Beranda blog Halaman 263

Status Gunung Sangeangapi Level II, Pulau Sangeang Belum Sepenuhnya Kosong

Bima (globalfmlombok.com) – Informasi mengenai pengosongan Pulau Sangeang pasca kenaikan status Gunung Sangeangapi menjadi Level II (Waspada) ramai beredar. Sejumlah kabar menyebutkan seluruh warga sudah meninggalkan pulau. Namun, Kepala Desa Sangeang, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Pulau Sangeang belum sepenuhnya kosong.

Rasyid menjelaskan bahwa kawasan yang berada di kaki gunung bukanlah permukiman tetap. Selama ini, warga hanya datang dan pergi untuk bertani, berkebun, atau beternak.

“Di kaki Gunung Sangeangapi itu bukan tempat tinggal. Tidak ada rumah di sana, hanya saung-saung kecil. Warga datang pergi saja untuk bertani. Jadi kalau disebut ada permukiman permanen itu tidak ada,” ujar Rasyid saat dikonfirmasi Suara NTB pada Minggu (23/11/2025).

Ia melanjutkan bahwa BPBD Provinsi NTB akan melakukan pendataan terhadap seluruh aktivitas pertanian di kawasan sekitar Gunung Sangeangapi tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan jumlah warga yang masih bekerja di lahan-lahan yang berada di luar radius bahaya.

“Rapat dengan BPBD Provinsi sudah dilakukan. Kita data semua, berapa banyak warga yang berkegiatan di lahan pertanian. Tidak ada warga yang tinggal menetap,” jelasnya.

Terkait kabar bahwa pulau telah dikosongkan total, Rasyid menilai informasi tersebut kurang tepat. Ia menyebutkan bahwa memang ada arahan evakuasi mandiri bagi warga yang sedang berada di pulau. Tetapi sifatnya hanya sementara untuk mengantisipasi kondisi Gunung Sangeangapi yang masih waspada.

‘’Evakuasi itu arahan sementara saja, untuk berjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar warga sudah kembali ke daratan. Tapi masih ada sebagian kecil laki-laki yang tetap di pulau untuk menjaga lahan pertanian,’’ katanya.

Dilarang Beraktivitas dalam Radius 3 Kilometer dari Kawah Utama Gunung Sangeangapi

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, memberikan penjelasan resmi terkait situasi terkini di Pulau Sangeang. Ia menegaskan bahwa kenaikan status Gunung Sangeangapi didasarkan pada laporan khusus Kementerian ESDM Nomor 143/GL.03/BGL/2025 tertanggal 22 November 2025.

“Saat ini status Gunung Sangeangapi berada pada Level II (Waspada). Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama dan sektor Timur–Tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer,” jelasnya kepada Suara NTB.

Meski demikian, hasil pemantauan menunjukkan bahwa sekitar 150 warga masih beraktivitas di pulau. Namun seluruh aktivitas tersebut, mulai dari bertani, berkebun, beternak hingga melaut, dilakukan di luar area berbahaya.

“Jumlah warga kurang lebih 150 orang masih melakukan aktivitas bertani, berkebun, berternak, dan melaut. Tetapi semuanya berada di luar radius 3 kilometer dari kawah,” ungkapnya.

BPBD Kabupaten Bima bersama Camat Wera dan Kades Sangeang telah turun langsung melakukan identifikasi kondisi warga di sekitar gunung. Mereka juga menyosialisasikan langkah kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu status meningkat.

Selain itu, BPBD telah menyalurkan masker untuk antisipasi abu vulkanik serta menyiapkan dukungan logistik bagi Tim Siaga Bencana Vulkanologi Gunung Sangeangapi.

Pembagian Peran Jika Status Gunung Naik

Dalam rapat teknis bersama BPBD Provinsi NTB dan instansi terkait, telah disusun pembagian tugas dan peran apabila status Gunung Sangeangapi naik dari Waspada ke Siaga atau Awas. Sedangkan seluruh unsur SAR, TNI, Polri, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan kini menyiapkan personel dan peralatan penyelamatan.

Sejumlah armada juga telah disiagakan, antara lain Speed Boat Pos SAR Bima. Speed milik Polairud Bima, speed Dishub Kabupaten Bima, perahu KSDA Sangeang, serta tenda pengungsian dan dapur umum dari BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial. Peralatan kesehatan serta logistik pengungsi turut disiapkan.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Bima berharap masyarakat tidak salah memahami situasi Pulau Sangeang.

“Pulau itu tidak kosong total. Warga hanya diarahkan untuk evakuasi sementara, bukan karena ada permukiman yang harus ditinggalkan. Kami terus memantau dan siap mengambil langkah jika status meningkat,” tutup Kades Rasyid. (hir)

Pencairan BLT Nasional Mulai Pekan Ini

Bima (globalfmlombok.com) – Informasi mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Nasional mulai ramai beredar di media sosial sejak akhir pekan. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) membenarkan bahwa proses pencairan bantuan tersebut akan dimulai pada Senin, 24 November 2025, melalui Kantor Pos.

Jabfung Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Deny Kusumayadi, mengonfirmasi bahwa lembaga penyalur BLT telah menjadwalkan pembayaran untuk para penerima manfaat. “Iya, besok Senin (hari ini, red) mulai pembayaran melalui Kantor Pos,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Minggu (23/11).

Deny menjelaskan bahwa koordinasi dengan lembaga penyalur terus berjalan dan Dinsos telah menerima informasi resmi terkait jadwal pencairan tersebut. Ia menegaskan bahwa teknis penyaluran sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kantor Pos selaku lembaga salur.

Terkait jumlah final penerima BLT Nasional di Kabupaten Bima, Deny menyebut pihaknya masih melakukan konsolidasi data. Rekapitulasi diperlukan untuk memastikan pembagian mekanisme penyaluran, baik melalui Kantor Pos maupun melalui skema reguler perbankan.

“Saya belum bisa rekap. Besok Senin saya rekap dulu untuk memastikan berapa yang disalurkan melalui Pos dan berapa yang reguler Bank,” jelasnya.

Menurutnya, proses rekap tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih data serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Seluruh penerima bantuan merupakan warga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk dalam daftar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelumnya, sebanyak 39.338 warga Kabupaten Bima diajukan sebagai calon penerima BLT Nasional tahun 2025. Saat ini, Dinsos bersama pemerintah desa dan pendamping sosial masih menuntaskan proses verifikasi data agar penyaluran nantinya benar-benar tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa data calon penerima berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kategori desil 1 sampai 4, sebagaimana petunjuk teknis Kemensos. Kriteria penerima ini serupa dengan program bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT.

Namun, Deny memastikan tidak semua dari 39.338 calon penerima akan lolos verifikasi. Dinsos bersama pemerintah desa tetap melakukan penilaian ulang untuk memastikan kelayakan. Proses verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional (SIK-NG), di mana petugas desa dan pendamping menilai kondisi terbaru calon penerima secara langsung.

Program BLT Nasional tahun ini menargetkan 140 juta penerima di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap bantuan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat kurang mampu dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (hir)

Aktivitas Gunung Sangeang Api Meningkat, Status Naik ke Level Waspada

Bima (globalfmlombok.com) – Aktivitas vulkanik Gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima kembali menunjukkan peningkatan signifikan sejak pertengahan November 2025. Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sangeang Api melaporkan intensitas kegempaan yang terus meningkat. Aktivitas ini disertai visual guguran lava pijar serta hembusan dari lokasi baru di bagian barat gunung.

Merespons perkembangan tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menaikkan status Gunung Sangeang Api dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) terhitung 22 November 2025 pukul 06.00 Wita.

Dalam laporan khusus bernomor 143/GL.03/BGL/2025, Badan Geologi menjelaskan bahwa sepanjang periode 1 hingga 22 November 2025 terjadi peningkatan kegempaan yang cukup signifikan. Tercatat 43 kali gempa hembusan, lima gempa Tornillo, dan 25 gempa vulkanik dalam. Selain itu, terjadi enam gempa vulkanik dangkal, serta gempa tektonik lokal dan jauh masing–masing 31 dan 56 kali.

Secara visual, juga terlihat kemunculan asap dari tembusan baru yang berbeda dengan titik erupsi tahun 2014. Fenomena ini mengindikasikan pergerakan magma yang mencari celah baru menuju permukaan.

BPBD Bima Teruskan Laporan Resmi Peningkatan Aktivitas Gunung

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Isyrah, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait peningkatan aktivitas Gunung Sangeang Api dari Pos PGA.

“Iya, sudah. Kami sudah menyampaikan informasi ini kepada Camat Wera dan para kepala desa yang berada di pesisir untuk diteruskan kepada warga. Terutama masyarakat yang berada di Pulau Sangeang,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB pada Sabtu (22/11/2025).

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, juga menambahkan bahwa BPBD tetap mengacu pada informasi resmi dari Badan Geologi, termasuk soal penetapan status gunungapi.

“Penetapan peningkatan status sudah dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Statusnya naik dari Normal ke Waspada,” jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan status tersebut, BPBD mulai meningkatkan koordinasi dengan aparat kecamatan dan desa di wilayah terdekat dari Gunung Sangeang Api. Langkah yang ditempuh mencakup pemantauan aktivitas warga dan penyebaran informasi larangan mendekati radius bahaya. Selain itu, mereka melakukan pendataan kebutuhan logistik dasar jika kondisi memburuk.

Aktivitas Masyarakat Sekitar Gunung Sangeang Api Berjalan Normal

Di sisi lain, Camat Wera, Ilham, S.Sos., yang wilayahnya berhadapan langsung dengan Pulau Sangeang, menyampaikan bahwa aktivitas masyarakat sejauh ini masih berjalan normal.

“Masyarakat masih menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Untuk dampak, sejauh ini belum ada,” katanya kepada Suara NTB pada Sabtu (22/11/2025).

Meski demikian, aparatur kecamatan tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Mereka harus memastikan bahwa informasi dari Pos PGA dan BPBD tersampaikan cepat kepada masyarakat. Terutama nelayan dan warga yang masih berada di Pulau Sangeang.

Dengan dinaikkannya status Gunung Sangeang Api menjadi Level II (Waspada), Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah utama. Selain itu, mereka harus menghindari sektor timur–tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 km. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan resmi melalui laman Badan Geologi dan aplikasi MAGMA Indonesia. (hir)

Kementerian PU Setujui Usulan Perluasan Irigasi Bendungan Pandanduri

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mendapatkan sinyal positif dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan sejumlah usulan infrastruktur strategis, terutama perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri. Hal ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, ke Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025.

Kunjungan yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik tersebut bertujuan untuk mengajukan sejumlah program prioritas guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lotim.

Dalam pertemuan itu, usulan utama yang diajukan adalah perluasan jaringan irigasi dari Bendungan Pandanduri ke wilayah Lombok Timur bagian selatan. Rencana ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian di daerah selatan, yang pada akhirnya mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri ini sangat penting untuk meningkatkan manfaat irigasi pertanian di wilayah selatan guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” seperti disampaikan dalam rilis resmi.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU menyambut baik dan menyetujui usulan tersebut. Diharapkan usulan ini dapat segera diproses untuk menjadi program prioritas Kementerian PU pada tahun anggaran mendatang.

Selain irigasi, Bupati Haerul Warisin juga mengajukan dua usulan penting lainnya. Pertama, penanganan serius terhadap abrasi di pesisir Lotim yang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga serta infrastruktur publik.

Kedua, penanganan permanen untuk banjir Sungai Gumbang di Labuhan Lombok. Sungai ini dikenal kerap meluap dan menyebabkan banjir saat musim hujan tiba, sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan untuk mengendalikannya.

Koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemkab Lotim dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat segera terealisasi. Realisasi program-program ini dinilai akan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. (rus)

Realisasi PAD Lobar Hampir Setengah Triliun

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) Per 31 Oktober tahun 2025 mencapai 82,17 persen atau sekitar Rp 436,9 miliar dari target 531,7 miliar. Angka ini jauh melampaui pendapatan tahun sebelumnya dengan perbandingan di bulan yang sama. Namun masih ada beberapa OPD yang realisasinya belum sesuai harapan.

Berdasarkan data Bapenda, PAD yang bersumber dari non BLUD ditarget Rp258,3 miliar lebih telah terealisasi Rp228 miliar lebih atau 88,2 persen. Di antara 12 OPD penghasil PAD non BLUD, realisasi tertinggi BPKAD dari target Rp25,4 miliar lebih terealisasi Rp35,2 miliar lebih atau 138,5 persen. Kemudian menyusul, Disnaker telah merealisasikan Rp400,7 juta dari target Rp350 juta atau sekitar 114,9 persen. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dari target Rp3,9 miliar lebih telah tercapai Rp3,4 miliar atau 86,5 persen. Bapenda dari target Rp216,4 miliar telah terealisasi Rp181,8 miliar lebih atau 83,9 persen.

OPD tiga terbawah realiasi PAD nya, yakni DPMPTSP paling rendah capaiannya. Dari target Rp3,1 miliar, terealisasi Rp1,3 miliar lebih atau 42,4 persen. Disusul Dikbud dari target Rp165 juta, terealisasi Rp76 juta lebih atau 46,4 persen. Dan Dislutkan dari target Rp221,6 juta, baru direalisasikan Rp127,9 juta atau 57,7 persen. Sedangkan untuk PAD dari BLUD, ditargetkan Rp273,4 miliar lebih telah tercapai Rp208,9 miliar atau 76,3 persen lebih. Capaian RSUD Tripat dan Dikes (Labkesda) paling rendah. Sedangkan puskesmas capaiannya paling tinggi bersama RSAM Narmada.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Moh. Adnan menyampaikan pihaknya optimis bisa mencapai target PAD tahun ini. “Mealisasi pendapatan dari pajak daerah per tanggal 14 November, realisasi pajak daerah mencapai Rp 89,73 persen atau secara keseluruhan Rp 193,14 miliar dari taget Rp 207 miliar. Sehingga dengan melihat waktu yang tersisa, insyallah target pajak bisa terlampaui,” kata Adnan, akhir pekan Kemarin.

Namun dari data yag dipaparkan Adnan, pendapatan dari beberapa OPD hingga BLUD sampai saat ini masih belum memuaskan. Misalnya pendapatan RSUD Tripat Gerung. Dari target pendapatan Rp 168,8 miliar, realisasinya masih di angka 70 persen atau sekitar Rp 119 miliar. Angka ini tentu masih belum sesuai harapan. Kemudian yang paling rendah adalah pendapatan dari retribusi perizinan DPMPTSP Lobar. Dari target Rp 3,1 miliar, realisasi hanya 42 persen sekitar Rp 1,3 miliar.

Dengan waktu yang tersisa, dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil OPD harus melakukan upaya ekstra untuk mengejar target. Terlebih, bupati selalu mengingatkan agar OPD mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD.

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat dr. Suriyadi yang dikonfirmasi terkait masih rendahnya realisasi target pendapatan per Oktober memberikan penjelasan jika hal ini terjadi karena target yang ditingkatkan saat APBD Perubahan lalu.
”Betul, target kita dinaikkan dari Rp 150 miliar menjadi Rp 168,8 miliar. InsyaAllah Bulan Desember kami bisa mencapai di atas 80 persen,” jelas dr. Suriyadi.

Sementara RSUD Awet Muda Narmada yang ditargetkan pendapatan Rp 45 miliar kini sudah merealisasikan pendapatan di angka 80,89 persen atau sekitar Rp 36,6 miliar. Begitu juga dengan target pendapatan di Dinas Kesehatan melalui puskesmas. Realisasinya cukup menggembirakan mencapai Rp52 miliar atau 89,4 persen dari target Rp 58 miliar.

Sementara itu, dalam jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi dewan mengenai optimalisasi pendapatan, Asisten III Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi, menanggapi kritik dewan mengenai belum maksimalnya PAD direspons dengan penegasan bahwa APBD 2026 memprioritaskan program unggulan pariwisata yang fokus pada pemulihan dan penguatan sektor tersebut.

Program unggulan pariwisata tahun 2026 akan dipusatkan pada lima area. Penataan Destinasi Unggulan, Peningkatan Akses dan Fasilitas, Penguatan Desa Wisata, Promosi Terpadu, dan Pengembangan Event dan Sport Tourism.Pemkab Lobar juga berupaya mengoptimalkan daya tarik budaya daerah, dengan mengusulkan event historis “Perang Topat” untuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Bumi Gora. (her)

Kades di Lobar Tolak Wacana Pengalihan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih Rp40 Triliun

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kepala desa (kades) di wilayah Lombok Barat (Lobar) menolak adanya wacana pengalihan Dana Desa (DD) sebesar Rp40 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya, banyak program mandatori yang dibebankan ke desa. Belum lagi desa program yang telah direncanakan dalam rencana kerja dan RPJMDes untuk masyarakat akan menjadi korban, akibat kebijakan ini.

Kepala Desa Mareje, Kecamatan Lembar H. Muhsin Salim menegaskan bahwa terkait penggunaan DD ini sudah ada edaran untuk alokasinya, 20 persen untuk ketahanan pangan, 30 persen untuk kopdes, 25 persen untuk BLT. “Dari hasil hearing Apdesi itu, infonya 30 persen itu dibatalkan, tapi kami belum ada edaran,” tegasnya, akhir pekan kemarin.

Pihaknya menolak kalau DD itu dialihkan ke Kopdes, sebab program desa bakal terancam. Sebab harapan untuk pembangunan, insentif bagi kader posyandu dan marbot. “Kami tidak terima, sebab seperti kami daerah pelosok butuh DD untuk pembangunan,” tegasnya.

DD-nya saja, saat ini hanya Rp1,07 miliar sedangkan ADD hampir Rp800 juta. Kalau dipangkas, maka setengah anggaran ini akan berkurang. Menurutnya Kopdes ini juga masih belum jelas, seperti untuk pembangunan kopdes, perlu ada bangunan baru, sementara ada di desa itu bangunan Pemkab bisa dimanfaatkan tinggal di renovasi saja.

Sementara itu Sekretaris Desa Tempos Samsudin, S.Sos., mengatakan, penyertaan modal 30 persen dari DD untuk jaminan Kopdes menurut informasi yang diperoleh tidak berlaku setelah keluar peraturan baru “Informasinya itu (30 persen) tidak berlaku, mungkin dialihkan lewat itu,” katanya.

Yang sebelumnya adanya komitmen 30 persen dari DD, namun turunan dari aturan ini sedang ditunggu. Namun menurut informasi tenaga ahli pendamping desa, berapa persetujuan Kopdes di bank, berapa setoran pertahun dan bunganya itu yang dicadangkan.

Ditanya soal terkait pengalian DD sebesar Rp40 triliun, ia tidak bisa menjawab sebab itu bersifat kebijakan ranahnya kades. Yang jelas ia melihat dari sisi dampaknya, jika aturan ini diberlakukan. Sebab jika dipangkas Rp40 triliun, maka itu sekitar 60 persen dari anggaran DD mencapai Rp70-71 triliun mengacu alokasi tahun ini. ‘’Jika dialihkan 50 persen ke daerah tentu konsekuensinya anggaran DD di desa berkurang 50 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar Mahnan menerangkan soal wacana pengalihan DD Rp40 triliun ini masih rumor.

Pihaknya belum mendapatkan surat resmi soal itu. Disingung soal penolakan desa terkait pengalihan DD ini, menurut Mahnan wajar. Karena pasti akan mempengaruhi perencanaan pembangunan yang sudah disusun desa. (her)

Korban Banjir Sungai Kumbe Bima Ditemukan Meninggal di Perairan Sai

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban Abdul Wahab (70 tahun) yang hilang terseret arus banjir sungai di Kelurahan Kumbe, Kota Bima. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Jumat, 21 November 2025 sekitar pukul 09.00 Wita.

Koordinator Pos SAR Bima M. Darwis, mengatakan korban ditemukan saat memasuki pencarian hari ketiga. ‘’Korban ditemukan di perairan Sai, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Korban ditemukan pertama kali oleh nelayan dalam kondisi mengambang, kurang lebih 300 meter dari Dermaga Sai,” kata M Darwis.

Setelah penemuan, Tim SAR gabungan segera menuju lokasi. Mereka mengevakuasi jenazah korban ke Pantai Lawata dan kemudian membawanya ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Laporan hilangnya korban banjir, yang merupakan warga Kelurahan Kumbe, diterima Kantor SAR Mataram dari BPBD Kota Bima. Laporan tersebut diterima pada Rabu sore, 19 November 2025. Menurut M. Darwis, Abdul Wahab dilaporkan terseret arus setelah tiba-tiba debit air sungai meningkat drastis. Saat itu menjadi banjir deras. Kejadian berlangsung ketika korban berada di pinggir sungai untuk buang air kecil. Sempat dilakukan pencarian mandiri oleh masyarakat sebelum dilaporkan ke pihak berwajib.

Operasi SAR Melibatkan Berbagai Unsur Gabungan

Operasi SAR ini melibatkan kolaborasi erat dari berbagai unsur gabungan, yaitu Pos SAR Bima, Kodim 1608, TNI AL, Polairud Polres, Polairud Polres Bima, Damkar, TSBK Kota Bima, BPBD, Tagana Kota Bima, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya.

Sementara Camat Rasanae Timur, Imam Ardi Susanto, membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan nelayan itu adalah Abdul Wahab. Dia adalah korban hilang yang terseret arus banjir kiriman pada Rabu (19/11/2025) lalu.

“Benar, jenazah yang ditemukan di Desa Sai itu adalah almarhum Abdul Wahab. Barusan jenazah tiba di rumah duka di Kelurahan Kumbe, depan Puskesmas Kumbe,” kata Imam saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/11).

Menurut Imam, setelah ditemukan oleh nelayan, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Bima untuk pemeriksaan medis. Tim Inafis Polres Bima Kota juga melakukan identifikasi guna memastikan kecocokan ciri-ciri korban.

“Informasi awal tadi pagi, setelah penemuan jenazah di laut, jenazah langsung dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Kemudian dibawa ke rumah duka,” jelasnya.

Hasil autopsi dan identifikasi menyatakan ciri-ciri jenazah sesuai dengan identitas Abdul Wahab. Pihak keluarga juga menguatkan kecocokan melalui pengenalan fisik lainnya.

Dengan ditemukannya jenazah, proses pencarian yang dilakukan Basarnas Bima, BPBD Kota Bima, TNI–Polri, perangkat kecamatan–kelurahan, serta warga setempat resmi dihentikan. Sejak hari pertama, penyisiran dilakukan menyusuri Sungai Kumbe hingga ke wilayah hilir.

Imam menambahkan, lokasi penemuan yang cukup jauh dari titik awal korban terbawa arus menunjukkan kuatnya aliran banjir kiriman saat kejadian. Debit air yang tinggi dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat turut menyulitkan pencarian di area sungai.

“Usai diserahkan kepada keluarga, jenazah almarhum langsung dimakamkan di Pekuburan Keluarga Lingkungan Nggaro Ta’a, Kelurahan Kumbe,” sebutnya.

Atas kejadian tersebut, Imam menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Dia berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan deras mengguyur wilayah pegunungan.

“Kami imbau masyarakat tetap waspada. Jika hujan deras turun di bagian atas, sebaiknya hindari beraktivitas di sekitar sungai,” tutupnya. (hir)

Muswil PKB NTB Digelar Hari Minggu Ini, Posisi Ketua DPW jadi Kewenangan DPP

Mataram (globalfmlombok.com)—

Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) NTB akan berlangsung pada Minggu (23/11) di Mataram. Agenda lima tahunan ini berlangsung dengan format berbeda. Penetapan ketua wilayah tak lagi diputuskan melalui forum Muswil, melainkan menjadi kewenangan penuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut sesuai keputusan struktur pusat. Meski namanya masuk dalam bursa yang telah dikantongi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), ia menegaskan Muswil kali ini lebih menitikberatkan pada konsolidasi kader dan penguatan organisasi.

“Muswil tidak memilih ketua. Ketua DPW ditetapkan oleh DPP PKB,” ujar Hadrian di Mataram, Jumat (22/11).

Menurut Hadrian, Muswil 2025 bertujuan melaksanakan amanat AD/ART partai, termasuk penyusunan program kerja DPW PKB periode 2026–2031. Forum ini juga menjadi momentum strategis untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2029. Dengan agenda tersebut, DPP PKB memastikan pelantikan jajaran pengurus wilayah akan tuntas pada Januari 2026.

“Minggu kedua Januari, ketua DPW dan jajaran pengurus akan dilantik untuk periode 2026–2031,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Hadrian menegaskan bahwa mandat Muswil tak semata-mata soal penetapan ketua. Ia mengingatkan bahwa tugas besar menatap Pemilu 2029 telah menunggu. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat barisan dan mempertebal komitmen perjuangan.

“Solidkan perjuangan. Bekerja terus untuk masyarakat. Kader PKB harus menjadi yang terdepan dalam membela rakyat. Kita rebut kemenangan 2029,” tegasnya.(r)

DPP Belum Bersikap Ketua DPD Demokrat NTB Jadi Tersangka Kasus Dana “Siluman”

Mataram (globalfmlombok.com) – DPP Partai Demokrat belum mengambil sikap apapun atas penetapan tersangka dugaan dana “siluman” kepada Ketua DPD partai Demokrat Provinsi NTB, IJU. Apakah Demokrat akan memberikan bantuan hukum? Ataukah sebaliknya akan menonaktifkan kader yang menjadi tersangka. 

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang dikonfirmasi globalfmlombok.com via sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp pada Jumat (21/11/2025) tidak memberikan tanggapan apapun. 

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi NTB. Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan yang juga berusaha dikonfirmasi belum memberikan jawaban apapun atas penetapan tersangka terhadap IJU. 

Demikian juga dengan kader-kader partai berlambang bintang mercy di NTB tersebut juga kompak untuk bersikap bungkam. Ini terkait penetapan tersangka kepada IJU dalam kasus dugaan bagi-bagi dana “siluman” di DPRD Provinsi NTB. 

“Saya tidak bisa komentar apapun,” ucap Abdul Rauf, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi NTB. Pernyataan ini diucapkannya saat ditemui globalfmlombok.com setelah penetapan IJU sebagai tersangka oleh Kejati NTB pada Kamis 20 November 2025. 

Diketahui IJU ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB dalam kasus dugaan gratifikasi atau dana ‘’siluman’’ DPRD NTB. IJU dijerat dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Setelah penetapan tersangka, Kejati juga langsung melakukan penahanan terhadap IJU untuk 20 hari kedepan. (ndi)

Dua Anggota Dewan Ditahan dalam Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Kejati NTB Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menegaskan tak ada unsur politik dalam pengusutan kasus dugaan gratifikasi dana “siluman” DPRD NTB 2025. Dalam kasus yang telah menetapkan dua anggota DPRD NTB sebagai tersangka, penyidikan telah berpegang teguh pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ada.

Demikian ditegaskan, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Muh Zulkifli Said, ketika dikonfirmasi, Jumat (21/11/2025). “Saya tekankan, tidak ada unsur politis kami lakukan penyidikan sesuai aturan yang ada,’’ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kamis (20/11/2025), Kejati NTB telah menetapkan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, IJU dan politisi Perindo berinisial MNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi (dana “siluman”) ini. Kepada keduanya, jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran keduanya lanjut Zulkifli, adalah sebagai pemberi uang kepada 15 anggota baru dewan (anggota DPRD NTB). Nilainya sebesar Rp2 miliar lebih.

IJU kini menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Penyidikan kasus dugaan dana “siluman” ini belum selesai. Karena masih ada pihak yang dimintai keterangan. Pemanggilan, kata Zukifli. sudah dilakukan terhadap HK seorang anggota DPRD NTB. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir pada Kamis (20/11/2025).

Terima Titipan Uang Rp2 Miliar Lebih Dugaan Dana “Siluman”

Zulkifli masih belum membeberkan dari mana sumber dana yang disebut “siluman” itu. “Nanti kita lihat, penyidikan masih berlangsung,”  tegasnya ketika disinggung apakah sumber uang berasal dari pihak swasta.

Dia mengatakan, jumlah uang yang telah disita Kejati NTB berjumlah Rp2 miliar lebih. Uang tersebut berasal dari 15 anggota dewan baru yang menerima uang dari para tersangka. (mit)