Beranda blog Halaman 232

Polisi Tutup Tambang Ilegal Dekat Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah telah mengamankan 24 warga yang diduga hendak melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Dundang, Dusun Kuta Dua, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, Jumat (2/1/2026) mengatakan bahwa pihaknya mengamankan 24 orang tersebut pada Kamis, 18 Desember 2025. Dari hasil interogasi terhadap saksi-saksi tersebut, mereka mengaku belum sempat melakukan penggalian di lokasi.

“Lebih dulu diketahui oleh petugas yang sedang berpatroli. Jadi, kita amankan dan mintai keterangan. Bukan ditahan,” kata Brata.

Brata menyatakan, saat ini tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal di Lombok Tengah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Seluruh lokasi tambang telah ditutup sejak adanya pengumuman atau deklarasi dari masyarakat setempat.

Penutupan tambang tersebut dilakukan kepolisian bersama masyarakat dan Badan Keamanan Desa (BKD) Lombok Tengah. “Tidak ada lagi tambang liar. Seluruhnya sudah ditutup,” tandasnya.

Sebelumnya, sempat terjadi ‎insiden tanah longsor di lubang galian tersebut pada Minggu (30/11/2025). Kejadian itu mengakibatkan seorang penambang atas nama H (29) asal Desa Bonder Kecamatan Praya Barat meninggal dunia. Bermula saat korban bersama dua rekannya tengah saat itu melakukan aktivitas pencarian emas.

Salah satu korban berinisial Z berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah posisi dua rekan lainnya. Pada saat bersamaan ada dua penambang lainnya yang juga sedang menggali batu untuk mencari emas. Tiba-tiba terjadi tanah longsor hingga menimbun seluruh penambang yang berada di bawah tebing.

Melihat kejadian itu, dua orang penambang yang berada di atas berupaya melakukan penyelamatan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Usaha tersebut tidak sia-sia. Tiga penambangan yang tertimbun berhasil ditemukan. Namun nahas satu penambangan meninggal dunia. Sementara dua penambang lainnya masih selamat.

Korban yang langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Batujai. Sementara korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka. (mit)

Tamu Kapal Pesiar Belum Menginap, Gubernur NTB Akui Masih Kendala Atraksi dan Akomodasi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengakui tamu kapal pesiar yang singgah rutin tiap tahun di Gili Mas, Kecamatan Lembar Lombok Barat belum over night atau tidak menginap. Mereka tidak tinggal semalam atau dua malam di Lombok. Mereka hanya singgah pagi lalu pada sore hari pergi melanjutkan perjalanan.

Kapal pesiar Ovation of The Seas membawa sekitar 4.684 penumpang dengan crew 1.530 orang. Mereka disambut oleh Gubernur NTB, HL Muhamad Iqbal bersama jajaran dengan atraksi kesenian khas Lombok, Gendang Beleq dan Peresean.

Gubernur NTB dalam kesempatan itu menyambut penumpang kapal pesiar pertama turun di Pelabuhan Gili Mas. Orang nomor satu di Bumi Gora didampingi istri dan sejumlah jajaran OPD mengalungkan kain tenun khas Lombok. Para turis pun tampak senang disambut begitu meriah dengan atraksi kesenian khas Lombok.

Terkait tidak bermalamnya tamu kapal pesiar, Gubernur menyebut disebabkan beberapa permasalahan. Pertama, belum ada atraksi yang bisa disaksikan di sini. Dan kedua, soal akomodasi. Menurutnya, untuk 4.000 orang sekaligus datang bersamaan di satu kawasan susah bisa mendapat akomodasi.

“Sehingga itu salah satu persoalan yang mungkin harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya, karena harapan kita sebetulnya supaya dampak ekonomi lebih besar, kalau bisa mereka stay selama satu malam atau dia malam di sini,” ujarnya, di sela-sela menyambut tamu kapal pesiar perdana yang sandar di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Jumat (2/1/2026).

Terkait promosi, menurutnya promosi sudah dilakukan. Masalahnya, kata dia, kesiapan untuk menerima dari masing-masing segmen ini. Diakuinya, kesiapan tidak sesiap seperti segmen pesawat yang tamunya datang ke Lombok. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak kapal pesiar agar bisa tinggal lebih lama. Bahkan dirinya sudah ke Singapura bertemu dengan dua operator kapal pesiar. “Namun problemnya dari sisi atraksi kurang dan akomodasi tidak tersedia dalam jumlah besar yang bisa menampung dalam satu malam,” tambahnya.

Selain itu, Pelabuhan Gili Mas terbilang lumayan jauh dari destinasi wisata. Paling dekat Sekotong, ke Mandalika butuh waktu 1,5 jam. “Kemudian Mataram dan Senggigi kalau pakai bus paling tidak waktu nya dua jam,” sambungnya.

Ia menambahkan tahun 2025 jumlah kapal pesiar yang singgah sebanyak 24 kapal, terjadi kenaikan dari tamu sebanyak 10 persen. “Tahun ini yang masuk jadwal 25 kapal direncanakan singgah, memang terjadi kenaikan,” ujarnya. (her)

Perdana di 2026, Kapal Pesiar Terbesar Bawa 4.684 Penumpang Singgah di Gili Mas Lombok

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kapal pesiar perdana dengan ukuran terbesar yang pernah masuk ke Indonesia, singgah di Pelabuhan Kapal Pesair Gili Mas, Lembar Lombok Barat pada awal tahun ini, Jumat (2/1/2026). Kapal pesiar Ovation of The Seas membawa sekitar 4.684 penumpang dengan kru sebanyak 1.530 orang. Mereka disambut oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran dengan atraksi kesenian khas Lombok, gendang beleq, dan peresean.

Gubernur NTB dalam kesempatan itu menyambut penumpang kapal pesiar pertama turun di Pelabuhan Gili Mas. Orang nomor satu di Bumi Gora didampingi istri dan sejumlah jajaran OPD mengalungkan kain tenun khas Lombok. Para turis pun tampak senang disambut begitu meriah dengan atraksi kesenian khas Lombok. Gubernur NTB mengatakan bahwa pihaknya menyambut para tamu kapal yang berlabuh perdana tahun 2026 ini secara simbolik.

“Sekaligus kami menyambut wisatawan yang datang dengan kapal pesiar yang pertama menginjakkan kaki di pulau Lombok ini,” kata Iqbal.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, pihaknya berupaya menyambut kedatangan kapal pesiar dengan atraksi-atraksi kesenian khas Lombok.

Pihaknya menyiapkan atraksi-atraksi yang bisa menjadi salah satu faktor untuk mendorong para tamu untuk over time atau tinggal lebih lama di Pulau Lombok. Selain itu, pihaknya menyiapkan destinasi-destinasi wisata bagi pengunjung.

“Kami juga siapkan destinasi-destinasi dan bagiamana kita berusaha memberikan kesan-kesan yang baik, mudah-mudahan tahun ini ada tamu akan ada yang menginap,” imbuhnya.

Kapal Terbesar yang Masuk ke Indonesia

Sementara itu, Branch Manager PT Pelindo Lembar, Kunto Wibisono mengatakan bahwa di awal tahun ini kapal pesiar yang singgah perdana yaitu Ovation of the Seas. Kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah masuk ke Indonesia dengan ukuran panjang 348 Meter.

Kapal pesiar ini sebelumnya bertolak dari Benoa, Bali. Gili Mas menjadi pelabuhan ketiga yang disinggahi. Selama di Lombok, para tamu yang turun pukul 07.00 pagi akan kembali naik kapal sekitar pukul 11.00-12.00 siang. Selanjutnya, kapal ini akan berlayar ke Singapura.

Kedatangan tamu kapal pesiar disambut oleh Gubernur bersama Kadispar NTB dan pihak Pelindo. Penyambutan dilakukan atas kolaborasi dengan Dispar dan tour travel. Di terminal Gili Mas saat ini juga dilengkapi dengan pelayanan NTB Mall yang dibuka oleh pihak Pemprov NTB. Pihaknya juga mengakomodir pelaku UMKM di wilayah Lobar dengan menyiapkan stan bagi pelaku untuk bisa berjualan di kawasan terminal.

Disebutkan, tujuan wisata para penumpang kapal pesiar dibagi dua jenis paket. Yakni ada yang paket tur dan non-paket. Paket tur biasanya tamu kapal pesiar berkunjung ke Senggigi, Narmada, dan daerah lainnya. Sedangkan yang non paket, para tamu keliling wisata ke Sekotong, mal, dan wilayah Lombok sekitarnya.

Sepanjang bulan Januari ada empat kapal pesiar yang dijadwalkan singgah di Gili Mas. Tahun ini, jumlah kapal pesiar yang akan singgah sebanyak 25 kapal. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu dengan jumlah kapal pesiar yang singgah sebanyak 24 kapal. “Ada penambahan kapal dan jumlah penumpang,” imbuhnya. (her)

Viral di Medsos, Pengurus Koperasi Gili Mas Bantah Dugaan Pungli Sopir Travel

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pihak pengurus Koperasi Gili Mas Lembar Lombok Barat membantah dugaan pungutan liar (Pungli) sopir atau driver travel yang viral di media sosial (Medsos). Pengelola koperasi tidak pernah mematok pungutan ke sopir travel yang masuk ke Pelabuhan Gili Mas untuk menjemput tamu yang memesan melalui online.

Seperti yang beredar di media sosial, menurut pengakuan sopir, setiap travel agent yang hendak menjemput tamu, terutama saat kapal pesiar sandar, diduga diwajibkan membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut. Selain itu, driver juga diduga masih harus membayar biaya masuk gate resmi sebesar Rp10 ribu.

Sopir tersebut mengaku pada kejadian tanggal 29 Desember 2025, dirinya diminta membayar Rp20 ribu kepada oknum koperasi ditambah Rp10 ribu biaya gate. Ia menegaskan nilai uang bukan menjadi persoalan utama, melainkan praktik pungli yang dinilai merugikan dan mencoreng citra pariwisata Lombok.

“Itu (kejadian) seminggu yang lalu, dan sudah clear. Dia bohong itu dia bilang 100 ribu (dipungut), tidak ada itu,” bantah Lalu Ridwan, Jumat (2/1/2026). Video itu diunggah lagi pada saat kedatangan kapal pesiar terbesar pada Jumat Jumat (2/1/2026). Sehingga ia sangat menyayangkan tindakan tersebut. Padahal kejadian itu sudah lama terjadi, sekitar seminggu yang lalu.

Menurutnya, tidak mungkin pengurus koperasi memungut, terlebih di sana ada petugas Babinsa dan aparat kepolisian yang sedang berjaga. Karena kejadian itu pada saat kondisi sedikit macet di pintu masuk ke Pelabuhan Gili Mas. Harusnya sebelum di-upload lagi di medsos, ada klarifikasi dari pihak pengurus koperasi. Terlebih momennya bersamaan dengan kedatangan kapal pesiar perdana awal tahun ini.

Ia khawatir dengan video yang beredar itu justru merusak citra Gili Mas. Karena itu pihaknya pun akan melakukan pengetatan terhadap sopir online ini. Selama ini bagi sopir online itu diserahkan ke pengurusnya supaya mereka disiapkan tempat parkirnya. Jasa tempat parkir inilah yang dipungut oleh pengurus koperasi. Namun jasa parkir ini tidak dipatok. Pihaknya tidak memasang berapa jumlah tarifnya.

Para sopir diberikan keleluasaan berapa tarif yang diberikan ke pengurus untuk menyiapkan mereka tempat parkirnya. “Tapi kalau yang ini tidak benar dia. Dia kan harus ada ID card, kita pakai SOP Pelindo. Ada ID card (kartu identitas), baru masuk. Kalau sejenis online, dia harus melapor ke pengurus di sini,” tegasnya.

Pengurus koperasi nantinya berkoordinasi untuk menyiapkan tempat parkir dan tamunya diantarkan ke ke kendaraan. “Itu bentuk kepedulian kita, cuma kita tidak tentukan tarif dia,” terangnya.

Terkait anggapan Pelabuhan Gili Mas itu milik Koperasi, menurutnya tidak demikian. Pihaknya mengikuti SOP Pelindo, di mana para sopir harus memiliki ID card. Di Gili Mas sendiri terdapat lima koperasi yang berada di bawah Koperasi Gili Mas Transport, dengan jumlah sopir sebanyak 250 orang yang melayani. Mereka berasal dari wilayah Lobar. Sopir yang masuk koperasi inilah yang diutamakan. Sedangkan sopir di luar koperasi, jumlahnya juga banyak. “Cuma kita saring,” imbuhnya. (her)

Wali Kota Mataram Masuk Jajaran 10 Besar Nominator Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Mataram (globalfmlombok.com)–

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir dalam ajang bergengsi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang untuk mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.

Kabar membanggakan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung.

“Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal,” ujar Ramadhani, Jumat pagi (02/01/2026).

Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran persnya pada Kamis (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat. Dewan juri memeriksa berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), hingga regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.

Wali Kota Mataram terpilih bersama dua wali kota lainnya, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari wilayah Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.

Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Kota Mataram membidik sub-tema mengenai penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026. Ia akan diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari tokoh seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, hingga Yusuf Susilo Hartono.

Yusuf Susilo Hartono menekankan, penilaian akan menitikberatkan pada aspek inovasi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

“Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi,” tegasnya.

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah bergulir sejak 2016 ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya lewat inovasi modern. Sejarah mencatat, ajang ini telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional. (r)

1 Januari 2026, Petani di NTB Gembira Karena Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi dengan Mudah

Lombok Utara (globalfmlombok.com)-

Petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku senang karena pupuk bersubsidi bisa ditebus mulai tanggal 1 Januari 2026. Ini menjadi bukti kesiapan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia guna mendukung swasembada pangan.

General Manager (GM) 3 PT Pupuk Indonesia (Persero), Taufiek menyampaikan bahwa, informasi dari kios-kios petani di NTB yang saat ini memasuki masa pemupukan tidak lagi khawatir. Petani terdaftar di seluruh TB sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di kios resmi mulai tanggal 1 Januari 2026.

“Beberapa petani di NTB telah membuktikan dan berhasil menebus pupuk bersubsidi pada tanggal 1 Januari 2026. Mereka bisa melakukan pemupukan sesuai jadwal kebutuhan tanaman mereka,” ujar Taufiek.

Penebusan pupuk yang dilakukan petani di NTB prosesnya cukup mudah. Hal ini tidak terlepas sistem digital seperti iPubers yang diimplementasikan Pupuk Indonesia pada seluruh kios atau pengecer resmi.

Melalui iPubers, petani terdaftar cukup datang ke kios resmi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tani. Petani sudah bisa melakukan penebusan sesuai dengan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang sudah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen.

Taufiek pun menambahkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi nasional untuk sektor pertanian dan perikanan. Adapun alokasi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian sebanyak 9,55 juta ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan sebesar 295.676 ton.

Pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Untuk pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Keberhasilan penebusan pupuk sejak awal pergantian tahun menjadi komitmen Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu),” ujar Taufiek.

Sementara itu, salah satu petani NTB yang berhasil melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 yaitu Andi, asal Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Tunas Muda Satu ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia, karena pupuk tersedia saat dibutuhkan, bahkan di awal tahun. Sehingga tanamannya mendapatkan asupan pupuk sesuai jadwal.

Senada, Johari Sandi, petani asal Kec. Bayan, Lombok Utara, juga mengaku sudah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios UD Sri. Ia pun bersyukur karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat caranya mudah, stoknya tersedia, dan harganya juga lebih murah.

“Cukup membawa KTP saya bisa melakukan penebusan. Harganya pun sekarang lebih murah,” tandasnya.

Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 di NTB tercatat hampir merata di Kabupaten/Kota. Mulai dari Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Sumbawa Barat.(r)

Perayaan Pergantian Tahun di Mataram Hasilkan Puluhan Ton Sampah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memproyeksikan volume sampah yang dihasilkan selama perayaan malam pergantian Tahun Baru mencapai sekitar 10 hingga 12 ton. Peningkatan sampah tersebut diperkirakan terjadi akibat tingginya aktivitas masyarakat di berbagai ruang publik dan lokasi keramaian.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan perayaan malam tahun baru yang digelar masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum berpotensi menambah beban sampah kota. Beberapa lokasi yang menjadi pusat keramaian antara lain Taman Udayana, Taman Sangkareang, Taman Budaya, kawasan Ampenan, serta sejumlah fasilitas publik lainnya.

“Animo masyarakat biasanya sangat tinggi saat malam pergantian tahun. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga pengunjung dari luar kota yang datang untuk berlibur. Otomatis volume sampah ikut meningkat,” ujar Denny, Rabu 31 Desember 2025.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun saat perayaan malam tahun baru. Kendati demikian, DLH telah mengantisipasi dengan menyiagakan petugas kebersihan atau yang dikenal dengan sebutan “rompi kuning” untuk melakukan pembersihan segera setelah kegiatan berlangsung.

Menurut Denny, pola pembersihan sampah dilakukan secara bertahap. Jika pembersihan belum dapat diselesaikan pada malam hari, maka akan dilanjutkan pada pagi hari berikutnya. Upaya ini dilakukan agar tumpukan sampah di jalan dan area publik tidak berlangsung lama dan mengganggu kebersihan serta keindahan kota.

“Kami sudah menyiapkan pasukan kebersihan sejak jauh hari untuk menangani sampah pasca-perayaan, sehingga kota bisa segera kembali bersih,” jelasnya.

Menanggapi kondisi darurat sampah akibat keterbatasan tempat pembuangan sementara (TPS) dan meningkatnya volume sampah hingga puluhan ton, Denny menyebutkan pihaknya akan melakukan pengalihan pembuangan sampah ke beberapa lokasi. Sebagian sampah, khususnya sampah organik, akan diangkut dan dibuang ke TPS Bintaro, sementara sisanya ke TPS Sandubaya.

“Kalau sampah organiknya cukup banyak, kita arahkan ke Bintaro, sedangkan sisanya kita buang ke TPS Sandubaya,” katanya.

Lebih lanjut, Denny mengungkapkan bahwa produksi sampah harian di Kota Mataram saat ini mencapai sekitar 230 hingga 240 ton per hari. Dengan adanya tambahan sampah dari aktivitas perayaan malam tahun baru, total volume sampah yang harus ditangani diperkirakan bisa mencapai sekitar 260 ton dalam sehari.

DLH pun mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan proses pemilahan. (pan)

Wabup Loteng Turun Cek Kondisi Destinasi Wisata

Praya (globalfmlombok.com) – Di tengah suasana libur tahun baru, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng) Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., memilih turun ke destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah ini. Selain mengecek kesiapan destinasi wisata tersebut menerima para wisatawan selama masa perayaan tahun baru ini, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di destinasi wisata yang ada.

Pengecekan dimulai dari Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Rombongan Wabup Loteng kemudian bergerak menuju kawasan Pantai Tanjung A’an, Pantai Kuta, dan beberapa objek wisata lainya yang diperkirakan menjadi pusat keramaiaan selama perayaan tahun baru kali ini.

“Terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung, seperti toilet dan sarana pendukung lainya itu sangat penting untuk diperhatikan,” sebut Wabup Loteng Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada awak media, Kamis, 1 Januari 2025.

Pada kesempatan itu Wabup Loteng berdialog langsung dengan para pengunjung objek wisata, petugas keamanan hingga kelompok sadar wisata yang ada. Sejumlah keluhan pun disampaikan oleh pengunjung. Di kawasan Pantai Tanjung A’an misalnya, pengunjung mengeluhkan sarana toilet yang dinilai sangat minim. Kalaupun ada, kondisinya dinilai kurang layak.

Tidak hanya itu, pengunjung juga mengeluhkan kondisi kebersihan objek wisata yang kurang begitu diperhatikan. “Bagaimana pengunjung bisa nyaman kalau sarana toilet dan tempat bilas tidak ada,” keluh Roni, warga asal Praya.

Ia pun mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Wabup Loteng dan berharap ada upaya segera yang dilakukan oleh Pemkab Loteng untuk bisa menjawab keluhan tersebut. Karena toilet utamanya merupakan salah satu sarana penting yang harus tersedia di objek wisata.

Terkait berberapa keluhan yang muncul, Wabup Loteng mengaku akan segera berkooordinasi dengan pihak terkait. Terutama soal ketersediaan sarana toilet di kawasan Pantai Tanjung A’an, nanti akan dikoordinasikan dengan ITDC selaku pengelola kawasan. Karena itu memang menjadi ranah kewenangan ITDC. “Apa yang jadi keluhan pengunjung segera akan kita sampaikan instansi terkait,” tegasnya.

Adapun terkait kebersihan objek wisata, Nursiah berharap dukungan dari para pengunjung untuk turut bersama-sama menjaga kebersihan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bagaimanapun juga menjaga kebersihan, terutama objek wisata merupakan tanggung jawab bersama. (kir)

PAD Kota Mataram 2025 Lampaui Target

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun, PAD Kota Mataram terealisasi sebesar Rp635 miliar atau mencapai 100,6 persen dari target sebesar Rp616 miliar lebih.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kinerja optimal seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD. Menurutnya, realisasi PAD tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Alhamdulillah, realisasi PAD kita melampaui target yang telah ditetapkan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tentunya tidak terlepas dari hasil kolaborasi seluruh OPD pengelola PAD,” ujarnya, Rabu (31/12).

Ramayoga yang akrab disapa Yoga menjelaskan, realisasi PAD tersebut bersumber dari berbagai sektor penerimaan. Untuk sektor pajak daerah tercatat sebesar Rp313 miliar lebih atau mencapai 103,8 persen dari target. Sementara sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp291,437 miliar lebih atau sekitar 93 persen.

Selain itu, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp13,613 miliar lebih atau 126 persen dari target. Adapun penerimaan dari lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp17,455 miliar lebih atau mencapai 259 persen.

Yoga menambahkan, sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang utama PAD Kota Mataram. Pada tahun 2025 ini, penerimaan pajak daerah didorong oleh adanya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

“Untuk opsen PKB dan BBN-KB, realisasi saat ini masih sekitar 86 persen dari target Rp6 miliar,” katanya.

Di sisi lain, Yoga mengungkapkan bahwa capaian PAD Kota Mataram tahun 2025 masih berpotensi bertambah. Pasalnya, angka Rp635 miliar tersebut merupakan realisasi penerimaan hingga 24 Desember 2025.

“Masih ada beberapa penerimaan yang saat ini masih dalam proses penghitungan atau rekapitulasi,” ucapnya.

Ia memperkirakan realisasi PAD Kota Mataram berpeluang meningkat hingga mencapai sekitar 102 persen. Hal ini disebabkan masih adanya laporan dari sejumlah OPD, seperti Dinas Perhubungan, yang belum melakukan pembaruan data terkait retribusi parkir.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, turut memberikan apresiasi atas capaian PAD Kota Mataram tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif, komitmen, serta dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada seluruh tim. Capaian PAD ini sangat penting karena menjadi tolok ukur kemandirian daerah. Bagi Kota Mataram, angka ini tergolong sangat baik dan patut diapresiasi,” ujar Mohan. (pan)

Tersangka Dugaan Korupsi DPRD Lobar Tak Ditahan karena Sakit

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram membeberkan alasannya belum menahan satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024.

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, Kamis 1 Januari 2026 mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini tidak menahan tersangka DD karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit.

Made Pasek tidak merinci terkait penyakit apa yang dialami Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Dinas Sosial (Dinsos) Lobar itu. Yang jelas, Kejari Mataram mengedepankan aspek kemanusiaan dan tidak menahan tersangka.

Meskipun demikian, dia menegaskan, seluruh proses hukum tetap berjalan. “Semua sudah berjalan. Sudah jadi berkas semua,” kata dia.

Ia pun mengaku bahwa proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum akan segera dilakukan di awal tahun 2026. “Sudah ditentukan semua tahun depan. Menggunakan ketentuan KUHP yang baru,” tandasnya.

Selain tersangka DD, ada tiga tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu, AZ selaku anggota DPRD Lobar, MZ pejabat Dinsos Lobar, dan R dari pihak swasta. Jaksa kini telah menahan AZ, MZ, dan R di Lapas kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

Dalam perkara dugaan korupsi Pokir DPRD Lobar ini, tersangka MZ bersama tersangka DD tidak melakukan survei harga dalam penyusunan HPS. Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat 2023.

Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga.

DD dan MZ juga ikut dalam pengaturan pemenang bersama tersangka AZ dengan cara menunjuk langsung tersangka R sebagai penyedia tertentu. Selanjutnya mereka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

Atas perbuatan keempat tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.775.932.500. Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kepada empat tersangka, jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mit)