Beranda blog Halaman 321

KPU NTB Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Standar Pelayanan

globalfmlombok.com
-
0
KPU NTB Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Standar Pelayanan

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari upaya penyusunan dan peningkatan Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU NTB.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas layanan serta membangun budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menjelaskan bahwa FKP merupakan sarana penting dalam membangun standar pelayanan yang partisipatif. Melalui forum ini, KPU NTB ingin melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan kebijakan layanan publik.

“KPU menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik ini untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, demi memperkuat layanan dan membangun budaya kerja yang baik sesuai amanat perundang-undangan,” ujar Khuwailid.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa akan ada 14 komponen standar pelayanan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU NTB, termasuk evaluasi kinerja dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas.

Beberapa layanan strategis yang menjadi fokus dalam FKP antara lain: Layanan Autentikasi Perolehan Suara Partai Politik. Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Layanan Permohonan Informasi Publik. Layanan Pengaduan Masyarakat. Layanan Magang Perguruan Tinggi dan Layanan Data Pemilih.

Terkait layanan PAW Anggota DPRD, Khuwailid menjelaskan bahwa KPU bersifat pasif dan hanya bertindak berdasarkan permintaan resmi dari pimpinan DPRD. Prosesnya melibatkan verifikasi dokumen dan penetapan calon pengganti berdasarkan perolehan suara terbanyak dari partai dan dapil yang sama.

“KPU tidak masuk dalam alasan dilakukan pergantian. Kami hanya memverifikasi dokumen dan menyerahkan berita acara hasil penelitian kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, menambahkan bahwa aspek pelayanan yang dikonsultasikan dalam forum ini meliputi :

    1. Persyaratan layanan
    2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
    3. Jangka waktu pelayanan
    4. Biaya atau tarif
    5. Produk layanan
    6. Penanganan pengaduan, saran, dan apresiasi

“Semua aspek ini kami konsultasikan secara terbuka untuk menjamin layanan publik KPU NTB benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Mars.

Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain : Perwakilan partai politik di Provinsi NTB. Bakesbangpol Provinsi NTB. Komisi Informasi Provinsi NTB. Akademisi dan praktisi. Organisasi masyarakat sipil. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) NTB dan Media massa. (ndi)

NTB Kondusif, Event Nasional dan Internasional Tetap Berjalan Sesuai Rencana

globalfmlombok.com
-
0
NTB Kondusif, Event Nasional dan Internasional Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan Provinsi NTB selalu siap menyambut wisatawan baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa dengan situasi yang kondusif. Gubernur Iqbal menyatakan, masyarakat NTB telah cukup matang untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang dampaknya untuk kesejahteraan bersama.

Hal tersebut disampaikan Iqbal saat membuka acara Temu Bisnis Tahun 2025 bertajuk Investasi Maju Bersinergi Menuju NTB Makmur Mendunia di Senggigi, Kamis, 4 September 2025.

Gubernur NTB juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan berskala nasional maupun internasional yang sudah direncanakan tahun 2025 di NTB tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal. “Semua event nasional dan internasional untuk tahun 2025 akan tetap dijalankan di Provinsi NTB,” ucapnya.

Gubernur juga menjelaskan, pihaknya sudah turun langsung ke berbagai lingkungan di Kota Mataram untuk memastikan keamanan dari level terbawah. Konsolidasi dengan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai lapisan masyarakat dilakukan juga guna memastikan keamanan masyarakat.

“Saya telah menyampaikan bahwa, adalah tugas kita di level terbawah untuk menjaga lingkungan masing-masing untuk menjaga warganya masing-masing. Insya Allah jika situasi aman akan banyak kegiatan-kegiatan besar yang bisa kita lakukan di NTB,’’ ujar Gubernur.

Masyarakat NTB, dijelaskan Iqbal telah belajar bahwa kontribusi pariwisata dan bisnis terhadap kehidupan mereka semakin besar. Kesadaran ini sudah terbangun di masyarakat luas.

“Semakin banyak kegiatan besar, semakin banyak uang yang beredar di NTB. Semakin banyak uang yang beredar di NTB semakin banyak manfaat yang diterima masyarakat. Terutama untuk UMKM dan pedagang asongan lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, Iqbal meminta kepada segenap masyarakat NTB untuk terus menjaga satu sama lain demi kondusifitas daerah. Masyarakat NTB diminta tidak lagi takut dan cemas. Insya Allah semua kondisi akan kembali normal seperti biasanya dengan semangat menjadi baik dari sebelumnya untuk NTB Makmur Mendunia. (r)

Disorot KPK, Pemprov NTB Ungkap Faktor Pemicu Belanja Pegawai Membengkak

globalfmlombok.com
-
0
Disorot KPK, Pemprov NTB Ungkap Faktor Pemicu Belanja Pegawai Membengkak

Mataram (globalfmlombok.com) – Porsi belanja pegawai di lingkup Pemprov NTB jauh lebih tinggi daripada belanja barang dan jasa. Tingginya porsi belanja yang mencapai 33 persen lebih itu mendapat sorotan Komisi Pembentukan Korupsi (KPK).

Menurut KPK, jomplangnya jumlah antara belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menyebabkan pembangunan infrastruktur mandek. Karena anggaran lebih banyak disalurkan ke belanja pegawai.

Menanggapi hal itu, Pemprov NTB melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr.H.Nursalim menjelaskan alasan porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat lebih besar daripada komponen belanja lainnya.

Menurutnya, komponen belanja pegawai tidak hanya mencakup gaji. Tetapi juga tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan jasa pelayanan (jaspel) rumah sakit. Kombinasi inilah yang membuat total belanja pegawai tercatat sekitar 32 persen dari APBD.

“Kalau pendapatan daerah mengalami penurunan, baik dari dana transfer maupun sumber lain. Otomatis persentase belanja pegawai tampak naik. Bukan karena pegawai bertambah. Tapi karena itu pembentuk persentase dari total APBD. Kalau APBD turun, persentase belanja pegawai terlihat lebih tinggi,” jelasnya.

Akan Terkoreksi pada 2026

Namun, Pemprov memastikan tren tersebut akan terkoreksi pada 2026 mendatang. Hal ini menyusul surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan komponen jaspel rumah sakit dikeluarkan dari pos belanja pegawai. “Dengan keluarnya jaspel, InsyaAllah di tahun 2026 persentase belanja pegawai bisa turun,” tambahnya.

Sebaliknya, belanja barang dan jasa di semester pertama masih kecil karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) belum menyelesaikan kontrak. 

“Kalau Perkim, PU, Distanbun dan OPD rumpun hijau ini bergerak, maka realisasi belanja ini akan naik,” kata Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu.

Di samping itu, Nursalim memastikan rendahnya realisasi belanja barang dan jasa di semester satu tidak ada kaitannya dengan rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemprov NTB. Pemprov, lanjutnya sudah memastikan SOTK akan berlangsung di APBD murni tahun 2026.

“Pak Gubernur sudah memutuskan SOTK baru berlaku 2026. Karena sekarang waktu tinggal empat bulan, fokus kita masih konsolidasi realisasi belanja dan aset,” ujarnya.

Pemprov juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah agar persentase belanja pegawai semakin proporsional. Langkahnya antara lain melalui inovasi program OPD, pemanfaatan aset daerah, serta mendorong peningkatan retribusi.

“Aset-aset yang ada akan dilakukan appraisal, setelah itu disewakan untuk menambah pendapatan daerah. Ini memang butuh terobosan, tapi tetap on the track sesuai regulasi,” terangnya.

Porsi Belanja Pegawai di NTB Melebihi Nasional

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., menjelaskan, saat ini NTB tengah dilanda kelebihan pegawai. Kondisi ini menyebabkan bengkaknya beban belanja pegawai hingga terancam mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat.

Dalam waktu kurang dari dua tahun, Pemprov NTB harus bisa mengendalikan beban belanja pegawai. Jika tidak, siap-siap pemerintah pusat akan mengenakan sanksi ke daerah.

Porsi belanja aparatur di APBD Pemprov NTB tercatat mencapai 33,82 persen, atau sekitar Rp200 miliar lebih tinggi dari ambang batas maksimal dari pemerintah pusat, yakni 30 persen. Dari data yang ada, total pegawai di lingkup Pemprov NTB mencakup PNS, PPPK, dan tenaga non ASN mencapai sekitar 30 ribu orang.

Sementara di kabupaten/kota, jumlahnya jauh lebih besar, yakni 82 ribu pegawai, sehingga total se-NTB mencapai 112 ribu aparatur. Angka ini menyedot belanja daerah hingga miliaran rupiah setiap bulannya.

“Makanya informasinya, kalau tahun 2027 nanti belanja aparatur masih di atas 30 persen, kita bisa kena sanksi. Saya belum tahu bentuk sanksinya, tapi biasanya berkaitan dengan finansial,” ungkap Kepala BKD NTB tersebut.

Guna menekan beban keuangan, Pemprov NTB kini sedang melakukan efisiensi dan rasionalisasi perangkat daerah berupa pemangkasan jabatan, penataan ulang struktur organisasi, hingga peninjauan fasilitas-fasilitas pejabat.

Pemprov, lanjut Tri telah berhasil menekan sekitar Rp100 miliar. Sisa R100 miliar agar sesuai dengan regulasi pusat. (era)

DPRD NTB Pertanyakan Rencana Suntikan Dana Rp8 Miliar ke PT GNE

globalfmlombok.com
-
0
DPRD NTB Pertanyakan Rencana Suntikan Dana Rp8 Miliar ke PT GNE

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana Pemerintah Provinsi NTB untuk menggelontorkan dana segar sebesar Rp8 miliar kepada PT Gerbang NTB Emas (GNE) menuai sorotan tajam dari DPRD NTB. Kalangan legislatif menilai langkah tersebut tidak tepat, mengingat kondisi internal BUMD tersebut yang dinilai sedang “sakit parah”.

Anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan, perbankan, dan BUMD, Muhammad Aminurlah, menyampaikan bahwa pemberian modal tambahan kepada GNE di tengah masalah manajerial dan keuangan yang kompleks merupakan keputusan keliru. “Mana mungkin kalau sudah sakit komplikasi, mau dikasih vitamin sebanyak apa pun, nggak bisa,” tegas Aminurlah, Minggu (7/9/2025).

Aminurlah menyarankan agar Pemprov NTB terlebih dahulu melakukan audit investigasi dan due diligence sebelum memutuskan menyuntikkan dana tambahan. Ia menilai restrukturisasi menyeluruh diperlukan sebelum modal kembali dikucurkan. “Yang pertama dilakukan audit investigasi. Yang kedua audit tuntas,” ujarnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengkritisi kontribusi dividen PT GNE terhadap pendapatan daerah yang dinilai minim, bahkan nol persen di tahun 2024. Ia mempertanyakan urgensi pemberian dana tambahan jika tidak ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Deviden untuk daerah tidak ada. Nol persen. Karena ini uang rakyat, perlu dipertanyakan sejauh mana penggunaan uang selama ini,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun :

2021: GNE menyetor dividen sebesar Rp1,5 miliar. 2022: Turun menjadi Rp1,18 miliar. 2023: Kembali turun ke angka Rp987 juta. 2024: Tidak ada dividen yang disetorkan ke kas daerah. Penurunan tren ini memperkuat alasan DPRD NTB untuk meminta peninjauan ulang terhadap keputusan suntikan dana tersebut.

Aminurlah mendesak Gubernur NTB untuk bersikap tegas dan tidak gegabah dalam mengalokasikan anggaran. Ia mengingatkan bahwa dana yang akan digunakan berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan transparan. “Saya minta kepada Pak Gubernur, harus audit investigasi dan audit tuntas terhadap PT GNE,” pungkasnya. (ndi)

1.200 Ton Sampah Menumpuk, DLH Targetkan Normalisasi Sebulan Lewat Insinerator

globalfmlombok.com
-
0
1.200 Ton Sampah Menumpuk, DLH Targetkan Normalisasi Sebulan Lewat Insinerator

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekitar 1.200 ton sampah masih menumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Kota Mataram. Kondisi ini membuat TPST mengalami overkapasitas, sehingga membutuhkan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram menargetkan proses normalisasi dalam waktu satu bulan, dengan memanfaatkan insinerator yang tersedia di TPST untuk membakar sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, penumpukan terjadi akibat tingginya volume sampah yang masuk setiap hari, sementara kapasitas pengolahan terbatas.

“Saat ini sekitar 1.200 ton sampah masih mengendap dan belum ditangani. Kita targetkan bisa dikosongkan dalam waktu satu bulan melalui pembakaran menggunakan insinerator,” ujarnya, Minggu, 7 September 2025.

DLH telah menyiapkan langkah operasional intensif, di mana insinerator akan dioperasikan setiap hari untuk membakar sampah secara bertahap. Langkah ini dinilai sebagai solusi cepat dalam mengurangi beban sampah yang telah menumpuk terlalu lama.

Denny menjelaskan bahwa insinerator yang dimiliki saat ini mampu memproses hingga 10 ton sampah per hari, dengan dua kali pembakaran dan waktu operasional mencapai 16 jam per hari.

“Fokus kami adalah membakar sampah yang tidak bisa dipilah atau didaur ulang. Ini bagian dari upaya percepatan normalisasi agar area TPS tidak terus-menerus dalam kondisi darurat,” jelasnya.

DLH juga memastikan, proses pembakaran dilakukan dengan mengutamakan standar keamanan dan pengendalian emisi, agar tidak menimbulkan pencemaran udara. “Alat insinerator ini tidak mengeluarkan asap, jadi aman. Sudah melalui uji coba dan memiliki izin resmi,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkot Mataram bersama DLH telah melakukan uji coba operasional insinerator di TPST Sandubaya pada Rabu, 3 September 2025. Uji coba tersebut berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Saat ini, Pemkot Mataram memiliki tiga unit insinerator, masing-masing berasal dari hibah Pemerintah Provinsi NTB, hibah RSUD Kota Mataram H. Moh. Ruslan, dan pengadaan langsung oleh Pemkot Mataram melalui APBD.

Selain penanganan jangka pendek melalui insinerator, DLH juga berkomitmen memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan berbasis masyarakat, salah satunya melalui penguatan bank sampah.

“Sekarang sudah ada program ‘Tempah Dedoro Organik’ yang belum lama ini diluncurkan. Harapannya bisa membantu menurunkan volume sampah yang masuk ke TPS,” ujarnya.

Penanganan penumpukan sampah di TPST Sandubaya ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Mataram menjaga kebersihan kota dan memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. (pan)

Rp4 Miliar Potensi Retribusi Sampah Hilang

globalfmlombok.com
-
0
Rp4 Miliar Potensi Retribusi Sampah Hilang

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengelolaan retribusi daerah di Kota Mataram, masih menjadi pekerjaan rumah. Pasalnya, sejumlah Rp4 miliar potensi retribusi sampah hilang dari target.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, target retribusi parkir pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, mencapai Rp12 miliar. Target ini dipastikan tidak terlampui, karena capaian retribusi persampahan di tahun 2024 saja, hanya mencapai Rp6 miliar.

Ia memastikan capaian retribusi pengelolaan persampahan hanya sekitar Rp7,5 miliar-Rp8 miliar. “Pokoknya sekitar Rp4 miliar retribusi persampahan yang lost (hilang,red),” terangnya.

Faktor utama tidak tercapainya retribusi persampahan sebut Denny, adalah belum diberlakukan peraturan daerah tentang perubahan tarif retribusi daerah.

Dalam perda yang baru kata dia, retribusi sampah naik dari Rp5 ribu menjadi Rp10 ribu perbulan. Faktanya perubahan tarif tidak dinaikan karena kebijakan kepala daerah. “Target dinaikan sementara tarif retribusi tidak dinaikan,” ujarnya.

Dua metode penarikan retribusi persampahan di Kota Mataram. Pertama, pembayaran retribusi dititip di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda). Masyarakat membayar tagihan air sekaligus membayar retribusi persampahan ke daerah.

Kedua, penarikan secara mandiri. Retribusi ditarik secara mandiri terutama di toko,restaurant, hotel dan lain sebagainya. Khusus retribusi di PT. AMGM tidak ada masalah alias pembayarannya sesuai target. “Kalau di PDAM tetap on the track pembayarannya,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram menambahkan, strategi peningkatan retribusi persampahan melalui optimalisasi kerja sama dengan pihak ketiga. Diantaranya, hotel, restaurant, dan universitas.

Kerja sama pengelolaan sampah kata Denny, baru diterapkan dengan Universitas Islam Negeri Mataram dan Epicentrum Mall. Kerja sama dengan pihak ketiga dinilai cukup membantu dalam peningkatan retribusi daerah. “Kita akan coba menjalin kerja sama dengan kampus-kampus dan hotel di Mataram,” demikian kata dia. (cem)

Dorong Keterlibatan Sanggar Seni Lokal

globalfmlombok.com
-
0
Dorong Keterlibatan Sanggar Seni Lokal

WAKIL Ketua Komisi II DPRD Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi mendorong keterlibatan aktif sanggar seni lokal dalam berbagai event pariwisata tahunan sebagai bagian dari strategi pembinaan pelaku seni dan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya di Kota Mataram.

Pipit, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya sinergi antara pelaku seni dan penyelenggara event pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan seni sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sanggar seni di Kota Mataram. “Apabila ada event tahunan yang memang kita punya, kita harus bekerja sama dengan sanggar seni yang ada di Kota Mataram,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram pekan kemarin.

Menurut Pipit, pendapatan sanggar seni dalam event-event tersebut nantinya akan diperoleh dari penjualan tiket atau karcis kunjungan para wisatawan, khususnya dari luar daerah. Oleh karena itu, partisipasi aktif pelaku seni menjadi bagian penting dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, event-event tahunan yang diselenggarakan di Kota Mataram diharapkan dapat dijadwalkan secara rutin dan masuk dalam kalender event nasional. Dengan begitu, wisatawan, khususnya saat musim libur sekolah, dapat menjadikan event tersebut sebagai salah satu destinasi kunjungan utama.

“Kita ingin saat liburan sekolah, wisatawan yang datang ke NTB, khususnya ke Kota Mataram, sudah tahu bahwa di sini ada event seni yang bisa mengedukasi pelajar dan pemuda,” jelasnya.

Event-event tersebut tidak hanya menjadi panggung ekspresi bagi pelaku seni, namun juga wahana edukatif bagi generasi muda. Keterlibatan sanggar seni lokal menjadi sentral karena merekalah yang akan menampilkan pertunjukan yang bernilai budaya sekaligus inspiratif.

“Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pembinaan keterampilan secara personal. Mungkin sanggar seni sudah mengakomodir beberapa seniman, tapi ada juga bibit-bibit dari sekolah yang perlu kita libatkan,” ujar politisi Nasdem ini.

Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen merangkul semua elemen, baik sanggar seni maupun komunitas seni dari lingkungan pendidikan, agar bisa diberdayakan dan dilibatkan dalam event-event seni dan budaya. Salah satu usulan yang mengemuka adalah menggabungkan beberapa event kecil menjadi satu event besar yang terjadwal secara rutin.

“Event-event pariwisata yang cakupannya kecil bisa kita gabungkan menjadi satu event besar yang memiliki daya tarik nasional,” tambahnya.

Pemanfaatan ruang publik seperti Teras Udayana dan Loang Baloq juga menjadi perhatian sebagai lokasi strategis untuk menyelenggarakan event seni dan budaya. Lokasi-lokasi tersebut dinilai mampu menarik perhatian wisatawan dan memberi ruang tampil bagi para seniman lokal. “Tinggal bagaimana mereka dibina dan dijadwalkan secara rutin, sehingga bisa tampil sesuai periode tertentu,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pariwisata berbasis seni budaya, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku seni di Kota Mataram. (fit)

Belanja Secara Daring, Masyarakat Perlu Waspadai Modus Penipuan

globalfmlombok.com
-
0
Belanja Secara Daring, Masyarakat Perlu Waspadai Modus Penipuan

Mataram (globalfmlombok.com) – Era digital memudahkan masyarakat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan berbelanja secara online (dalam jaringan,red). Masyarakat sering terjebak dengan harga murah. Hal ini perlu diwaspadai karena menjadi modus penipuan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa membenarkan, perkembangan era digital saat ini, menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik, termasuk berbelanja. Berbelanja secara online harus cerdas memilih platform kredibel.

Pengguna gawai bisa melihat dari rating platform serta review dari pelanggan sebelumnya. “Sebenarnya cara mengeceknya sangat mudah tinggal lihat saja rating atau bintang berapa platform digital itu,” terangnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Masyarakat sering terjebak dengan harga murah. Kata Nyoman, harga murah terkadang menjadi modus penipuan. Ia menyebutkan, belanja secara online di marketplace seperti Facebook dan Instagram paling rawan penipuan. Pelakunya memanfaatkan platform digital untuk mencari keuntungan pribadi. “Sebuah kekonyolan apabila masyarakat terjebak dengan harga murah,” ujarnya.

Platform digital yang kredibel sangat banyak dan menyediakan segala kebutuhan pelanggannya. Nyoman menyadari literasi digital masyarakat relatif cukup rendah, sehingga mudah terpengaruh kemudian menjadi korban penipuan.

Pihaknya sering menyelenggarakan internet sehat dan menggandeng beberapa komunitas untuk sosialisasi literasi digital pada masyarakat. “Tetapi memang belum cukup masif dilaksanakan. Kita pahami karena kecepatan dunia digital ini,” ujarnya.

Menurut Nyoman, melawan modus penipauan di marketplace harus melibatkan stakeholder, untuk melakukan literasi digital secara masif. Tanggungjawab ini tidak hanya pemerintah yang bergerak, melainkan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, platform digital dan lain sebagainya.

Masyarakat disarankan berbelanja secara online melalui platform digital yang memiliki standar operasional prosedur, tata kelola yang baik dan lain sebagainya. (cem)

Kewenangan Pemprov Dicabut, Ratusan Tambak Udang di NTB Belum Kantongi Izin

globalfmlombok.com
-
0
Kewenangan Pemprov Dicabut, Ratusan Tambak Udang di NTB Belum Kantongi Izin

Mataram (globalfmlombok.com) – Ratusan tambak udang di NTB hingga kini belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini kian rumit setelah pemerintah pusat mengambil alih kewenangan perizinan dan pengawasan pemanfaatan air laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemetaan dan pendampingan terlihat sebagian besar pelaku usaha tambak udang di NTB belum memenuhi perizinan. Dari total 193 tambak komersial yang terdata, hanya sekitar 10 tambak yang mampu memenuhi syarat izin dan dokumen lingkungan.

Seperti memperbaiki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2025.

Sebelumnya, di era PP Nomor 5 Tahun 2021, kewenangan izin pemanfaatan air laut berada di provinsi. Namun kini, pemerintah pusat sepenuhnya mengeluarkan izin penggunaan air di atas 30 meter kubik per bulan.

Hal tersebut membuat pemerintah provinsi tak lagi memiliki acuan untuk mengawasi langsung aktivitas tambak-tambak udang yang terus menjamur di NTB.

“Kalau pun kami melakukan pengawasan, memang gratis jalan-jalan ke sana. Pemprov bukan melakukan pembiaran. Di sini KPK harus tegak lurus memperbaiki manajemen sistem regulasi,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim.

Risiko Serius terhadap Keberlanjutan Ekologi

Ia menegaskan, situasi ini bisa menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan ekologi daerah. Tanpa regulasi dan sistem pengawasan yang jelas, aktivitas tambak berpotensi merusak lingkungan pesisir dan laut NTB. “Kalau tidak, ekologi provinsi bisa hancur. Solusinya adalah perbaikan regulasi,” lanjutnya.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas, pemerintah provinsi mengaku kesulitan melakukan pembinaan dan pengawasan tambak udang di NTB. Meski berstatus sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Muslim menilai perlu ada dukungan nyata, baik sistem maupun anggaran, agar pengawasan tambak udang tidak sekadar formalitas.

Kendati mengaku memiliki keterbatasan dalam penanganan tambak udang tidak berizin. Muslim menegaskan memberikan waktu hingga Mei tahun depan kepada seluruh pelaku tambak untuk menyesuaikan persyaratan perizinan dan tata kelola lingkungan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Ini seusai peringatan keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebetulnya memberikan tenggat hingga September 2025,” tegasnya.

Tindak Tegas Pelaku Tambak Udang di NTB

Sebelumnya, Ketua Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan akan menindak tegas para pelaku tambak udang di NTB yang belum memenuhi izin. Untuk seluruh proses perizinan, KPK memberikan waktu satu tahun untuk melengkapi izin sesuai instruksi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) sudah berlaku. Tetapi diberikan waktu hingga Mei 2026 untuk melengkapi izin tambaknya,” katanya.

Jika pelaku tambak udang di NTB tidak mengindahkan peringatan itu, KPK siap mengambil langkah tegas. KPK dapat menjatuhkan sanksi mulai dari penutupan tambak hingga proses hukum pidana.

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, KPK menemukan mayoritas tambak udang di NTB belum sesuai aturan. Dari 10 lokasi sampel, hanya dua tambak yang memenuhi petunjuk teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, pengelola membuang banyak limbah IPAL langsung ke laut tanpa proses pengolahan.

“Kalau dibiarkan, laut NTB bisa rusak. Laut NTB sudah dikenal indah. Kalau dirusak, yang rugi masyarakat,” tandasnya. (era)

Jelajah Tanjung Bloam, Wisatawan Senang Sinyal Telkomsel Tetap Nyala

globalfmlombok.com
-
0
Jelajah Tanjung Bloam, Wisatawan Senang Sinyal Telkomsel Tetap Nyala

Praya (globalfmlombok.com)-

Keindahan Tanjung Bloam di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur memikat hati para wisatawan dengan pasir putih dan tebing cadas yang eksotis. Destinasi wisata alam yang mempesona ini terletak di ujung timur Pulau Lombok.

Jika dulu wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini harus siap-siap menghadapi kondisi “blank spot”, namun kini wisatawan bisa lebih eksis karena ketersediaan sinyal seluler, dalam hal ini jaringan dari Telkomsel yang tetap stabil. Kondisi ini memberi kenyamanan lebih bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini.

Budiarti, wisatawan asal Mataram yang berkunjung awal September 2025, mengaku terbantu dengan kualitas jaringan yang diterimanya. “Kartu simpati saya tetap bisa menangkap sinyal dengan baik, sementara jaringan lain  tidak muncul,” tuturnya, Jumat 5 September 2025.

Menurut Budiarti, jaringan seluler yang stabil memudahkan wisatawan mengakses informasi tentang destinasi, mencari makan, hingga membuka peta untuk navigasi. Selain itu, wisatawan juga dapat langsung membagikan pengalaman melalui media sosial.

“Ini membantu sekali bagi pengguna yang sedang berwisata di daerah terluar. Kita bisa berbagi pengalaman terkait aktivitas wisata secara real time,” ujarnya.

Pesona Tanjung Bloam

Pantai Tanjung Bloam, sebuah pantai nan eksotik yang masih bertetangga dengan pantai Kaliantan dan pantai Tanjung Ringgit di Lombok Timur.

Tanjung Bloam lebih dikenal sebagai wilayah konservasi penyu dengan habitatnya yang berada di sepanjang garis pantai yang memanjang dari ujung selatan sampai ujung utara. Selain penyu, Pantai Tanjung Bloam memiliki keindahan alam yang begitu alami dan tak akan terlupakan oleh para wisatawan.

Begitu tiba di pantai ini, wisatawan akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang begitu lembut dan air laut yang jernih membiru. Panorama keindahan alam di tempat ini sesekali akan diselingi oleh hilir mudiknya para nelayan yang mencari ikan dengan perahu-perahu kecil mereka.

Daya tarik pantai ini lebih menonjolkan panorama batuan cadas yang begitu menakjubkan seperti lukisan seorang pelukis ulung yang tak ternilai harganya. Dua buah tebing batuan cadas yang mengapit Tanjung Bloam ini memang sangat eksotis. Warna batuan di tebing yang kuning keemasan dengan corak corak hitam tak beraturan menjadikannya terlihat begitu kontrak dan warna dasar pantai yang membiru.

Akses menuju lokasi masih berupa jalan tanah yang berbatu dan berdebu. Namun, tantangan perjalanan terbayar dengan pemandangan laut dan tebing yang dramatis. Pantai ini terletak di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, salah satu kawasan terluar Pulau Lombok.

Manager Mobile Consumer Telkomsel Branch Mataram, Gede Jadiarte, mengatakan jaringan Telkomsel di Nusa Tenggara Barat kini semakin luas dan merata. “Telkomsel terus memberikan pelayanan jaringan maksimal dengan menambah cakupan di daerah blank spot serta memperkuat sinyal di kawasan padat penduduk,” ujarnya.

Dengan dukungan jaringan yang andal, banyak destinasi wisata terluar di Lombok seperti Tanjung Bloam yang bisa dieksplorasi oleh wisatawan digital.(ris)

1...320321322...381Halaman 321 dari 381