Beranda blog Halaman 321

Tak Ada Kendala, Polisi Sebut Perlu Waktu Tetapkan Tersangka Kematian Brigadir Esco

globalfmlombok.com
-
0
Tak Ada Kendala, Polisi Sebut Perlu Waktu Tetapkan Tersangka Kematian Brigadir Esco

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak Kepolisian mengatakan tak ada kendala dalam penanganan kasus kematian Brigadir Esco Faska Rely. Kepala Subdit III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan, penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti, agar kasus ini menemui titik terang.

“Penanganan masih berjalan, tidak ada hambatan. Memang kami butuh waktu memeriksa ataupun menganalisa,” tuturnya di Polda NTB, Kamis (11/9/2025).

Dia menegaskan, sejauh ini dari pihak Polres Lombok Barat tidak menemui kendala dalam proses penyidikan. Namun, mereka butuh waktu untuk sampai tahap penetapan tersangka.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa kurang lebih 50 orang saksi. Pihaknya juga telah menerima hasil dari Lab Forensik terkait barang bukti berupa bercak darah yang ditemukan di rumah korban.

“Memang kami sedang mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya supaya para calon tersangka tidak lepas,” ujar dia.

Pihak kepolisian juga saat ini masih menganalisa hasil ekstrak dari handphone korban dan istrinya.

Catur membantah penanganan kasus ini diduga lambat karena istri korban juga merupakan anggota Polri.

Ketika ditanya terkait apakah calon tersangka nantinya ada mengarah ke pihak keluarga korban, Catur enggan menjawab.

“Kami tidak bisa menyebutkan, kami harus mengumpulkan alat bukti tersebut. Jangan sampai nanti kami salah melangkah tanpa alat bukti,” tuturnya.

Ia juga enggan membeberkan, perihal dugaan kasus ini yang mengarah ke pembunuhan berencana.

“Nanti itu, kan ini masih pemeriksaan. Kami belum bisa menyampaikan ke publik,” tandasnya.

Keluarga Brigadir Esco Datangi Polda NTB

Sebelumnya, keluarga besar almarhum Brigadir Esco Faska Rely yang terdiri dari puluhan orang mendatangi Markas Polda NTB, Kamis (11/9/2025).

Pihak kepolisian menanggapi permintaan keluarga mengatakan siap untuk mengusut tuntas kasus ini.

Dia meminta agar pihak keluarga mempercayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian.

Kedatangan mereka untuk menuntut agar penanganan kasus kematian anggota Polsek Sekotong itu segera menemui titik terang.

Pihak keluarga juga bisa datang tiga hari sekali ke Polda NTB menanyakan perkembangan penanganan.

Sebelumnya, jenazah Brigadir Esco ditemukan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) di bawah perbukitan daerah setempat, pada Minggu (24/8/2025) siang.

Jenazah korban membengkak dan mulai membusuk mengeluarkan bau tak sedap, sehingga dikerubungi lalat. Bagian lehernya terikat tali.

Informasi penemuan pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang. Dari keterangan saksi bernama Amaq Siun (50), warga setempat, penemuan jenazah berawal saat ia mencari ayamnya yang hilang di bukit belakang rumah.

Saat pencarian, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi menemukan sesosok pria dalam posisi terlentang di bawah pohon. Kondisi korban sudah tidak bernyawa, dengan leher terikat tali, wajah rusak, serta tubuh membengkak.

Belakangan terungkap, Brigadir Esco merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Sekotong, Lombok Barat. Hal itu diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci sepeda motor yang ditemukan di saku celana korban. (mit)

518 Honorer Pemprov NTB Terancam PHK, Berpotensi Tambah Pengangguran Terbuka

globalfmlombok.com
-
0
518 Honorer Pemprov NTB Terancam PHK, Berpotensi Tambah Pengangguran Terbuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 518 honorer di lingkungan Pemprov NTB terancam PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Mereka adalah honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN. Karena itu, tidak memenuhi syarat untuk diajukan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Adanya PHK ini berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah. Menyikapi masalah ini, Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Wahyudin berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi kepada non-ASN yang kontraknya tidak berlanjut pada tahun 2026.

‘’Itu kan kebijakan dari Pemda, mudah-mudahan yang dirumahkan (PHK) itu ada program lain seperti memberi pelatihan keterampilan di BLK,” ujarnya, Kamis, 11 September 2025.

Dengan adanya bantuan program menambah keterampilan mereka melalui BLK dari pemerintah daerah, para honorer yang berpotensi mendapatkan PHK itu tidak menambah jumlah pengangguran. Sebaliknya, mereka akan menciptakan lapangan kerja.

“Pembinaan dari BLK, mereka tidak hanya mencari kerja nanitnya. Tapi juga menciptakan lapangan kerja,” sambungnya.

Selain, pengangguran terbuka, ‘’badai’’ PHK juga berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran setelah menganggur, yaitu, mereka yang bekerja kurang dari jam normal. “Dalam satu minggu jam kerja normal kan 35 jam. Orang yang bekerja satu jam dalam seminggu juga disebut setengah pengangguran,” terangnya.

Berdasarkan data terakhir BPS NTB, sebanyak 45 persen atau 1,39 juta warga NTB tercatat sebagai pekerja setengah menganggur. Berpotensi bertambah apabila terjadi badai PHK di akhir tahun 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah sebanyak 3,22 persen. Dan pekerja penuh sebanyak 1,70 juta atau 54,90 persen.

518 Honorer Terancam PHK

Berdasarkan informasi yang beredar, pegawai non-ASN yang berpotensi diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masing-masing Kepala Perangkat Daerah sejumlah 9.452 orang.

Dengan rincian PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 5.840 orang. Dan PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 3.612 orang.

Untuk penggajian, pengalokasiannya lewat APBD, APBN, BOS, BLUD, dan dana lainnya. Lewat APBD untuk 8.027 orang. Lewat APBN sebanyak 264 orang. 

Dengan rincian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 196 orang, Dinas Pertanian dan Perkebunan 18 orang. Selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 49 orang, dan di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi sebanyak 1 orang.

Penggajian lewat BLUD sebanyak 551 orang, dengan rincian di Rumah Sakit Umum Daerah untuk 383 Orang, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebanyak 102 orang, Rumah Sakit Mandalika sebanyak 2 orang, dan di RSJ Mutiara Sukma sebanyak 64 orang.

Kemudian, penggajian lewat Komite atau BOS sebanyak 681 orang, seuruhnya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (era)

Dampak Kebijakan HET Beras, Stok Beras Premium Lokal di Retail Modern Kosong

globalfmlombok.com
-
0
Dampak Kebijakan HET Beras, Stok Beras Premium Lokal di Retail Modern Kosong

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium dan medium. Kebijakan ini justru berdampak terhadap stok beras premium di retail modern kosong.

Pantauan Suara NTB, sejumlah retail modern di Kota Mataram, tidak terlihat memajang beras premium lokal di etalase mereka. Kalaupun ada hanya sebagian dan itupun beras premium pabrikan. Kabarnya, distributor beras enggan mendistribusikan ke retail modern, karena merugi dengan penetapan HET Rp14.900 untuk beras premium.

Manager Operasional MGM Cakranegara, Hafizul Hasbi menerangkan, Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis premium Rp14.900. Kebijakan ini justru mengganggu pengusaha beras lokal di Pulau Lombok, karena setelah dilakukan hitung-hitungan dengan harga tersebut, dinilai tidak sesuai atau berpotensi merugi. “Kalau toko atau retail menjual Rp14.900. Kalau distributor menjual di supermarket atau retail pasti di bawah harga itu,” terangnya dikonfirmasi pada, Rabu, 10 September 2025.

Pengusaha beras lokal memilih menarik beras mereka di sejumlah retail modern di Kota Mataram. Pertimbangannya kata Hasbi, distributor tidak mau merugi dari penetapan HET tersebut.

Hal ini mengakibatkan stok beras premium lokal di retail modern kosong. Adapun beras premium pabrikan milik salah satu perusahaan belum ada stok. “Sudah seminggu stok kosong di toko,” katanya.

Kondisi ini mengakibatkan pelanggan mengeluh, karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Ia mengaku mendapatkan komplain dari pelanggan, tetapi dijelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat kebijakan HET dari pemerintah.

Hasbi mengharapkan pemerintah mencari solusi, agar kondisi ini tidak terjadi berkepanjangan. Retail dipastikan tidak mau menjual barang apabila rugi. “Kalau kami pasti berpikir ada selisih harga dari toko. Kita juga tidak mau rugi,” pungkasnya seraya menambahkan konsumen akan dirugikan jika ketersediaan beras premium lokal kosong.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Miftahurrahman mengaku, belum mengetahui kekosongan stok beras premium lokal di retail modern. Pihaknya akan mengecek dan memastikan penyebabnya. Kalaupun didasari kebijakan penetapan HET beras premium Rp14.900 oleh pemerintah, pihaknya akan mencari solusi berkoordinasi dengan lintas sektor lainnya. “Kebetulan saya belum mendapatkan info tentang itu,” demikian kata dia. (cem)

Langka, Tabung Gas LPG 3 Kilogram di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Langka, Tabung Gas LPG 3 Kilogram di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Masyarakat mulai mengeluhkan terjadinya kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram. Tingginya kebutuhan saat maulid dinilai menjadi salah satu pemicu.

Yani, salah seorang ibu rumah tangga di Mataram mengeluhkan kesulitan mencari tabung gas melon tersebut. Ia keliling mencari ke kios-kios, agen, bahkan pangkalan tetapi tidak tersedia. “Saya keliling kesana kemari, tetapi habis semua,” katanya dikonfirmasi pada, Rabu, 10 September 2025.

Ibu satu orang anak ini, baru memperoleh tabung gas subsidi itu dengan harga jauh lebih mahal. Ia membeli di pengecer dengan harga Rp22 ribu pertabung. “Daripada tidak bisa masak. Iya, saya beli saja walaupun harganya mahal,” keluhnya.

Ia heran kondisi ini terjadi setiap perayaan maulid. Semestinya, pemerintah mengantisipasi ketersediaan stok LPG 3 kilogram sejak jauh-jauh hari. Kebutuhan tabung gas melon itu, bukan saja untuk perayaan maulid melainkan kebutuhan usaha dan lain sebagainya. “Setiap tahun pasti terjadi kelangkaan seperti ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Barang dan Pokok Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida berdalih stok tabung gas melon, tidak langka melainkan masih tersedia di beberapa pangkalan. Kondisi ini terjadi akibat kebutuhan masyarakat tinggi untuk keperluan maulid.

Pihaknya berencana melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa pangkalan gas LPG di Kota Mataram. “Kalau kita simpulkan secara umumnya permintaan masyarakat tinggi,” ujarnya.

Perayaan maulid diakui, memicu tingginya permintaan masyarakat. Permasalahan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan stok tabung gas melon tersedia di tingkat pangkalan maupun agen. “Iya, sebenarnya kita sejak awal melakukan monev untuk mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat,” ujarnya.

Adapun harga beli di tingkat pengecer mencapai Rp22 ribu per tabung. Nida menegaskan, harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram Rp18 ribu per tabung di tingkat pangkalan. Sementara, pengecer menjual dengan harga mahal diluar kewenangannya. “Kalau pengecer pasti butuh operasional dan lain sebagainya,” demikian kata dia. (cem)

Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Asaat Abdullah Meninggal Dunia

globalfmlombok.com
-
0
Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Asaat Abdullah Meninggal Dunia

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, H. Asaat Abdullah dikabarkan meninggal dunia pada hari Kamis, 11 September 2025.

Kabar duka meninggalnya anggota DPRD dari partai Nasdem itu dibenarkan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, H. Mori Hanafi.  Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa itu menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu kader terbaik Nasdem NTB.

“Kami keluarga besar partai NasDem Provinsi NTB berduka cita yang mendalam, dan duka saya atas wafatnya Kaka Asaat Abdullah, patriot partai dan panutan kita semua,” ucap Mori Hanafi.

Asaat Abdullah merupakan Ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Sumbawa. Dia telah tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB selama dua periode yakni periode 2019-2024, dan 2024-2030.

Di DPRD Provinsi NTB, Assat Abdullah duduk di Komisi IV yang membidangi urusan infrastruktur. Dia politisi yang dikenal cukup vokal menyuarakan pembangunan infrastruktur jalan di pulau Sumbawa yang sangat tertinggal.

“Selamat jalan kaka Haji Assat Abdullah, semoga husnul khotimah, aminn,” ucap koleganya Hamdan Kasim yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB. (ndi)

Jaksa akan Periksa Ahli Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Truk dan Arm Roll DLH Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa akan Periksa Ahli Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Truk dan Arm Roll DLH Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mengagendakan memeriksa ahli setelah pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan truk jungkit (dump truck) dan arm roll oleh Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lombok Tengah, Bratha Hariputra, Rabu (10/9/2025) tidak merinci secara spesifik terkait ahli yang akan digunakan dalam perkara ini.

“Ahli pidana pasti ahli keuangan, kita tidak tau pake yang mana,” ucapnya.

Dia mengatakan pembuktian kasus ini relatif mudah karena indikasi perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam proses penyelidikan, jaksa telah menyita sejumlah dokumen dari DLH Lombok Tengah. Namun, barang bukti fisik berupa kendaraan hasil pengadaan belum dilakukan penyitaan.

“Dokumen sementara ada, sementara barang fisik, belum ada. Jumlah pengadaan 10, 6 dam truk, 4 arm roll,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Loteng, I Made Juri Imanu menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan.

Made menuturkan, kasus ini berawal dari proyek pengadaan kendaraan operasional oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Loteng tahun 2021.

Proyek tersebut mencakup pengadaan dump truck dan arm roll di Kecamatan Pujut, serta pengadaan dump truck di Kecamatan Praya.

Pengadaan ini dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah dengan total anggaran sebesar Rp5,4 miliar.

“Salah satu penyedia berhasil memenangkan proyek tersebut dengan nilai penawaran Rp5,122 miliar,” katanya.

Namun, pada Maret 2025 muncul laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut.

Pihak Kejari Loteng kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-612/N.2.11/Fd.1/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 jo. Print-1145A/N.2.11/Fd.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025.

“Dan di tahap penyelidikan, kami telah memeriksa 17 orang saksi,” tambahnya.

Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa penyedia dalam proyek itu telah menyerahkan enam unit dump truck dan empat unit arm roll kepada DLH Loteng, namun serah terima yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum dilaksanakan secara penuh.

Selain itu, ditemukan pula adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak disertakannya bukti kepemilikan atas kendaraan yang diserahkan dalam dokumen pengadaan.

“Sehingga atas dasar fakta itu ditemukan indikasi tindak pidana korupsi sehingga meningkatkan perkara penyelewengan belanja modal DLH ini naik ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Made tidak menyebutkan secara spesifik pihak yang akan menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Namun, ia mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (mit)

Pastikan Tindaklanjuti Sembilan Tuntutan, Gubernur NTB Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Tindaklanjuti Sembilan Tuntutan, Gubernur NTB Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Mimbar Rakyat yang digelar oleh aliansi mahasiswa Cipayung Plus, terdiri dari HMI, IMM, HIMMAH, PMII, LMND, KMHDI, dan GMNI, di Tuwa Kawa, Selasa 9 September 2025. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.

Dalam forum tersebut, mahasiswa mengusung Gerakan 9 September dengan sembilan tuntutan utama serta respons terhadap kondisi sosial di daerah khususnya dan Indonesia secara umum.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan bahwa mahasiswa adalah bagian dari anak bangsa yang peduli, bukan perusak.

“Saya tidak anti kritik. Justru kritik penting agar kekuasaan tidak korup. Aspirasi yang adik-adik sampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tegas Gubernur.

Melalui Mimbar Rakyat ini, sekali lagi Gubernur menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi rutin dengan mahasiswa dan masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan daerah yang berpihak kepada rakyat.

“Kami ingin memastikan mahasiswa dan aktivis bisa menyampaikan pendapat secara damai tanpa intimidasi. Jangan sampai ruang demokrasi ini terganggu, ke depan mungkin 2 bulan sekali kita lakukan” tambahnya.

Selain isu demokrasi, Gubernur juga menyoroti persoalan ekonomi. Ia mengakui kontribusi sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar, namun dampaknya terhadap daya beli masyarakat masih terbatas. Karena itu, Pemprov NTB mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.

“Tiga pilar utama pembangunan kita adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Semua kebijakan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Gubernur.

Perwakilan Cipayung Plus, Ketua GMNI NTB Al Mukmin, menyambut baik sikap terbuka pemerintah. Dirinya menilai dialog ini memberi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami merasa lebih didengar karena Gubernur merespon satu per satu tuntutan kami. Harapan kami, janji tindak lanjut ini benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar ucapan,” harapnya. (ham)

Keluarga Besar Almarhum Brigadir Esco Datangi Polda NTB

globalfmlombok.com
-
0
Keluarga Besar Almarhum Brigadir Esco Datangi Polda NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Keluarga besar almarhum Brigadir Esco Faska Rely yang terdiri dari puluhan orang mendatangi Markas Polda NTB, Kamis (11/9/2025).

Kedatangan mereka untuk menuntut agar penanganan kasus kematian anggota Polsek Sekotong itu segera menemui titik terang.

“Kami meminta kejelasan kematian Brigadir Esco, meminta hasil autopsi Brigadir Esco. Sudah satu bulan lebih tidak ada kejelasan,” ucap salah satu keluarga Esco dalam orasinya di depan Mapolda NTB.

Setelah beberapa saat kedatangan mereka, ayah dan kakek Brugadir Esco didampingi kuasa hukum keluarga korban masuk menemui pihak kepolisian. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan secara langsung permintaan dari pihak keluarga.

Kepala Subdit III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan menanggapi permintaan keluarga. Ia mengatakan siap untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Kami siap menanggapi yang disampaikan pihak keluarga. Kami mohon waktu dan mohon kepercayaannya,” kata Catur kepada pihak keluarga.

Dia meminta agar pihak keluarga mempercayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian.

“Brigadir Esco juga merupakan anggota Polri. Kami yang bertanggung jawab juga kepada almarhum,” tuturnya.

Tidak Bisa Serta-Merta

Kasubdit Bidang Jatanras itu mempersilakan keluarga Brgadir Esco untuk datang tiga hari sekali ke Polda NTB menanyakan perkembangan penanganan.

“Perkembangan itu tidak serta-merta langsung saat itu juga. Ada proses, kami mengumpulkan alat bukti,” jelasnya.

Catur juga menyampaikan, penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak bisa serta-merta.

Dari pengamatan Suara NTB, keluarga Brigadir Esco mendatangi Polda NTB sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka terlihat datang menggunakan mobil pick up serta membawa pengeras suara.

Sebelumnya, jenazah Brigadir Esco ditemukan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) di bawah perbukitan daerah setempat, pada Minggu (24/8/2025) siang.

Jenazah korban membengkak dan mulai membusuk mengeluarkan bau tak sedap, sehingga dikerubungi lalat. Bagian lehernya terikat tali.

Informasi penemuan pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang. Dari keterangan saksi bernama Amaq Siun (50), warga setempat, penemuan jenazah berawal saat ia mencari ayamnya yang hilang di bukit belakang rumah.

Saat pencarian, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi menemukan sesosok pria dalam posisi terlentang di bawah pohon. Kondisi korban sudah tidak bernyawa, dengan leher terikat tali, wajah rusak, serta tubuh membengkak.

Belakangan terungkap, Brigadir Esco merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Sekotong, Lombok Barat. Hal itu diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci sepeda motor yang ditemukan di saku celana korban. (mit)

Pegadaian Kanwil VII Denpasar Tumbuh Solid, Dorong Nasabah Ambil Program Badai Emas 2025

globalfmlombok.com
-
0
Pegadaian Kanwil VII Denpasar Tumbuh Solid, Dorong Nasabah Ambil Program Badai Emas 2025

Denpasar (globalfmlombok) –

PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) VII Denpasar mencatatkan kinerja positif hingga Agustus 2025. Outstanding loan (OSL) tumbuh 27,11 persen secara tahunan (year on year/YoY) dan 20,36 persen sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD). Dari sisi nasabah, tingkat retensi tercatat 92,3 persen, sementara akuisisi nasabah baru mencapai 7,7 persen.

Capaian tersebut dipaparkan dalam pembukaan Pelatihan Jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan hasil kerja sama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar di Badung, Bali 10 September 2025. Kanwil VII sendiri membawahi 485 outlet, 64 kantor cabang, dan 6 kantor area.

Pegadaian mencatat 243.315 pengguna aktif aplikasi Pegadaian Digital dengan lebih dari 1,5 juta transaksi. Melalui saluran penjualan, terdapat 7.312 agen aktif yang terdiri dari agen pembiayaan, gadai, pemasaran, dan pembayaran. Total omzet penjualan mencapai Rp1,98 triliun atau rata-rata Rp248 miliar per bulan.

Produk cicil emas menjadi salah satu unggulan dengan akumulasi transaksi hingga Agustus 2025 mencapai 619 kilogram. Dari jumlah tersebut, 78,9 persen didominasi transaksi melalui Galeri 24. “Pencapaian ini tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan masyarakat, khususnya dalam layanan investasi emas dan pembiayaan produktif,” ujar Kepala Departemen Business Support PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, I Made Suasmarajaya.

Menurut Suasmarajaya, Pegadaian terus mendorong nasabah memanfaatkan layanan digital karena aplikasi Pegadaian Digital memberi kemudahan sekaligus nilai tambah bagi pengguna. Selain itu, perseroan juga menggencarkan Program Badai Emas 2025 yang menawarkan hadiah berupa tabungan emas, gadget, mobil niaga, hingga paket wisata luar negeri. Untuk skema syariah, hadiah utama mencakup Paket Haji Plus senilai Rp240 juta dan Paket Umrah Rp40 juta.

Program loyalitas ini berlangsung dalam dua periode, Mei–Agustus dan September–Desember 2025, dengan pengundian hadiah utama dijadwalkan Januari 2026. “Badai Emas 2025 bukan sekadar undian, tetapi bentuk apresiasi bagi nasabah setia sekaligus dorongan agar lebih mengenal produk Pegadaian, baik konvensional maupun syariah. Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa emas adalah instrumen investasi yang aman dan menguntungkan,” kata Suasmarajaya.

Dengan strategi ini, Pegadaian optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir tahun serta memperluas literasi keuangan masyarakat.(ris)

Kejaksaan Cari Pelaku Utama Kasus Dugaan Dana ‘’Siluman’’ Pokir DPRD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Kejaksaan Cari Pelaku Utama Kasus Dugaan Dana ‘’Siluman’’ Pokir DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Zulkifli Said mengatakan pengusutan dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB 2025 terus berprogres. “Masih berjalan, pelaku utama dulu yang harus kami cari,” ucap Zulkifli di Kejati NTB, Rabu, 10 September 2025.

Zulkifli mengatakan, pihaknya tidak lama lagi akan mendapat hasil yang signifikan. Dia enggan menyebut kasus ini sebagai kasus Pokir Dewan. “Ternyata anggaran Pokir itu sampai detik ini, kita cari faktanya belum kita bisa temukan dan ternyata  tidak ada,” jelasnya.

Aspidsus Kejati NTB itu tidak dapat mengungkapkan lebih banyak terkait perkembangan pengusutan kasus dugaan dana ‘’siluman’’ itu. Karena hal itu akan memengaruhi proses penyelidikan yang ada. “Tolong dimaklumi. Ini kasus bukan isapan jempol semata,’’ tegasnya.

Dia menegaskan, penanganan kasus ini terus berjalan dan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.  Penanganan kasus ini menurutnya, merupakan kasus yang paling cepat  ditangani dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Maros itu membantah adanya dugaan suap menyuap di dalam tubuh Kejati NTB terkait perkara ini. “Kami tidak ada yang masuk angin. Kalau ada, langsung saya keluarkan dari tim saya,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyelidik Pidsus Kejati NTB telah memeriksa beberapa pihak untuk mengungkap dugaan korupsi ini. Terakhir jaksa memeriksa anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Sholah Sukarnawadi.

Selain Sukarnawardi, Kejati NTB juga telah memeriksa dan memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini. Masing-masing, Ketua DRPD NTB, Hj.Baiq Isvie Rupaeda, Ruhaiman anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota Komisi I DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marga Harun, Wakil Ketua I, Lalu Wirajaya dan Wakil Ketua II, H. Yek Agil.

Kejati NTB juga telah memeriksa, Anggota Komisi II DPRD NTB, Nanik Suryatiningsih, Anggota Komisi V Bidang Kesehatan DPRD NTB, Indra Jaya Usman atau IJU, Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur, Fisik, dan Pembangunan DPRD NTB, Abdul Rahim, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr.H.Nursalim.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan yang disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)

1...320321322...385Halaman 321 dari 385