Beranda blog Halaman 283

NextDev ke-11, Telkomsel Fokus Cetak Technopreneurs Unggul dengan Kurikulum AI

globalfmlombok.com
-
0
NextDev ke-11, Telkomsel Fokus Cetak Technopreneurs Unggul dengan Kurikulum AI

Denpasar (globalfmlombok) —

Memasuki dekade keduanya, Telkomsel kembali menggelar program NextDev tahun ke-11 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencetak technopreneurs muda unggul di Indonesia. Program impact incubator yang telah berlangsung sejak 2015 itu kini berfokus pada pengembangan AI-Powered Innovation Curriculum, atau kurikulum inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI), guna mendorong terciptanya solusi digital berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

“Telkomsel bangga mempersembahkan NextDev Tahun ke-11 dengan fokus pada AI-Powered Innovation Curriculum. Program ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem technopreneurs di Indonesia,” ujar Manager Mobile Consumer GTM and Channel Partnership Region Bali Nusra, Herywanto, saat peluncuran di Denpasar, Kamis (31/10/2025).

Menurut Herywanto, melalui NextDev, Telkomsel berkomitmen melahirkan technopreneurs yang mampu menghadirkan solusi digital inovatif, berbasis data, serta memberi manfaat luas bagi industri dan masyarakat. “Kami percaya, inovasi digital yang berakar dari teknologi AI dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif nasional,” ujarnya.

Fokus pada Kurikulum Berbasis AI

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, NextDev ke-11 tidak lagi membagi peserta dalam kategori tertentu. Program ini terbuka bagi technopreneurs dari berbagai sektor yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pengembangan bisnis digital mereka.

Peserta dapat mendaftarkan usahanya melalui laman tsel.id/11thnextdevregist hingga 7 November 2025. Melalui pendekatan baru ini, Telkomsel ingin memastikan setiap inovator muda memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan memperluas jaringan bisnis.

Tahun ini, NextDev menghadirkan sejumlah pembaruan, di antaranya pendampingan ahli di empat bidang utama (strategi, keuangan, pemasaran, dan produktivitas), konsultasi diagnostik, serta mekanisme rujukan alumni untuk menjaga kualitas peserta. Selain itu, program ini menekankan ekosistem inklusif dengan melibatkan investor, komunitas, dan pemimpin industri, serta menghadirkan onsite coaching di berbagai kota untuk memberikan bimbingan langsung.

Tiga Fase Inkubasi Technopreneurs

NextDev ke-11 dirancang dalam tiga tahapan utama:

  1. Scouting (September–Desember 2025)
    Tahap awal ini menjaring technopreneurs potensial melalui serangkaian kegiatan seperti open session di Bandung (9 Oktober) dan roadshow di Makassar, Medan, serta Bali. Dalam setiap kegiatan, peserta berkesempatan mempresentasikan ide bisnis dan mengikuti sesi pelatihan bersama para mentor. Dari masing-masing kota, lima peserta terbaik dipilih untuk masuk langsung ke tahap Top 18.
    Salah satu peserta yang lolos ke tahap tersebut adalah AsesAi, startup edutech berbasis AI asal Bali.

  2. Academy (Januari–April 2026)
    Tahap ini menjadi fase inkubasi intensif selama empat bulan. Peserta akan mengikuti bootcamp, sesi mentoring, dan diskusi bersama ahli industri untuk memperkuat strategi bisnis, pemasaran, dan implementasi AI dalam produk mereka.

  3. Summit (April 2026)
    Menjadi puncak seluruh rangkaian kegiatan, NextDev Summit akan menghadirkan pameran, konferensi, final pitch, dan penghargaan bagi technopreneurs terbaik. Momen ini juga menjadi ajang mempertemukan peserta dengan investor dan pelaku industri digital nasional.

Jadi Wadah Kolaborasi Technopreneurs

Salah satu alumni NextDev tahun sebelumnya, Founder & CEO On-Journey Raditya Indra, menilai program ini menjadi titik balik dalam perjalanan bisnis rintisannya.
“Selama mengikuti NextDev, kami mendapat banyak pembelajaran tentang pengembangan bisnis berkelanjutan dan kesempatan berjejaring dengan para pelaku industri digital. Dukungan mentor dan alumni benar-benar mempercepat pertumbuhan kami,” ujarnya.

NextDev kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program inkubasi. Ia menjadi wadah kolaboratif bagi technopreneurs muda Indonesia untuk membangun solusi digital yang berdampak, inklusif, dan berorientasi pada masa depan berbasis kecerdasan buatan.

Informasi lebih lanjut mengenai program NextDev ke-11 dapat diakses melalui laman nextdev.co.id.(r)

Direktur RS Moh Ruslan Mataram Imbau Warga Waspada Influenza A

globalfmlombok.com
-
0
Direktur RS Moh Ruslan Mataram Imbau Warga Waspada Influenza A

Mataram (globalfmlombok.com)- Rumah Sakit  (RS) H. Moh. Ruslan Kota Mataram mengimbau masyarakat waspada terhadap virus influenza A yang menyerang saluran pernapasan atas dan mudah menular selama musim pancaroba.

Direktur Rumah Sakit (RS) H Moh Ruslan, dr. Hj NK Eka Nurhayati di Mataram, Kamis, 30 Oktober 2025. mengatakan, virus tersebut saat ini terindikasi merebak pada hampir semua daerah di Indonesia. “Gejalanya sama dengan influenza biasa yakni demam, batuk, pilek, tapi lebih berat sehingga membutuhkan penanganan ekstra,” katanya.

Ia mengatakan, di musim peralihan panas ke hujan saat ini, masyarakat harus waspada dengan berbagai potensi penyakit agar tidak mudah terserang.

Selama musim peralihan, terjadi peningkatan kunjungan pasien di RS Ruslan yang mengalami demam, batuk, dan pilek bahkan ada yang sampai dirawat inap.

Dari hasil diagnosa dari gejala yang diidentifikasi sementara para pasien kemungkinan terjangkit virus influenza A, sebab pihaknya belum melakukan pemeriksaan secara detail.
“Pasien yang dirawat inap karena memiliki penyakit penyerta seperti sesak dan lainnya, sehingga harus ditangani lebih maksimal,” katanya.

Menurutnya, perbedaan antara influenza biasa dan virus influenza A antara lain, jika virus influenza biasa bisa sembuh dengan istirahat yang cukup dan minum vitamin.

Tetapi kalau virus influenza A, tidak cukup dengan langkah itu, harus diberikan tambahan antibiotik sehingga membutuhkan waktu untuk sembuh hingga 2 minggu.

“Bahkan bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta harus dirawat khusus hingga rawat inap,” katanya lagi.

Terkait dengan itu, Eka mengimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat, tidak begadang, mengonsumsi nutrisi cukup, air putih, dan istirahat. (ant)

Kuota Haji Kota Mataram Baru Keluar 80 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Kuota Haji Kota Mataram Baru Keluar 80 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) — Kuota haji untuk Kota Mataram tahun 2026 baru terealisasi sekitar 80 persen atau sebanyak 590 orang calon jemaah. Sementara itu, 20 persen sisanya masih menunggu kepastian yang diperkirakan akan keluar pada awal November 2025 mendatang.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Kasmi, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian sisa kuota dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan kuota haji tahun depan berpotensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sementara ini baru 80 persen kuota yang keluar, sisanya belum. Tapi kemungkinan besar jatah Kota Mataram untuk tahun 2026 akan bertambah,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Kasmi menjelaskan, penambahan kuota tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan tambahan untuk Provinsi NTB. Dengan adanya tambahan itu, maka secara otomatis seluruh kabupaten/kota di NTB akan mendapatkan jatah lebih besar.

“Karena memang ada tambahan kuota haji untuk Provinsi NTB, otomatis 10 kabupaten/kota akan bertambah. Kami masih menunggu informasi resminya dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, kuota haji untuk Provinsi NTB tahun 2026 resmi naik menjadi 5.798 jemaah, dari sebelumnya 4.499 jemaah, atau bertambah sebanyak 1.299 jemaah.

Dari total 590 calon jemaah haji asal Kota Mataram yang telah dipastikan berangkat ke Tanah Suci tahun depan, sebagian besar kini sedang mengurus paspor dan kelengkapan administrasi lainnya.

“Kemarin kami sudah kirim paspor calon jemaah haji yang sudah siap untuk di-visa sebanyak 354 orang ke Kantor Wilayah Kemenag NTB untuk dilakukan pemindaian dokumen secara digital,” jelasnya.

Kasmi menambahkan, pada pelaksanaan haji tahun 2025 lalu, jumlah kuota Kota Mataram mencapai 733 orang. Ia berharap, dengan tambahan kuota provinsi yang cukup besar, Kota Mataram bisa memperoleh jatah lebih banyak untuk memberangkatkan calon jemaah yang telah lama menunggu antrean.

“Mudah-mudahan dengan adanya tambahan 1.299 kuota untuk NTB, Kota Mataram bisa mendapatkan porsi lebih banyak dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (pan)

Obat Keras Diduga Beredar Bebas di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Obat Keras Diduga Beredar Bebas di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Indikasi penyalahgunaan obat keras di Mataram, mulai mengkhawatirkan. Peredaran diduga sangat bebas. Padahal mengonsumsinya tanpa resep dokter dapat memicu gangguan kesehatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, H. Irwan Rahadi mengatakan, penyalahgunaan maupun peredaran obat keras seperti tramadol dan trihex sebenarnya masuk ranah pidana. Kewenangan sepenuhnya berada di kepolisian dan Badan Nasional Narkotika, untuk pencegahan maupun penindakan. Sat. Pol PP selaku aparat penegak perda fokus aspek keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan peredaran di masyarakat. “Kalau ada aduan dari masyarakat pasti akan kita tindaklanjuti dan koordinasikan dengan BNN dan Polresta Mataram,” terangnya.

Irwan mengkhawatirkan anak-anak yang mengonsumsinya. Hal ini akan memicu gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat membantu pemerintah dan aparat, untuk mengawasi dan melaporkan jika mencurigai indikasi jual-beli obat keras tersebut. “Kita hanya menerima laporan gangguan trantibumnya saja,” katanya.

Jadi Atensi Kepolisian

Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra menegaskan, pihaknya tidak hanya perang melawan narkotika, melainkan juga peredaran obat keras. Salah seorang terduga pengedar obat penenang pernah ditangkap di wilayah Pagutan. Barang buktinya sekitar 8.000 butir obat keras.

“Kebetulan kita ada razia kos-kosan. Ketemulah anak bawa pil yang baru dibeli dari lansia. Kita periksa ternyata obat keras. Langsung kita amankan pelaku,” terangnya.

Peredaran obat keras seperti tramadol dan trihex cukup mengkhawatirkan. Beberapa kawasan terindentifikasi seperti di Pagutan, Gomong, dan lain sebagainya. Gusti mengatakan, obat ini mudah didapatkan karena harganya murah. Padahal, mengonsumsi obat penenang harus melalui resep dokter dan dibeli di apotek.

“Kenapa banyak beredar karena harganya murah. Minum lima butir dan dicampur kopi saja sudah pineng (pusing,red),” ujarnya.

Pencegahan perlu dilakukan mulai tingkat lingkungan. Artinya, tangggungjawab tidak hanya diserahkan ke aparat kepolisian dan pemerintah, tetapi perlu keterlibatan masyarakat secara luas. “Pokoknya semua lapisan harus terlibat bukan hanya kami saja,” ujarnya. (cem)

Harga Pupuk Subsidi Turun Untungkan Petani

globalfmlombok.com
-
0
Harga Pupuk Subsidi Turun Untungkan Petani

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi. Kebijakan ini menguntungkan petani. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Jauhari mengapresiasi, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi. Langkah ini dinilai sangat tepat dan menguntungkan petani. “Kalau harga produksinya rendah, maka petani bisa untung,” terang Jauhari.

Berdasarkan Kepmentan tersebut, HET baru pupuk bersubsidi ditetapkan yakni, Urea Rp1.800/kg atau Rp90.000 sack. NPK Rp1.840/kg atau Rp92.000 sack. NPK Kakao Rp2.640/kg atau Rp132.000 sack. ZA Rp1.360/kg atau Rp68.000 sack. Organik Rp640/kg atau Rp25.600 sack.

Alokasi pupuk subsidi di Kota Mataram berbeda-beda di masing-masing kecamatan. Kuota pupuk urea 989 ton, pupuk NPK 545 ton. Dengan rincian jatah pupuk urea Kecamatan Ampenan 94 ton. Kecamatan Mataram 137 ton. Kecamatan Cakranegara 98 ton. Kecamatan Sekarbela 277 ton. Kecamatan Selaparang 99 ton. Kecamatan Sandubaya 284 ton.

Sementara, jatah pupuk NPK dari kuota 545 ton. Dengan rincian Kecamatan Ampenan 51 ton. Kecamatan Mataram 76 ton. Kecamatan Cakranegara 56 ton. Kecamatan Sekarbela 145 ton. Kecamatan Sandubaya  162 ton dan Kecamatan Sandubaya 162 ton. “Totalnya setelah realokasi kuota pupuk urea 989 ton dan NPK 545 ton,” jelasnya.

Pendistribusian pupuk melalui distributor ke pengecer. Petani kata Jauhari, mengambil jatah pupuk subsidi ke pengecer. Petani mengambil sesuai jatah yang telah ditentukan, sehingga akan terdeteksi dalam sistem.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengakui, petani tetap merasa kekurangan memperoleh kuota pupuk subsidi. Tetapi tidak pernah ada gejolak yang menimbulkan kegaduhan, karena pupuk urea dan NPK tetap tersedia. (cem)

DPR RI Minta Revitalisasi Kantor DPRD NTB Dilakukan Tahun Depan

globalfmlombok.com
-
0
DPR RI Minta Revitalisasi Kantor DPRD NTB Dilakukan Tahun Depan

Mataram (globalfmlombok.com) – Revitalisasi Gedung DPRD NTB yang hangus diduga akibat dibakar massa akan dilakukan tahun depan. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, Kamis, 30 Oktober 2025 kemarin.

Menurutnya, Kantor DPRD NTB itu harus segera direvitalisasi. Hal ini karena gedung tersebut digunakan untuk kegiatan rutin, seperti rapat paripurna. ‘’Saya sudah menegaskan bahwa gedung utama itu harus mulai 2026 dan jadi di 2026. Kenapa  demikian, karena ada keinginan pemerintah jadi di tahun 2027. Saya sudah sampaikan supaya 2026 jadi minmal ruang rapat paripurnanya,” ujarnya.

Menurutnya, renovasi gedung utama sebagai lokasi rapat paripurna harus diutamakan. Kendati demikian, Mori mengakui revitalisasi gedung tersebut tidak mudah, sebab perlu perhitungan matang terkait pondasi, daya tahan bangunan, dan kapasitas ruang.

‘’Memang itu gak gampang, karena kita menghitung betul kemampuan dari pondasi, bobot, dan jumlah orang. Dan saya yakinkan proses dimulai terus,’’ lanjutnya.

Revitalisasi ini, sambungnya tidak akan menghancurkan bangunan lama sepenuhnya, melainkan melakukan perluasan dan penambahan ruangan sekaligus bisa menahan guncangan gempa dengan magnitudo 9,8.

“Diusahakan mungkin ditambah, akan dilebarkan dengan berbagai rekayasa. Tapi saya kawal detik per detik,” tegasnya.

Meski belum menyebutkan nilai anggarannya, Ketua KONI NTB itu meminta agar desain baru dilakukan lebih besar dan representatif dibandingkan sebelumnya. 
“Anggaran terus terang saya tidak berbicara soal itu. Saya minta dilakukan renovasi melebihi daripada yang dulu. Anggarannya saya jujur gak tahu. Kalau kemarin ruangannya 10, besok akan lebih besar, besok menjadi 15,” jelasnya.

Renovasi Kantor DPRD NTB Butuh Anggaran Lebih dari Rp100 Miliar

Renovasi Kantor DPRD NTB membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Hal ini menyusul kondisi gedung utama yang rusak parah diduga akibat dibakar massa. Bangunan lantai atas gedung tidak bisa diselamatkan. Begitu pun fasilitas yang ada di dalamnya.

Mori Hanafi mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan, kondisi gedung wakil dewan NTB itu sudah hancur. Karena itu, membutuhkan renovasi total.“Kalau hitungan saya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya sendiri,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.

Namun, ia memastikan gedung itu tidak akan dibangun ulang. Hanya direnovasi dengan menyesuaikan kondisi terkini di daerah. Misalnya, ada tambahan ruangan karena anggota dewan yang bertambah, semula 55 menjadi 66 anggota. Begitu juga dengan adanya potensi zona megathrust hingga magnitudo 9, sehingga bangunan dibuat tahan gempa berkekuatan tersebut. (era)

Berakhir Bulan Ini, Baru 127 Dapur MBG di NTB Kantongi SLHS

globalfmlombok.com
-
0
Berakhir Bulan Ini, Baru 127 Dapur MBG di NTB Kantongi SLHS

Mataram (globalfmlombok.com) – Dari 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, 33 persen di antaranya atau sebanyak 127 SPPG sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr.H. Ahsanul Khalik mengungkapkan, hingga 29 Oktober 2025, berdasarkan Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Satgas MBG mencatat peningkatan tajam pada pengajuan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan jumlah penjamah pangan terlatih di seluruh kabupaten/kota.

“Sebanyak 350 dapur 92,3 persen telah mengajukan sertifikasi SLHS ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota masing-masing. Yang 29 SPPG memang baru operasional dan sedang proses persiapan pengajuan SLHS,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Dari jumlah itu, 202 dapur atau 53 persen telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari dapur yang sudah inspeksi IKL tersebut, 108 atau 28 persen dapur dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan kelayakan.

“Bagi yang belum memenuhi persyaratan terus diminta untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan nya,” lanjutnya.

Selain itu, 183 atau 48 persen dapur telah menjalani uji laboratorium terhadap bahan pangan, air, dan hasil olahan untuk memastikan keamanan konsumsi penerima manfaat.

Sementara itu, sebanyak 4.383 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.Rata-rata setiap dapur kini memiliki 10–12 tenaga terlatih, yang memahami tata cara pengolahan makanan bergizi yang aman, bersih, dan higienis.

Menurutnya, proses verifikasi untuk mendapatkan SLHS membutuhkan waktu. Hal ini menyusul setiap dapur wajib memenuhi berbagai indikator teknis, mulai dari kondisi sarana pengolahan, sumber air bersih, ventilasi, sistem penyimpanan bahan makanan, hingga tata kelola limbah dan personal hygiene pekerja.

“Prosesnya memang tidak bisa instan. Semua harus melalui tahap pengujian dan pemenuhan dokumen sesuai standar Dinas Kesehatan. Kita tidak ingin terburu-buru, tetapi memastikan setiap dapur benar-benar aman dan layak beroperasi,” tegasnya.

Yang pasti, lanjutnya SLHS menjadi Komitmen NTB Menjaga Mutu dan Keamanan Pangan. Karena Program MBG di NTB tidak hanya berfokus pada pemerataan gizi bagi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan keamanan pangan.

Satgas MBG NTB bersama BGN Regional, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan monitoring dan audit berkala untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi prinsip laik higiene, laik operasi, dan laik gizi.

“Fokus kita bukan hanya memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur menghasilkan makanan bergizi yang aman untuk anak-anak dan kelompok rentan,” jelasnya

Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan dan arahan Kementerian Kesehatan RI, Mantan Kadis Sosial NTB itu mengimbau kepada para Mitra SPPG agar mempergunakan air minum isi ulang yang menjadi pemasok air bagi dapur MBG. Dan depot air Minum isi ulang diingatkan juga untuk meningkatkan standar pengolahan air minum.

 “Bagi depot air minum yang hasil uji laboratoriumnya masih menunjukkan kandungan E. coli atau belum memenuhi standar kualitas air layak konsumsi, kami minta segera melakukan perbaikan sistem treatment dan sterilisasi,” imbaunya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan rantai keamanan pangan MBG, karena kualitas air minum menjadi salah satu indikator paling krusial dalam menjaga keamanan pangan anak-anak penerima manfaat.

Satgas MBG Kabupaten/kota, juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan ulang depot air minum yang menjadi pemasok air ke SPPG, serta memberikan pendampingan teknis bagi depot kecil di desa dan daerah terpencil.

“Program MBG di NTB tidak hanya soal memberi makan, tetapi soal memastikan makanan itu aman dan bergizi. Kami berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, tim lapangan, dan masyarakat yang terus mendukung dan ikut mengawasi program ini,” pungkasnya. (era)

Gubernur Iqbal Soroti Masalah Dapodik sebagai Kendala Revitalisasi Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Soroti Masalah Dapodik sebagai Kendala Revitalisasi Sekolah

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memberi atensi serius terhadap masalah Dapodik yang ada di masing-masing sekolah sehingga menjadi kendala pengusulan ke Kementerian untuk program revitalisasi.

“Pemutakhiran data Dapodik ini akan saya pantau langsung dan saya beri waktu selama dua bulan sampai akhir Desember data ini sudah harus termutakhirkan,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungannya di SMAN 1 Sumbawa, Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia pun secara tegas akan memberikan sanksi terhadap sekolah yang telat melakukan pemutakhiran data dapodik. Bahkan bagi 10 besar yang cepat melakukan pemutakhiran dan bagus, maka pemerintah akan memberikan hadiah berupa insentif di masing-masing kabupaten/kota.

“Yang paling buruk tetap akan kita berikan sanksi, dan itu sangat fair. Jadi yang berprestasi akan kita berikan hadiah dan yang tidak kita berikan sanksi. Saya minta agar informasi ini disebarkan,” ucapnya.

Selain masalah dapodik, ia pun menyoroti masalah kondisi di sejumlah sekolah karena ada beberapa kepala sekolah yang menutupi kondisi sekolahnya. Sehingga ia meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan kondisi sekolahnya masing-masing secara faktual untuk diatensi.

“Upaya itu kami lakukan untuk kebaikan semua pihak termasuk para peserta didik. Karena saya tau banyak kondisi sekolah kita yang tidak memadai dan membahayakan bagi siswa yang menggunakan kelas itu,” ujarnya.

Sehingga ia meminta agar kepala sekolah untuk melaporkan kondisi sekolahnya secara faktual dan apa adanya. Iqbal pun meyakinkan, jika laporan faktual ini sudah masuk, maka ia bersama dengan Kadis Dikbud akan menjemput anggaran ke Pusat untuk program revitalisasi.

“Datanya masuk dulu yang faktual, biarkan kami dan pak Kadis yang akan berjuang untuk mendapat anggaran untuk revitalisasinya. Saya juga sudah bertemu tiga kali dengan pak Menteri untuk membahas masalah ini,” tambahnya.

Gubernur Iqbal pun meyakinkan, Menteri sudah berkomitmen untuk membantu daerah dalam merevitalisasi sekolah. Bahkan tidak hanya untuk SMA, termasuk SMP dan SD juga akan diperjuangkan di Kementerian.

“Problem utama kita di Dapodik, jadi jumlah siswa dan informasi sebagainya tidak memenuhi syarat. Sehingga banyak usulan revitalisasi kemarin yang ditolak karena tidak sesuai dengan data Dapodik,” tukasnya.

Ia pun sangat berharap kepada kepada seluruh kepala sekolah untuk memanfaatkan waktu pemutakhiran data Dapodik dalam dua bulan ini. Karena jika data tersebut tidak baik maka pengusulan anggaran ke pemerintah pusat juga akan sia-sia karena pasti akan ditolak.

“Kami tetap memperjuangkan masalah ini sehingga dalam lima tahun kedepan, kita bisa manfaatkan apa yang menjadi program prioritas pak Presiden untuk sektor pendidikan,” tukasnya. (ils)

Bareskrim Polri Turun Awasi Penyidikan Tambang Emas Ilegal Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Bareskrim Polri Turun Awasi Penyidikan Tambang Emas Ilegal Sekotong

Mataram (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Barat didampingi Polda NTB dan Bareskrim Polri melanjutkan penyidikan kasus tambang emas ilegal di Belongas, kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

“Penyidik Polres Lobar dibackup Polda NTB dan Bareskrim Polri, tetap melanjutkan proses penegakkan hukum,” kata Dirreskrimum Polda NTB, Kombes FX. Endriadi, Kamis (30/10/2025).

Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu Direktur Tindak Pidana Tertentu dari Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin telah turun langsung ke lokasi tambang emas ilegal di Sekotong itu.

“Turun mengecek lokasi yang menjadi pemberitaan di media. Bareskrim Polri dan Polda NTB telah memastikan tidak ada kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi,” terangnya.

Proses hukum dugaan tambang ilegal di wilayah Sekotong itu dia pastikan terus berproses di Satreskrim Polres Lombok Barat. Saat ini pihak Kepolisian telah memasang garis polisi atau police line di area tersebut. Pemasangan garis polisi menandakan lokasi tersebut dalam pantauan dan pengawasan polisi.

“Penyidik saat ini juga sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti kaitannya dengan tindak pidana tersebut,” jelasnya.

Endriadi menyatakan, pihaknya saat ini juga telah meminta keterangan beberapa ahli dan telah mengagendakan gelar perkara untuk penetapan tersangka. ‘’Tim sudah berkoordinasi dengan Imigrasi dan Kejaksaan setempat untuk sama-sama melakukan penyelesaian perkara,’’ tandasnya.

Berawal dari Pembakaran Kamp Penambang Emas Ilegal

Kasus yang ditangani Polres Lobar itu awalnya muncul dengan persoalan pembakaran kamp para penambang emas ilegal. Pembakaran itu terjadi Agustus 2024 lalu.

Sebelumnya, Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Marwidinata, sekitar Februari 2025 telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait keberadaan WNA asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong.

Eka juga menekankan pentingnya penyidik segera memperoleh pandangan ahli dari Dinas ESDM NTB. Hal itu penting, karena mengingat arah penyidikan Polres Lombok Barat mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Penyidik pun diarahkan untuk terus menjalin koordinasi dengan Balai Gakkum Kementerian LHK Jabalnusra, mengingat kasus ini juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya, kata Lalu Eka, penyidik telah mengumpulkan keterangan dari belasan saksi, baik dari kalangan pemerintah maupun warga yang mengetahui langsung aktivitas penambangan di wilayah Sekotong. (mit)

Pemprov NTB Usulkan 79 Blok Tambang Jadi WPR

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Usulkan 79 Blok Tambang Jadi WPR

PEMPROV NTB mengusulkan 79 blok tambang menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ke 79 blok itu tersebar di seluruh wilayah NTB, di Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan, usulan 79 blok itu sesuai dengan yang diajukan kabupaten/kota. Selanjutnya Pemprov NTB melakukan rekonsiliasi untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

“Kemarin di-update ulang dan kami lakukan rekonsiliasi. Memang ada rencana untuk menjadi WPR. Cuma itu kan tergantung kesepakatan antara Kementrian SDM dengan DPR RI,’’ ujarnya, Rabu, 29 Oktober 2025.

Menurutnya, pengelolaan tambang harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ia menilai, kegiatan tambang yang baik bukan hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

“Tambang ini bukan hanya untuk hari ini, tapi titipan anak cucu kita. Maka percepatan dilakukan tetap dengan prinsip menjaga lingkungan,” ujarnya.

Menyinggung soal adanya desakan dari sejumlah pihak untuk melakukan moratorium izin tambang. Mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menilai perlu adanya dialog dan koordinasi sebelum mengambil kebijakan.

“Kami terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Walhi. Prinsipnya, kami ingin tambang yang legal, teratur, dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

NTB Miliki 16 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat

Saat ini, pemerintah pusat melalui  Kementerian ESDM telah mengeluarkan izin WPR kepada 16 blok tambang  di NTB. Tambang itu tersebar di beberapa daerah, seperti di Lombok Barat lima blok, Sumbawa Barat tiga blok, Sumbawa empat blok, Dompu empat blok, dan Kota Bima satu blok.

Dari 16 blok tambang aktif itu, baru satu blok yang mendapatkan izin resmi pengelolaan tambang untuk koperasi, yaitu Koperasi Solonong Bukit Lestari di Lantung, Sumbawa. Sementara sisanya masih dalam proses sinkronisasi lintas instansi. Termasuk dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan hutan.

“Kami tidak bisa asal keluarkan izin. Semua harus match dengan data Kehutanan, rencana reklamasi, dan sistem OSS. Prinsipnya, percepatan tetap dilakukan tapi tanpa melanggar aturan,” tegasnya. (era)

1...282283284...391Halaman 283 dari 391