Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Puma Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ditreskrimum Polda NTB menangkap seorang pria, terduga pelaku penjambretan di sejumlah tempat di wilayah Mataram.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, Kamis (28/5/2026) mengatakan, pihaknya menangkap pria berinisial IS itu di sebuah rumah di wilayah Jempong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Penangkapan IS lanjutnya, berhasil dilakukan pada Selasa (23/5/2026) lalu. Saat ditangkap, IS sempat melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian. “Sehingga tim melakukan tembakan peringatan namun tidak diindahkan oleh dia sehingga tembakan mengenai betis yang bersangkutan,” jelasnya.

Dari hasil interogasi awal, IS mengaku telah melakukan dua kali penjambretan di wilayah Mataram. Yang bersangkutan juga tercatat sebagai residivis kasus pencurian.

“Penjambretan pertama dilakukan di depan Bengkel Holy, Sekarbela pada 23 Desember 2025 lalu. Terduga pelaku mengambil gelang emas seharga Rp26 juta,” bebernya.

Dalam aksinya di Sekarbela itu, IS tak sendirian. Dia menjalankan aksinya bersama seorang rekannya berinisial U.

Selanjutnya pada Selasa, 2 April 2026, IS kembali melakukan dugaan penjambretan di JI. Sultan Kaharudin Pagutan Barat. Kali ini, terduga pelaku mengambil dua handphone milik korban seharga Rp45 juta. Di sini ia juga tak sendirian, seorang pria berinisial Y turut membantu IS.

Polisi dapat mengamankan IS berawal dari penangkapan seorang pria berinisial AZ yang mengaku membeli handphone curian milik IS. Terduga AZ merupakan penadah barang curian IS yang saat ini telah diamankan di Polda NTB.

“Kemudian kanit puma dan tim melakukan konsolidasi dan membagi tim terkait pengembangan pelaku utama tersebut,” terangnya.

Setelah rangkaian penyelidikan, aparat kepolisian dapat menemukan keberadaan IS dan langsung mengamankannya ke Mapolda NTB. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

“Kami juga tengah menindaklanjuti laporan masyarakat yang ada kaitanya dengan perbuatan pelaku maupun kelompoknya guna proses hukum lebih lanjut,” tutupnya. (mit)

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak lima Jemaah Haji asal NTB meninggal dunia di Arab Saudi. Lima jemaah yang meninggal dunia ini sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji (Kemenhaj) Provinsi NTB H. Lalu Muhamad Amin menyebut, lima Jemaah Haji yang meninggal dunia itu berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa Barat.

‘’Kalau informasi mengenai Jemaah Haji yang meninggal ini harus satu pintu, yakni dari pusat. Namun, kami akan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai nasib dan kondisi jemaah di Arab Saudi,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, 28 Mei 2026.
Dijelaskannya, jemaah yang meninggal dunia rata-rata merupakan jemaah lanjut usia (lansia). Faktor kelelahan diduga menjadi salah satu pemicu utama menurunnya kondisi fisik para jemaah.

Meski demikian, ujarnya, sebelum meninggal, beberapa jemaah sempat mengikuti rangkaian ritual ibadah bersama dengan kelompok terbang (kloter) masing-masing. Namun, setibanya kembali di hotel tempat menginap, sejumlah jemaah mengalami penurunan kesehatan yang drastis hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Pihaknya memastikan lima jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi ini akan mendapatkan hak mereka berupa asuransi. Namun, untuk nominal pasti dari santunan yang akan diterima oleh ahli waris belum disebutkan.

Disediakan Es Krim

Pada bagian lain, tambahnya, di tengah kondisi cuaca di Arab Saudi yang mencapai 50 C, Panitia Haji di Arab Saudi menyediakan es krim bagi Jemaah Haji yang sedang melaksanakan rukun haji. Selain itu, ungkapnya, pelaksanaan haji tahun ini berusaha dilakukan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelayanan pada Jemaah Haji lebih maksimal.

‘’Dalam pergerakan jemaah ini cuaca cukup tinggi. Panas. Sehingga perlu ada minuman dan makanan yang segar untuk menetralisir kondisi Jemaah Haji kita,’’ ujarnya.

Berdasarkan data PPIH Embarkasi Lombok, total jemaah termasuk petugas haji pada 2026 sebanyak 5.864 orang. Sampai kloter terakhir, sebanyak 5.861 orang jemaah haji NTB yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Karena tiga orang calon jemaah NTB gagal berangkat akibat kondisi kesehatan. (ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah objek pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kenaikan. Seperti Seperti Pajak Kendaraan dan pajak bahan bakar minyak. Selain itu, muncul juga beberapa kantong pajak dan retribusi baru seperti pajak balik nama kendaraan luar daerah, pajak kendaraan listrik, pajak penggunaan bahu jalan untuk kebutuhan usaha, izin pertambangan rakyat, hingga pajak air permukaan.

Peningkatan dan kemunculan sumber pendapatan baru bagi Pemprov NTB ini setelah pemerintah menyetujui revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah (PDRB) NTB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan terdapat sekitar enam ribu kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB. Selama ini, kendaraan-kendaraan tersebut tidak pernah berkontribusi pada pendapatan daerah.
“Kendaraan dari luar itu, kita wajibkan balik nama. Karena mereka kan menggunakan jalan kita. Minimal bayar pajaklah untuk kami,” ujarnya belum lama ini.

Kebijakan tersebut dikecualikan bagi kendaraan berstatus fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan kendaraan secara sah. Selain meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan wajib balik nama kendaraan luar daerah juga ditujukan untuk penertiban identitas kendaraan.
“Jangan sampai, tindakan kejahatan menggunakan kendaraan yang tidak jelas identitasnya. Itu makanya polisi juga punya kepentingan dalam wajibkan pajak itu menyesuaikan identitas kendaraan,” katanya.

Selain kendaraan luar daerah, pemerintah daerah juga memasukkan tambang rakyat sebagai objek pajak baru. Aktivitas pertambangan rakyat nantinya akan dikenakan pungutan pada aspek lingkungan, pengelolaan, dan komoditas. Besaran pajak akan disesuaikan berdasarkan luas wilayah izin pertambangan rakyat (IPR).

Objek pajak baru lainnya adalah penggunaan bahu jalan provinsi untuk kepentingan usaha komersial, termasuk oleh provider telekomunikasi. Kepala Bappeda NTB itu menilai penggunaan fasilitas daerah untuk kegiatan bisnis perlu dikenakan pajak karena memiliki nilai ekonomi.
Pemprov NTB juga mulai mengatur penggunaan air permukaan dengan mewajibkan pemasangan water meter di sumber air. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penggunaan air dapat diukur secara jelas, sehingga besaran pajak lebih akurat.

“Sekarang di perda ini, kita minta mereka memasang meter di sumber air, sehingga jelas berapa air yang digunakan. Kalau tidak memasang water meter, makanya kita kena denda,” jelasnya.

Selain penambahan objek pajak, pemerintah daerah juga berencana menaikkan tarif pajak kendaraan kategori mewah, seperti sepeda motor di atas 150 CC dan mobil di atas 1.500 CC. Kendaraan listrik juga dipastikan masuk dalam objek pajak di perubahan perda tersebut.
Menurutnya, tarif pajak kendaraan di NTB saat ini masih lebih rendah dibanding sejumlah daerah lain seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai perlu dilakukan.

Saat ini revisi perda tersebut masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Bappeda NTB itu berharap aturan itu bisa mulai diterapkan pada Juni mendatang agar potensi pendapatan daerah segera dapat dimaksimalkan.

Dari perhitungan sementara, penerapan sejumlah objek pajak baru tersebut diperkirakan mampu menambah pendapatan daerah sekitar Rp28 miliar dari IPR. Dan Rp160 miliar secara total keseluruhan. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti produk asal NTB yang gagal mempertahankan identitas asal di pasar global. Sorotan ini muncul menyusul adanya temuan dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat berkunjung ke NTB awal pekan ini yang mengatakan produk mutiara asli Lombok dipasarkan ulang di luar negeri dengan branding Singapura.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata mengaku pihaknya masih menelusuri terkait dugaan tersebut. Ia mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan apakah produk NTB benar-benar diubah branding-nya setelah masuk pasar luar negeri.

“Ini saya lagi cek dulu. Bisa saja setelah kita ekspor, mereka jual lagi dengan branding baru. Kita belum tahu,” ujarnya pekan kemarin.

Menurutnya, selama ini ekspor mutiara tetap tercatat sebagai produk asal Lombok. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan pemerintah daerah untuk setiap produk ekspor.

“Kalau kita ekspor itu ada SKA-nya. Di situ jelas asal produknya dari mana. Jadi sebenarnya asal barangnya tetap tercatat dari NTB,” lanjutnya.

Namun, ia mengakui pemerintah tidak bisa mengontrol bagaimana produk tersebut dipasarkan kembali setelah berada di luar negeri. “Pas sudah dijual ke luar, kita tidak tahu apakah dipakai sendiri atau dijual lagi dengan merek lain,” tambahnya.

Singapura diakui menjadi salah satu negara tujuan ekspor mutiara NTB, selain China dan Filipina. Meski demikian, pemerintah daerah belum merilis data detail nilai maupun volume ekspor mutiara karena masih dalam proses pendataan.

Selain persoalan branding, Pemprov NTB juga menyoroti masih dominannya ekspor bahan mentah dari daerah. Produk-produk seperti udang, hasil perkebunan, hingga hasil hutan bukan kayu (HHBK) dinilai masih minim proses hilirisasi sebelum dikirim ke luar negeri.

“Masih banyak yang mentah. Ke depan kita ingin diproses dulu di NTB supaya nilai tambahnya tidak lari ke daerah lain,” katanya.

Adapun dengan banyaknya produk NTB yang dikirim melalui pelabuhan di Surabaya, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak tercatat di provinsi lain. Wiranata mengaku ingin pelan-pelan mengurangi pengiriman dari luar daerah, dan menjadikan NTB sebagai daerah asal langsung pengiriman produk.

Di sisi lain, ia juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan baru ekspor melalui BUMN. Kebijakan tersebut disebut akan mengatur perusahaan agar tidak lagi melakukan ekspor langsung secara mandiri.

“Secara teknis juknisnya belum turun, jadi kita belum bisa menilai apakah nanti menguntungkan atau justru merugikan eksportir,” pungkasnya. (era)