendaku bahwa survei serupa yang dilakukan oleh Stanford University, yang juga menggambarkan Generasi Z bahkan tidak bisa membedakan antara iklan dan berita, serta fakta dan opini.

“Literasi digital adalah kemampuan kita untuk dapat mengolah, menganalisa, dan mencerna informasi secara kritis,” tegasnya.

Fahrul menjelaskan bahwa terdapat empat ukuran yang dijadikan nilai dalam literasi digital; yaitu kemampuan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Jurnalis POS BALI ini, juga memaparkan data, yang menunjukkan 3 dari 10 orang merasa hidupnya frustasi dan lebih mudah depresi karena berselancar di dunia maya. 

Di mana, lanjut Fahrul, saat ini merupakan era di mana siapa saja dapat menjadi corong informasi dan menyampaikan opini. Terlebih Generasi Z yang lahir di tengah berita, dan saat ini mengalami banjir informasi.

Karena itu, Generasi Z harus memiliki kemampuan bawaan (default) untuk optimis dan idealis di era digital dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan saat ini. 

“Generasi Z perlu skeptis, apa pun informasi yang diterima harus dipertanyakan, kemudian dikomparasikan,” ucap Fahrul.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak Generasi Z untuk lebih berani dalam menyikapi informasi yang hoaks, dan memiliki sikap yang tegas dalam menyikapi propaganda dengan cara meromantisasi budaya literasi.

Fahrul percaya, orang yang suka membaca dan tinggi literasi tidak akan mudah menghakimi dan mengambil kesimpulan.

“Mahasiswa dan Genz harus mulai berani melawan hoaks. Tentunya, dengan terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi melalui berbagai platform cek fakta,” terangnya.(ris)

Polisi Gerebek Kos di Taliwang, Amankan 329,87 Gram Sabu

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Gerebek Kos di Taliwang, Amankan 329,87 Gram Sabu

Taliwang (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan seorang pria berinisial H (37), warga Kecamatan Taliwang karena diduga kedapatan menguasai narkotika jenis sabu.

H ditangkap di sebuah kamar kos di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang pada, Kamis, 4 September 2025 lalu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 329,87 gram (brutto) beserta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Kapolres KSB, AKBP Zulkarnain menjelaskan, penangkapan H bermula dari informasi masyarakat. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim Opsnal Satresnarkoba. “Keberhasilan pengungkapan ini berkat kerja sama masyarakat,” kata Kapolres dalam rilis resminya, Selasa, 9 September 2025.

Penggeledahan terhadap H tidak cukup dilakukan pada kamar kos lokasi penangkapan. Menurut Kapolres, jajarannya turut menggeledah rumah H di wilayah Kelurahan Sampir. Dari penggeledahan itu, petugas kembali menemukan barang-barang yang diduga selama ini turut digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba.

Dari barang bukti yang ditemukan pada dua lokasi berbeda itu, polisi menduga kuat H sebagai pengedar sekaligus pengguna. Kapolres menyebut dari tangan H juga turut disita sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi penjualan narkoba. “Dari hasil penyelidikan, terduga H diduga kuat sebagai pengedar sekaligus pengguna narkoba di wilayah Sumbawa Barat,” terangnya.

Pasca ditangkap, H beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumbawa Barat. Kapolres menyebut, H saat ini tengah diproses untuk penindakan hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, H dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara jangka panjang.(bug)

M, Tersangka Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Dapat Penangguhan Penahanan

globalfmlombok.com
-
0
M, Tersangka Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Dapat Penangguhan Penahanan

Mataram (globalfmlombok.com) – Salah satu tersangka dalam kasus kematian anggota Bidang (Bid) Profesi dan Pengamanan (Propam) Brigadir Muhammad Nurhadi resmi mendapatkan penangguhan penahanan.

Yan Mangandar Putra selaku kuasa hukum M membenarkan terkait penangguhan penahanan tersebut. “M mendapatkan penangguhan penahanan dan sudah keluar dari penjara sejak 28 Agustus 2025,” kata Yan kepada Suara NTB, Rabu (10/9/2025).

Penangguhan penahanan M berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.HAN/80.e/VIII/RES.1.6/2025/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2025.

Dia menyebutkan, Polda NTB mengabulkan permohonan penangguhan penahanan M sebelum masa perpanjangan penahanan selama 60 hari habis.

Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kuasa hukum juga telah mengetahui terkait penangguhan penahanan itu.

Setelah mendapat penangguhan penahanan, polisi tidak mengenakan wajib lapor pada M. Meskipun demikian, status tersangka masih melekat pada dia. “Proses hukum terus berlanjut,” tambahnya.

Setelah keluar dari tahanan, M sempat berada dua hari di Lombok. Kemudian menuju Jambi untuk bertemu keluarganya. Hingga sekarang dia berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Adapun yang menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan M ucap Yan adalah pihak kuasa hukumnya sendiri.

Aktif di Media Sosial

Yan mengaku M sempat syok setelah melihat banyaknya pesannya yang masuk di media sosial miliknya.

“Baru buka medsos dan menemukan dirinya menerima chat yang menyudutkan dia,” bebernya.

Oleh karena itu M berupaya membela diri dengan muncul ke publik melakukan siaran langsung di media sosial Instagram miliknya pada Selasa (9/9/2025). M juga terlihat mengunggah beberapa Instagram Story setelah muncul melalui siaran langsung tersebut.

Sebagai informasi, M menjadi tersangka bersama dua orang lainnya yakni Kompol Y dan Ipda HC dalam kasus kematian Nurhadi. Pihak kepolisian menyangkakan Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP. Dengan tambahan Pasal 338 dan Pasal 221 KUHP.

Sebelumnya, Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan meninggal dunia di kolam Vila Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, pada Rabu, 16 April 2025. Sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini memicu penyelidikan mendalam hingga akhirnya polisi menetapkan tiga tersangka.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyuhafi, Jumat (22/8/2025) mengatakan masih meneliti berkas perkara yang telah dilengkapi penyidik Polda NTB. (mit)

Tokoh Lintas Agama Loteng Kecam Aksi Anarkis dan Kekerasan

globalfmlombok.com
-
0
Tokoh Lintas Agama Loteng Kecam Aksi Anarkis dan Kekerasan

Praya (globalfmlombok.com) – Puluhan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar deklarasi bersama mengecam aksi anarkis serta kekerasan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah daerah. Termasuk di Kota Mataram, belum lama ini. Mereka  menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri demi mewujudkan Indonesia yang bermarbat.

Deklarasi tersebut disampaikan dihadapan ratusan pejabat dan pegawai lingkup Pemkab Loteng pada acara Maulid Nabi Muhamad S.A.W serta doa kebangsaaan yang berlangsung di ballroom kantor Bupati Loteng, Selasa, 9 September 2025.

Dalam salah satu butir penyataan sikapnya, FKUB Loteng mengecam dan meminta semua aksi kekerasan dan anarkisme dihentikan. Karena tidak hanya merugikan pemerintah saja, tetapi masyarakat secara luas.

“Kami mendukung gerakan damai. Tapi mengecam aksi kekerasan dan anarkisme,” ujar Ketua FKUB Loteng TGH Lalu Mala Sar’i, bersama para tokoh lintas agama lainnya.

Pihaknya menegaskan, penyampaian aspirasi oleh semua kalangan termasuk mahasiswa dibolehkan bahkan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik dan damai. Tidak sampai harus merusak apalagi sampai menjurus kepada aksi kekerasan yang merugikan masyarakat.

Dalam hal ini pihaknya meminta aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Demi tegaknya aturan hukum yang ada. “Kepada pemerintah kami juga meminta agar membatalkan semua kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan kelompok tertentu saja,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.AP., mendukung sikap para tokoh lintas agama Loteng tersebut. Menurutnya, dalam setiap penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara damai. Tidak anarkis yang justru bisa merugikan banyak pihak.

Pemkab Loteng menegaskan akan tetap dan selaku terbuka terhadap semua aspirasi yang ada. “Jika memang ada aspirasi yang ingin disampaikan saja, pemerintah daerah siap menyambut dengan terbuka. Kalau ada hal-hal yang dirasa tersumbat, semua bisa didiskusikan,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan kepada para pejabat lingkup Pemkab Loteng agar responsif terhadap setiap persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah ini. Jika ada persoalan agar segera turun membantu menyelesaikan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut. (kir)

Harga Tembakau Turun, DPRD Lotim Khawatirkan Gejolak Sosial

globalfmlombok.com
-
0
Harga Tembakau Turun, DPRD Lotim Khawatirkan Gejolak Sosial

Selong (globalfmlombok.com) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai memburuknya persoalan harga tembakau yang dihadapi petani. Kondisi ini dikhawatirkan bakal menjadi fenomena gunung es yang dapat memicu gejolak sosial jika tidak segera ditangani.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menjelaskan bahwa banyak petani tembakau yang mengeluhkan merosotnya harga jual tembakau mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai perusahaan pembeli dinilai tidak peduli dengan nasib para petani.

“Berat juga persoalan ini. Hal ini harus diatasi cepat. Jangan sampai timbulkan riak. Tidak ditanggapi akan ribut,” tegas Hasan Rahman saat diwawancarai pada Senin, 8 September 2025.

Ia mendesak agar Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB segera turun tangan mencari jalan keluar. Menurutnya, penanganan yang lambat hanya akan memperkeruh situasi. “Segera ditanggapi oleh Bupati dan Gubernur. Sama Dinas Pertanian segera carikan jalan keluar, jangan menunggu ribut. Panggil perusahaan dan berikan solusi,” imbaunya.

Hasan Rahman menekankan bahwa persoalan ini merupakan barang atau kewenangan dari tingkat provinsi, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Gubernur dan Bupati harus duduk bersama. Kami di Komisi IV hanya mengumpulkan aspirasi, tidak memiliki kewenangan penyelesaian. Kita harapkan Bupati dan Gubernur,” ujarnya.

Sebagai solusi cepat, ia mengusulkan agar perusahaan daerah milik provinsi dapat ikut serta dalam membeli hasil panen petani untuk menstabilkan harga.

Kekhawatiran lainnya yang disampaikan adalah maraknya aktivitas pembeli gelap. Hasan Rahman menduga ada “permainan” di tingkat provinsi dan menyinggung soal keberadaan “perusahaan gelap” yang justru dapat memicu distorsi harga.

Untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif, Komisi IV DPRD Lotim mendorong diadakannya pertemuan yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah, dan perusahaan untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, sebelum gunung es masalah ini benar-benar meledak. (rus)

Kemenkum NTB dan Polda NTB Perkuat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

globalfmlombok.com
-
0
Kemenkum NTB dan Polda NTB Perkuat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Mataram (globalfmlombok.com)– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB melaksanakan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Selasa, 9 September 2025.

Dalam pertemuan ini, Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan maksud koordinasi yaitu untuk menyamakan persepsi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Polda NTB dalam penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI), menjalin sinergitas dalam pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, serta menggali data dan informasi terkait pelanggaran KI di daerah.

Korwas PPNS Polda NTB, Rusmin, menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau pengaduan terkait perkara Kekayaan Intelektual yang masuk ke Polda NTB. Namun, pihaknya menyambut baik koordinasi ini dan membuka ruang kerja sama lanjutan jika di kemudian hari terdapat laporan ataupun pengaduan kasus KI.

Selain itu, Tim Kanwil juga menekankan pentingnya dukungan teknis dan taktis dari pihak kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus KI. Diskusi turut membahas perkembangan upaya penanganan pelanggaran KI, mulai dari mekanisme pengaduan, penyelesaian perkara, hingga peningkatan kapasitas PPNS di wilayah.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Koordinasi dengan Polda NTB merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual berjalan optimal. Sinergi ini penting bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan edukasi dan perlindungan nyata bagi para pelaku usaha, kreator, dan masyarakat di NTB,” ujarnya.

Koordinasi berjalan lancar dan penuh semangat kolaborasi. Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB bersama Polda NTB berkomitmen memperkuat kerja sama dalam penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual, baik melalui jalur formal maupun informal.
(r/*)

BPK Audit Dana Hibah Pengawasan Pilkada 2024 di Bawaslu NTB

globalfmlombok.com
-
0
BPK Audit Dana Hibah Pengawasan Pilkada 2024 di Bawaslu NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai audit terhadap penggunaan dana hibah pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh Bawaslu Provinsi NTB. Proses audit ini ditandai dengan pelaksanaan entry meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang berlangsung pada Senin, 9 September 2025.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi komitmen utama Bawaslu NTB dalam pengelolaan anggaran negara. “Pemeriksaan akan dilakukan selama 40 hari, mulai 8 September hingga 17 Oktober 2025, untuk menilai kepatuhan pengelolaan belanja Pilkada Serentak 2024,” ujar Itratip dalam keterangan tertulisnya.

Itratip menambahkan bahwa keterbukaan terhadap audit ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah. “Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga integritas lembaga dan meningkatkan partisipasi publik,” tegasnya.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB, Ida Ayu Wayan Manik, menyatakan kesiapan penuh jajaran sekretariat dalam mendukung proses audit yang dilakukan BPK. Seluruh dokumen dan data yang diperlukan telah disiapkan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan. “Kami akan berkoordinasi secara intensif dengan tim BPK. Prinsip kami jelas, semakin transparan dan terbuka, semakin baik untuk perbaikan tata kelola kelembagaan,” ujarnya.

Selain Bawaslu NTB, BPK juga melakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terkait pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Serentak 2024. KPU NTB diketahui menerima dana hibah sebesar Rp138 miliar, sementara Bawaslu NTB menerima Rp36 miliar untuk kegiatan pengawasan.

Dengan dilaksanakannya audit ini, Bawaslu NTB berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan dan pengawasan Pilkada yang profesional serta berintegritas. (ndi)

Komisi I DPRD NTB Tegaskan Seleksi KI Harus Transparan dan Bebas Titipan

globalfmlombok.com
-
0
Komisi I DPRD NTB Tegaskan Seleksi KI Harus Transparan dan Bebas Titipan

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan bahwa proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berintegritas. Hal ini untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih, tanpa adanya intervensi atau “titipan” dari pihak manapun.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menegaskan bahwa proses seleksi yang terbuka untuk umum harus dijalankan secara objektif oleh Tim Seleksi (Timsel) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB.

“Kalau sudah dibuka untuk umum, maka kami tekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Karena KI ini sangat penting, maka akuntabilitas publik terhadap proses seleksinya sangat krusial,” ujar Akri, Selasa, 9 September 2025.

Akri meminta Timsel agar bekerja bebas dari konflik kepentingan dan tidak memberi ruang bagi praktik titip-menitip calon. Semua peserta harus memiliki kesempatan yang setara, termasuk calon petahana sekalipun. “Saya tidak mau ada hal-hal yang berbau titipan dari siapapun. Yang masuk ke DPRD nanti harus benar-benar tersaring dan teruji melalui proses seleksi,” tegasnya.

Akri juga menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi calon petahana untuk kembali terpilih. Semua akan bergantung pada hasil penilaian Timsel.

“Petahana atau bukan, itu tergantung hasil seleksi. Tidak wajib dipertahankan. Kita ingin semua berjalan sesuai prosedur dan mekanisme, karena kita mengusung sistem meritokrasi,” ujarnya.

Seleksi calon anggota KI NTB akan melalui beberapa tahap, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Timsel kemudian akan mengirimkan 10 nama (dua kali jumlah kebutuhan) ke DPRD NTB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kami di Komisi I DPRD NTB akan menunggu hasil seleksi dari Timsel. Nantinya, DPRD akan memilih 5 orang terbaik dari 10 nama tersebut untuk menjadi anggota KI NTB,” pungkas Akri.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KI NTB terdiri dari lima orang dari beragam latar belakang, yaitu: Ahmad Zaini Rifai (Tokoh Masyarakat – Ketua Pansel). Yusron Hadi (Perwakilan Pemprov NTB). Prof. Kadri (Akademisi UIN Mataram). Ahyar Fadli (Rektor Universitas Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah). Rospita Vici Paulyn (Komisioner KI Pusat).

Ketua Pansel, Ahmad Zaini Rifai, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan independen sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. “Tantangan ke depan cukup berat. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang dan bagian dari hak asasi manusia,” ujarnya.

Komisioner KI NTB mendatang diharapkan memiliki visi kuat terkait keterbukaan informasi. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pembangunan akan meningkat, dan kebijakan yang dibuat oleh badan publik akan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan efektif. (ndi)

1...321322323...385Halaman 322 dari 385