Beranda blog Halaman 287

Inspektorat Tindak Lanjuti 483 Temuan di NTB, Terbanyak di Dinas Dikbud

globalfmlombok.com
-
0
Inspektorat Tindak Lanjuti 483 Temuan di NTB, Terbanyak di Dinas Dikbud

Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat NTB menindaklanjuti 483 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) periode tahun 2024-2025. Dari jumlah temuan di NTB tersebut, yang telah berhasil diselesaikan sejumlah 190 rekomendasi, 293 lainnya masih dalam proses.

Rekomendasi terbanyak mengarah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, dengan 79 rekomendasi. Disusul oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB dengan 29 rekomendasi, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan 14 rekomendasi.

Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengatakan, sedikitnya, BPK menemukan adanya temuan senilai Rp237 miliar di sejumlah OPD NTB. Dari jumlah itu, berhasil dikembalikan senilai Rp198 miliar, masih tersisa Rp17 miliar yang dalam proses penagihan.

‘’Progres temuan kita per Oktober sudah 81 persen  selesai. Nilainya bervariasi, tetapi dari total prosentase yang kita selesaikan itu saya anggap sudah baguslah,” ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dia mengungkapkan, batas waktu pengembalian temuan BPK pada akhir November 2025 mendatang. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan OPD tidak kunjung mengembalikan, Budi mengaku adanya kesalahan dalam sistem tata kelola keuangan di NTB.

Kendala Penagihan Uang Negara

Adapun kendala Inspektorat NTB dalam penagihan uang negara senilai Rp17 miliar tersebut adalah beberapa Kepala OPD banyak yang pensiun. Akhirnya berdampak pada terhambatnya penagihan. Ada juga karena retensi arsip yang belum sempurna.

“Kita lakukan percepatan dan membentuk tim. Saya membentuk tim tersendiri. Nah tim itu akan kami kawal untuk sampai dan bulan November nanti akan kami selesaikan,” katanya.

Menurutnya, angka Rp17 miliar cukup besar. Kendati demikian, pihaknya optimis bisa menuntaskan segala temuan dan rekomendasi BPK tersebut. Juga temuan BPK tersebut bukan termasuk tindakan penipuan atau kecurangan, hanya temuan dan rekomendasi. Bahkan, bisa juga sambungnya bahwa temuan itu hanya maladministrasi, kesalahan di nota, sehingga tidak ada kerugian negara di dalamnya.

“Gak ada, kali ini masih rekomendasi, baru tataran administrasi. Bisa jadi di angka 17 miliar itu, nanti ternyata kesalahan administrasi kan bisa jadi. Jadi tidak dalam penganggaran. Misalnya ini harusnya dibuatkan administrasi, seperti nota kurang kan bisa dia begitu,” tutupnya. (era)

Tahun 2025, 12 Paket Proyek di NTB Batal Dikerjakan

globalfmlombok.com
-
0
Tahun 2025, 12 Paket Proyek di NTB Batal Dikerjakan

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah 12 paket proyek di NTB tahun 2025 mengalami gagal lelang sehingga batal dikerjakan. Dari jumlah tersebut, pagu anggaran sekitar Rp20,5 miliar tidak bisa dieksekusi.

Proyek tersebut di antaranya Amdal Bypass port to port Sengkol-Pringgabaya di Dinas PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Kemudian pembangunan bunker kedokteran nuklir RSUD NTB dengan anggaran tertinggi yang menelan hingga Rp10 miliar.

Selanjutnya ada belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik, penataan landscape di Rumah Sakit Mandalika dengan anggaran Rp5 miliar. Belanja modal bangunan gedung Kantor DP3AP2KB dengan anggaran Rp1,6 miliar. Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan-Kebun Ayu-Lembar di Dinas PUPR NTB dengan anggaran Rp545 juta.

Kemudian ada identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan di Dinas Perkim dengan anggaran Rp400 juta. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus di

 Pulau Lombok dan Sumbawa di Dinas Perkim dengan anggaran masing-masing daerah mencapai Rp300 juta.

Lalu ada jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi Rumah Dinas Kejati NTB oleh Dinas PUPR dengan anggaran Rp250 juta. Dua paket beban jasa konsultasi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik di Dinas ESDM dengan anggaran masing-masing Rp200 dan Rp300 juta.

Terakhir ada penyusunan dokumen FS dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/datasektoral Perhubungan) senilai Rp400 miliar.

Gagal Tender karena Berbagai Pertimbangan

Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ NTB, Suherman menyatakan, kegagalan tender disebabkan karena berbagai pertimbangan. Seperti tender yang melampaui batas waktu, pelaksanaan tender tidak terpenuhi, dan sebagainya.

Selain itu, ia juga menilai beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lamban melakukan proses tender.

‘’Ada juga karena OPD lamban, ada juga proses di OPD kenapa dilaksanakan di bulan limit. Proses pengadaan tender butuh waktu paling cepat 28 hari, kalau tender gagal sekali, butuh waktu 28 hari lagi,” ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurutnya, gagalnya tender 12 paket proyek tersebut bukan karena tidak adanya rekanan yang berminat. Melainkan karena kriteria kontraktor yang akan mengeksekusi program tersebut belum sesuai standar Pemprov. “Lebih ke tidak memenuhi syarat saja,” ucapnya.

Seharusnya, lanjutnya, untuk menghindari adanya proyek gagal lelang, OPD yang sudah menyusun Detail Engineering Desain (DES) untuk proyek fisik harus mulai mengajukan tender di awal tahun. Bahkan, bisa juga mengajukan tender di akhir tahun.

“Yang jelas Bulan Juli itu sudah terakhir untuk proyek fisik yang DED nya satu tahun anggaran,” lanjutnya.

Lelak 69 Paket Proyek

Tahun ini, Biro PBJ melelang sekitar 69 paket proyek. Dari jumlah itu, 50 proyek sudah selesai, tujuh paket masih dalam proses. Dan 12 sisanya gagal lelang. Dari 69 paket tersebut, total pagu anggaran mencapai Rp211 miliar. Dengan rincian satu paket di Bakesbangpoldagri NTB senilai Rp1,5 miliar. Dua paket di Bappenda senilai Rp7,6 miliar.

Selanjutnya ada satu paket di Balai KPH Ambang Wiro senilai Rp600 juta. Dua paket proyek Dinas ESDM senilai Rp500 juta. Tiga paket proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp900 juta. Satu paket di Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp543 juta. 17 paket proyek di Dinas PUPR senilai Rp143 miliar. Satu proyek di DP3AP2KB senila Rp1,6 miliar.

Kemudian ada dua proyek di Dinas Pemuda dan Olahraga NTB senilai Rp1,8 miliar. Tiga proyek di Dinas Perhubungan senilai Rp1,8 miliar. Satu proyek di Dinas Perindustrian senilai Rp1,4 miliar. Empat proyek di Dinas Perumahan dan Permukiman dengan nilai Rp1,7 miliar.

Lima proyek di RS Manambai senilai Rp6,5 miliar. Tiga proyek RS Mandalika senilai Rp11,5 miliar. Tiga proyek di RSJ Mutiara Sukma senilai Rp13,4 miliar. Satu proyek di RSUD NTB senilai Rp10 miliar, dan satu proyek di sekretariat DPRD NTB senilai Rp1 miliar. (era)

Kejati NTB Segera Limpahkan Kasus Pengelolaan Lahan GTI ke Pengadilan

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Segera Limpahkan Kasus Pengelolaan Lahan GTI ke Pengadilan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyatakan penanganan perkara kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan Pemprov NTB seluas 65 hektare eks PT Gili Trawangan Indah (GTI) segera masuk persidangan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said Selasa (21/10/2025) mengatakan perkara ini telah masuk proses pemberkasan terhadap tiga tersangka.

“Kasus Lahan GTI itu tidak usah khawatir karena kita sudah menahan orang di situ. Sudah ada tersangka,” kata Zulkifli.

Saat ini, Kejati NTB masih menunggu hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Kerugian negara masih kita tunggu hasil KAP. Ini untuk percepatan audit PKKN,” tambahnya.

Penyidik menegaskan bahwa setelah seluruh proses administrasi dan hasil audit rampung, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

“Tidak lama lagi kami akan limpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Telah Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pengelolaan Lahan GTI

Kejati NTB kini telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah, IA dan AA dari pihak swasta, serta MK yang merupakan Kepala UPTD Gili Tramena Dinas Pariwisata NTB.

Dari rangkaian penyidikan, kejaksaan sudah mengantongi keterangan 18 saksi dari warga lokal dan mancanegara yang menduduki lahan tersebut, baik untuk domisili maupun membangun usaha. Saksi lainnya, yakni tiga ahli dari pertanahan, hukum pidana dan akuntan publik untuk persoalan kerugian keuangan negara.

Pada Selasa (5/8/2025), Kejati NTB dalam kasus ini memasang plang tanda pengamanan bidang tanah pada dua tempat usaha yang masuk dalam objek 65 hektare perkara dugaan korupsi penyalahgunaan lahan Pemerintah Provinsi NTB sebagai usaha perorangan di Gili Trawangan.

Dua tempat usaha yang dipasangkan plang ini ada di Ego Restoran milik PT Karpedian dan Living Trawangan Hotel. Dua tempat usaha tersebut berada di bawah kendali tersangka IA.

Atas adanya kegiatan pemasangan plang tanda pengamanan, kedua objek perkara tersebut kini masuk dalam pengawasan Kejati NTB.

Kejati NTB melaksanakan penyidikan kasus ini dengan menerbitkan dua kali surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-08/N.2/Fd.1/09/2024, tanggal 10 September 2023 juncto Nomor: PRINT-08a/N.2/Fd.1/01/2025, tanggal 06 Januari 2025. (mit)

Kembalikan Berkas Perkara, Jaksa Pertimbangkan Rekonstruksi Kedua di Kasus Meninggalnya Brigadir Esco

globalfmlombok.com
-
0
Kembalikan Berkas Perkara, Jaksa Pertimbangkan Rekonstruksi Kedua di Kasus Meninggalnya Brigadir Esco

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram telah mengembalikan berkas perkara milik tersangka R dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco kepada penyidik Polres Lombok Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid di Kejati NTB, Selasa (21/10/2025) tidak merinci kapan pihaknya mengembalikan berkas perkara itu ke penyidik.

“Berkas perkara (milik tersangka R) kini masih di penyidik. Pengembalian kemarin disertai petunjuk-petunjuk dari jaksa,” ucap Harun.

Dia enggan membeberkan apa saja petunjuk-petunjuk yang jaksa berikan pada pengembalian berkas tersebut. “Tanya penyidik isi (petunjuk) apa saja,” kata dia.

Dia menegaskan, semua petunjuk yang jaksa berikan harus dipenuhi pihak kepolisian. Sebab, hal ini menyangkut keyakinan jaksa dalam proses pembuktian di persidangan.

Menyinggung perihal apakah nantinya akan rekonstruksi kedua dalam kasus ini mengingat adanya penambahan empat tersangka baru, Harun mengaku itu tergantung kebutuhan penyidikan.

“Mereka (polisi) ekspose dulu kebutuhannya, ke arah sana atau tidak (rekonstruksi kedua) Kalau sudah yakin, tidak perlu. Tergantung kebutuhan,” jelasnya.

Polda NTB Proses Sanksi Etik Brigadir R

Sementara itu, penangangan dugaan pelanggaran etik oleh Tersangka R di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda NTB terus berproses.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid kepada Suara NTB, Selasa (21/10/2025) mengatakan, penanganan sanksi etik masih di tahap pemeriksaan awal. Yakni sidang etik terhadap R belum berlangsung.

“Propam Polda NTB masih melengkapi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan nanti akan kami sampaikan,” ucap Kholid.

Kholid menyebutkan, sidang etik terhadap R nantinya akan digelar setelah segala proses pemeriksaan rampung.

Empat Tersangka Baru Dugaan Pembunuhan Brigadir Esco

Polres Lombok Barat pada Kamis (16/10/2025) telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus ini. Keempat tersangka itu berinisial HS, P, DR, dan HN. Keempat tersangka sama-sama beralamat di Dusun Nyur Lembang, sama dengan tersangka R.

Polisi menyangkakan keempatnya dengan Pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 56 ayat (1)KUHP atau Pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP atau Pasal 221 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka R, polisi kini menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang PKDRT dan/atau Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 338 KUHP.

Penyidik menyebutkan, tersangka R merupakan otak atau pelaku utama dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely. Sedangkan empat tersangka lainnya turut serta atau turut membantu tersangka R. (mit)

Hingga Oktober, 519 Kasus DBD di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Hingga Oktober, 519 Kasus DBD di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) –  Masyarakat perlu mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD), terutama memasuki musim hujan. Jumlah kasus akibat gigitan nyamuk aedes aegepty mencapai 519 kasus sampai bulan Oktober.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan ditemui pada, Selasa, 21 Oktober 2025 menyebutkan, jumlah kasus demam berdarah dengue sampai bulan Oktober mencapai 519 kasus. Berbagai upaya rutin dilakukan seperti promotif, gerakan penanganan jentik pasca hujan dan lainnya. Program ini bertujuan menggerakkan masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk.

Disamping itu, kegiatan secara rutin dengan melakukan penanganan dan deteksi dini kasus DBD. Salah satunya menyiapkan alat diagnostic test di Puskesmas, supaya diagnosa lebih cepat. “Prinsipnya adalah pencegahan dan upaya menggerakkan masyarakat,” terangnya.

Peta kerawanan penyebaran DBD diakui hampir sama di seluruh wilayah di Kota Mataram. Seluruh wilayah terdampak hujan, tetapi tergantung karakteristik masyarakat. Pihaknya mengatensi wilayah yang mempunyai sumber ekonomi yang banyak menggunakan barang bekas. Seperti di Babakan, Sayang-sayang, dan Cakranegara.

Penyebaran DBD sangat rawan terjadi di kompleks perumahan dan pemukiman padat penduduk. Fenomena ini kata Emirald, terjadi di beberapa titik saja. Sebagian besar kawasan perumahan memiliki kesadaran menjaga lingkungan. “Memang beberapa wilayah seperti kompleks perumahan di Kelurahan Pejeruk menjadi atensi kita selama ini,” sebutnya.

Emirald mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan 3T. Selain itu, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tujuannya agar tidak terjadi penularan penyakit akibat gigitan nyamuk aedes aegepty yang dapat mengakibatkan kematian apabila tidak ditangani dengan cepat. (cem)

31 Kopdes Merah Putih di Bima Ajukan Pembiayaan ke Himbara

globalfmlombok.com
-
0
31 Kopdes Merah Putih di Bima Ajukan Pembiayaan ke Himbara

Bima (globalfmlombok.com) – Sebanyak 31 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Kabupaten Bima telah mengajukan proposal pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun hingga kini, proses pencairan dana masih menunggu finalisasi regulasi dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Drs. Dahlan H. Muhammad, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau perkembangan pengajuan pembiayaan tersebut.

“Sudah ada 31 Kopdes yang mengajukan proposal ke Himbara, tapi memang belum ada tindak lanjut karena masih menunggu kejelasan regulasi dari pusat,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Langkah pembiayaan Kopdes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menegaskan bahwa koperasi desa kini bisa mengajukan pinjaman ke Himbara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung penyaluran pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.

Kebijakan ini, kata Zulkifli, menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat peran koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal. Pemerintah mendorong Himbara menyalurkan pembiayaan agar koperasi mampu mengelola potensi ekonomi desa secara produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mewakili pihak Himbara, memastikan bahwa pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih akan segera disalurkan begitu regulasinya rampung.

Pemerintah Kabupaten (Pemda) Bima tidak hanya menunggu realisasi pembiayaan, tetapi juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia (SDM) pengurus Kopdes. Dinas Koperasi dan UKM telah menggelar sejumlah pelatihan bagi pengurus Kopdes Merah Putih di beberapa kecamatan, antara lain Bolo, Madapangga, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat manajemen dan kesiapan kelembagaan Kopdes sebelum memasuki tahap pembiayaan dan kemitraan usaha,” jelas Dahlan.

Ia berharap, kegiatan ini dapat mendorong pengurus memperkuat kelembagaan serta memperluas sosialisasi agar semakin banyak warga bergabung sebagai anggota koperasi.

Selain peningkatan kapasitas manajerial, pengurus juga diminta melengkapi seluruh dokumen kelembagaan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), rekening bank, Nomor Induk Koperasi, dan NPWP. “Semua itu penting sebagai syarat untuk menjalin kemitraan dan memperoleh pembiayaan,” tambahnya.

Dahlan menuturkan, sebagian Kopdes saat ini tengah menyusun proposal bisnis yang akan dibahas melalui musyawarah desa khusus (Musdessus). Hasil musyawarah tersebut akan diunggah ke dalam akun SIMKOPDES sebagai berita acara resmi pengajuan kemitraan dan pembiayaan.

“Pelatihan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan teknologi informasi (TI). Sebanyak 155 Kopdes di Kabupaten Bima sudah memiliki akun SIMKOPDES. Ke depan, targetnya seluruh Kopdes dapat terkoneksi dengan sistem tersebut,” ujarnya.

Tak hanya di Kabupaten Bima, penguatan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih juga menjadi perhatian di tingkat provinsi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri, sebelumya, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi seluruh pengurus Kopdes Merah Putih di 1.166 desa dan kelurahan se-NTB.

“Setiap koperasi akan mengirim dua peserta, yaitu ketua dan wakil ketua. Pelatihan ini akan segera dilaksanakan untuk memastikan kesiapan SDM dalam mengelola pembiayaan dan kemitraan usaha,” pungkasnya. (hir)

Mendikdasmen Minta Dapodik di NTB Diperbaiki agar Bantuan Sarpras Tepat Sasaran

globalfmlombok.com
-
0
Mendikdasmen Minta Dapodik di NTB Diperbaiki agar Bantuan Sarpras Tepat Sasaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta kepala daerah di NTB untuk memastikan perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah. Imbauan ini menyusul laporan kondisi Sarpras di NTB yang masih memprihatinkan.

Di NTB sendiri, total ada 4.104 ruang kelas yang mengalami kerusakan dan 1.070 kelas masih dibutuhkan. Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Selasa 21 Oktober 2025 mengatakan, masalah kerusakan sarpras itu telah menjadi isu nasional.

“Masalah kerusakan Sarpras itu memang telah menjadi masalah nasional yang memang agaknya kalau kita mencermati memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa memang banyak yang harus kita perbaiki dari Sarpras itu,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada semua kepala daerah untuk mendata secara akurat kondisi Sarpras sekolah di NTB ke dalam Dapodik.

Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui kondisi riil setiap sekolah dan menjadi landasan pemberian bantuan yang tepat sasaran.

“Dengan segala hormat kami menemukan bahwa data di Dapodik itu tidak sepenuhnya akurat. Sehingga ketika kami ke lapangan apa yang di Dapodik itu tidak sama dengan yang diunggah oleh operator sekolah,” ungkapnya.

Ketidakakuratan data ini menjadi masalah serius. Karena, selain mengakibatkan target bantuan tidak tepat sasaran juga membuat eskalasi kualitas Sarpras tidak merata.

Mu’ti menambahkan, selain faktor tidak akuratnya Dapodik, pemahaman soal penggunaan dana BOS juga menjadi alasan kenapa bantuan Sarpras tidak merata.

“Sehingga sebenarnya, kerusakan kecil itu kan bisa diperbaiki dengan dana BOS. Tetapi karena pemahamannya yang kurang utuh, maka kerusakan kecil yang dibiarkan itu akhirnya menjadi besar,” terangnya.

Dorong Kepala Daerah Mutakhirkan Dapodik

Senada, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal juga menekankan semua kepala daerah di NTB untuk mendata kondisi riil sekolah. “Kita perlu melakukan pemutakhiran Dapodik ini secara serius. Karena semuanya kebijakan ini akan bermula dari Dapodik ini,” jelas Iqbal.

Menurutnya, dengan adanya data yang akurat mengenai kondisi Sarpras akan menjadi pijakan untuk pemberian program-program pendidikan. Seperti halnya revitalisasi sekolah, bantuan PIP, dan bantuan lainnya.

“Sehingga tolong kepada semua Bupati, Wali Kota, para Kadis dan pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan ini, tolong sampaikan pesan ini. Bahwa prioritas kita ke depan sampai akhir 2025 ini tolong Dapodik dimutakhirkan,” pintanya. (sib)

46 dari 106 Desa Berdaya di NTB Berpotensi Terdampak Kenaikan Air Laut

globalfmlombok.com
-
0
46 dari 106 Desa Berdaya di NTB Berpotensi Terdampak Kenaikan Air Laut

Mataram (globalfmlombok.com) – Perkembangan iklim global yang selalu berubah setiap tahun harus mendapat atensi dari pemangku kebijakan. Pada tahun 2100 mendatang, kemungkinan terjadi kenaikan air laut tidak bisa dihindari. Hasil proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kenaikan permukaan air laut setinggi satu meter dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan hal itu saat peluncuran Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) sebagai dasar perencanaan pembangunan berketahanan iklim di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB oleh Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bappeda NTB, UN Global Pulse, dan Program Kemitraan Indonesia–Australia SKALA.

Wagub Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya langkah ini sebagai respons terhadap ancaman nyata di lapangan. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut ini menjadi permasalahan yang memberi dampak sosial yang cukup besar kepada masyarakat. Khususnya dari hasil kajian yang dilakukan, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Tidak hanya itu, kenaikan muka air laut juga memperparah banjir akibat terhambatnya serapan air. Dari hasil analisis, 46 desa dari total 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB terdampak langsung oleh fenomena kenaikan muka air laut.

Perlu Langkah Strategis

Untuk itu, data hasil kajian SLR ini akan menjadi acuan penting bagi langkah-langkah strategis. Baik dalam penyusunan regulasi maupun aksi konkret di lapangan. Desa-desa yang berpotensi terdampak kenaikan air laut 1 meter ini, tegasnya, harus dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB.

“46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem yang akan kita tangani dalam lima tahun ke depan terdampak dengan kenaikan muka air laut. Nah tentunya ini cukup mengkhawatirkan, karena hampir 50 persen dari jumlah desa yang akan kita tangani bersama. Saya berharap ada pemetaan yang lebih mendalam dari 46 desa ini. Cara itu untuk melihat sejauh mana urgensi penanganannya di sejumlah desa. Apakah masuk dalam tahun pertama pelaksanaan atau masih masuk dalam tahun-tahun selanjutnya,’’ ujar mantan Bupati Bima dua periode ini.

Pihaknya berharap kepada Bappeda agar 46 desa ini bisa menjadi skala prioritas penanganan awal dalam penanganan kemiskinan ekstrem di desa tersebut. Apalagi data awal ini menjadi kunci utama untuk pengukuran capaian indikator kinerja aparatur di lapangan.

Ia mengakui, isu perubahan iklim menjadi bagian penting dari RPJMD NTB tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan tahap pertama dari RPJPD NTB 2025–2045. Melalui visi NTB Kepulauan yang Makmur dan Mendunia, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Peluncuran analisis ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025–2029 tentang RPJMD Provinsi NTB. Sebagai fase penguatan fondasi transformasi menuju visi Bangkit Bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.

Harus Ada Langkah Antisipasi

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengakui, jika kenaikan air laut ini akan terjadi dan ini pasti akan terjadi. Meski kemungkinan kenaikan air laut itu akan terjadi, cepat atau lebih lambat harus diantisipasi. Denan begitu, generasi berikutnya tidak terlalu terkena dampaknya.

‘’Jadi memang pada saat ini sudah diprediksi dan sudah disimulasikan bahwa kita akan mengalami perubahan permukaan air laut 1 sampai 5 meter sampai 2100. Jadi memang masih jauh ke depan. Kita juga mungkin dalam sisa umur kita masih belum pernah merasakan bahwa air laut itu tiba-tiba berubah. Tetapi setidaknya bahwa ada dua generasi atau tiga generasi yang akan mengalami itu,’’ ungkapnya.

Untuk itu, upaya mengantisipasi dan juga pemerintah bisa mereviu kembali kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga bisa lebih mengantisipasi masa depan dalam mengurangi dari dampak kenaikan muka air laut. 

Hal senada disampaikan Simon Flores perwakilan Pemerintah Australia yang hadir. Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Australia melalui program SKALA dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Indonesia, ujarnya, adalah mitra strategis Australia. Tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada kemitraan dengan Indonesia. Dijelaskannya, tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut merupakan isu yang dihadapi bersama kedua negara. Karena itu, studi ini diharapkan menghadirkan solusi inovatif yang memadukan data spasial, pendekatan digital serta analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir. (ham)

Gubernur Iqbal Sampaikan Wajah Pendidikan NTB, dari Kurangnya Daya Tampung hingga Anak Putus Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Sampaikan Wajah Pendidikan NTB, dari Kurangnya Daya Tampung hingga Anak Putus Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dalam rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non-formal, Senin (21/10) di Aula Bank NTB Syariah, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan wajah pendidikan di NTB yang cukup memprihatinkan.

Menurut Gubernur Iqbal, pendidikan di NTB masih menghadapi tantangan di antaranya mengenai kurangnya daya tampung sekolah, kesenjangan akses pendidikan, dan pemerataan mutu pendidikan.

Iqbal menyebut, jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di NTB mencapai 801 sekolah. Dengan guru berjumlah 19.013 orang dan siswa sebanyak 29.458. Dengan banyaknya murid tersebut, jumlah atau daya tampung sekolah terbilang kurang.

‘’Tantangannya memang daya tampung sekolah-sekolah kami masih mengalami kekurangan,’’ ungkapnya.

Jumlah ruang kelas yang dibutuhkan untuk menampung kebutuhan siswa saat ini berjumlah 1.070 ruang kelas. ‘’Dan, ada 4.104 kelas yang dalam kondisi rusak dan ini menjadi prioritas kami ke depan,’’ ujar Iqbal.

Selain kekurangan daya tampung, pendidikan NTB juga menghadapi persoalan kesenjangan akses dan pemerataan mutu pendidikan.

Jumlah anak putus sekolah di NTB cukup tinggi. Data dari situs Satu Data NTB menunjukkan angka putus sekolah di NTB cukup tinggi. Persentase anak tidak bersekolah lagi sebesar 24,09%. Angka ini bervariasi di berbagai jenjang pendidikan. Misalnya 2.500 anak putus sekolah di jenjang SMA/SMK dan 1.235 anak di jenjang SD di NTB.

Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. ‘’Beberapa program kami lakukan untuk mendorong supaya anak-anak dapat menyelesaikan wajib belajar 13 tahun,’’ katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya terus mengupayakan perbaikan satuan pendidikan melalui program revitalisasi sekolah.

“Revitalisasi ini program prioritas Pak Presiden. Tahun ini dengan dukungan Pak Lalu Hardian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) dan juga kawan-kawan di Kementerian alokasi yang semula untuk 10.440 (sekolah) dengan pagu (anggaran) 16,9 triliun itu bisa kami realisasi untuk 16.170 (sekolah),” ungkapnya. (sib)

Telan Anggaran Rp250 Miliar, Pusat Bangun Sekolah Rakyat Pertama di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Telan Anggaran Rp250 Miliar, Pusat Bangun Sekolah Rakyat Pertama di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat permanen pertama di NTB. Sekolah rakyat ini akan dibangun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) di lahan seluas 6,5 hektar dengan anggaran mencapai Rp250 miliar.

Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih menyatakan, proyek tersebut sudah masuk tahap lelang dan pelaksanaannya akan dimulai dalam waktu dekat. ‘’Ini sistemnya multiyears, jadi pembangunannya nyambung dari tahun ini sampai tahun depan,” ujarnya, Selasa, 21 Oktober 2025.

Sekolah Rakyat di Gumantar ini mirip dengan sekolah satu atap. Terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Seluruh siswa Sekolah Rakyat yang saat ini masih belajar di lokasi SR sementara nantinya akan dipindahkan ke sekolah baru tersebut begitu pembangunan rampung.

“Diharapkan tahun ajaran baru nanti pembangunannya sudah selesai dan seluruh siswa bisa bergabung di lokasi baru untuk mulai belajar,’’ ungkapnya.

Fasilitas yang akan dibangun tergolong sangat lengkap. Di lahan seluas 6,7 hektare itu akan tersedia gedung sekolah, laboratorium, asrama, lapangan olahraga, musala, kantin, hingga area kegiatan ekstrakurikuler.

“Lengkap, ada lapangan bola, musala, kantin, asrama, sekolah, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Makanya karena lahannya luas, sarananya juga semakin lengkap,” katanya.

Sepenuhnya Ditangangi Kementerian PUPR

Mantan Kepala DP3AP2KB ini mengatakan, proyek ini sepenuhnya ditangani oleh Kementerian PUPR, mulai dari tahap lelang hingga pembangunan fisik. Pemprov NTB akan melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan dan kemungkinan groundbreaking yang melibatkan Gubernur NTB.

“Informasi dari Kementerian PU, proyek ini sudah dilelang dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Semua pekerjaannya langsung ditangani oleh pusat,” jelasnya.

Adapun peran Pemprov dalam pembangunan ini hanya memberikan dukungan. Pembangunan Sekolah Rakyat, lanjutnya merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8, yang menugaskan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan lahan, fasilitasi perizinan, serta tenaga pendidik.

“Peran Pemprov NTB sesuai Inpres adalah memfasilitasi lahan, perizinan, serta tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk lahan dan perizinan sudah lengkap, sementara tenaga pendidik masih ada yang kurang dan sedang diproses,” jelasnya.

Selain di Lombok Utara, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga diusulkan di Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa dan Kecamatan Pandai, Bima. “Untuk tahap pertama ini yang masuk di Gumantar dulu, karena lahannya sudah siap dan sudah disurvei oleh Kementerian PU maupun Kementerian Sosial,” tutupnya. (era)

1...286287288...387Halaman 287 dari 387