Beranda blog Halaman 319

Pengusaha Beras Terancam Gulung Tikar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebijakan pemerintah menentapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium berdampak luas. Bukan saja masyarakat kesulitan mencari di retail modern, melainkan pengusaha mulai terancam gulung tikar.

Salah satu pengusaha beras lokal menyampaikan, pihaknya telah dua pekan tidak melakukan pengiriman ke toko dan retail modern di Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Cakranegara, Kota Mataram. Kondisi ini disebabkan adanya ketentuan HET beras premium dari pemerintah Rp14.900 per kilogram. Harga itu dinilai tidak sesuai dengan modal dan biaya produksi lainnya. “Kita tidak bisa mengisi di retail. Seolah mata pencarian kita distop,” terang sumber yang enggan disebut identitasnya.

Ia mensiasati stok beras premium miliknya dijual ke langsung ke konsumen. Meskipun pelanggannya yang biasa membeli di toko mengeluh dan menanyakan beras produksinya.

Ia menambahkan,beras yang diproduksi dibeli dari penggilingan skala kecil. Artinya, berbeda dengan penggilingan besar yang bisa menekan di bawah HET untuk dijual ke toko. “Kalau kami tidak bisa karena usaha skala kecil,’’ ujarnya.

Kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah senilai Rp14.900 coba dihitung. Setelah dikalkulasi ternyata harganya mendekati Rp16.000 per kilogram. Harga itu lanjutnya, belum dihitung dari keuntungan yang diambil oleh toko. Pihaknya memilih tidak mendistribusikan beras premium ke toko atau retail modern, karena khawatir ada penarikan dari aparat kepolisian atau Satgas Pangan.

Kondisi ini diakui, memiliki dampak bagi operasional usahanya, sehingga terancam gulung tikar. “Bisa dikatakan tiga perempat kita mati karena tidak ada kerjaan,” ujarnya.

Menurut dia, jenis usaha yang dijalankan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkup kecil. Pemerintah diharapkan memperjelas aturan harga untuk beras premium. Paling tidak kata dia, harga beras premium kembali ke harga acuan atau mekanisme pasar.

Pengusaha beras tidak mungkin menjual dengan harga mahal jika harga gabah murah. “Kalau harga gabah naik pasti kita akan jual mahal. Kalau gabah murah kita jual dengan harga murah,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menyampaikan, hasil rapat bersama suplair beras dan retail modern, di Kota Mataram dan Dirkrimsus Polda NTB. Pengusaha dan retail modern tetap diminta menjual beras premium sesuai HET Rp14.900. Jika tidak sesuai maka akan ditarik berasnya.

Dinas Perdagangan sifatnya berkoordikasi dengan retail dan distributor. Walaupun diakui, belum ada solusi bagi pengusaha dan retail modern. “Kami sifatnya membantu berkoordinasi saja,” jawabnya.

Bagaimana dengan nasib pengusaha beras lokal yang terancam gulung tikar? Nida enggan memberikan komentar. Ia menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. (cem).

Antrean SKCK Dibatasi, Pemberkasan PPPK Paruh Waktu Mataram Dinilai Tak Cukup Sepekan

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pemberkasan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang lulus di Kota Mataram terancam terganggu. Hal ini menyusul adanya pembatasan antrean pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Mataram, yang dinilai membuat waktu pemberkasan tidak cukup jika hanya diberi waktu sepekan, yakni hingga batas akhir 22 September 2025.

Pembatasan ini disebut menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemberkasan yang merupakan tahapan wajib. Banyak peserta mengaku kesulitan mendapatkan slot antrean, baik melalui sistem pendaftaran daring maupun datang langsung ke kantor polisi.

Salah satu peserta PPPK Paruh Waktu Mataram, Rani, mengaku antrean dibatasi meskipun dirinya sudah datang langsung sejak pagi hari. “Saya sudah datang antre dari pagi, tapi tetap dibatasi. Kalau tidak salah, hanya sekitar 200 orang per hari. Sedangkan waktu pengisian tinggal lima hari lagi,” keluhnya, Senin (15/9/2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh, Wayan, yang mendaftar permohonan SKCK melalui sistem daring. Ia bahkan sudah membayar biaya administrasi sebesar Rp30.000 dengan transaksi digital, namun tetap harus mengikuti antrean yang dijadwalkan.

“Saya sudah bayar lewat online. Tinggal ambil SKCK-nya saja, tapi tetap harus ikut antre. Dapat jadwalnya hari Sabtu atau Minggu, 21–22 September 2025,” katanya.

Dengan jumlah peserta PPPK paruh waktu Mataram yang mencapai lebih dari 3.000 orang, banyak pihak menilai waktu satu minggu tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh pemberkasan, khususnya pengurusan SKCK. Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah mempertimbangkan perpanjangan waktu pemberkasan agar semua peserta dapat terpenuhi haknya.

Ikuti Aturan Pusat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengakui, waktu pemberkasan PPPK paruh waktu memang sangat terbatas. Apalagi, proses ini seharusnya selesai pada 15 September 2025. Namun kemudian diperpanjang satu minggu karena banyaknya kendala teknis, khususnya dalam pengurusan SKCK.

“Kami tahu banyak peserta yang kesulitan membuat SKCK. Tapi tetap, berkas harus lengkap sebelum 22 September. Karena kami mengikuti aturan dari pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlambatan peserta bukan hanya disebabkan oleh antrean panjang. Tetapi juga akibat sistem daring SKCK yang sempat mengalami gangguan di hari-hari awal pasca pengumuman kelulusan. (pan)

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

0

Denpasar (globalfmlombok.com)-

Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, minyak, makanan siap saji, serta kebutuhan dasar lainnya untuk mendukung para korban di lokasi pengungsian. Bantuan disalurkan ke beberapa titik terdampak di wilayah Denpasar dan Badung seperti Pasar Badung, Kerobokan, dan Pemecutan.

General Manager Household Consumer Business Region Bali Nusra, Ricky Erickson Panggabean menyampaikan, “Kami segenap keluarga besar Telkomsel turut prihatin atas musibah banjir yang melanda masyarakat Bali. Melalui bantuan CSR ini, kami berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan memberikan dukungan agar mereka tetap kuat menghadapi situasi ini.”

Selain memberikan bantuan kebutuhan pokok, Telkomsel juga memastikan kualitas jaringan komunikasi tetap optimal di wilayah terdampak. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terus berkomunikasi dengan lancar, terutama untuk kebutuhan darurat dan koordinasi penanganan bencana.

Hujan yang melanda Pulau Bali pada sejak 9 September 2025 menyebabkan banjir di sejumlah titik Pulau Bali. “Kami berharap ada bantuan yang diterima oleh pedagang, saat ini kondisinya banyak barang dari pedagang di Pasar Kumbasari yang hilang terbawa banjir, terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Telkomsel pada hari ini,” ungkap I Wayan Gama, Kepala Unit Pasar Kumbasari.

Telkomsel senantiasa berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan layanan telekomunikasi terbaik, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang diwujudkan dalam berbagai aksi nyata membantu masyarakat Indonesia.(r)

 

Dirlantas Polda NTB Gelar Patroli Cipkon, Pastikan Keamanan Jalur dan Fasilitas Jalan Jelang Event MotoGP 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Lama tak terdengar, pihak kepolisian kini masih melengkapi berkas perkara kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi. Kejati NTB telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus itu ke Polda NTB setelah rekonstruksi dilakukan.

Kepala Subdit III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan kepada media, Minggu (14/9/2025) menuturkan, jaksa telah tiga kali memberi petunjuk untuk melengkapi berkas perkara.

“Setelah rekonstruksi, jaksa dua kali beri petunjuk,” ucap dia.

Pelimpahan berkas perkara pertama, jaksa memberikan petunjuk untuk melakukan rekonstruksi. Setelah rekonstruksi dilakukan, pihak kepolisian kembali melimpahkan berkas yang kedua kali. Namun, kembali dikembalikan pihak jaksa dengan pemberian beberapa petunjuk lagi.

“Nah, itu yang sedang kami lengkapi,” tambahnya.

Catur enggan membeberkan apa saja petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas yang kedua dan ketiga ini.

“Kalau itu tidak bisa kami sampaikan,” ucap dia.

Dia juga tidak mengatakan apa temuan polisi terkait motif para tersangka melakukan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nurhadi. Begitu juga terkait fakta adanya cincin yang disita dari salah satu tersangka.

“Itu nanti biar terungkap di persidangan,” tandanya.

Sebelumnya, Polda NTB telah melakukan rekonstruksi terhadap kasus ini pada Senin (11/8/2025). Rekonstruksi tersebut berdasarkan petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas perkara pertama.

Pihak kepolisian merekonstruksi 88 adegan terkait kasus kematian anggota Bid Propam Polda NTB itu.

Tiga adegan di kediaman Kompol Y, 6 adegan di Polda NTB, 21 adegan di Pelabuhan Senggigi, 16 adegan di Fresh Market, dan 42 di Gili Trawangan. Di Gili Trawangan, polisi merekonstruksi 42 adegan di 3 lokasi, yakni di Villa Tekek, Natya Hotel, dan Klinik Warna Medica.

Rekonstruksi itu juga menghadirkan ahli forensik dan ahli bela diri. Ahli bela diri menunjukkan bagaimana tulang lidah dan tulang leher korban bisa patah.

Ahli bela diri yang hadir dalam rekonstruksi tersebut menyebut bahwa Nurhadi meninggal karena dipiting dan dipukul.

Dirreskrimum Polda NTB menyebut bahwa tersangka Kompol Y dan Ipda HC merupakan pelaku utama kematian Brigadir Muhammad Nurhadi.

Kompol Y dan Ipda HC kuat menjadi pelaku utama karena mereka berdualah yang berada di tempat kejadian saat itu. Dugaan pembunuhan terhadap Nurhadi diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.59 Wita hingga 20.00 Wita.

Meskipun mengerucut pada dua pelaku utama. Pasal sangkaan tetap sama kepada ketiga tersangka, yakni Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP. Dengan tambahan Pasal 338 dan Pasal 221 KUHP. Sebelumnya, Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan meninggal dunia di kolam Vila Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, pada Rabu, 16 April 2025.

Sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini memicu penyelidikan mendalam hingga akhirnya polisi menetapkan tiga tersangka, yakni: Kompol Y, Ipda HC, dan Perempuan berinisial M. (mit)

Batal Berkantor di Gubernuran, DPRD NTB Sulap Garasi Jadi Ruang Kerja

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana DPRD NTB berkantor di Kantor Gubernur NTB batal. Dewan lebih memilih menyulap garasi kantor yang berlokasi di Jalan Udayana tersebut menjadi empat ruangan untuk dijadikan sebagai tempat bekerja.

Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra menyatakan, alasan pihaknya lebih memilih memperbaiki garasi dibanding berkantor di Kantor Gubernur NTB karena takut mengganggu proses kerja eksekutif. Meski Gubernur NTB telah menyediakan ruangan kepada lima komisi DPRD NTB.

“Aktivitas di Kantor Gubernur juga kan ada. Kebetulan ini bisa kita manfaatkan. Sudah ditinjau juga. Ternyata tidak perlu menghabiskan cost (biaya) yang terlalu besar,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.

Meski menyulap parkiran menjadi ruangan kerja, untuk kegiatan rapat paripurna Dewan tetap menggunakan Kantor Gubernur NTB.

Saat ini, Dewan bersama BPBD sudah membersihkan garasi yang berada di bawah gedung sekretariat. Rencananya, akan dibentuk empat ruangan untuk ruang rapat Dewan.

“Kita sediakan lima ruangan. Ruang TU ini kita fungsikan untuk ruang rapat, empat yang di garasi,” katanya.

Sementara, untuk ruang komisi belum ada lokasi yang bisa dijadikan opsi. Sehingga anggota dewan saat ini menerapkan Work From Home (WFH) sesuai dengan edaran Ketua DPRD NTB, Hj.Baiq Isvie Rupaeda. “WFH ini berakhir sampai ada ruangan,” ucapnya.

Menyinggung soal kerugian akibat hangusnya gedung utama Kantor DPRD NTB. Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menegaskan belum ada hitungan resmi terkait hal tersebut. Mereka akan melakukan pembahasan pada Senin, 15 September 2025 untuk mengetahui total kerugian.

Nantinya, Dewan akan mengundang tim appraisal untuk menghitung total kerugian. Hitungan kerugian dengan melihat biaya pembangunan Kantor DPRD NTB disesuaikan dengan kurs tahun ini. “Penyusutan berapa. Kita lihat nanti,” katanya.

Rencana Berkantor di Kantor Gubernur NTB

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, opsi satu atap antara eksekutif dan legislatif menjadi solusi yang tepat. Karena dianggap lebih cepat, murah, sekaligus efektif.

“Yang bisa kita sisihkan, solusi yang murah meriah kan ini. Ini kan sudah ada fasilitas. Dulu katanya memang ruang paripurna DPR. Jadi sekalian saja kita manfaatkan,” ujarnya.

Menurutnya, pilihan ini sekaligus mendekatkan kerja eksekutif dan legislatif. Hal ini penting mengingat waktu pembahasan program pembangunan daerah semakin sempit.

“Mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih. Jadi harus intensif sekali melakukan pertemuan antara eksekutif dan legislatif,” tambahnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu membeberkan, ada banyak alternatif lain sebagai kantor sementara DPRD NTB. Mulai dari menyewa gedung hingga hotel. Namun opsi tersebut dinilai tidak realistis. “Tidak ada, tidak pernah ada pembahasan, belum kita pikirkan,” tegasnya. (era)

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Mataram (globalfmlombok.com) – Lama tak terdengar, pihak kepolisian kini masih melengkapi berkas perkara kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi. Kejati NTB telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus itu ke Polda NTB setelah rekonstruksi dilakukan.

Kepala Subdit III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan kepada media, Minggu (14/9/2025) menuturkan, jaksa telah tiga kali memberi petunjuk untuk melengkapi berkas perkara.

Pelimpahan berkas perkara pertama, jaksa memberikan petunjuk untuk melakukan rekonstruksi. Setelah rekonstruksi dilakukan, pihak kepolisian kembali melimpahkan berkas yang kedua kali. Namun, kembali dikembalikan pihak jaksa dengan pemberian beberapa petunjuk lagi.

“Nah, itu yang sedang kami lengkapi,” tambahnya.

Catur enggan membeberkan apa saja petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas yang kedua dan ketiga ini.

“Kalau itu tidak bisa kami sampaikan,” ucap dia.

Dia juga tidak mengatakan apa temuan polisi terkait motif para tersangka melakukan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nurhadi. Begitu juga terkait fakta adanya cincin yang disita dari salah satu tersangka.

“Itu nanti biar terungkap di persidangan,” tandanya.

Sebelumnya, Polda NTB telah melakukan rekonstruksi terhadap kasus ini pada Senin (11/8/2025). Rekonstruksi tersebut berdasarkan petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas perkara pertama.

Pihak kepolisian merekonstruksi 88 adegan terkait kasus kematian anggota Bid Propam Polda NTB itu.

Tiga adegan di kediaman Kompol Y, 6 adegan di Polda NTB, 21 adegan di Pelabuhan Senggigi, 16 adegan di Fresh Market, dan 42 di Gili Trawangan. Di Gili Trawangan, polisi merekonstruksi 42 adegan di 3 lokasi, yakni di Villa Tekek, Natya Hotel, dan Klinik Warna Medica.

Rekonstruksi itu juga menghadirkan ahli forensik dan ahli bela diri. Ahli bela diri menunjukkan bagaimana tulang lidah dan tulang leher korban bisa patah.

Ahli bela diri yang hadir dalam rekonstruksi tersebut menyebut bahwa Nurhadi meninggal karena dipiting dan dipukul.

Dirreskrimum Polda NTB menyebut bahwa tersangka Kompol Y dan Ipda HC merupakan pelaku utama kematian Brigadir Muhammad Nurhadi.

Kompol Y dan Ipda HC kuat menjadi pelaku utama karena mereka berdualah yang berada di tempat kejadian saat itu. Dugaan pembunuhan terhadap Nurhadi diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.59 Wita hingga 20.00 Wita.

Meskipun mengerucut pada dua pelaku utama. Pasal sangkaan tetap sama kepada ketiga tersangka, yakni Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP. Dengan tambahan Pasal 338 dan Pasal 221 KUHP. Sebelumnya, Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan meninggal dunia di kolam Vila Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, pada Rabu, 16 April 2025.

Sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini memicu penyelidikan mendalam hingga akhirnya polisi menetapkan tiga tersangka, yakni: Kompol Y, Ipda HC, dan Perempuan berinisial M. (mit)

Terjun dari Atas Kapal, Penumpang Lintas Padangbai-Lembar Berhasil Diselamatkan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Seorang penumpang KMP Parama Kalyani yang menyeberang dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar, berinsial SJ terjun dari kapal, pada Minggu (14/9/2025) sekitar pukul 16.30 Wita. Untungnya, SJ, warga Narmada Lombok Barat itu, berhasil diselamatkan oleh kru kapal. Namun kejadian ini sempat menghebohkan penumpang lainnya.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Lembar Agus Djoko Triyanto yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan kejadian penumpang yang terjun dari atas Kapal tersebut. “Ya benar ada kejadian itu (penumpang terjun dari atas kapal),” kata Djoko.

Namun Djoko tidak merinci identitas korban dan titik koordinat korban menjatuhkan diri dari kapal. Yang jelas kejadian ini telah ditangani oleh pihak Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (Polsek KP3 Lembar).

Penumpang ini naik KMP Parama Kalyani yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai sekitar pukul 13.30 siang. Memasuki perairan Lombok, penumpang ini terjun atau menjatuhkan diri dari atas kapal. Namun penumpang ini bisa diselamatkan. “Penumpang meloncat, tapi berhasil diselamatkan,” imbuhnya.

Kapal pun melanjutkan perjalanan hingga sandar di dermaga Pelabuhan Lembar. Penumpang pun selanjutnya dibawa ke Polsek KP3. Djoko menyarankan konfirmasi lebih lanjut terkait penanganannya ke Polsek KP3 Lembar.

Berhasil Dievakuasi

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Ipda Imran mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian penumpang terjun dari atas kapal KMP Parama Kalyani, pada hari Minggu, 14 September 2025 sekitar pukul 16.30 wita.

“Seorang pengguna jasa terjatuh atau terjun ke laut dari kapal pada saat perjalanan dari Pelabuhan Padangbai Bali menuju Pelabuhan PT ASDP Lembar,” terangnya.

Disebutkan, identitas penumpang ini bernama SJ (22), seorang mahasiswa berasal dari Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat Barat.

Ia menerangkan, kronologi kejadian tersebut, pertama kali diketahui sekitar pukul 15.30 wita oleh kru kapal yang berjaga. Kru kapal melihat penumpang ini melompat ke laut. Posisi kapal pada saat korban melompat ke laut sudah masuk wilayah perairan Lombok. Melihat kejadian itu, kru kapal pun melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Kapal.

Selanjutnya, Kapten melakukan manuver dengan memutar kapal dan mencari korban. “Dan korban ditemukan, selanjutnya kru kapal menurunkan sekoci untuk melakukan evakuasi,” jelasnya.

Setelah dilakukan evakuasi, korban pun berhasil dinaikkan ke atas kapal. Diduga penumpang ini di bawah pengaruh minuman keras. Kapal pun melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Lembar. Sekira pukul 18.30 Wita, kapal berhasil sandar di Dermaga II Pelabuhan PT ASDP Lembar dan melakukan bongkaran.

“Korban kami evakuasi bersama Personil BKO TNI AL dan petugas BKK Lembar,” imbuhnya.

Korban selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas BKK Lembar. Hasil pemeriksaan tersebut, korban dinyatakan dalam keadaan baik. Setelah memastikan korban kodisinya sehat, KSPK 1 berupaya menghubungi pihak keluarga untuk dilakukan penjemputan ke Mako Polsek KP3.

“Saat ini korban masih diamankan di Mako Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar sampai dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga,” tutupnya. (her)

Renovasi Kantor DPRD NTB Butuh Anggaran Lebih dari Rp100 Miliar

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Renovasi Kantor DPRD NTB membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Hal ini menyusul kondisi gedung utama yang rusak parah diduga akibat dibakar massa. Bangunan lantai atas gedung tidak bisa diselamatkan. Begitu pun fasilitas yang ada di dalamnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan, kondisi gedung wakil dewan NTB itu sudah hancur. Karena itu, membutuhkan renovasi total.

“Kalau hitungan saya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya sendiri,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.

Namun, ia memastikan gedung itu tidak akan dibangun ulang. Hanya direnovasi dengan menyesuaikan kondisi terkini di daerah. Misalnya, ada tambahan ruangan karena anggota dewan yang bertambah, semula 55 menjadi 66 anggota. Begitu juga dengan adanya potensi zona megathrust hingga magnitudo 9, sehingga bangunan dibuat tahan gempa berkekuatan tersebut.

Di samping itu, ia menekankan renovasi kantor DPRD NTB harus segera dilakukan. Mengingat kantor itu menjadi tempat para legislatif menentukan keputusan untuk NTB ke depan. Untuk itu, menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, pihaknya datang mengecek untuk segera diusulkan anggaran yang tepat untuk renovasi kantor DPRD NTB.

“Beberapa komitmen yang sudah ada, petintah dari pak Menteri untuk mempercepat proses ini agar gedung segera dipergunakan,” katanya.

Menyinggung soal adanya usulan pembangunan baru yang menelan anggaran hingga Rp200 miliar. Politisi Partai Nasdem itu berharap perbaikan tidak sampai menelan anggaran sebesar itu.

“Nanti kita sesuikan. Mudah-nudahan anggarannya tidak sebesar itu. Tentunya anggaran ini sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin membeberkan, renovasi yang dilakukan memperhatikan beberapa aspek. Seperti menambah beberapa dinding beton untuk tahan gempa hingga magnitudo 9.

“Dinding beton namanya dinding geser yang untuk meningkatkan kapasitas. Yang dulu perhitungannya magnitudo 6 sampai 7. Nantinya bisa sampai magnitudo 9, sehingga bangunan ini walaupun gempa tetap akan ramah penghuninya,” jelasnya.

Adapun renovasi kantor ini ditargetkan bisa rampung di tahun 2026. Sementara untuk pembangunannya masih proses penyelesaian administrasi di Kementerian PU.

Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran hingga Rp900 Miliar

Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi. Anggaran sejumlah tersebut untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Termasuk Kantor DPRD NTB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong.

Begitupun dengan kerusakan sedang. Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN.

Untuk kerusakan berat, akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU). “DPRD Kota Makasar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025. (era)

Ombudsman NTB Investigasi Kasus Meninggalnya Balita di Lotim

Mataram (globalfmlombok.com) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB, menelusuri dugaan malpraktik terhadap kasus meninggalnya balita bernama Ahmad Al Farizi Arham asal Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Kamis (11/9/2025) lalu. Balita berusia 3 bulan itu, sebelumnya dinyatakan meninggal dunia lantaran diduga tidak mendapatkan pelayanan medis di Puskesmas Sukaraja, Jerowaru pada Kamis (6/9/2025).

Tim Pemeriksa Laporan Ombudsman NTB telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari keluarga korban maupun pemerintah desa setempat selama seminggu terakhir. Selain itu, tim Ombudsman NTB juga sudah melakukan klarifikasi dan pengumpulan data pada petugas medis yang menerima pasien di Puskesmas Sukaraja.

Ombudsman juga meminta keterangan pihak RSUD Patuh Karya, Lombok Timur dimana pasien sempat dirawat setelah tidak dilayani di Puskesmas Sukaraja dan dinyatakan meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis selama 45 menit.

Dari serangkaian hasil investigasi tersebut, tim pemeriksa mencatat berapa temuan dalam penanganan pasien di Puskesmas Sukaraja pada saat pasien dibawa oleh orang tuanya pada Jumat 5 September 2025 pukul 21.30 Wita.

“Pasien tersebut tidak diberikan tindakan medis maupun pelayanan apapun, termasuk tidak dilakukan registrasi pada saat di IGD. Perawat yang menerima pasien hanya menyarankan agar pasien dibawa ke RSUD,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, Jumat (12/9/2025).

Pihaknya juga sudah meminta keterangan dokter piket Puskesmas Sukaraja. Hanya saja petugas perawat yang menerima pasien pada malam itu tidak bisa memberikan keterangan.

Di samping itu, Dwi juga mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti dokumen berupa buku registrasi pasien. Dari dokumen itu tidak ditemukan adanya nama pasien yang teregistrasi pada tanggal 5 September 2025 dan tidak ada rekam medis pasien. “CCTV Puskesmas juga tidak bisa diakses karena rusak,” jelas Dwi.

Selain itu, tim juga menelusuri keterangan di RSUD Patuh Karya dan meminta keterangan dokter yang menangani pasien. Informasi yang berhasil diperoleh antara lain pasien hanya dirawat 45 menit sebelum dinyatakan meninggal dunia.

“Pasien saat dibawa ke RSUD Patuh Karya sekitar pukul 14.15 Wita pada hari Sabtu 6 September 2025 dengan keluhan muntah-muntah dan BAB encer. Selain itu kondisinya sudah cukup parah karena diduga terlambat mendapatkan perawatan medis dengan ciri-ciri denyut nadi yang sulit dideteksi. Pukul 15.00 Wita, pasien dinyatakan meninggal dunia,” jelas Dwi Sudarsono.

Ombudsman NTB masih akan terus meminta keterangan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk mendalami kasus tersebut. (r/sib)

PLN Sukses Amankan Pasokan Listrik pada Pocari Sweat Run Mandalika 2025

0

Praya (globalfmlombok.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) berhasil mengamankan keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan ajang lari nasional Pocari Sweat Run Mandalika 2025 yang berlangsung pada 13–14 September 2025 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Event ini diikuti sekitar 9.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, yang berkompetisi dalam kategori 4,3K, 10K, Half Marathon, dan Full Marathon.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan acara, PLN menetapkan masa Siaga Event sejak 12 hingga 14 September 2025 dengan mengutamakan keandalan pasokan listrik dan menerapkan pengamanan berlapis pada seluruh instalasi kelistrikan yang memasok kawasan Mandalika. Selama masa siaga, PLN meniadakan seluruh pekerjaan pemadaman terencana pada jaringan listrik yang menyuplai wilayah sekitar sirkuit untuk meminimalisir potensi gangguan.

Terdapat delapan lokasi prioritas yang menjadi titik pengamanan utama pasokan listrik selama penyelenggaraan Pocari Sweat Run Mandalika 2025. Titik-titik tersebut diawasi secara intensif untuk memastikan kontinuitas suplai listrik berjalan tanpa gangguan, terutama saat berlangsungnya acara utama yang dipusatkan di Sirkuit Mandalika.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa kesiapan penuh seluruh sumber daya menjadi kunci utama suksesnya dukungan PLN dalam event berskala besar seperti ini. “Kami menerapkan sistem pengamanan berlapis dengan menyiagakan tim siaga, kendaraan operasional, hingga peralatan pendukung seperti genset dan UPS mobile. Hal ini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala kelistrikan,” ungkap Heny.

Selama masa siaga, PLN mencatat kondisi sistem kelistrikan Lombok dalam keadaan normal. Beban puncak tertinggi tercatat sebesar 344,63 MW dengan daya mampu pasok mencapai 377,42 MW, sehingga tersedia cadangan operasi sebesar 32,79 MW. Ketersediaan cadangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan selama event berlangsung.
Sebanyak 35 personel teknis dikerahkan secara siaga di lapangan, didukung dengan 5 unit kendaraan operasional, 5 unit genset mobile, dan 1 unit UPS mobile yang siap digunakan sewaktu-waktu. Kesiapan ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan kegiatan.

Pocari Sweat Run Mandalika 2025 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia menjadikan event ini sebagai momentum penting untuk mempromosikan destinasi wisata olahraga di NTB, khususnya Mandalika.

Selain atmosfer event yang seru, nuansa budaya lokal Lombok turut menyemarakkan jalannya acara. Berbagai komunitas lokal ikut berpartisipasi dan menghadirkan sentuhan khas daerah yang membuat suasana di lokasi lomba terasa lebih hidup. Kehadiran unsur budaya ini memberikan warna tersendiri dan menambah kesan hangat bagi para peserta yang datang dari berbagai daerah.

Salah satu peserta, Dhany, mengungkapkan keseruannya mengikuti ajang ini. “Ini pengalaman yang luar biasa! Tidak setiap hari kita bisa berlari di salah satu sirkuit terbaik di dunia. Suasananya sangat meriah, pesertanya datang dari berbagai daerah,” ujarnya.

Sri Heny Purwanti menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung penuh setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pariwisata NTB. “PLN siap menjadi bagian dari kemajuan daerah. Dukungan kami tidak hanya sebatas menghadirkan listrik yang andal, tapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” pungkasnya.

Dengan dukungan penuh dari PLN, Pocari Sweat Run Mandalika 2025 berjalan sukses, aman, dan lancar. Ajang ini diharapkan mampu memperkuat citra NTB sebagai destinasi sport tourism unggulan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pelaku usaha di kawasan Mandalika.(bul)