Beranda blog Halaman 3

Sekda NTB Jelaskan Alasan Pemberhentian Dirut Jamkrida NTB Syariah, Sebut Segala Kemungkinan Bisa Terjadi

globalfmlombok.com
-
0
Sekda NTB Jelaskan Alasan Pemberhentian Dirut Jamkrida NTB Syariah, Sebut Segala Kemungkinan Bisa Terjadi

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) diberhentikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 4 Juni 2026 lalu. Pencopotan ini diduga dilakukan secara mendadak, setelah agenda utama RUPS yang semula membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2025 selesai dilaksanakan dan disetujui oleh para pemegang saham.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair selaku pemimpin dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada saat RUPS enggan memberikan banyak komentar. Saat disinggung mengenai alasan pencopotan, ia mengaku setiap RUPS, akan selalu ada kemungkinan yang terjadi, termasuk soal pencopotan.

“Agenda RUPS biasa saja. Setiap RUPS selalu ada kemungkinan keputusan yang diambil dan itu diputuskan,” ujarnya singkat, Senin, 8 Juni 2026.

Menyinggung lebih jauh, ia enggan berkomentar dan langsung masuk kendaraan dinasnya. Sementara, Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengaku tidak mengetahui soal pencopotan Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah tersebut. Kepada Suara NTB, ia mempertanyakan informasi kebenaran pencopotan itu.

“Saya tidak tahu kalau itu, dari mana informasinya,” katanya melalui pesan WhatsApp.
Begitu pun Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili enggan membeberkan soal pencopotan ini. Saat dikonfirmasi Suara NTB, ia menolak buka suara dan mengarahkan langsung ke Sekretaris Daerah. “Ke Pak Sekda aja,” singkatnya.

Sebelumnya, mantan Dirut PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda, Lalu Taufik Mulyajati mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa RUPS akan membahas pergantian direksi. Ia datang ke rapat dengan pemahaman bahwa agenda yang akan dibahas hanya terkait penyampaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban perusahaan.

“Tadi agenda RUPS seperti biasa sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu pertanggungjawaban tahun buku 2025. Alhamdulillah seluruh laporan pertanggungjawaban diterima oleh pemegang saham,” ujarnya usai RUPS.

Menurut Taufik, setelah LPJ disahkan, rapat sempat diskors sekitar 30 menit. Namun setelah rapat kembali dibuka, muncul agenda baru yang berujung pada keputusan pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama.

“Setelah skorsing sekitar setengah jam, tiba-tiba langsung diumumkan pergantian Direktur Utama dan saya diberhentikan dengan hormat. Tapi saya tetap bersyukur karena LPJ yang menjadi tanggung jawab saya diterima dengan baik,” katanya. (era)

Bangunan SMAN 1 Lingsar Roboh, Kerugian Ditaksir Capai Rp1,3 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Bangunan SMAN 1 Lingsar Roboh, Kerugian Ditaksir Capai Rp1,3 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Dua ruang guru milik SMAN 1 Lingsar roboh pada Minggu (7/6) dini hari. Sekolah menaksir kerugian akibat ambruknya dua ruangan tersebut mencapai Rp1,3 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepsek SMAN 1 Lingsar, Efendi Agung Bijaksana, mengatakan beberapa fasilitas seperti pendingin udara, TV, dan lemari masih berada di dalam ruangan saat kejadian. Karena itu, semua fasilitas tersebut dipastikan rusak.

“Mungkin kalau isi di dalamnya itu, mungkin kalau AC sekitar Rp15 juta,” ujarnya, kepada Suara NTB, Senin (8/6).

Sementara itu, jika dihitung dengan bangunan yang ambruk, sekolah ditaksir merugi hingga miliaran rupiah. Efendi menyebut, perkiraan kerugian tersebut lantaran biaya pembangunan bangunan tersebut tidak murah.

“Tapi kalau bangunannya ditaksir dua (ruangan) itu Rp. 1,3 miliar. Mahal bangunannya itu,” ujarnya.

Dua ruang guru milik SMAN 1 Lingsar itu ambruk pada Minggu (6/6) pukul 02.00 WITA. Sebelum kejadian, tepatnya pada Sabtu (5/6) sekolah telah meminta para guru untuk mengosongkan ruangan. Sebab, beberapa hari sebelumnya, gempa membuat palfon ruangan tersebut rusak. Bahkan, tiang penyangga ruangan tersebut patah.

“Kejadiannya adalah hari Minggu (7/6) jam 02.00 dini hari. Itu masuk hari Minggu akhirnya ambruk. Dilaporkan oleh penjaga sekolah ke saya,” ungkap Efendi.

Efendi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Dinas PUPR untuk mengecek kondisi bangunan. Dari pantauan, garis polisi telah dipasangkan di sekitar area bangunan.

“Yang dikasih police line bukan hanya tempat kejadian, di sana bangunan yang sudah melengkung. Ada tiga titik bangunan yang diberi garis polisi,” jelasnya.

Peristiwa naas tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja, beberapa fasilitas sekolah yang masih berada di dalam dipastikan rusak.

“Kita beruntung kejadiannya pas hari Minggu, kalau hari Senin atau hari setelahnya pasti masih ada orang di dalam. Karena barang-barang guru itu masih ada di dalam,” jelasnya. (sib)

Wali Kota Mataram Siapkan Bonus Umrah bagi Juara MTQ NTB 2026

globalfmlombok.com
-
0
Wali Kota Mataram Siapkan Bonus Umrah bagi Juara MTQ NTB 2026

Mataram (globalfmlombok.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyiapkan bonus khusus berupa hadiah umrah bagi kafilah asal Kota Mataram yang berhasil meraih juara pertama pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026.

Pemberian bonus umrah itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap para peserta yang mampu mengharumkan nama daerah melalui prestasi di bidang syiar Al-Qur’an.

Mohan mengatakan, Pemerintah Kota Mataram sengaja tidak membebani para peserta dengan target juara tertentu. Menurutnya, tekanan untuk meraih prestasi justru dapat memengaruhi fokus dan mental peserta saat bertanding.

“Anak-anak tidak dibebani target yang terlalu berat di luar kemampuan mereka agar dapat bertanding dengan leluasa dan maksimal. Saya juga meminta seluruh peserta dilayani dengan baik,” ujarnya, Senin (8/6).

Ia menegaskan, yang terpenting dalam mengikuti MTQ bukan hanya mengejar gelar juara, melainkan menunjukkan kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan selama proses pembinaan. Dengan suasana yang lebih nyaman dan tanpa tekanan, para peserta diharapkan dapat tampil optimal di setiap cabang lomba yang diikuti.

Meski demikian, orang nomor satu di Kota Mataram ini tetap memberikan motivasi tambahan kepada para kafilah dengan menyiapkan hadiah umrah bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama di masing-masing golongan lomba.

“Yang juara nanti ada reward. Mungkin saya umrahkan mereka,” katanya.

Menurut Mohan, penghargaan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang berprestasi dalam bidang keagamaan.

Selain menjadi apresiasi atas kerja keras peserta, hadiah tersebut diharapkan dapat memacu semangat para kafilah untuk terus meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat menjaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas selama mengikuti rangkaian perlombaan. Para kafilah diminta menjadikan MTQ sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menunjukkan kualitas pembinaan keagamaan yang telah dilakukan di Kota Mataram.

Kota Mataram sendiri mengirimkan puluhan peserta yang akan mengikuti berbagai cabang dan katagori lomba dalam MTQ XXXI tingkat Provinsi NTB. Para peserta tersebut telah menjalani pembinaan dan pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi kompetisi yang mempertemukan kafilah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-NTB.

Pemerintah Kota Mataram berharap kontingen yang dikirim mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Kota Mataram.

Hadiah umrah yang dijanjikan Wali Kota diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para peserta untuk berjuang secara maksimal selama pelaksanaan MTQ berlangsung. (pan)

Dapat Insentif Rp3 Miliar, Mataram Perkuat Layanan Publik

globalfmlombok.com
-
0
Dapat Insentif Rp3 Miliar, Mataram Perkuat Layanan Publik

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program pelayanan publik, di antaranya penanganan sampah, penataan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks Bandara Selaparang, penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Harum, serta sejumlah program prioritas lainnya.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan dana insentif fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Mataram telah menyampaikan rencana penggunaan dana tersebut kepada Kemendagri agar dapat segera direalisasikan. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat penanganan sampah melalui pengadaan armada operasional.

“Alokasinya untuk peningkatan penanganan sampah, termasuk pengadaan armada kendaraan,” ujarnya, Senin (8/6).

Selain sektor persampahan, sebagian anggaran juga akan digunakan untuk penataan lapak PKL di kawasan eks Bandara Selaparang. Pemkot Mataram menyiapkan sekitar Rp200 juta untuk menyeragamkan bentuk lapak pedagang agar kawasan tersebut lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Mohan menjelaskan, meskipun kawasan tersebut dikelola Koperasi Angkasa Pura (Kokapura) Bandara Selaparang, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan dukungan penataan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi para pedagang.

“Kami tetap intervensi agar masyarakat nyaman berkunjung dan pedagang lebih layak berjualan,” katanya.

Selain itu, dana insentif fiskal juga akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program prioritas melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Program tersebut meliputi pembangunan pagar TPU Harum di Jalan Bung Hatta, pembangunan gudang obat di kawasan Jalan Lingkar Selatan, peningkatan kualitas drainase melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pembenahan ruang terbuka hijau (RTH).

Pembenahan RTH mencakup penyediaan taman bermain anak dan peningkatan fasilitas penerangan taman guna menambah kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTB itu menegaskan bahwa dana insentif fiskal tersebut harus direalisasikan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan Kemendagri. Karena itu, anggaran tersebut tidak akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, melainkan langsung digunakan untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan.

“Kami bersyukur mendapat Rp3 miliar ini. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, anggaran ini sangat membantu pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” pungkasnya. (pan)

Sekda Minta Penarikan Retribusi Gunakan Non-Tunai

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Minta Penarikan Retribusi Gunakan Non-Tunai

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menyoroti minimnya kontribusi sektor retribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Sistem penarikan retribusi perlu diubah secara menyeluruh menggunakan digitalisasi atau non tunai. Pola ini dipastikan lebih efektif meningkatkan keuangan daerah. “Saya ingin penarikan retribusi semuanya menggunakan digitalisasi,” terang Sekda ditemui di ruang kerjanya pada, Senin (8/6).

Selama ini penarikan retribusi parkir, pasar, dan persampahan menggunakan sistem manual atau konvensional. Hal ini dinilai belum efektif meskipun sebagian retribusi parkir menggunakan pembayaran non tunai.
Alwan mengatakan, permasalahan lain yang sering ditemukan adalah sumber daya manusia. Juru parkir terkadang enggan mengarahkan pelanggan membayar dengan sistem non tunai.
Jika dibandingkan di kota besar kata Sekda, pengelolaan parkir dilakukan secara profesional. “Kalau kota-kota besar jukirnya sudah dikontrak atau dengan sistem apalah,” ujarnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, mengapresiasi inovasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Zulkarwin dalam pengelolaan parkir. Akan tetapi, peningkatan PAD belum terlalu signifikan dari yang diharapkan pemerintah daerah. Meskipun banyak terjadi perubahan serta transaksi pembayaran dari Quick Respon Indonesian Standard (Qris).

Menurutnya, faktor eksternal juga mempengaruhi terutama partisipasi masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai. “Iya, kembali pada SDM kita lagi. Banyak masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai,” jelasnya.

Khusus retribusi pasar dinilai tidak terlalu sulit dibandingkan retribusi parkir. Artinya, pelanggan di pasar telah jelas sasarannya, sehingga membutuhkan konsistensi dan kemauan dari pedagang menggunakan transaksi non tunai. Demikian pula, sistem pembayaran retribusi sampah.

Sekda mengakui pedagang mengeluhkan tidak memiliki telepon pintar atau smartphone. Kendala ini bisa dicarikan solusi oleh petugas pasar. “Kalau di pasar sudah jelas pelanggannya. Tinggal petugas pasar mau saja menerapkan pembayaran digital ini,” ujarnya.

Pihaknya berharap secara bertahap sistem pembayaran retribusi bertransformasi menggunakan transaksi digital. Pola ini menutup ruang terjadinya kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengakui, capaian retribusi parkir sampai bulan Mei masih rendah dari target Rp18 miliar, terealisasi sekitar Rp4,2 miliar.
Salah satu faktor memicu rendahnya capaian, karena tingkat kepatuhan jukir menyetor pendapatan mereka ke kas daerah.
Ia mencontohkan, satu koordinator lapangan (korlap) jukir saja tercatat tujuh jukir kurang setor dan 32 jukir belum menyetor. “Jadi, kita bisa mengecek secara langsung di dasbor. Ini terlihat korlap di Jalan Pemuda,” terangnya.

Pihaknya membangun sistem untuk memantau kinerja korlap. Artinya, korlap yang tidak mampu menagih kurang atau belum bayar jukir akan menjadi bahan evaluasi. Zulkarwin mengakui, tunggakan retribusi masih banyak tercatat dalam sistem, tetapi tunggakan itu pada jukir yang telah diberhentikan.

Pihaknya serba dilematis menghadapi jukir yang kurang dan tidak menyetor retribusi. Mereka terkadang beralasan kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. “Kita sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, humanis, dan tegas. Kadang-kadang ada saja alasan jukir,” ujarnya. (cem)

Anggaran Segera Dicairkan, Pemprov NTB Minta Desa Berdaya Persiapkan Proposal

globalfmlombok.com
-
0
Anggaran Segera Dicairkan, Pemprov NTB Minta Desa Berdaya Persiapkan Proposal

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB segera menganggarkan Rp300-500 juta anggaran Desa Berdaya kepada 257 desa. Pencairan ini akan dilakukan bertahap mulai bulan ini, setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tuntas melakukan verifikasi sesuai dengan tema Berdaya masing-masing desa.

Di samping verifikasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti juga meminta kepala desa yang belum masuk dalam daftar penerima Program Desa Berdaya tahun 2026 untuk mulai menyiapkan proposal dan konsep program agar bisa mendapat bantuan keuangan pada tahun 2027.

“Kami berharap kepala desa yang belum teralokasi pada 2026 bisa mempersiapkan proposal dan konsepnya untuk 2027. Jadi begitu nama desanya keluar, konsep programnya sudah siap,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.

Menurutnya, bantuan keuangan Desa Berdaya diperuntukkan kepada desa yang siap dalam mengelola keuangan senilai ratusan juta tersebut. Setiap desa, kata Nelly harus memiliki gagasan yang jelas mengenai pemanfaatan dana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, maupun lingkungan.

“Pertanyaannya adalah mau digunakan untuk apa bantuan keuangan ini dalam rangka memberdayakan desa. Konsepnya harus jelas dan terukur,” katanya.

Pun saat ini, untuk anggaran Desa Berdaya tahap pertama yang menyasar 257 desa, saat ini beberapa OPD masih memverifikasi proposal setiap desa tersebut. Setelah verifikasi tuntas, baru OPD sesuai dengan tema Desa Berdaya merekomendasikan pencairan dana tersebut.
“Kalau proposalnya soal pertanian, maka Kadis Pertanian harus memverifikasi. Maka itulah yang kita tunggu. Setelah pencairan ini, Desa juga sedang melakukan Musdes untuk melakukan pencocokan,” jelasnya.

Proposal 257 desa sudah diserahkan kepada OPD pengampu. Selain verifikasi oleh OPD, desa juga diminta mulai melakukan pencocokan pendapatan lewat Musyawarah Desa (Musdes) guna pencairan anggaran.

“Targetnya di Juni. Tergantung kecepatan Dinas Desa dan OPD-OPD kami untuk segera mengumpulkan pengajuan pembayaran. Karena ini kan anggaran sudah ada di APBD murni, tinggal pencairan saja,” ungkapnya.

Selain melakukan verifikasi, OPD teknis juga akan bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, desa penerima bantuan tidak dibiarkan menjalankan program tanpa pendampingan.

Meski seluruh desa menerima nilai bantuan yang sama, Pemprov menekankan bahwa pemanfaatannya harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya sejumlah sumber pendanaan desa, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.

Salah satu contoh yang didorong adalah penguatan ketahanan pangan melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memasok kebutuhan bahan pangan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Harapan kami uangnya bisa berputar di desa. Misalnya BUMDes menyuplai komoditas pertanian yang dibutuhkan dapur MBG, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” pungkasnya. (era)

Usia Bangunan Tua, Dua Ruang Guru SMAN 1 Lingsar Ambruk

globalfmlombok.com
-
0
Usia Bangunan Tua, Dua Ruang Guru SMAN 1 Lingsar Ambruk

Mataram (Suara NTB) – Dua ruang guru milik SMAN 1 Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ambruk pada Minggu (7/6/2026) pukul 02.00 dini hari. Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Lingsar, Efendi Agung Bijaksana, pada Senin (8/6) menjelaskan, kejadian bermula ketika gempa beberapa hari sebelumnya mengakibatkan plafon dua ruang tersebut retak. Kerusakan tersebut kian parah hingga kayu penyangga patah.

Pada Sabtu, (6/6), sekolah meminta kedua ruangan tersebut dikosongkan sebagai bentuk mitigasi. “Kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 7 jam dua pagi. Itu masuk hari Minggu akhirnya ambruk. Dilaporkan oleh penjaga sekolah ke saya,” ujarnya, kepada Senin (8/6).

Lantaran kejadian berlangsung pada hari libur, sekolah memastikan tidak ada korban jiwa imbas ambruknya dua ruang guru tersebut. Namun, sejumlah peralatan dan fasilitas sekolah seperti pendingin ruangan, lemari, dan TV dipastikan rusak.

“Kita beruntung kejadiannya pas hari Minggu, kalau hari Senin atau hari setelahnya pasti masih ada orang di dalam. Karena barang-barangnya guru-guru itu masih ada di dalam,” jelasnya.
Dari pantauan, dua ruang guru yang ambruk tersebut sudah diberi garis polisi (police line). Sejumlah guru yang sebelumnya menempati ruangan tersebut terpaksa dialihkan ke tempat yang lebih aman.

Efendi menyebut, garis polisi tidak hanya dipasang di dua ruang yang roboh, tapi juga di beberapa ruangan yang terindikasi rawan tumbang.

“Yang dikasih police line bukan hanya tempat kejadian, di sana (bangunan) yang sudah melengkung. Ada tiga titik (bangunan) yang di-police line,” jelasnya.

Usia Bangunan Sudah 20 Tahun
Efendi mengungkapkan, ruangan yang ambruk tersebut sebelumnya difungsikan sebagai ruang kelas bagi siswa. Namun, karena kebutuhan, ruang tersebut akhirnya dipakai sebagai ruang guru.
Berdasarkan pengakuannya, dua ruangan tersebut telah dibangun sejak 2006. Artinya, bangunan yang roboh itu, kini sudah berusia 20 tahun.

“Yang ambruk itu tahun 2006 (berdiri). Sedangkan yang lain itu (berdiri) tahun 1999. Lebih lama tapi kayunya kuat dia. Nggak tahu, anggaranya terlalu efisien mungkin saat itu tahun 2006,” ungkapnya.

Sebagai informasi, SMAN 1 Lingsar memiliki setidaknya 30 ruang kelas yang difungsikan. Namun, menurut Efendi, hampir seluruh bangunan dan ruang kelas di sekolahnya tak layak pakai lantaran usia yang sudah tua. “Yang perlu direhab itu semua ruangan kecuali tiga (ruang) yang baru,” tuturnya.

Ia berharap, pemangku kebijakan dapat memberi perhatian atas bangunan SMAN 1 Lingsar. Agar, siswa dan guru dapat kembali menjalankan proses pembelajaran dengan lebih aman dan nyaman.

“Kelihatannya bangunan itu bagus, karena kita cat. Tapi dalamnya itu keropos, itu tidak bisa. Makanya tim penilai (bangunan) itu harus sampai atas (periksanya),” pungkas Efendi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., langsung melihat kondisi dua ruang kelas SMAN 1 Lingsar yang ambruk. Ia meminta kepala sekolah untuk meninjau ulang kondisi seluruh bangunan yang ada untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Tidak hanya terbatas di SMAN 1 Lingsar, tetapi juga seluruh sekolah,” ujarnya.
Diakuinya, Dinas Dikpora NTB telah meminta semua sekolah di NTB untuk memeriksa ulang keadaan bangunan sekolah masing-masing. “Sebelumnya memang sudah kita buat surat edaran untuk melakukan pengecekan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. (sib)

Dana Belum Cair, Ratusan SPPG di NTB Tidak Beroperasi

globalfmlombok.com
-
0
Dana Belum Cair, Ratusan SPPG di NTB Tidak Beroperasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak beroperasi lantaran dana bantuan pemerintah (banper) untuk kebutuhan operasional untuk pekan ini tak kunjung cair.

Dari 800 lebih SPPG di NTB, sekitar 195 yang mengalami masalah pencairan dana, seluruhnya tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB. Dengan rincian, Kota Mataram 8 SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Timur 44 SPPG, Lombok Tengah 42 SPPG, Lombok Utara 14, SPPG Kota Bima 6 SPPG, Kabupaten Bima 40 SPPG, 4 SPPG di Dompu, 2 SPPG di Sumbawa, dan 5 SPPG di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melaporkan semua masalah keterlambatan pencairan banper SPPG tersebut. “Minggu lalu penarikan data dari sistem, kemudian dicairkan di hari Jumat, kemudian kami monitoring lagi, karena memang ada yang belum pencairan, kita sudah laporkan semua. Jadi memang tidak beroperasional itu karena menunggu pencairan dana,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.

Dia memastikan, kemacetan pencairan ini tidak berhubungan dengan adanya pergantian Kepala BGN, hingga kisruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Kepala BGN. Ia menilai keterlambatan ini murni karena kendala teknis. Bahkan, per hari ini dikatakan beberapa SPPG sudah ada yang menerima dana tersebut.

“Tapi ini kendala teknis saja, biasa. Hari ini ada pencairan lagi, makanya kemarin kita lakukan pendataan terus-menerus ya,“ sambungnya.

Menurutnya, SPPG yang belum menerima dana tidak diperkenankan beroperasi dan juga tidak boleh menggunakan sistem talangan maupun pembayaran tempo untuk menjalankan program. “Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Aturannya memang tidak diperkenankan,” tegasnya.

Akibat penghentian sementara operasional tersebut, sejumlah siswa tidak menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari itu. Namun, Eko memastikan proses pencairan dana terus diupayakan agar layanan dapat kembali berjalan normal secepatnya. Adapun menyinggung soal kemungkinan pemberian MBG dirapel setelah dana cair, ia menyebut hal tersebut tidak dapat dilakukan. “Kalau sudah lewat, tidak bisa dirapel untuk menutupi kebutuhan sebelumnya,” katanya.

Selain persoalan pencairan dana, pihak SPPG juga masih melakukan pendataan terkait sejumlah laporan kejadian nonmenonjol di lapangan. Sementara itu, permasalahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya dilaporkan disebut telah selesai ditangani.

Hingga kini, total ada 31 Dapur MBG yang masih ditutup sementara karena temuan kejadian tidak terduga. “Nanti kita tunggu report SLHS lagi, kita lagi melakukan pendataan lagi. Karena kan kewajiban SPPG kan 30 hari sejak operasional harus mendaftarkan SLH. Siap, terima kasih Pak Korwil.

Di lain sisi, Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan saat ini BGN mulai memproses pencairan dana operasional untuk SPPG tersebut. Pencairan dilakukan secara bertahap setelah sempat terjadi penghentian operasional sementara di sejumlah titik layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, penghentian operasional tersebut terjadi karena beberapa SPPG kehabisan dana operasional dan tidak diperkenankan menggunakan dana talangan maupun sistem utang untuk menjalankan layanan.

“Dalam masa transisi ini sesuatu yang wajar terjadi, apalagi setelah adanya persoalan yang melibatkan pimpinan dan masuk dalam ranah aparat penegak hukum. Karena itu BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menilai, evaluasi yang dilakukan BGN diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu pekan. Seiring dengan proses tersebut, pencairan dana ke rekening masing-masing SPPG mulai dilakukan secara bertahap. “Insya Allah pendanaan sudah mulai terisi atau cair di masing-masing SPPG. Sejak Jumat kemarin sudah ada laporan pencairan dan prosesnya terus kami monitor hingga hari ini,” tambah Asisten I Setda NTB ini.

Ia menjelaskan, kebijakan BGN melarang pengelola SPPG menggunakan dana talangan untuk membiayai operasional sementara. Akibatnya, sejumlah dapur terpaksa menghentikan layanan sambil menunggu dana masuk ke kas operasional masing-masing.

“Mereka tidak diperkenankan menggunakan talangan, baik dengan berutang maupun cara lainnya. Konsekuensinya ada yang secara mandiri menghentikan operasional sementara,” tutupnya. (era)

Dua Ruang SMAN 1 Lingsar Roboh, Dinas Dikpora NTB Perintahkan Semua Kepsek Cek Ulang Kondisi Bangunan Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Dua Ruang SMAN 1 Lingsar Roboh, Dinas Dikpora NTB Perintahkan Semua Kepsek Cek Ulang Kondisi Bangunan Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB kembali meminta Kepala Sekolah (Kepsek) SMA sederajat di NTB untuk mengecek ulang kondisi bangunan sekolah masing-masing. Permintaan ini dilakukan setelah dua ruang guru milik SMAN 1 Lingsar roboh pada Minggu (7/6/2026) dini hari.

Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) agar Kepala Sekolah meninjau kembali keadaan bangunan sekolah masing-masing. SE tersebut dikeluarkan usai peristiwa nahas serupa menimpa SMAN 7 Mataram, pada Selasa (19/5) lalu.

Syamsul menegaskan, kejadian nahas seperti ruang kelas roboh merupakan peristiwa di luar kendali. Karena itu, langkah mitigasi diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Yang wajib adalah bagaimana kita mengantisipasi, memitigasi agar risiko terutama memakan korban itu tidak terjadi,” ujarnya, Senin (8/6).

Syamsul mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, masih banyak sekolah yang usianya sama dengan SMAN 1 Lingsar dan SMAN 7 Mataram. Hanya saja, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pasti sekolah-sekolah tersebut.

“Sangat banyak sekali sekolah yang berusia sama. Nah, itu saya minta laporan secara detail. Hanya informasi-informasi yang masih awal banyak yang menyampaikan. Namun, tentu untuk data pastinya, detailnya itu berapa persen nanti kita akan lakukan analisis,” ungkapnya.

Karena itu, ia kembali menegaskan, agar sekolah mengecek lagi bangunan masing-masing supaya pihaknya dapat memastikan berapa jumlah tepatnya infrastruktur sekolah yang perlu diintervensi.
“Karena itu sebenarnya saya minta semua kepala sekolah untuk melakukan pengecekan sebagai dasar saya untuk memperkuat informasi-informasi tentang kondisi (sekolah) di NTB itu kepada pemerintah pusat,” terangnya.

Syamsul menerangkan, meskipun usianya sama, kondisi sekolah memiliki tingkat kerusakan yang berbeda. Maka dari itu, langkah pengecekan diperlukan untuk memastikan kondisi sekolah tersebut memang perlu diperbaiki.

“Karena kerusakan itu dapat dipicu oleh gempa bumi. Nah, informasinya (ruangan SMAN 1 Lingsar yang ambruk) dipicu oleh gempa juga,” jelasnya.

Kendati demikian, Syamsul memastikan akan menindaklanjuti peristiwa ini. Koordinasi dengan pihak terkait akan diupayakan agar dua ruang yang ambruk tersebut mendapat atensi dari pemerintah pusat.

“Langkah awal yang saya lakukan itu minta kepada Kepala Sekolah (SMAN 1 Lingsar) dan tim dari Disdikpora Provinsi untuk melakukan koordinasi dan melakukan analisis, kemudian meminta juga kepada PUPR supaya menurunkan timnya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga telah menghubungi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar bangunan milik SMAN 1 Lingsar yang roboh mendapat bantuan revitalisasi. (sib)

Jaksa Kembali Periksa Mantan Kepala BPN Sumbawa Subhan

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Kembali Periksa Mantan Kepala BPN Sumbawa Subhan

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa, Subhan, Senin (8/6/2026). Pemeriksaan Subhan terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said saat dikonfirmasi membenarkan perihal pemeriksaan Subhan itu. “Betul, masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi dan TPPU,” sebutnya.

Namun, ia mengaku tidak dapat menjelaskan lebih lanjut perihal pemeriksaan Subhan dalam dua perkara tersebut.

Sementara itu, Kuasa Hukum Subhan, Kurniadi mengatakan, kliennya diperiksa penyidik Kejati NTB kurang lebih enam jam. Mulai dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 16.38 Wita.

“Pemeriksaan terkait permintaan keterangan tambahan saksi dalam tahap penyidikan,” sebutnya.

Dalam pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi dan TPPU itu, lanjutnya, Subhan ditanyai penyidik mengenai uang yang masuk ke rekeningnya. ”Itu ada dua rekening milik pribadi Pak Subhan,” sebutnya.

Terkait aliran dana yang masuk ke rekening kliennya, Kurniadi menegaskan seluruh transaksi tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Menurutnya, dana yang diterima Subhan berasal dari penghasilan yang sah, seperti gaji dan honorarium dari berbagai kegiatan yang diikutinya.

Ia menyebut nominal dana yang masuk ke rekening Subhan juga tidak tergolong besar. Transaksi terbesar hanya berkisar Rp2 juta dan berasal dari pendapatan di luar gaji pokok, seperti honor sebagai narasumber maupun kegiatan lain yang memberikan honorarium.

Kurniadi turut menanggapi pernyataan jaksa yang menyebutkan adanya transaksi bernilai miliaran rupiah dalam rekening Subhan. Ia mengaku, angka tersebut dapat mencapai milyaran lantaran merupakan akumulasi seluruh transaksi yang terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2025.

“Saat dia menjabat Kepala BPN Sumbawa dan Kepala BPN Lombok Tengah,” bebernya.

Menurutnya, jika semua dikalkulasikan, wajar saja jika transaksi mencapai miliaran rupiah. ”Saya saja kalau dihitung lima tahun transaksi bisa sampai miliaran,” tutupnya.

Sebagai informasi, pengusutan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU ini berangkat dari pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Yakni; Mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan; Tim appraisal, Muhammad Julkarnaen; dan Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Pusat Jasa Penilaian Publik (KJPP), Pung’S Zulkarnain Mataram.

Persidangan terkait perkara tersebut kini telah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. (mit)

1234...377Halaman 3 dari 377