Beranda blog Halaman 319

Komisi I DPRD NTB Tegaskan Seleksi KI Harus Transparan dan Bebas Titipan

globalfmlombok.com
-
0
Komisi I DPRD NTB Tegaskan Seleksi KI Harus Transparan dan Bebas Titipan

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan bahwa proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berintegritas. Hal ini untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih, tanpa adanya intervensi atau “titipan” dari pihak manapun.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menegaskan bahwa proses seleksi yang terbuka untuk umum harus dijalankan secara objektif oleh Tim Seleksi (Timsel) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB.

“Kalau sudah dibuka untuk umum, maka kami tekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Karena KI ini sangat penting, maka akuntabilitas publik terhadap proses seleksinya sangat krusial,” ujar Akri, Selasa, 9 September 2025.

Akri meminta Timsel agar bekerja bebas dari konflik kepentingan dan tidak memberi ruang bagi praktik titip-menitip calon. Semua peserta harus memiliki kesempatan yang setara, termasuk calon petahana sekalipun. “Saya tidak mau ada hal-hal yang berbau titipan dari siapapun. Yang masuk ke DPRD nanti harus benar-benar tersaring dan teruji melalui proses seleksi,” tegasnya.

Akri juga menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi calon petahana untuk kembali terpilih. Semua akan bergantung pada hasil penilaian Timsel.

“Petahana atau bukan, itu tergantung hasil seleksi. Tidak wajib dipertahankan. Kita ingin semua berjalan sesuai prosedur dan mekanisme, karena kita mengusung sistem meritokrasi,” ujarnya.

Seleksi calon anggota KI NTB akan melalui beberapa tahap, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Timsel kemudian akan mengirimkan 10 nama (dua kali jumlah kebutuhan) ke DPRD NTB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kami di Komisi I DPRD NTB akan menunggu hasil seleksi dari Timsel. Nantinya, DPRD akan memilih 5 orang terbaik dari 10 nama tersebut untuk menjadi anggota KI NTB,” pungkas Akri.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KI NTB terdiri dari lima orang dari beragam latar belakang, yaitu: Ahmad Zaini Rifai (Tokoh Masyarakat – Ketua Pansel). Yusron Hadi (Perwakilan Pemprov NTB). Prof. Kadri (Akademisi UIN Mataram). Ahyar Fadli (Rektor Universitas Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah). Rospita Vici Paulyn (Komisioner KI Pusat).

Ketua Pansel, Ahmad Zaini Rifai, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan independen sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. “Tantangan ke depan cukup berat. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang dan bagian dari hak asasi manusia,” ujarnya.

Komisioner KI NTB mendatang diharapkan memiliki visi kuat terkait keterbukaan informasi. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pembangunan akan meningkat, dan kebijakan yang dibuat oleh badan publik akan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan efektif. (ndi)

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati NTB Perpanjang Kerja Sama Penegakan Kepatuhan Jamsostek

globalfmlombok.com
-
0
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati NTB Perpanjang Kerja Sama Penegakan Kepatuhan Jamsostek

Mataram (globalfmlombok.com) – BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memperpanjang perjanjian kerja sama dalam penegakan kepatuhan dan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Penandatanganan perpanjangan kerja sama ini dilakukan pada Selasa, 9 September 2025 di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Pulau Lombok.

Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi W., dan Kepala Kejati NTB, Wahyudi, SH., MH.. Selain itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, juga menandatangani perjanjian lanjutan dengan para Kepala Kejari di wilayah Pulau Lombok.

Kuncoro Budi menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan lanjutan dari sinergi dua tahun terakhir. Perpanjangan kerja sama ini akan berlaku selama dua tahun ke depan, dan menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan perusahaan di NTB semakin patuh dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek,” ujar Kuncoro.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan Kejaksaan membawa dampak positif dalam peningkatan kepatuhan badan usaha, khususnya dalam pembayaran iuran dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Dalam acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati NTB atas peran aktifnya dalam menegakkan hukum terhadap badan usaha yang belum patuh.

Selama periode 2024–2025, tercatat 472 Surat Kuasa Khusus (SKK) telah ditangani bersama. Dari jumlah tersebut, 217 SKK telah selesai, sementara 255 masih dalam proses. Pada tahun 2025 saja, sebanyak 275 SKK dengan nilai tagihan Rp1,67 miliar telah diserahkan, dengan Rp454 juta berhasil ditagih.

Sebagai bentuk penghargaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kinerja terbaik kepada Kejari Mataram dan Kejari Lombok Timur atas kontribusinya dalam penanganan Jamsostek.

Kepala Kejati NTB, Wahyudi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). “Fungsi kami bukan hanya menindak, tetapi juga memberikan bantuan hukum, pendampingan, hingga pemulihan aset. Kami ingin memastikan manfaat Jamsostek benar-benar dirasakan pekerja,” tegasnya.

Ia juga mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Wahyudi, masih banyak pekerja yang belum memahami perlindungan yang diberikan. “Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, seperti harga semangkuk mie ayam, pekerja sudah bisa mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga kematian,” imbuhnya.

Perpanjangan kerja sama ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial menyeluruh menuju Indonesia Emas 2045. Di NTB, kolaborasi ini diharapkan dapat: Meningkatkan kepesertaan program Jamsostek, Menekan pelanggaran oleh pemberi kerja, Meningkatkan perlindungan bagi pekerja formal dan informal. “Kami berharap kerja sama ini terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mewujudkan NTB yang lebih patuh, adil, dan peduli terhadap hak-hak pekerja,” tutup Wahyudi.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Narsullan Umar juga menyampaikan, kerjasama ini adalah kemitraan strategis antara lembaga negara. Dengan tujuan yang sangat mulia, negara hadir memberikan perlindungan Jamsostek yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara Indonesia. Khususnya di Nusa Tenggara Barat. (bul/*)

Ada Pergerakan Tanah, Pemkab Bima Relokasi KBM SMPN 4 Lambitu Demi Keselamatan Siswa

globalfmlombok.com
-
0
Ada Pergerakan Tanah, Pemkab Bima Relokasi KBM SMPN 4 Lambitu Demi Keselamatan Siswa

Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memutuskan memindahkan kegiatan belajar mengajar (KBM) SMPN 4 Lambitu Satu Atap, Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu. Keputusan ini muncul setelah kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menemukan adanya pergerakan tanah yang berpotensi membahayakan siswa maupun guru.

Tim PVMBG turun meninjau ke lapangan pada 13 Juni 2023. Mereka menemukan tipe rayapan (creep) dan nendatan (rotasi) dengan ciri retakan besar serta mahkota longsor di bagian atas bukit. Tinjauan ini dilakukan karena adanya gerakan tanah di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, dan Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, yang terpantau sejak Mei 2023.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda Olahraga (Dikbudpora) Bima melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas), Husnul Khatimah, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko.

“Fenomena gerakan tanah tersebut menjadi alasan sehingga kegiatan belajar mengajar untuk siswa harus meminjam lokasi di sekolah lain yang terdekat dan tidak mengalami bencana yang sama,” ujarnya, pada Senin, 8 September 2025.

Husnul menjelaskan bahwa relokasi sekolah bukan keputusan mendadak. “Rencana re-lokasi sudah dilakukan sejak tahun 2022. Mulai dari pengusulan pada anggaran Pemerintah Daerah hingga usulan bantuan Dana DAK Fisik Pusat. Kendala yang dialami dalam pengusulan bangunan sekolah tersebut tidak boleh direhab dan harus direlokasi pada lahan baru,” tuturnya.

Pada 2023 lalu, Dinas Dikbudpora bersama Pemerintah Desa Kaowa berhasil menyiapkan lahan baru. Pihak sekolah segera membuat sertifikat tanah sebagai syarat utama mendapatkan bantuan.

“Alhamdulillah dengan berbagai usaha yang dilakukan, melalui pemutakhiran Dapodik Sekolah yang didukung lahan baru bersertifikat. Maka pada tahun 2025 angkatan 6, SMPN 4 Lambitu Satu Atap akan mendapatkan bantuan Revitalisasi 2025,” terangnya.

Ia menyebutkan, saat ini pihak sekolah tengah menyiapkan kebutuhan administrasi dan teknis. Proses tersebut menjadi syarat mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) penandatanganan perjanjian kerja sama penerima bantuan revitalisasi.

Keputusan relokasi memang menyulitkan siswa dan guru karena harus menumpang sementara di sekolah lain. Namun, sebagian orang tua menyatakan lega karena pemerintah bertindak cepat. “Mereka (orang tua siswa) menilai keselamatan anak-anak jauh lebih penting ketimbang kenyamanan belajar sementara,” imbuhnya.

Dengan kepastian bantuan revitalisasi, masyarakat Kaowa berharap SMPN 4 Lambitu segera memiliki bangunan baru yang lebih aman. Pemda berharap pembangunan bisa segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi tuntas tahun 2025 ini. (hir)

Gelar Rakor Cipkon, Polda NTB Nyatakan Siap Amankan Event MotoGP Mandalika 2025

globalfmlombok.com
-
0
Gelar Rakor Cipkon, Polda NTB Nyatakan Siap Amankan Event MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memastikan kesiapan penuh dalam mendukung penyelenggaraan event internasional MotoGP Mandalika 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut ditegaskan Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol Heri Sulesmono SIK, saat mewakili Polda NTB dalam rapat koordinasi cipta kondisi (Rakor Cipkon) persiapan pelaksanaan MotoGP yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhammad Iqbal, di Ballroom Hajar Aswat, Gedung Utama Bank NTB Syariah, Senin, 8 September 2025.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid SIK, menjelaskan bahwa dalam Rakor tersebut dibahas secara detail berbagai aspek pendukung penyelenggaraan MotoGP. Mulai dari kesiapan infrastruktur hingga pengamanan.

“Polda NTB bersama jajaran sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Baik pengamanan di dalam maupun di luar area sirkuit. Kami juga akan didukung personel dari Polda jajaran serta BKO dari Polda lainnya,” jelasnya.

Selain menyiapkan ribuan personel pengamanan, Polda NTB juga akan melengkapi sarana dan prasarana penunjang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penonton, kru, hingga para pembalap internasional.

“Intinya, Polda NTB siap mendukung penuh kelancaran dan kesuksesan MotoGP Mandalika 2025,” tegas Kombes Kholid. (*)

Kejati NTB Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RS Manambai

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RS Manambai

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit (RS) Rujukan Provinsi, RS Manambai Abdulkadir (RSMA), Kabupaten Sumbawa. Proyek pengadaan Alkes tahun 2025 itu sebesar Rp42 miliar.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera Selasa (9/9/2025) mengatakan penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan. “Penyelidikan telah berhenti, penyelidik tidak menemukan adanya tindak pidana,” ucap Efrien.

Efrien tidak merinci kapan tepatnya Kejati NTB melakukan penghentian terhadap dugaan penyimpangan pengadaan Alkes tersebut. “Proyeknya juga belum jalan,” tambah dia.

Sebelumnya, laporan aduan perkara ini masuk ke Kejati NTB sekitar bulan Juli 2025. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun Suara NTB, pengadaan alat kesehatan di RS Rujukan Manambai nilai pagunya sebesar Rp42 miliar.

Dana tersebut bersumber dari APBD NTB, DAK, serta DBHCHT untuk pengadaan 25 item alkes. Pengadaan ke 25 item alat kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan status RS Manambai ke level B.

Ke 25 jenis Alkes tersebut masing-masing, Basic Ortopedi set, Bet Patien, Bowl Stand Waskom, Double CPAP With Compressor, ECG, Energi stretcher.

Kemudian ENT Cair, ENT Frequensy Plasma Surgical Systim, Gergaji Ortopedi. Infuce pump, Kursi Roda, Laparotomi Set, Mobile X Rey. Modural Operating Theatre (MOT), Patien Monitor, Pembuka Gift Orthopedi, Plasma strwlizer.

Portable X Ray, Steam Sterelistation, Section Pimp, Tensi Meter Digital, Tiang infus, Troli Obat, USG 4 Dimensi, dan Ventilator.

RSMA Yakinkan Pengadaan Alkes Sesuai Aturan

Sementara itu, Direktur RS Rujukan Manambai Abdulkadir, dr. Made Sopan Pradnya Nirartha, M.Biomed, Sp.B., yang dikonfirmasi Suara NTB Senin (28/7/2025) menjamin proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi, sebelum kita usulkan kita rembug dulu bersama dokter spesialis yang akan menggunakan alat tersebut. Dokter spesialis lah menyarankan untuk membeli alat sesuai kebutuhan,” jelas Made Sopan.

Dia menjelaskan, pengadaan Alkes tersebut dilakukan manajemen sebagai sarana penunjang dalam upaya meningkatkan status rumah sakit rujukan dari tipe C ke tipe B. Pengadaan dan penambahan Alkes tersebut merupakan sebagai pembeda dari tipe kelas sebelumnya.

“Alat-alat yang kita adakan ini sebagai pembeda dari tipe kelas sebelumnya. Minimal membutuhkan alat yang lebih canggih sesuai spesifikasi,” ucapnya.

Setelah melakukan perencanaan terhadap Alkes yang dibutuhkan, pihaknya baru mengusulkan ke Bappeda dan munculnya pagu anggaran sebesar Rp42 miliar. Sesuai dengan aturan dan Perpres yang terbaru proses pengadaan terhadap alkes tersebut melalui sistem e-catalogue.

“Kita memakai sistem e -catalogue dalam pengadaan Alkes tersebut di situ ada survei dan spesifikasi yang kami minta pun sesuai dengan kebutuhan user (dokter),” jelasnya.

Dia pun tidak menampik banyak sekali penawaran yang masuk sebagai rekanan dalam pengadaan Alkes tersebut. Namun pihaknya memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhan user karena masalah Alkes ini tidak boleh main-main.

“Kita tidak berani beli sembarangan alat, karena kita berhubungan dengan nyawa orang. Sehingga membelinya sesuai dengan kebutuhan user dengan menggunakan sistem e-catalogue,” tegasnya.

Dia menambahkan, di Perpres untuk pengadaan alat-alat tersebut harus menggunakan sistem e-catalogue dan sesuai spesifikasi. Ia mengaku selama ini barang-barang dibeli melalui sistem e-catalogue selalu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh user.

“Jadi, yang namanya barang Alkes tidak bisa kita beli sekarang datangnya besok melainkan butuh waktu minimal dua sampai tiga bulan lamanya,” jelasnya.

Disinggung terkait adanya laporan ke Kejaksaan terkait proses pengadaan terhadap Alkes tersebut? Direktur RSMA mengatakan namanya orang yang menduga bisa saja. Tetapi yang jelas manajemen dalam pengadaan Alkes tersebut sesuai dengan prosedur yang ada termasuk aturan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kita mengikuti mekanisme sistem di e-catalogue dan barang yang kita adakan sesuai dengan spesifikasi yang kita minta dan kebutuhan user,” tutupnya. (mit)

Dewa 19 Dijadwalkan Tampil pada Puncak MotoGP Mandalika 2025

globalfmlombok.com
-
0
Dewa 19 Dijadwalkan Tampil pada Puncak MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Grup musik legendaris Dewa 19 dijadwalkan tampil pada hari ketiga Pelaksanaan MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Minggu, 5 Oktober 2025 mendatang.

Rencana tampilnya grup band yang digawangi Ahmad Dhani ini disampaikan saat rapat persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025. Rapat itu dipimpin Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Bank NTB Syariah, Senin, 8 September 2025

“Untuk performance musik di hari ketiga direncanakan grup band Dewa 19 dan beberapa band berkelas lainnya. Termasuk band lokal juga diikutsertakan memeriahkan sesi akhir event tahunan ini,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menyampaikan hasil rapat persiapan pelaksanaan MotoGP yang dipimpin Gubernur NTB, Selasa, 9 September 2025.

Yusron mengakui jika gelaran MotoGP Mandalika 2025 menjadi tantangan tersendiri sebagaimana disampaikan Gubernur NTB. Pertama, pada waktu yang sama juga tepat ada event Formula 1 di Marina Bay Singapura.

“Namun kita meyakini market MotoGP dan F 1 berbeda, sehingga kita masih bisa berharap bahwa ini tidak mengurangi animo penonton MotoGP untuk hadir di Mandalika Sirkuit,” tambahnya.

Selain itu, tambahnya, pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung dalam waktu kurang dari 30 hari membutuhkan effort yang lebih. Namun dari pemaparan yang disampaikan oleh MGPA, jika event MotoGP merupakan yang keempat kalinya tentu saja sudah ada pengalaman, sehingga bukan suatu yang baru. Untuk itu, pihaknya berkeyakinan event MotoGP bisa terselenggara dengan baik.

Pada bagian lain, berdekatan dengan hari ulang tahun TNI, saat gelaran event berlangsung, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian dan lembaga di pusat bisa hadir menyaksikan langsung gelaran MotoGP Mandalika.

Ada Hal Baru di MotoGP Mandalika 2025

Meski demikian, ungkapnya, ada hal yang baru dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 ini. Selain Parade Pembalap juga ada kegiatan riders go to school. Nantinya para pembalap akan datang hadir di sekolah-sekolah terpilih di lingkar Sirkuit Mandalika. Sekolah tersebut antara lain SMAN 1 Pujut, SMAN 2 Pujut, dan SMKN Pujut.

“Kemudian sebaliknya juga ada program Students Go to Paddock and Circuit pada pre event. Diperkirakan berlangsung pada Jumat tanggal 3 Oktober,” terangnya.

Yusron juga menyampaikan selama event berlangsung akan ada gelaran budaya dan UMKM di area sirkuit. Gelaran itu supaya memberi dampak nyata bagi pariwisata dan pelaku UMKM lokal. Hal ini digelar seperti pada event MotoGP Mandalika sebelumnya.

“Pada kesempatan berikutnya akan dilakukan rapat-rapat tematik sesuai bidang yang telah dibentuk oleh kepanitiaan daerah. Fokus kita sesuai arahan Bapak Gubernur adalah ketersediaan dan keterjangkauan harga akomodasi, kesiapan dukungan transportasi, side event yang menampilkan budaya dan kesenian lokal,” ujarnya.

Namun, juga kehadiran penuh UMKM lokal dan upaya memaksimalkan dukungan event MotoGP Mandalika 2025 bagi perkembangan destinasi wisata di luar Mandalika secara berimbang. “Sehingga event ini tidak saja sukses di dalam arena sirkuit. Namun, lebih dari itu memberi manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat,” harapnya. (ham)

Ratusan Orang Terhempas, Pemprov NTB Usulkan 9.466 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Ratusan Orang Terhempas, Pemprov NTB Usulkan 9.466 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 9.466 tenaga honorer di lingkungan Pemprov NTB menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Jumlah tersebut merupakan honorer yang masuk dalam database BKN, golongan R2, R3, dan R4 yang memenuhi persyaratan.

Sementara, ratusan honorer lainnya terpaksa di-PHK, karena tidak masuk persyaratan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya sudah mengusulkan sejumlah nama honorer tersebut pada pertengahan Agustus 2025 lalu.

“Tanggal 24 Agustus kemarin kita sudah usulakan ke Kemenpan RB, tentu proses-proses sedang berlangsung di sana. Kuotanya sudah ada tinggal kita tunggu,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa, 9 September 2025.

Saat ini, terdapat sebanyak 9.616 honorer di lingkup Pemprov NTB. Dari usulan 9.466 honorer menjadi PPPK paruh waktu, tersisa sekitar 150 honorer yang tidak jelas nasibnya.

Tri menegaskan, nasib 150 honorer yang tidak sesuai persyaratan database otomatis kontraknya tidak berlanjut pada tahun depan.

“Yang seperti ini ketat ketentuan-ketentuannya. Di setiap pengangkatan itu harus ada pernyataan mutlak dari masing-masing Kepala OPD,” terangnya.

Menyinggung soal adanya informasi yang beredar bahwa sekitar 518 honorer otomatis putus kontrak di tahun 2026 karena tidak masuk dalam database BKN. Plt. Kepala Biro Organisasi NTB itu menegaskan kembali honorer yang pihaknya tidak mengusulkan, berarti tidak memenuhi persyaratan.

“Itu kan karena tidak terpenuhi syarat. Tidak ada dalam database. Kalau tidak ada dalam database bagaimana cara mengusulkannya?” tanyanya.

“Yang bisa kita usulkan untuk PPPK paruh waktu adalah yang sudah ada ketentuannya. Kemudian yang tidak masuk dalam database dalam pangkalan data. Kemudian yang ikut CPNS dan tidak lulus, kemudian tidak bisa diproses,” sambungnya.

Terkait adakah upaya Pemprov NTB agar tidak terjadi badai PHK di lingkup Pemprov, Tri mengaku pihaknya tidak bisa memastikan. Yang pasti, pihaknya mengusulkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari pemerintah pusat.

“Anggarannya nanti dari mana? Surat pertanyaan mutlaknya siapa yang berani mengeluarkan untuk memberikan gaji jika tidak terpenuhi syarat seperti itu?” tanyanya lagi.

Fokus kepada yang Masuk Database

Berdasarkan Keputusan Menpan-RB (Kepmenpan) Nomor 16 Tahun 2025, penanganan tenaga non-ASN masih berfokus kepada mereka yang masuk database.

Kategori prioritas saat ini, mengacu pada aturan Kepmenpan sebelumnya. Tenaga honorer dalam kategori R2, R3, dan R3B menjadi prioritas, sedangkan kategori R4 yang non-database posisinya masih belum jelas.

“Yang R2, R3, R3B menjadi prioritas sesuai dengan peraturan Kepmenpan, itu kan sudah diatur prioritasnya. Prioritas 2 itu R2, prioritas 3 R3 dan seterusnya, prioritas 4 itu R4,” kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Rian Priandana.

Saat ini, BKD masih melakukan penataan terhadap ribuan honorer yang ada di Pemprov NTB. Penataan tersebut mempertimbangkan empat aspek, yakni ketersediaan anggaran, kebutuhan organisasi, kondisi pekerja, serta faktor batas usia pensiun (BUP) atau kematian. (era)

Polisi Lakukan Tes DNA pada Bercak Darah di Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Nipah

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Lakukan Tes DNA pada Bercak Darah di Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Nipah

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lombok Utara melakukan tes DNA terhadap temuan darah di tempat kejadian perkara (TKP) kematian mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) berinisial MVP (19).

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, Selasa (9/9/2025) mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu hasil uji DNA tersebut dari Lab Forensik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ada di Bogor, Jawa Barat.

“Kami tunggu hasil uji DNA awal dari Labfor. Juga hasil uji DNA tambahan menyusul ditemukannya beberapa bercak darah di TKP,” tuturnya.

Purwanta menyebutkan, pihaknya telah mengirim sampel darah sebanyak dua kali ke Puslabfor Bareskrim Polri. Sampel darah tersebut sama-sama hasil dari olah TKP yang penyidik lakukan.

“Langkah ini penting untuk memastikan kecocokan barang bukti dengan korban maupun pihak lain yang kemungkinan ada kaitannya atas peristiwa tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Polres Lombok Utara kini masih belum dapat meminta keterangan resmi saksi kunci dalam kasus ini. Saksi kunci dalam kasus kematian mahasiswi Unram ini yakni teman korban di TKP berinisial RA (19).

RA (kerabat korban) belum dapat dimintai secara resmi lantaran kondisi kesehatan yang masih belum stabil.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses penyelidikan kepada pihak kepolisian dan segera terungkap,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat saat ditemui media di Masjid Polda NTB, Jumat (29/8/2025) menyebutkan, sudah ada satu orang yang diamankan pihak kepolisian.

Namun, dia enggan membeberkan identitas satu orang yang telah polisi tahan karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polda NTB dalam penanganan kasus ini juga telah berkoordinasi dengan Polres Lombok Utara.

Pihak kepolisian saat ini juga telah menerima hasil visum dan autopsi di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Mataram.

Hasilnya, mereka menemukan adanya dugaan bahwa mahasiswi Fakultas Peternakan Unram tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Temuan luka robek di alat vital korban memperkuat dugaan tersebut.

Syarif menegaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami temuan tersebut.

“Apakah pelakunya, mohon maaf, korban satu lagi (pacar MVP) atau orang yang sudah kami amankan? Akan kita uji coba lab. Pokoknya kita maksimal,” tandasnya.

Diduga Korban Begal

Sebagai informasi, MVP pergi dari rumahnya bersama salah seorang temannya berinisial RA (19) pada Selasa (26/8/2025).

Khawatir anaknya tak kunjung pulang, keluarga MVP kemudian menanyakan teman kuliah korban tentang keberadaan korban.

Pihak keluarga kemudian melakukan pencarian dengan melacak keberadaan korban melalui check post (CP). Dari hasil pelacakan, posisi terakhir terdeteksi di sekitar Pantai Nipah.

Orang tua korban bersama sejumlah pihak kemudian menuju lokasi. Pada pukul 01.30 Wita, RA ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Ia segera dibawa ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sementara beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 06.30 Wita, korban MVP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh telungkup di lokasi yang sama.

Dari keterangan RA yang selamat, peristiwa ini diduga kuat merupakan tindak pembegalan. Ia menyebut ada dua orang pelaku yang menyerang mereka, bahkan dirinya sempat dipukul menggunakan kayu hingga tak sadarkan diri. (mit)

Seleksi Kepala OPD, Kakak Gubernur NTB di Posisi Pertama Calon Inspektur Inspektorat

globalfmlombok.com
-
0
Seleksi Kepala OPD, Kakak Gubernur NTB di Posisi Pertama Calon Inspektur Inspektorat

Mataram (globalfmlombok.com) – Baiq Nelly Kusumawati, kakak Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, lolos seleksi tiga besar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi NTB. Namanya tercatat di posisi pertama, calon Inspektur Inspektorat NTB.

Lolosnya Baiq Nelly, yang juga Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini menjadi perhatian sejak awal mendaftar ikut seleksi. Keikutsertaannya dalam seleksi terbuka ini, menimbulkan isu adanya pejabat “titipan” di tengah penerapan sistem meritokrasi.

Namun, semuanya dibantah tegas oleh Ketua Panitia Seleksi Eselon II yang juga Pj Sekda NTB, H.Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si. “Tidak ada kabar titip menitip. Siapa yang dititip? Coba sebut dulu,” tanyanya.

Menurutnya, seleksi Kepala OPD kali ini sudah sesuai regulasi. Mengikuti berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, tes wawancara, tes makalah, rekam jejak atau track record pejabat, dan sebagainya. “Iya (transparan, red) kan kita lagi seleksi,” ucapnya.

Bersama Baiq Nelly, dua orang lainnya yang lolos seleksi tiga besar eselon II Pemprov NTB yaitu Budi Herman dan M. Zuhudy Kardan. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, tercatat nama Bowo Susatyo, Irnadi Kusuma, dan mantan Plt Kepada DPMPTSP NTB, Wahyu Hidayat.

Posisi tiga besar di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada Jufri, Lalu Suryadi, dan Samsudin. Selanjutnya posisi Kepala Dinas Perhubungan ada Chairy Chalidyanto, Ervan Anwar, dan Yus Harudian Putra.

Kemudian, posisi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ada Lalu Kusuma Wijaya, Marga Sulkifli Rayes, dan Rahmadin. Terakhir, posisi Kepala Biro Hukum ada Ahmad Nuralam, Hubaidi, dan Lalu Amjad.

Pastikan Penerapan Meritokrasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., memastikan penerapan sistem merit dalam proses seleksi Kepala OPD NTB. Salah satunya dengan memberikan bobot di masing-masing penilaian. Misalnya, rekam jejak dan administrasi peserta akan dilihat melalui data Inspektorat dengan poin 20.

Selanjutnya, kepangkatan, golongan IV/c mendapat 15 poin, dan IV/b mendapat 10 poin; dari segi Pendidikan, S1 mendapat 10 poin, S2 dapat 15 poin, dan S3 memperoleh 20 poin. Kemudian berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dapat 15 poin, dan tingkat II mendapat 20 poin.

Lalu, berdasarkan riwayat jabatan, sekali menjabat eselon III mendapat 5 poin, dua kali menjabat eselon III mendapat 10 poin, dan Eselon II mendapat 20 poin.

“Bobot ini tidak bisa direkayasa. Sebagian besar penilaian dilakukan oleh Pansel, sementara asesmen diserahkan ke Mahkamah Agung,” jelasnya. (era)

Jelang MotoGP Mandalika 2025, Organda NTB Ungkap Dugaan Makelar Transportasi Liar

globalfmlombok.com
-
0
Jelang MotoGP Mandalika 2025, Organda NTB Ungkap Dugaan Makelar Transportasi Liar

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Oktober 2025, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku menerima laporan terkait adanya dugaan makelar transportasi liar yang mengatasnamakan panitia resmi.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK), menyebutkan bahwa pihaknya tengah menelusuri oknum yang menawarkan tarif sewa bus harian kepada pemilik armada dengan mengklaim sebagai bagian dari panitia MotoGP. Padahal, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pola transportasi resmi untuk ajang internasional tersebut.

“Kami sudah mendapat laporan ada oknum yang mengaku panitia dan menawarkan harga bus harian untuk keperluan transportasi MotoGP Mandalika. Padahal kami di Organda belum menyelesaikan rapat koordinasi. Ini jelas bentuk penyalahgunaan,” tegas JK, Senin (8/9/2025).

Dugaan sementara, oknum makelar tersebut mendekati pemilik bus untuk menyewa armada, lalu menjual kembali layanan tersebut dengan tarif yang lebih tinggi melalui operator lain. Praktik semacam ini dinilai merugikan pemilik armada resmi sekaligus menimbulkan potensi konflik harga di lapangan.

Junaidi menambahkan bahwa hingga kini, sistem transportasi pendukung MotoGP 2025 masih dibahas bersama Dinas Perhubungan NTB, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan shuttle bus berbayar dari titik-titik tertentu menuju kawasan Sirkuit Mandalika.

“Kalau sistemnya berbayar, harus transparan dan diumumkan resmi ke publik. Tidak boleh ada permainan harga oleh calo. Kalau pemilik bus menetapkan tarif Rp5 juta per hari, calo tidak boleh menjualnya Rp6 juta,” ujarnya.

Organda NTB menyatakan telah menyiapkan jumlah armada yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP. Namun, Junaidi menyoroti pentingnya perencanaan distribusi penumpang, terutama pasca balapan saat ribuan orang keluar secara bersamaan dari area sirkuit.

“Jangan sampai penonton harus berjalan jauh hanya untuk menemukan shuttle bus. Penempatan armada harus strategis, agar tidak timbul kemacetan, kerumunan, atau ketidaknyamanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Organda NTB mendesak pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2025 bersama pemerintah daerah untuk segera menetapkan pola transportasi resmi dan mengumumkan standar tarif angkutan secara terbuka kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme, mencegah praktik ilegal, dan melindungi pelaku usaha resmi di sektor transportasi.

“Tidak boleh ada transaksi bawah tangan. Semua harus transparan dan resmi. Ini demi melindungi anggota kami sekaligus memastikan penonton MotoGP mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai tarif,” pungkas Junaidi. (bul)

1...318319320...381Halaman 319 dari 381