Beranda blog Halaman 320

Seleksi Kepala OPD, Kakak Gubernur NTB di Posisi Pertama Calon Inspektur Inspektorat

globalfmlombok.com
-
0
Seleksi Kepala OPD, Kakak Gubernur NTB di Posisi Pertama Calon Inspektur Inspektorat

Mataram (globalfmlombok.com) – Baiq Nelly Kusumawati, kakak Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, lolos seleksi tiga besar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi NTB. Namanya tercatat di posisi pertama, calon Inspektur Inspektorat NTB.

Lolosnya Baiq Nelly, yang juga Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini menjadi perhatian sejak awal mendaftar ikut seleksi. Keikutsertaannya dalam seleksi terbuka ini, menimbulkan isu adanya pejabat “titipan” di tengah penerapan sistem meritokrasi.

Namun, semuanya dibantah tegas oleh Ketua Panitia Seleksi Eselon II yang juga Pj Sekda NTB, H.Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si. “Tidak ada kabar titip menitip. Siapa yang dititip? Coba sebut dulu,” tanyanya.

Menurutnya, seleksi Kepala OPD kali ini sudah sesuai regulasi. Mengikuti berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, tes wawancara, tes makalah, rekam jejak atau track record pejabat, dan sebagainya. “Iya (transparan, red) kan kita lagi seleksi,” ucapnya.

Bersama Baiq Nelly, dua orang lainnya yang lolos seleksi tiga besar eselon II Pemprov NTB yaitu Budi Herman dan M. Zuhudy Kardan. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, tercatat nama Bowo Susatyo, Irnadi Kusuma, dan mantan Plt Kepada DPMPTSP NTB, Wahyu Hidayat.

Posisi tiga besar di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada Jufri, Lalu Suryadi, dan Samsudin. Selanjutnya posisi Kepala Dinas Perhubungan ada Chairy Chalidyanto, Ervan Anwar, dan Yus Harudian Putra.

Kemudian, posisi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ada Lalu Kusuma Wijaya, Marga Sulkifli Rayes, dan Rahmadin. Terakhir, posisi Kepala Biro Hukum ada Ahmad Nuralam, Hubaidi, dan Lalu Amjad.

Pastikan Penerapan Meritokrasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., memastikan penerapan sistem merit dalam proses seleksi Kepala OPD NTB. Salah satunya dengan memberikan bobot di masing-masing penilaian. Misalnya, rekam jejak dan administrasi peserta akan dilihat melalui data Inspektorat dengan poin 20.

Selanjutnya, kepangkatan, golongan IV/c mendapat 15 poin, dan IV/b mendapat 10 poin; dari segi Pendidikan, S1 mendapat 10 poin, S2 dapat 15 poin, dan S3 memperoleh 20 poin. Kemudian berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dapat 15 poin, dan tingkat II mendapat 20 poin.

Lalu, berdasarkan riwayat jabatan, sekali menjabat eselon III mendapat 5 poin, dua kali menjabat eselon III mendapat 10 poin, dan Eselon II mendapat 20 poin.

“Bobot ini tidak bisa direkayasa. Sebagian besar penilaian dilakukan oleh Pansel, sementara asesmen diserahkan ke Mahkamah Agung,” jelasnya. (era)

Jelang MotoGP Mandalika 2025, Organda NTB Ungkap Dugaan Makelar Transportasi Liar

globalfmlombok.com
-
0
Jelang MotoGP Mandalika 2025, Organda NTB Ungkap Dugaan Makelar Transportasi Liar

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Oktober 2025, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku menerima laporan terkait adanya dugaan makelar transportasi liar yang mengatasnamakan panitia resmi.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK), menyebutkan bahwa pihaknya tengah menelusuri oknum yang menawarkan tarif sewa bus harian kepada pemilik armada dengan mengklaim sebagai bagian dari panitia MotoGP. Padahal, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pola transportasi resmi untuk ajang internasional tersebut.

“Kami sudah mendapat laporan ada oknum yang mengaku panitia dan menawarkan harga bus harian untuk keperluan transportasi MotoGP Mandalika. Padahal kami di Organda belum menyelesaikan rapat koordinasi. Ini jelas bentuk penyalahgunaan,” tegas JK, Senin (8/9/2025).

Dugaan sementara, oknum makelar tersebut mendekati pemilik bus untuk menyewa armada, lalu menjual kembali layanan tersebut dengan tarif yang lebih tinggi melalui operator lain. Praktik semacam ini dinilai merugikan pemilik armada resmi sekaligus menimbulkan potensi konflik harga di lapangan.

Junaidi menambahkan bahwa hingga kini, sistem transportasi pendukung MotoGP 2025 masih dibahas bersama Dinas Perhubungan NTB, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan shuttle bus berbayar dari titik-titik tertentu menuju kawasan Sirkuit Mandalika.

“Kalau sistemnya berbayar, harus transparan dan diumumkan resmi ke publik. Tidak boleh ada permainan harga oleh calo. Kalau pemilik bus menetapkan tarif Rp5 juta per hari, calo tidak boleh menjualnya Rp6 juta,” ujarnya.

Organda NTB menyatakan telah menyiapkan jumlah armada yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP. Namun, Junaidi menyoroti pentingnya perencanaan distribusi penumpang, terutama pasca balapan saat ribuan orang keluar secara bersamaan dari area sirkuit.

“Jangan sampai penonton harus berjalan jauh hanya untuk menemukan shuttle bus. Penempatan armada harus strategis, agar tidak timbul kemacetan, kerumunan, atau ketidaknyamanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Organda NTB mendesak pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2025 bersama pemerintah daerah untuk segera menetapkan pola transportasi resmi dan mengumumkan standar tarif angkutan secara terbuka kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme, mencegah praktik ilegal, dan melindungi pelaku usaha resmi di sektor transportasi.

“Tidak boleh ada transaksi bawah tangan. Semua harus transparan dan resmi. Ini demi melindungi anggota kami sekaligus memastikan penonton MotoGP mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai tarif,” pungkas Junaidi. (bul)

Bupati Lobar Ingatkan Tiga Catatan Pada Kepala OPD Baru dan Pejabat Dilantik

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Lobar Ingatkan Tiga Catatan Pada Kepala OPD Baru dan Pejabat Dilantik

BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini mengingatkan tiga catatan penting, di antaranya menjaga loyalitas, integritas, kolaborasi dengan semua pihak dan bekerja cepat, tepat serta Inovatif.

Bupati juga mengingatkan tantangan berat ke depan yang harus dituntaskan kepada semua kepala OPD baru serta pejabat lainnya dalam waktu secepatnya.

Beberapa hal ditekankan Bupati harus dituntaskan, di antaranya persoalan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perindag. Dan program pinjaman tanpa modal serta Koperasi Merah Putih yang menjadi program nasional. “Tantangan kita ke depan makin berat, tetapi saya yakin yang terpilih dari yang tujuh (kepala OPD) ini yang terbaik,’’ katanya,Senin, 8 September 2025.

Ia dan Wabup Hj. Nurul Adha memiliki penilaian yang objektif, menyerahkan keselurahan proses seleksi ke pansel.  Pihaknya memiliki dasar, di mana para pejabat mengikuti asesmen. Hasilnya pun dikatakan setengah dari pejabat yang ikut, memiliki kualitas yang tidak sesuai harapan. Artinya masih butuh waktu untuk memperbaiki oleh aparatur untuk bisa mengejar, sehingga pihaknya pun memiliki portofolio atas profil masing-masing pejabat, dengan berbagai catatan dokumen kepegawaian dan lainnya. Atas dasar itulah, kepercayaannya jatuh kepada Kepala OPD yang baru dilantik.

Ia pun meyakini para kepala OPD yang masih muda dan enerjik, sehingga cepat beradaptasi. Sebab banyak kegiatan yang harus dituntaskan. Salah satu contoh di Dinas Koperasi bagiamana mempercepat tersalurkannya modal usaha tanpa bunga. Dengan sisa waktu, ini harus segera diselesaikan. Begitu juga di Dinas LH banyak hal yang menjadi catatan, termasuk soal internal dan sampah. “Catatan-catatan ini harus bapak ibu tunaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,”tegasnya.

Begitupula di Disperindag, harus dibenahi semua aspek.  Staf Ahli juga, lanjutnya, sesuai dengan nomenklaturnya, memiliki kemampuan yang lebih, sehingga asumsinya dalam menjalankan tupoksinya sebagai Staf Ahli harus bisa pada keahlian nya itu memberikan catatan penting kepada Bupati. Hal ini menjadi bagian penilaiannya agar berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan tantangan lima OPD yang dilebur, tentu yang bisa bertahan adalah yang memiliki kinerja yang baik.

Bupati juga meminta semua jajaran menjaga loyalitas dan integritas, menurutnya boleh jadi pejabat memiliki kompetensi yang bagus, namun ketika diketahui cacat di integritas dan loyalitas, maka tidak akan berlanjut pada tahap selanjutnya.

Ia juga minta semua OPD menjaga kolaborasi baik sesama OPD dan instansi vertikal. Segala potensi ini harus bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan OPD. Membangun komunikasi dengan semua pihak juga penting, bekerja cepat, tepat dan inovatif. OPD juga diingatkan bekerja dengan inovasi dari hari ke hari. “Kita tidak bisa bekerja rutinitas saja, dari hari ke hari itu saja pekerjaannya. Tapi setiap hari harus ada yang Inovasi baru, inilah cara bekerja,”sambungnya. Jika ini dilakukan, ia yakin bisa memberi perubahan besar di Lobar. (her)

Bupati Lantik Tujuh Kepala OPD Dilantik, Tiga Posisi Masih Lowong dan Enam Camat Diganti

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Lantik Tujuh Kepala OPD Dilantik, Tiga Posisi Masih Lowong dan Enam Camat Diganti

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dari 10 posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan seleksi oleh Pantia Seleksi Pemkab Lombok Barat (Lobar), tujuh kepala OPD dilantik pada Senin, 8 September 2025 Sedangkan tiga posisi kepala OPD masih dibiarkan kosong. Selain tujuh Kepala OPD ini, ada delapan camat dimutasi. Lima di antaranya wajah baru.

Pelantikan pejabat ini dilakukan oleh Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini didampingi Wabup Hj Nurul Adha dan Sekda H.Iham. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Bupati, tujuh Kepala OPD yang dilantik hasil seleksi panitia seleksi (pansel) tersebut di antaranya H Ahmad Subardi sebagai Staf Ahli Bupati, H. Afgan Kusumanegara dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Disperindag diisi Lalu Agha Farabi. M. Busyairi dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

I Ketut Ruah dilantik menjadi Kasatpol PP. Deny Arief Nugroho dilantik sebagai Kepala Bappeda dan Baiq Mustika Dwi Adni dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan tiga OPD yang kosong, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Dukcapil. Selain eselon II, ratusan eselon III dan IV juga dirotasi. Ada yanng terkena promosi dan demosi.

Di antaranya delapan camat ada yang diganti dan dirotasi, dari delapan camat, enam camat di antaranya diganti oleh wajah baru. Seperti Camat Gerung Sapoan dirotasi menjadi Camat Lembar, Camat Gerung diisi oleh wajah baru yakni Fitriati Wahyuni. Camat Kuripan diisi Muktamat. Lalu Pardita Utama dirotasi dari Camat Sekotong menjadi Camat Labuapi.

Posisi Camat Sekotong diisi oleh wajah baru yakni Andi Purnawan yang sebelumnya menjabat Sekcam Sekotong.

Selanjutnya, wajah baru juga mengisi posisi Camat Kediri. Saeful Abubakar yang sebelumnya menjabat Kabid di Dinas PMD dipercaya sebagai Camat Kediri. Camat Gunungsari diisi Zulkifli yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dikes. Dan Camat Narmada dijabat oleh Anwar Jayadi. Selain camat ratusan sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi dimutasi.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini, menjelaskan, dari 10 pejabat eselon II yang diseleksi tujuh yang dilantik. Sedangkan tiga posisi tidak diisi (dilantik) karena beberapa hal. Untuk jabatan Kepala Dinas Dukcapil, izin dari Kementerian Dalam Negeri belum keluar. Pada posisi Kadis Kesehatan, yang lulus administrasi kurang dari tiga orang. Sedangkan pada posisi Kadis Dislutkan, peserta yang lolos hingga akhir baru dibuka dokumennya, ternyata belum menjabat dua tahun pada posisi jabatan sebelumnya.

Ditanya alasannya bisa lolos, Bupati mengatakan hal ini terkait administrasi pansel, sehingga ia pun memutuskan dua posisi (Dikes dan Dislutkan) akan dilakukan seleksi ulang. “Tinggal dua ini kita pansel ulang,” imbuhnya.

Bupati menekankan kepada semua pejabat yang dilantik, terutama eselon II agar berlari, bekerja cepat. Sebab  hingga Desember menentukan hasil evaluasinya. Sebab ada lima OPD yang harus dilebur, artinya ada lima orang eselon II tidak mendapatkan jabatan. Jika diurutkan eselon II itu, dari satu sampai 35, maka otomatis yang berada di posisi nomor lima terakhir tidak mendapatkan jabatan, sehingga kesempatannya pada waktu enam bulan ini untuk meningkatkan kinerjanya.

Nantinya, kepala OPD lama dengan staf ahli akan diasesmen ulang. Atas dasar asesmen itu dipadukan dengan basis kinerja pejabat selama ini. “Jadi semuanya objektif,” ujarnya.

Terkait mutasi pejabat eselon III dan IV dimutasi sesuai dengan hasil asesmen. Di antaranya banyak yang promosi, hampir memiliki hasil asesmen yang bagus. Bahkan ia tidak mengenal siapa orangnya, namun hasil asesmennya bagus. Ia berharap bisa bekerja dengan tim yang bagus, sehingga output nya jauh lebih cepat. (her)

ASN Kota Mataram Diduga Banyak “Siluman”

globalfmlombok.com
-
0
ASN Kota Mataram Diduga Banyak “Siluman”

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Penegak Disiplin Kota Mataram, perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Pasalnya, aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Mataram, diduga banyak “siluman”.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, aparatur sipil negara ‘’siluman’’ ini merupakan pegawai yang hanya datang ke kantor untuk absen saja. Mereka tidak berada di tempat saat jam kerja.

Sementara, pimpinan organisasi perangkat daerah banyak berkoar-koar meminta stafnya dipindahkan, karena alasan tidak pernah masuk. Padahal tidak pernah ada laporan dan absensinya selalu penuh. “Jadi mereka datang hanya untuk absen saat  datang dan pulang kerja saja,” jelas Taufik dikonfirmasi pada, Senin, 8 September 2025.

Semestinya kata dia, pimpinan OPD memberikan surat peringatan kepada staf yang malas. Persoalannya kepala dinas tidak berani atau tidak mau memproses.

Yoyok sapaan akrabnya menegaskan, banyak staf dijadikan andalan oleh pimpinan OPD untuk mengerjakan berbagai hal, sehingga staf yang tidak hadir dibiarkan begitu saja. “Karena mereka bekerja di luar tupoksi, maka dibiarkan begitu saja,” kritiknya.

Beberapa OPD disinyalir tidak memiliki program apapun, sehingga ASN cendrung tidak memiliki pekerjaan? Setiap orang terang Yoyok, memiliki beban kerja, apalagi dengan sistem penilaian e-kinerja seperti saat ini.

Ia mencontohkan sopir saja memiliki laporan kinerja. Seperti memastikan kebersihan kendaraan, memindahkan kendaraan, serta mengecek kondisi kendaraan supaya tidak macet. “Jangankan sekelas staf pelaksana. Sopir saja punya rincian kinerja,” jelasnya.

Pihaknya selalu heran pimpinan OPD tidak melaporkan jika ada staf tidak pernah datang bekerja atau memiliki kinerja tidak baik. Pimpinan OPD memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan sampai ketiga kali.

 Menurut dia, apabila OPD tidak bisa menangani staf tersebut, OPD diminta membuat tertulis ke tim indisipliner. Selanjutnya, permasalahan itu menjadi ranah tim disiplin untuk mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian dan sekretaris daerah untuk diberikan hukuman ke ASN tersebut.

 “Kalau ada laporan ASN malas dan lain sebagainya pasti kita akan tindaklanjuti,” tegasnya.

Saat ini, baru satu ASN yang diberhentikan karena tidak pernah masuk kerja sesuai ketentuan. Secara akumulatif belum diketahui berapa jumlah ASN yang menjalani sidang indisipliner. “Paling banyak itu yang sidang perceraian,” demikian kata dia. (cem)

Masyarakat Diminta Waspadai Potensi Banjir Rob

globalfmlombok.com
-
0
Masyarakat Diminta Waspadai Potensi Banjir Rob

Mataram (globalfmlombok.com) – Fenomena corn moon atau bulan jagung diprediksi akan terjadi pada 7-13 September 2025. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob akibat gravitasi bulan dan matahari yang menyebabkan pasang laut maksimum.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengatakan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan kebencanaan dikumpulkan untuk mengantisipasi potensi banjir rob di wilayah pesisir sembilan kilometer Pantai Ampenan. Gelombang laut diperkirakan mengalami kenaikan akibat bulan jagung atau corn moon akibat gratifikasi bulan dan matahari. “Jadi itu yang kita antisipasi untuk mempersiapkan skenario apabila itu terjadi,” katanya dikonfirmasi pada, Senin, 8 September 2025.

Skenario yang biasa dilakukan lanjut Wali Kota, harus dipersiapkan secara matang apabila terjadi kondisi kedaruratan. Misalnya, Dinas Sosial Kota Mataram perlu menyiapkan dapur umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Ampenan menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan. “Jadi semua skenario harus dipersiapkan,” ujarnya.

Proses evaluasi juga perlu dipersiapkan sehingga diminta menggelar rapat secara teknis melibatkan OPD teknis , kecamatan, dan kelurahan. Wali Kota dua periode mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bahwa corn moon terjadi mulai 7-13 September.

Potensi banjir rob hampir terjadi semua wilayah di NTB,terutama di pesisir pantai. Salah satunya di Kabupaten Bima dan lain sebagainya. “Kalau kita di Mataram berada di dua kecamatan yakni, Ampenan dan Sekarbela,” sebutnya.

Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi banjir rob agar segera mengevakuasi diri. BPBD dibantu kecamatan dan kelurahan diminta menyiapkan tanggul sementara, guna mengantisipasi air laut masuk ke pemukiman warga. (cem)

Harga Tembakau Anjlok, Dewan Khawatirkan Gejolak Sosial

globalfmlombok.com
-
0
Harga Tembakau Anjlok, Dewan Khawatirkan Gejolak Sosial

Selong (globalfmlombok.com) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai memburuknya harga tembakau yang dihadapi petani. Kondisi ini dikhawatirkan bakal menjadi fenomena gunung es yang dapat memicu gejolak sosial jika tidak segera ditangani.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menjelaskan bahwa banyak petani tembakau yang mengeluhkan merosotnya harga jual tembakau mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai perusahaan pembeli dinilai tidak peduli dengan nasib para petani.

“Berat juga persoalan ini. Hal ini harus diatasi cepat. Jangan sampai timbulkan riak. Tidak ditanggapi akan ribut,” tegas Hasan Rahman saat diwawancarai pada Senin, 8 September 2025.

Ia mendesak agar Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB segera turun tangan mencari jalan keluar. Menurutnya, penanganan yang lambat hanya akan memperkeruh situasi. “Segera ditanggapi oleh Bupati dan Gubernur. Sama Dinas Pertanian segera carikan jalan keluar, jangan menunggu ribut. Panggil perusahaan dan berikan solusi,” imbaunya.

Hasan Rahman menekankan bahwa persoalan ini merupakan barang atau kewenangan dari tingkat provinsi, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Gubernur dan Bupati harus duduk bersama. Kami di Komisi IV hanya mengumpulkan aspirasi, tidak memiliki kewenangan penyelesaian. Kita harapkan Bupati dan Gubernur,” ujarnya.

Sebagai solusi cepat, ia mengusulkan agar perusahaan daerah milik provinsi dapat ikut serta dalam membeli hasil panen petani untuk menstabilkan harga.

Kekhawatiran lainnya yang disampaikan adalah maraknya aktivitas pembeli gelap. Hasan Rahman menduga ada “permainan” di tingkat provinsi dan menyinggung soal keberadaan “perusahaan gelap” yang justru dapat memicu distorsi harga.

“Pembeli gelap tugas Pemda untuk menertibkan. Ada apa, mungkin ada permainan provinsi. Perusahaan gelap jadi pendorong untuk beli tembakau lebih mahal, tetapi ini tidak terkendali,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif, Komisi IV DPRD Lotim mendorong diadakannya pertemuan yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah, dan perusahaan untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, sebelum gunung es masalah ini benar-benar meledak. (rus)

Sumbawa Resmikan Operasional Tiga Dapur MBG

globalfmlombok.com
-
0
Sumbawa Resmikan Operasional Tiga Dapur MBG

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meresmikan pengoperasian tiga dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah di tiga lokasi. Tiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Plampang dan dua Kecamatan Unter Iwes.

“Pengoperasian dapur MBG ini kami lakukan untuk mendukung program pemerintah termasuk sebagai salah satu upaya dalam menciptakan sumber daya manusia unggul,” kata Haji Jarot, saat meresmikan kegiatan tersebut, Senin, 8 September 2025.

Jarot melanjutkan, keberadaan dapur MBG tidak hanya menjadi ujung tombak perbaikan gizi bagi 200.000 anak dan ibu hamil serta menyusui. Tetapi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dengan menyerap ribuan tenaga kerja dan memberdayakan ratusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Program ini (MBG) adalah sebuah strategi multipihak yang menyatukan tujuan kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045,” ucapnya.

Jarot meyakinkan, keberadaan dapur MBG merupakan sebuah lompatan besar. Ini bukan sekadar program sosial, tetapi merupakan mesin penggerak ekonomi baru yang dapat menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja serta mengaktifkan ratusan pengusaha lokal dalam menangani rantai pasok bahan baku MBG.

“Program ini sangat baik dan kami di Sumbawa akan mengupayakan ada 50 dapur MBG sebagai upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat khususnya anak sekolah,” tambahnya.

Jarot memaparkan akan banyak dampak positif yang akan tercipta dengan keberadaan dapur MBG. Karena setiap dapur nantinya akan menangani rata-rata 4.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, serta ibu hamil dan menyusui dengan total cakupan mencapai sekitar 200.000 orang.

“Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk memutus mata rantai stunting dan mencetak generasi emas Sumbawa yang sehat dan cerdas,” timpalnya.

Namun, yang tak kalah penting, lanjut Jarot, adalah dampak ekonomi bergulir (multiplier effect) yang diciptakan. Setiap dapur diperkirakan akan mempekerjakan minimal 50 warga setempat sebagai koki, asisten dapur, manager logistik, dan distributor.

“Jadi, dengan 50 dapur, sedikitnya 2.500 kepala keluarga akan memiliki penghasilan tetap. Ini belum termasuk dampak tidak langsungnya,” sebutnya.

Bupati turut menekankan dan komitmen para pengusaha yang menangani dapur MBG ini untuk melibatkan pelaku ekonomi lokal. Karena itu merupakan momentum bagi kebangkitan ekonomi desa dan ketahanan pangan lokal, petani, nelayan, dan UMKM akan hidup dan berkembang dengan keberadaan dapur MBG.

“Seluruh bahan baku, seperti beras, sayuran, ikan, telur, ayam, dan bumbu-bumbuan, kita minta diprioritaskan dari petani, nelayan, dan UMKM di Sumbawa. Kami tidak ingin program ini justru mengandalkan pasokan dari luar,” imbaunya.

Keberadaan dapur MBG ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang stabil bagi produk-produk lokal, mendorong peningkatan kualitas dan standar produksi, serta membangun kemandirian ekonomi daerah.

“Inilah esensi dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan keterlibatan langsung pengusaha lokal dalam menangani pembangunan MBG ini, kita membangun dari bawah, untuk rakyat, dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki,” tukasnya. (ils)

Pembahasan APBD Perubahan Lotim Batal Dipercepat

globalfmlombok.com
-
0
Pembahasan APBD Perubahan Lotim Batal Dipercepat

Selong (globalfmlombok.com) – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami keterlambatan akibat belum diterimanya registrasi dari pemerintah provinsi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, dalam wawancara eksklusif menjelang Rapat Paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) .

Menurut Yusri, proses pembahasan APBD Perubahan biasanya mengacu pada evaluasi dari pemerintah provinsi. Namun, hingga awal September 2025, registrasi yang menjadi dasar pembahasan belum juga diterima. “Kami belum dapat registrasi dari provinsi, sehingga pembahasan APBD Perubahan terhambat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang mendorong percepatan pembahasan APBD tanpa harus menunggu evaluasi provinsi selama penetapannya disinkronkan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda Tahun Jamak, dan KUA-PPAS APBD Perubahan .

Keterlambatan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program pembangunan daerah. Yusri menjelaskan pembahasan APBD Perubahan seharusnya dapat dilakukan secara paralel dengan dokumen perencanaan lainnya untuk menghindari penundaan. “Tidak perlu menunggu evaluasi provinsi. Yang terpenting adalah penetapan yang selaras dengan RPJMD dan KUA-PPAS,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pemerintah provinsi terlambat memberikan evaluasi kepada kabupaten, yang kemudian berimbas pada tertundanya proses perencanaan anggaran .

Meski terlambat, Yusri memastikan bahwa DPRD Lotim berkomitmen untuk mempercepat pembahasan begitu registrasi dari provinsi diterima. “Kita harus segera melaksanakan paripurna KUA-PPAS agar program pembangunan tidak terganggu,” ujarnya.

Ia juga berharap agar ke depan, pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan serupa, terutama menyambut penyusunan APBD murni Tahun 2026 .

Keterlambatan pembahasan APBD Perubahan tidak hanya terjadi di Lotim. Seperti yang dialami oleh Kabupaten Kutai Timur (Kutim), penyesuaian anggaran dan efisiensi seringkali memakan waktu lama akibat dinamika fiskal dan teknis administrasi. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah justru berhasil mempercepat pembahasan APBD Perubahan melalui komitmen kuat antara DPRD dan pemerintah daerah .

Permasalahan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perencanaan anggaran. Dengan mengacu pada Permendagri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, diharapkan daerah dapat mengoptimalkan proses penyusunan APBD tanpa terhambat oleh keterlambatan evaluasi dari tingkat atas. “Ini harus menjadi titik awal untuk mempercepat program dan memastikan pembangunan berjalan optimal,” pungkas Yusri. (rus)

Siapkan Rp900 Miliar, Mendagri Sebut Anggaran Perbaikan Kantor DPRD NTB Didanai Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Siapkan Rp900 Miliar, Mendagri Sebut Anggaran Perbaikan Kantor DPRD NTB Didanai Pusat

Mataram (globalfmlombok.com) –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, perbaikan kantor DPRD yang rusak dan dibakar pada aksi massa beberapa waktu lalu akan didanai Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk renovasi Gedung DPRD dan fasilitas umum di beberapa daerah di Indonesia yang rusak dan dibakar.

Mendagri Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong. Begitupun dengan kerusakan sedang.

Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN. Untuk kerusakan berat, dipastikan akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“DPRD Kota Makassar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025.

Tito melanjutkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak pada saat aksi. Kemendagri, sambungnya telah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk segera melakukan rekonstruksi agar layanan publik pulih dan situasi dapat normal kembali.

Siapkan Rp900 Miliar, Mendagri Sebut Anggaran Perbaikan Kantor DPRD NTB Didanai Pusat
Tito Karnavian (Suara NTB/dok)

Anggaran sejumlah Rp900 miliar tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Target perbaikan dipercepat sesuai dengan tingkat kerusakan.

Renovasi melalui APBN menyasar pada fasilitas yang masuk kategori rusak sedang hingga berat. Yaitu fasilitas yang perlu dibongkar dan dibangun ulang.

Dua Gedung Utama DPRD NTB Rusak Parah

Di NTB, dua gedung utama Kantor DPRD rusak parah karena menjadi sasaran massa. Selain itu, Polda NTB juga turut menjadi sasaran tuntutan demonstran akibat meninggalnya salah satu Ojol diduga terlindas rantis.

Berdasarkan data Kemendagri, tercatat sebanyak 228 aksi yang terjadi di 35 provinsi. Terjadi kerusuhan di 42 kabupaten/kota. Dengan NTB tercatat dalam zona merah daerah dengan kerusuhan aksi yang menyebabkan hangusnya gedung Dewan NTB.

“42 berakhir atau terjadi kekerasan. Atau yang kita sebut anarkis. Aksi kekerasan ada pengerusakan misalnya ada 42,” katanya.

Upaya meredam kemarahan massa, Kemendagri merekomendasikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah. Di antaranya agar Kepala Daerah melaksanakan Rapat Forkopimda, menyambangi atau duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh.

Selanjutnya melaksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah, menggencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, Bansos. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta.

Kemudian, jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, laksanakan secara sederhana. Tunda semua keberangkatan ke luar negeri.

Bagi semua Kepala Daerah yang kondisi daerahnya rawan, masing- masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkompimda. Melakukan rekonstruksi atau perbaiki fasilitas yang rusak secepat mungkin.

Lalu, bagi daerah dengan kerusakan parah yang membutuhkan perbaikan lama, disarankan agar fasilitas tersebut ditutup demi menghindari trauma public. Kepala Daerah diimbau menggunakan bahasa santun dan menenangkan saat membuat pernyataan ke publik. Serta mengaktifkan Siskamling RTRW untuk jaga lingkungan masing-masing. (era)

1...319320321...381Halaman 320 dari 381