Beranda blog Halaman 251

Reformasi Layanan Kesehatan Berbuah Manis, NTB Raih Penghargaan Kemendagri

globalfmlombok.com
-
0
Reformasi Layanan Kesehatan Berbuah Manis, NTB Raih Penghargaan Kemendagri

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan membuahkan hasil. NTB ditetapkan sebagai pemenang Kategori Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi dengan Fiskal Sedang pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa pemberian apresiasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk mendorong persaingan positif dan memperkuat kinerja pelayanan publik di daerah.

“Reward ini adalah upaya untuk membentuk iklim kompetitif antar daerah,” ujar Tito.

NTB dinilai menonjol berkat sejumlah capaian signifikan di sektor kesehatan. Akses dan pelayanan kesehatan mencapai 86,68 persen, sementara layanan cek kesehatan gratis terpenuhi hingga 95,17 persen. Selain itu, seluruh puskesmas telah menerapkan Layanan Primer Terintegrasi Berbasis Klaster dengan tingkat implementasi 79,87 persen, melampaui rata-rata nasional.

Gubernur Iqbal menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menilai apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov NTB dalam memperbaiki layanan kesehatan.

“Ini menunjukkan upaya kita dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mendapat tempat. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian Kemendagri dilakukan secara objektif berdasarkan berbagai indikator, termasuk peningkatan kelas Rumah Sakit Manangbai dari C ke B, penguatan layanan RS Kota Bima, serta tingginya realisasi program pemeriksaan gratis bagi masyarakat.

Menurut Gubernur, penghargaan ini akan menjadi pemacu bagi lima rumah sakit milik Pemprov NTB serta seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki standar pelayanan.

“Ini baru langkah awal. Jika pada tahap awal kita sudah diberi apresiasi, tentu ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih baik,” kata Iqbal.(r)

Penanggulangan Bencana Harus Inklusif dan Berkeadilan

globalfmlombok.com
-
0
Penanggulangan Bencana Harus Inklusif dan Berkeadilan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Saat terjadi bencana alam yang menimbulkan korban jiwa, penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan. Karena hambatan yang mereka miliki, mereka mengalami kendala ketika melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga ketika ada bantuan untuk korban bencana, kebutuhan khusus mereka kerap diabaikan.

“Kami memperkuat komitmen penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Setiap kebijakan harus memastikan tidak ada yang tertinggal terutama penyandang disabilitas,’’ kata Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Damayanti Putri saat kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, Rabu (3/12) di Mataram.

Penanggulangan bencana yang inklusif itu harus dilakukan di setiap tahapan. Mulai saat prabencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Salah satu masalah krusial dalam penanggulangan bencana yang inklusif ini adalah data. Ketiadaan data penyandang disabilitas atau kelompok rentan menyebabkan upaya penanggulangan bencana seringkali kurang optimal. Menyediakan data yang lengkap, valid, dan detail sesuai nama dan alamat memastikan proses penanggulangan bencana akan lebih optimal.

“Pemanfaatan data terpilah mengingatkan bahwa kebijakan tidak akan efektif jika data tidak valid. Integrasi inkusi GEDSI dalam seluruh tahapan harus dilakukan,’’ katanya.

Wagub mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan BPBD Provinsi NTB bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB yang telah melakukan pengolahan data terpilah. Data para penyandang disabilitas sudah diketahui berdasarkan gender, usia, alamat rumah mereka. Termasuk juga sebaran rumah mereka yang disandingkan dengan data potensi bencana.

“Perlu juga didorong pembentukan ULD di setiap kabupaten kota,’’ kata Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda ini.

Wagub Ummi Dinda juga menekankan agar para penyandang disabilitas bisa mengakses penuh informasi kebencanaan, memamahami early warning sistem (EWS), dan tempat evakuasi. Tentu saja pengampu kebijakan harus mampu membuat materi yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Selain itu libatkan juga para penyandang disabilitas atau melalui organisasi penyandang disabilitas pada saat pelatihan maupun perencanaan kebencanaan.

“Siapkan anggaran untuk penanggulangan bencana  nklusif yang berkelanjutan,’’ katanya.

Wagub mengingatkan bahwa NTB pernah diguncang bencana gempa pada tahun 2018. Ratusan korban jiwa, ribuan terluka, dan kerusakan yang sampai saat ini masih bisa terlihat sisa-sisanya. Selain itu NTB juga rawan bencana banjir, longsor, dan bencana lainnya. Belajar dari pengalaman itu, semua stakeholder harus duduk bersama agar penanggulangan bencana di NTB inklusif dan berkeadilan.

“Ketangguhan bukan hanya slogan. Harus tahu apa yang akan dilaksanakan ketika terjadi bencana,’’ katanya.

Deputi Didang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengapresiasi langkah yang telah dilakukan BPBD NTB bersama ULD. Di Indonesia belum semua provinsi memilili ULD. Selain itu, data REGSOSEK yang dimiliki Bappenas belum sepenuhnya menjadi basis data dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah.

Provisi NTB melalui BPBD dan ULD telah memanfaatkan data REGSOSEK itu dengan optimal. Dari data itu, BPBD dan ULD menyusun data terpilah penyandang disabilitas. Memetakan rumah mereka dan mensinkronkan dengan data-data kebencanana. Sehingga NTB memiliki peta persebaran penyandang disabilitas dan peta rawan bencana.

“Provinsi NTB merupakan provinsi terbaik untuk akses data kami,’’ katanya.

Keberadaan data sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Semakin detail dan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, dan dalam konteks bencana bisa meminimalisir dampak pada korban. Maliki mencontohkan data sebaran penyandang disabilitas di Kota Mataram dan peta risiko bencana. Dalam peta itu terlihat dimana saja sebaran penyandang disabilitas dan bencana yang mengancam mereka. Melalui peta itu, sejak awal pemerintah bisa merancang program yang  bisa mengurangi risiko bencana pada penyandang disabilita.s

Maliki mengatakan visi Indonesia Maju 2045 dimulai dari data. Dengan data penyandang disabilitas yang ada saat ini, bisa dilakukan intervensi program agar mereka lebih mandiri secara sosial dan ekonomi. Sehingga pada tahun 2045 semua penduduk Indonesia merasakan kemajuan bersama, merasakan kemerdekaan yang sama.

“Prinsip dasar untuk Indonesia 2045, semua penduduk merasakan kemerdekaan termasuk penyandang disabilitas,’’ katanya.(r)

Dua Kabupaten Masih Zona Merah, Wagub NTB Ajak Perkuat Kolaborasi Turunkan Stunting

globalfmlombok.com
-
0
Dua Kabupaten Masih Zona Merah, Wagub NTB Ajak Perkuat Kolaborasi Turunkan Stunting

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting. Ajakan ini disampaikannya dalam forum konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting dan evaluasi quick win di Mataram, Rabu (3/12/2025).

Dalam paparannya, Indah Dhamayanti atau Umi Dinda memaparkan kondisi terbaru stunting di NTB. Dua daerah, Lombok Barat dan Sumbawa, kini masuk zona hijau. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada di zona merah. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat intervensi dan tidak menutupi data di lapangan.

“Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan bagian dari agenda politik, melainkan upaya menyelamatkan generasi NTB menuju Indonesia Emas 2045.

Wagub juga mengapresiasi dukungan berbagai instansi vertikal, termasuk TNI–Polri, melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program intervensi gizi selama 90 hari ini membutuhkan dukungan sekitar Rp1,3 juta per anak—beban yang dinilai cukup berat bagi keluarga berpenghasilan UMR.

Karena itu, peran masyarakat menurutnya sangat penting untuk memperkuat intervensi pemerintah. “Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi berkelanjutan. Kita tidak bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahun,” katanya.

Umi Dinda menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor karena kesehatan bukan satu-satunya faktor penentu. Pendidikan, ekonomi keluarga hingga kondisi sosial juga memiliki peran besar. Ia meminta intervensi dilakukan berbasis spasial agar tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi perempuan, dan para pendamping keluarga yang terus bekerja di lapangan. Menurutnya, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif, terutama ibu yang menjadi orang tua tunggal atau menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Ia berharap para ayah lebih hadir dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Memasuki akhir tahun, Wagub mengingatkan waktu evaluasi program semakin terbatas. Karena itu, seluruh rencana pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2025 diminta segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya.

“Kita tidak boleh cepat puas. Kita tidak hanya mengejar target nasional, tetapi harus menunjukkan kemajuan lebih cepat,” ujar Umi Dinda.(r)

Kasus Dugaan Dana “Siluman”, 49 Saksi dari Anggota DPRD hingga Pejabat Pemprov NTB Telah Diperiksa Kembali

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Dana “Siluman”, 49 Saksi dari Anggota DPRD hingga Pejabat Pemprov NTB Telah Diperiksa Kembali

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejati NTB telah maraton memeriksa puluhan saksi untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman”.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, pada Rabu (3/12/2025) mengatakan, dari pemeriksaan dari hari Senin hingga Rabu, pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi.

Sebanyak 49 saksi tersebut berasal dari anggota DPRD NTB, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, dan istri dari tersangka IJU.

Zulkifli tidak merinci siapa saja jajaran Tim TAPD NTB yang telah menghadap penyidik Bidang Pidana Khusus. TAPD sendiri diketuai oleh Sekda Provinsi NTB dan beranggotakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Hari ini ada 17 orang yang kami periksa. Campur, ada (anggota dewan) yang menerima (dugaan dana “siluman”) dan ada yang tidak,” kata dia.

Dia menyebutkan, pihaknya memeriksa kembali 49 saksi dugaan dana “siluman” tersebut untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka yang telah menjalani penahanan.

Sejumlah Anggota DPRD NTB yang Telah Kembali Diperiksa

Dari pantauan di lapangan, Suara NTB dapat mengidentifikasi belasan anggota DPRD NTB yang kembali menjalani pemeriksaan hingga Rabu (3/12/2025). Mereka antara lain Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua I DPRD NTB Lalu Wirajaya. Selain itu, Wakil Ketua III DPRD NTB, H Muzihir dan Sitti Ari, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Serta Politisi PDI-P, Abdul Rahim; anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB TGH. Sholah Sukarnawadi; Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB), Nadirah Al Habsyi; dan Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri.

Lebih lanjut, jaksa telah memeriksa kembali Iwan Panjidinata (Partai Gerindra); Ali Usman Ahim (Partai Gerindra); dan Didi Sumardi (Partai Golkar). Lalu, Suharto (Partai Nasdem); M Aminurlah (PAN); Sudirsah Sujianto (Partai Gerindra); dan, Made Slamet (PDI-P). Serta, Hasbullah Muis Konco (PAN); Moh Akri (PPP); dan Hj Rohani (Partai Perindo).

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Saat ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dana “siluman” tersebut.

Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. (mit)

Kejari Mataram Kembali Tahan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Mataram Kembali Tahan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar), Selasa (2/12/2025).

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, penahanan satu tersangka berinisial MZ itu menyusul penahanan dua tersangka sebelumnya, yakni AZ dan R.

“Tersangka MZ saat ini telah kami tahan di Lapas kelas IIA Kuripan, Lombok Barat bersama dua tersangka lainnya,” kata dia.

MZ merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Kabid Dayasos) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. MZ dalam perkara ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan pokir tersebut.

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,265 miliar. Anggaran itu untuk kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut terbagi dalam 143 kegiatan, di mana 100 di antaranya merupakan pokir yang diajukan oleh anggota DPRD Lobar berinisial AZ.

“Paket Pokir DPRD Lobar yang menyeret para tersangka menyangkut paket dengan pagu dana sebesar Rp2 miliar ditempatkan di Bidang Pemberdayaan Sosial (8 paket) dan Bidang Rehabilitasi Sosial (2 paket),” jelasnya.

Dalam perkara ini, tersangka MZ bersama satu tersangka lainnya, DD yang juga merupakan ASN Dinas Sosial Lobar tidak melakukan survei harga dalam penyusunan HPS. Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat 2023.

“Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga,” tuturnya.

DD dan MZ juga ikut dalam pengaturan pemenang bersama AZ dengan cara menunjuk langsung Tersangka R sebagai penyedia tertentu. Selanjutnya mereka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar Sebabkan Kerugian Negara

Atas perbuatan keempat tersangka dugaan korupsi pokir DPRD Lobar, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.775.932.500. Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kepada empat tersangka, jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Total, saat ini Kejari Mataram telah menahan tiga dari empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi DPRD Lobar ini. Mereka antara lain, AZ selaku anggota DPRD Lobar, MZ pejabat Dinsos Lobar, dan R dari pihak swasta.

“Tersangka DD untuk sementara masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya,” (mit)

Kategori Penanggulangan Bencana Terbaik, KLU Raih Peringkat 4 Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Kategori Penanggulangan Bencana Terbaik, KLU Raih Peringkat 4 Nasional

Tanjung (globalfmlombok.com) – Pemda Lombok Utara meraih peringkat ke-4 nasional untuk kategori Penanggulangan Bencana terbaik di Indonesia. Berbagai peristiwa kebencanaan yang terjadi di daerah ini seolah mematangkan langkah penanggulangan bencana mulai dari mitigasi hingga penanggulangan pascabencana.

Prestasi tersebut terungkap saat berlangsungnya sesi sosialisasi Aplikasi SIK (Sistem Informasi Kebencanaan) Siaga, oleh BPBD NTB di Tanjung, Lombok Utara, Selasa (2/12/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. M. Zaldi Rahadian, ST., M.T., mengungkapkan kesiapsiagaan pemerintah Lombok Utara dengan dibantu stakeholder dalam proses penanggulangan Bencana memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Di Lombok Utara, kesiapsiagaan bencana didukung oleh komitmen melalui hadirnya dokumen kajian risiko bencana serta Peraturan Bupati terkait rencana penanggulangan Bencana merupakan wujud respons darah menyikapi kondisi kebencanaan di daerah.

“Kesiapsiagaan yang baik pemerintah Lombok Utara, dinilai positif dengan berhasil meraih peringkat keempat secara nasional sebagai daerah dengan penanggulangan bencana terbaik,” ungkap Zaldi.

Dikatakan, dalam penilaian Kekenterian Dalam Negeri, Indeks penilaian kesiapsiagaan bencana Lombok Utara memperoleh angka 92,44. Angka tersebut berada pada kategori sangat baik.

“Peringkat pertama diduduki oleh  Kota Denpasar, kedua Kabupaten oleh Buleleng, dan ketiga oleh Kabupaten Luwu Timur,” sebutnya.

Ia berharap, predikat terbaik 4 oleh pemerintah pusat semakin mematangkan seluruh elemen di Lombok Utara dalam memberikan langkah-langkah efektif dalam pencegahan, maupun pertolongan, pencarian selama dan setelah bencana.

Disadarinya, kesiapsiagaan bencana di daerah tidak lepas dari peran berbagai pihak. Pengalaman penanganan kebencanaan sejak gempa 2018, banjir rob, banjir bandang, hingga kekeringan setiap tahun berjalan dengan standar operasional prosedur karena Pemda dibantu oleh TNI, Kepolisian, NGO/Relawan, serta dukungan strategis Pemprov NTB hingga pemerintah pusat.

“Pencapaian tersebut dapat diraih berkat kerja keras seluruh pihak, dan harapannya di tahun 2026 peringkat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Zaldi menyampaikan hadirnya SIK Siaga NTB menjadi terobosan yang dapat meningkatkan efektifitas penanganan. Aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ini dapat menambah pengetahuan dan tingkat kewaspadaan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana yang terjadi.

Sementara, Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis potensi bencana yang dapat terjadi di Lombok Utara.

Terkait hal tersebut sebagai daerah yang pernah terkena bencana Gempa Bumi dapat mempersiapkan diri, bukan hanya menunggu instruksi pemerintah namun dengan inisiatif sendiri.

“Dengan adanya SIK Siaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui peringatan dini,” katanya.

“Saya mengapresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh BPBD KLU dengan mendapatkan posisi keempat sebagai daerah dengan penanggulangan bencana terbaik,” ucapnya.

Dikatakannya, bencana merupakan hal yang tidak dapat ditunda untuk itu upaya pemerintah dalam meringankan dampaknya merupakan hal yang perlu dilakukan bersama. Seluruh pihak juga diminta ikut mensosialisasikan aplikasi SIK Siaga Bencana NTB agar pemanfaatan aplikasi dapat diakses menyeluruh oleh masyarakat Lombok Utara. (ari)

Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas Nataru Lebih Dini, Jamin Ketersediaan Energi Jelang Natal dan Tahun Baru

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas Nataru Lebih Dini, Jamin Ketersediaan Energi Jelang Natal dan Tahun Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, dan transportasi baik darat maupun udara dengan memastikan kelancaran pendistribusian energi.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang dimulai pada tanggal 13 November 2025 sampai dengan 11 Januari 2026 untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Periode Satgas ini dimulai lebih awal yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dimulai pada bulan Desember.

Berdasarkan proyeksi nasional, akan terjadi tiga puncak mobilitas masyarakat yaitu pada 24–25 Desember 2025, 31 Desember–1 Januari 2026, serta arus balik pada 2–4 Januari 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa Pertamina memproyeksi adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG, terutama untuk jenis Gasoline dan LPG.

“Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan,” jelas Ahad.

Proyeksi konsumsi BBM selama periode Satgas ini diperkirakan meningkat sekitar 8,4% dari rata-rata normal 19.580 KL/hari untuk Gasoline dan untuk Gasoil turun sekitar 5,1% dari konsumsi normal 9.596 KL/hari seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang. Sedangkan kebutuhan Rumah Tangga konsumsi Mitan diperkirakan meningkat 8,5% dari normal harian 348 KL/hari dan LPG meningkat 3,4% dari normal harian 6.184 MT/hari.

Kesiapan Avtur

Selain BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga memastikan pasokan Avtur untuk kebutuhan penerbangan di 13 bandara yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pasokan Avtur dipastikan cukup untuk mendukung peningkatan mobilitas penumpang udara selama arus pergi dan arus balik.

“Untuk sektor Aviasi, kami juga telah menyiapkan pasokan Avtur dengan kapasitas yang memadai, terutama mengingat tingginya volume penerbangan selama arus pergi dan arus balik,” tambah Ahad.

Adapun konsumsi Avtur untuk penerbangan di Jatimbalinus naik sebesar 2,4% dari rerata normal harian 3.504 KL/hari.

Kesiapan Stok BBM dan LPG

Menjelang dan selama periode Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh SPBU dan Agen LPG dalam kondisi yang optimal. Dengan mengutamakan distribusi yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang rawan atau terpencil, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya gangguan.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi energi tetap terjaga sepanjang periode Nataru. Selain stok yang aman, kami juga memperkuat berbagai layanan tambahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman selama perjalanan,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur meliputi 1.473 SPBU, 907 Pertashop, dan 1.209 Agen LPG. Selain mengoptimalkan seluruh jaringan layanan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menghadirkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode Nataru. Layanan tersebut mencakup 644 SPBU Siaga 24 jam dan 917 Agen LPG Siaga yang memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja.

Selain itu, tersedia 7 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta layanan 41 unit Motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menyiapkan 17 unit mobil tangki stand-by sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan. Sementara itu, sebanyak 3 Serambi MyPertamina hadir di rest area dan pusat keramaian, menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti ruang istirahat, nursery, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan layanan keselamatan juga diberikan melalui ambulans di sejumlah titik strategis dan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas masyarakat. Sistem monitoring real-time melalui command center Satgas memastikan suplai segera ditambah jika terjadi lonjakan permintaan.

Untuk kenyamanan konsumen, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menghadirkan promo pembelian BBM Non-Subsidi serta program MyPertamina yang memudahkan transaksi dan akses layanan.

“Kami mengimbau masyarakat mengisi BBM sejak awal sebelum memasuki jalur padat dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk informasi titik layanan dan promo. Kami siap melayani sepenuh hati agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan tenang bersama keluarga,” demikian Ahad. (bul)

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bulog NTB Dorong Percepatan Distribusi Bantuan Pangan

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bulog NTB Dorong Percepatan Distribusi Bantuan Pangan

Mataram (globalfmlombok.com) – Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan distribusi bantuan pangan (banpang) dalam bentuk paket beras 20 Kg dan minyak goreng 4 liter kepada masing-masing masyarakat penerima.

Dorongan ini dalam rangka kesiapan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem setelah masuknya musim hujan. Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Mara Kamin Siregar bersama jajaran intens melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan percepatan distribusi Banpang tidak mengalami gangguan.

“Kita berharap agar distribusi Banpang ini terdistribusi secepatnya kepada para penerima yang sudah terdaftar Namanya. Karena ini musim hujan, kita tidak tahu perubahan cuaca ini akan seperti apa. Masyarakat harus sudah memiliki ketersediaan cadangan pangan,” ujarnya.

Perum Bulog NTB menargetkan pendistribusian Banpang untuk jatah bulan Oktober dan November ini selesai pada awal Desember ini.  Diketahui, berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nomor (DTSN), jumlah PBP pada periode terbaru ini tercatat mencapai 521.185 penerima. Angka tersebut naik 9.804 PBP dibanding penyaluran Banpang pada Juni–Juli 2025 yang berjumlah 511.381 penerima.

Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi, yakni bertambah 2.601 PBP, disusul Kabupaten Lombok Utara yang naik 3.396 PBP, dan Kabupaten Bima yang bertambah 1.067 PBP. Peningkatan penerima juga tercatat di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, serta Kota Bima. Sementara Kota Mataram tercatat 31.046 penerima.  Lombok Tengah 116.428 penerima.

Sebelumnya, baru-baru ini video aksi penjarahan di gudang Bulog Sarudik, Sibolga, Sumatera Utara, viral di media sosial. Penjarahan tersebut terjadi saat bencana banjir besar melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat massa menyerbu gudang milik Perum Bulog dan membawa keluar bahan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, peristiwa tersebut merupakan dampak dari bencana banjir besar di wilayah tersebut yang menimbulkan situasi darurat tersebut menimbulkan desakan kebutuhan pangan di tengah masyarakat.

Mantan Danrem 162/WB ini mengatakan, Perum Bulog memahami dinamika yang terjadi di lapangan, merupakan bentuk keterpaksaan masyarakat dalam menghadapi kesulitan mendapatkan akses pangan akibat jalur distribusi yang terisolasi selama beberapa hari.

“Kami memahami bahwa masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana yang memutus akses pangan. Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi melalui koordinasi dan langkah kebijakan yang tepat bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 1 Desember.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Rizal juga menyebutkan Bulog sedang melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan pemulihan distribusi pangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Upaya ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasokan serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah terdampak bencana,” ucapnya. (bul)

Penumpang Diduga Lompat dari Kapal Ferry di Jalur Poto Tano-Kayangan, Tim SAR Lakukan Pencarian

globalfmlombok.com
-
0
Penumpang Diduga Lompat dari Kapal Ferry di Jalur Poto Tano-Kayangan, Tim SAR Lakukan Pencarian

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang penumpang kapal Ferry, Nani Idayanti (50 tahun) diduga melompat ke laut dalam pelayaran di jalur Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) menuju Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) pada Senin (1/12/2025). Kantor SAR Mataram melalui Tim Rescue Pos SAR Sumbawa melanjutkan operasi SAR pencarian korban tersebut. Pada Selasa (2/12/2025), merupakan hari kedua operasi pencarian.

Kantor SAR Mataram menerima informasi awal dari KP3 Pelabuhan Kayangan. Menurut laporan yang diterima, korban asal Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Korban berangkat dari Pelabuhan Poto Tano pada Senin (1/12/2025) pukul 10.30 Wita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV bahwa korban terlihat melompat ke laut sekitar 20 menit setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Poto Tano. Korban diketahui meninggalkan satu unit sepeda motor tanpa kunci di atas kapal.

“Kami melakukan penyisiran di lokasi korban melompat dan wilayah sekitar menggunakan Rigit Inflatable Boat,” kata Koordinator Pos SAR Sumbawa, M. Firdaus.

Hingga saat ini, operasi pencarian masih terus dilaksanakan dengan memperluas area pencarian. Tim SAR gabungan berupaya maksimal untuk menemukan korban. Turut melibatkan Unsur SAR dari TNI, Polri, KUPP Poto Tano, KUPP Kayangan, KP3 Pototano, KP3 Kayangan, dan pihak terkait. (r)

Baru Ditanami 800 Hektare, Lahan Potensial untuk Kemiri di Sumbawa Capai 3.000 Hektare

globalfmlombok.com
-
0
Baru Ditanami 800 Hektare, Lahan Potensial untuk Kemiri di Sumbawa Capai 3.000 Hektare

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa mencatat hingga saat ini luas tanam kemiri baru mencapai 800 hektare dari luas potensi lahan yang mencapai 3.000 hektare. Lahan tersebut berada di sejumlah kecamatan di wilayah setempat.

“Memang untuk luas tanam kita khususnya kemiri masih sangat rendah di angka 800 hektare sementara lahan potensial 3.000 hektare. Inilah yang kita upayakan supaya lahan potensial bisa digarap,” kata Kadistan Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmayati kepada Suara NTB, Selasa, 2 Desember 2025.

Wayan melanjutkan, luas lahan potensial tersebut terutama berada di dataran tinggi seperti di Kecamatan Batulanteh, Orong Telu, Ropang, Lantung, dan Matemega di Kecamatan Alas. Termasuk di Kecamatan Empang yang bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk tanaman kemiri.

“Kami akan upayakan lahan potensial itu bisa kita maksimalkan. Apalagi program pemerintah hijau lestari dengan komoditas unggulan kemiri sangat dimungkinkan untuk terus dikembangkan,” ucapnya.

Kemiri ini, lanjut Wayan, memiliki peluang pasar yang bagus dan bisa di ekspor. Tentu pemerintah juga akan berupaya melakukan penambahan kuantitas dan perbaikan kualitas kemiri ini untuk merambah pasar yang lebih luas.

“Kita perlu pengemasan-pengemasan produk Kemiri ini agar lebih bagus dan menarik sehingga bisa merambah pasar yang lebih luas dan modern,” ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan program Sumbawa lestari melalui penanaman kemiri tersebut mulai awal tahun 2026. Selain kemiri, pemerintah juga menyiapkan bibit buah-buahan di dataran rendah sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadi, selain menjaga hutan kami juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tanaman jenis buah-buahan. Sehingga masyarakat bisa sejahtera,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon yang bernilai ekonomi salah satunya kemiri terutama di kawasan hutan yang sudah gundul. Menurutnya, tanaman seperti Kemiri sangat cocok dikembangkan di wilayah Ropang dan Orong Telu, karena selain mampu menjaga ekosistem, juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Hutan Ropang dan Orong Telu adalah salah satu jantung kehidupan Sumbawa. Mari kita hijaukan kembali dengan tanaman produktif seperti Kemiri agar bermanfaat secara lingkungan dan ekonomi,” tutupnya. (ils)

1...250251252...391Halaman 251 dari 391